Eksepsi Bantahan Tidak Jelas atau Kabur (Exceptio Obscuur Libel)1) Bahwa perlu Terbantah jelaskan terlebin dahulu kepada Majelis Hakimpemeriksa Bantahan aquo bahwa Pembantah mengajukan Bantahanterhadap Penetapan Aanmaning No.16/Eks.G/2015/PN.BKS. sebagaipelaksanaan / eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 29/Pdt.G/2010/PN.Bks. tertanggal 31 Agustus 2010 Jo.

Namun ternyataPembantah tidak hadir pada tanggal tersebut tanpa memberikan alasanyang sah dan begitu juga pada saat panggilan terguran/Aanmaning keduapada tanggal 29 Juni 2015, Pembantah juga tidak memenuhi panggilantersebut. Adapun hingga saat ini Pembantah tidak juga memenuhikewajibannya kepada Terbantah sesuai Putusan No. 29/Pdt.G/2010/PN.Bks.

Eksepsi Bantahan Tidak Jelas atau Kabur (Exceptio Obscuur Libel)Bahwa perlu Terbantah jelaskan terlebin dahulu kepada Majelis Hakimpemeriksa Bantahan aquo bahwa Pembantah mengajukan Bantahan terhadapPenetapan Aanmaning No.16/Eks.G/2015/PN.BKS. sebagai pelaksanaan /eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 29/Pdt. G/2010/PN.Bks.tertanggal 31 Agustus 2010 Jo.

Namun ternyata Pembantah tidak hadir padatanggal tersebut tanpa memberikan alasan yang sah dan begitu juga pada saatpanggilan terguran/Aanmaning kedua pada tanggal 29 Juni 2015, Pembantahjuga tidak memenuhi panggilan tersebut. Adapun hingga saat ini Pembantahtidak juga memenuhi kewajibannya kepada Terbantah sesuai Putusan No.29/Pdt. G/2010/PN.Bks.

Putusan PT Bandung No. 218/Pdt/2011/PT.Bdg.ataupun kekeliruan dalam prosedur dikeluarkannya Penetapan Aanmaning olehKetua PN Bekasi. Adapun Bantahan Pembantah hanya membahas ataumempermasalahkan kembali tentang materi pokok perkara gugatan wanprestasiyang sebenarnya telah diperiksa dan memperoleh Putusan yang berkekuatanhukum tetap.

Hal. 4tidak disampaikan secara langsung maka Verset dapat diterima sampai denganhari kKedelapan setelah diberi peringatan/ aanmaning dan jika Tergugat tidakdatang pada waktu aanmaning tenggang waktu tersebut delapan hari setelahdilakukan sita eksekusi;Menimbang, bahwa dalam putusan Verset disebutkan pemberitahuanputusan Verstek dilakukan melalui RRI Jayapura, hal ini berarti pemberitahuanputusan Verstek tersebut tidak secara langsug disampaikan kepada ParaPembanding, sehingga tenggang waktu untuk

mengajukan Verset adalah 8 harisetelah aanmaning atau jika ia tidak hadir pada waktu aanmaning waktumengajukan Verset 8 hari setelah sita eksekusi, bahkan menurut pasal 83 Rvperlawanan masih dapat diajukan pada waktu pelaksanaan eksekusi;Menimbang, bahwa dalam berkas perkara tidak terdapat bukti tentangadanya peringatan atau aanmaning dalam perkara ini, sehingga sita eksekusidan eksekusi belum dilaksanakan.

Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanan tertanggal 22 Juni 2016yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal23 Juni 2016 dalam Register Nomor 52/Pdt.Bth/2016/PN.Pti , telah mengajukan dalilperlawanan yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Pelawan telah menerima surat panggilan tegoran/aanmaning

Bahwa Pengadilan telah memanggil orang bernama Pariyo suamiSaminah yang merupakan pihak yang tidak ada hubungannya denganTerlawan Il, untuk dilakukan Tegoran/aanmaning (vide surat panggilantanggal 13 Juni 2016 melalui juru sita pengganti Hadi Moelyono).

Peraturan DirjenKeuangan, nomor 6/KN/2013 tentang Teknis Pelaksanaan lelang ; Bahwa Pengadilan telah memanggil orang bernama Pariyo suamiSaminah yang merupakan pihak yang tidak ada hubungannya denganTerlawan Il, untuk dilakukan Tegoran/aanmaning (vide surat panggilantanggal 13 Juni 2016 melalui juru sita pengganti Hadi Moelyono)Bahwa terdapat dua hal pokok yang tidak dipenuhi oleh Terlawan Il dalamdokumen lelang yang dilampirkan dalam surat permohonan lelang, yaitu : Bukti bahwa Pelawan selaku debitur

Menimbang, bahwa karena Pelawan yang mendalilkan, maka Pelawanmempunyai kewajiban untuk membuktikan dalildalil perlawanannya di persidangan;Menimbang, bahwa setelah meneliti posita perlawanan Pelawan yangdihubungkan dengan surat bukti P.1 berupa foto kopi surat panggilantegoran/aanmaning dalam perkara Nomor: 5/Pdt.Anm.Eks/2015/PN Pti, terhadapsurat bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa surat bukti tersebut hanyahalaman 13 dari 17 Putusan Nomor 52/Pdt.Bth/2016/PN Ptimenunjukkan panggilan tegoran

/aanmaning kepada Pariyo yang merupakan suamiSaminah, yang berdasarkan surat perlawanan dari Pelawan pada poin 2 disebutkanpada pokoknya tanah Sertifikat Hak Milik, nomor 02163, desa Karaban sebelumnyaatas nama Pariyo suami Saminah yang telah beralin keatas nama Marsi (Terlawan ),sehingga tidak ada hubungannya dengan pokok perkara yang diajukan oleh Pelawan,dengan demikian terhadap surat bukti P.1 Majelis Hakim kesampingkan;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa Fotokopi dari Salinan PutusanNomor

Bahwa adalah tidak benar dalam hal Pelawan tidak paham atau tidakmengetahui Permohonan Lelang Eksekusi Lelang, oleh karena Terlawan telah melakukan aanmaning melalui Pengadilan Negeri Temanggung kepadaPelawan berdasarkan Penetapan No. 03/Pdt.Eks/2015/PN.Tmg tanggal 10Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.TmgSeptember 2015 dan telah dipanggil secara patut untuk ditegur gunamemenuhi kewajibannya angsurannya ; 9.

Bahwa seperti yang Terlawan Il sampaikan pada angka 5 diatas, suratpermohonan lelang adalah berdasar penetapan Aanmaning dari KetuaPengadilan dimana Aanmaning itu telah disampaikan kepada Pelawan sesuaidengan Berita Acara Aanmaning No.

Fotokopi permohonan Aanmaning dari Terlawan melalui Ketua PengadilanNegeri Temanggung untuk Marsono, tertanggal 27 Februari 2015 (bukti T.I pa cc3. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan peringkat pertama No. 180 tahun 2012atas sebidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam sertipikat Hak MilikNo. 2083 atas nama : Marsono (bukti T.13) ;4. Fotokopi posisi hutang terakhir Marsono/Pelawan per tanggal 10 Februari2016 (bukti T.+4) 5 222 22292 ono nn nnn nn nnn ene5.

Fotokopi Penetapan Aanmaning No. 03/Pdt. Eks/2015/PN. Tmg (bukti T.5) ;6. Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi Sertipikat Hak Milik No. 2083 atas nama :Marsono (bukti 1.16) ; 22+ 202 20202 on enn nnn nnn eneHalaman 22 dari 35 halaman Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Tmg7. Fotokopi Penetapan Lelang Eksekusi atas Hak Milik No. 2083 atas nama :Marsono (bukti 1.7) 5 22 202 noone sen nnenne nee8.

NegeriTemanggung untuk Pelawan, T.'5 berupa Penetapan Aanmaning Nomor03/Pdt.Eks/2015/PN.Tmg, T.6 berupa Berita Acara Eksekusi Sertifikat Hak MilikNomor 2083 atas nama Marsono, T.

Bahwa selanjutnya Pelawan mendapat teguran/aanmaning sebagaimanapanggilannya berdasarkan Risalah Panggilan Aanmaning Nomor: 09/Pdt.Ek/RIIL/2011/PN.Dps. tertanggal 21 September 2011, dimana permohonan aanmaningtersebut diajukan oleh Terlawan I selaku Pemohon Eksekusi Riil;6. Bahwa objek yang diajukan aanmaning serta permohonan eksekusi riil oleh TerlawanI tersebut ialah hak Pelawan, oleh karenanya tepat jika aanmaning tersebutdibatalkan.

(sembilan ratus dua puluh delapan meter persegi) terletak diKelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Balihingga tahun dua ribu tiga puluh sembilan;3 Menyatakan teguran/aanmaning sebagaimana panggilannya berdasarkan RisalahPanggilan Aanmaning Nomor: 09/Pdt.Ek/RIIL/2011/PN.Dps. tertanggal 21September 2011 ialah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;4 Menyatakan menolak atau sekurangkurangnya menunda permohonan eksekusiriil terhadap sebidang tanah berikut bangunan

Tjk tanggal 1 Agustus 2018 yang isinya sebagai berikut :Bahwa Penggugat/Pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan initerhadap Tergugat/Terlawan atas Risalah Teguran Aanmaning Pertama danAanmaning ke Kedua Penetapan No = 2/Pen.Aan/Pdt.SusPHI/2017/PN.Tjktertanggal 17 Januari 2018 (alat bukti P1), berdasarkan Putusan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandar Lampung No21/Pdt.SusPHI/2015/PN.Tjk tanggal 11 Febuari 2016 (bukti P2) jo PutusanKasasi No. 435 K/Pdt.SusPHI/2016 tanggal

IATanjung Karang Bandar Lampung dapat menerima, memeriksa, mengadili danmemutus untuk perkara gugatan perlawanan atas Aanmaning RisalahTeguran Aanmaning Pertama dan Aanmaning ke Kedua PenetapanNo.2/Pen.Aan/Pdt.SusPHI/2017/PN.Tjk tertanggal 17 Januari 2018 (alat buktiP1) ini.Bahwa tegasnya pelaksanaan penetapan sita eksekusi dan berita acara sitaeksekusi sangatlah mengandung unsur kesewenangwenanggan yang tidakberdasar dan harus dibatalkan atau setidaksetidaknya di tunda sampai adaputusan hukum berkekuatan

Menyatakan Risalah / Teguran Aanmaning Pertama dan Aanmaning keKedua Penetapan No 2/Pen.Aan/Pdt.SusPHI/2017/PN.Tjk tertanggal 17Januari 2018 (alat bukti P1), berdasarkan Putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandar Lampung No21/Pdt.SusPHI/2015/PN.Tjk tanggal 11 Febuari 2016 (bukti P2) joPutusan Kasasi No. 435 K/Pdt.SusPHI/2016 tanggal 18 Agustus 2016 (alatbukti P3) ditunda sampai menunggu putusan Gugatan Perlawanan inimempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewisjde

Menyatakan Risalah / Teguran Aanmaning Pertama dan Aanmaning keKedua Penetapan No. 2/Pen.Aan/Pdt.SusPHI/2017/PN.Tjk tertanggal 17Januari 2018 (alat bukti P1), berdasarkan Putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Kelas A Bandar Lampung No21/Pdt.SusPHI/2015/PN.Tjk tanggal 11 Febuari 2016 (bukti P2) joPutusan Kasasi No. 435 K/Pdt.SusPHI/2016 tanggal 18 Agustus 2016 (alatbukti P3) mengandung kekeliruan, karena tidak sesuai dengan prosedurhukum yang berlaku; Halaman 24 dari 24 halaman

Menyatakan risalah / Teguran Aanmaning Pertama dan Aanmaning keKedua Penetapan No 2/Pen.Aan/Pdt.SusPHI/2017/PN.Tjk tertanggal 17Januari 2018 (alat bukti P1) tersebut cacat hukum, karena itu Penetapantersebut batal demi hukum dan tidak dapat dilaksanakan;7. Menghukum Tergugat/Terlawan untuk mentaati putusan ini;8.

Kemudian Pelawan mendapat informasi pada tanggal 10 Februari 2014bahwa tanah dan bangunan milik Pelawan yang terletak di KampungPadasuka Nomor 11 RT 04 RW 04 Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogoryang saat ini didiami dan dikuasai oleh Turut Terlawan, telah dilakukanperingatan (aanmaning) oleh Pengadilan Negeri Bogor dalam PerkaraNomor 12/Pdt.G/2009/PN Bgr. juncto Nomor 137/Pdt.G/2011/PT Bdg. junctoNomor 3057 K/Pdt/2011 yang amar putusannya sebagai berikut:MENGADILI:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat

Bahwa perkara perlawanan a quo diajukan karena adanya aanmaning dariPengadilan Negeri Bogor dalam Perkara Nomor 122/Pdt.G/2009/PN Bor.juncto Nomor 137/Pdt.G/2011/PT Bdg. juncto Nomor 3057 K/Pdt/2011antara Terlawan dengan Turut Terlawan;.

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pelawan mengajukan perkaraperlawanan a quo karena selain Turut Termohon Kasasi dahulu TurutTerbanding/Turut Terlawan, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pelawanadalah pemilik tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak MilikNomor 1232 yang terletak di Kampung Padasuka Nomor 11 RT 04 RW 04,Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor yang telahdilakukan aanmaning oleh Pengadilan Negeri Bogor dan aanmaning hanyaditujukan terhadap Turut Termohon Kasasi

Nomor 92 PK/Pdt/2019melaksanakan putusan ini, terhitung sejak hari ke delapan setelandikeluarkannya perintah untuk melaksanakan (aanmaning) oleh KetuaPengadilan Negeri Singaraja;8. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapatdilaksanakan terlebin daliulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun adaupaya hukum verzet, banding maupun kasasi:9.

Nomor 92 PK/Pdt/2019sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hariketerlambatannya melaksanakan putusan ini, terhitung sejak hari kedelapan setelah dikeluarkannya perintah untuk melaksanakan putusan(aanmaning) oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja;Menolak gugatan Penggugat selebihnya;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp1.319.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);Bahwa putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasardengan Putusan Nomor

Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayaruang paksa (van dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus riburupiah) untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan ini,terhitung sejak hari kKedelapan setelah dikeluarkannya perintah untukmelaksanakan putusan ini (aanmaning) oleh Ketua Pengadilan NegeriSingaraja;Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauankembali tanggal 17 September 2018 yang pada

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hariketerlambatannya melaksanakan putusan ini, terhitung sejak hari kedelapan setelah dikeluarkannya perintah untuk melaksanakanputusan (aanmaning) oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja;7.

Bahwa dalam Panggilan Aanmaning tersebut dinyatakan : :.. eksekusiuntuk pengosongan lahan... SHGB No. 91/Sario Tumpaan ...danSHGB No.94/Sario Tumpaan .... (Cetak tebal dari Pelawan).6. Bahwa Pelawan sangat keberatan terhadap Aanmaning dimaksud danuntuk itu Pelawan mengajukan Perlawanan ini dengan alasan lebih jelasdan rinci sebagaimana terurai di bawah ini.7.

Menolak Permohonan Eksekusi Para Terlawan sebagaimana dimaksuddalam Penggilan Aanmaning Pengadilan Negeri Manado tertanggal 3Februari 2016 No.

Menolak Permohonan Eksekusi Para Terlawan sebagaimana dimaksuddalam Penggilan Aanmaning Pengadilan Negeri Manado tertangal 3Februari 2016 No.

sebagaimana dimaksuddalam Penggilan Aanmaning Pengadilan Negeri Manado tertangal 3Februari 2016 No.

(tiga ribu limaratus dua puluh meter persegi) akan tetapi tidak menyebutkansecara tegas tentang luas, ukuran dan batasbatas masingmasing tanah Para Terlawan yang terletak di Desa Paluh Manisdan Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, KabupatenLangkat, sehingga secara yuridis tidak diketahui secara pastitentang batasbatas serta ukuran dari objek tanah terperkara yangdimohonkan eksekusi oleh Para Terlawan;Bahwa oleh karenanya permohonan Teguran (Aanmaning) yangdimajukan oleh Para Terlawan untuk memenuhi

putusanPengadilan Negeri Langkat di Stabat Nomor 17/Pdt.G/2005/PN.Stb tanggal 18 Oktober 2005, ternyata dari RisalahPanggilan untuk diteguran (aanmaning) Nomor 03/Pen.Aan.2012/15/Pdt.G/2012/PN.Stb bertanggal 04 April 2012secara juridis, jelas tidak sesuai dengan objek dimohonkan (errorin object), sehingga oleh karenanya permohonan Para Terlawanberalasan hukum dinyatakan obscuur libel;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Para Pelawan mohonkepada Pengadilan Negeri Stabat agar memberikan putusan

saat ini Mahkamah Agung RIbelum memberikan putusan hukum terhadap permohonan Pemohon Kasasitersebut, sehingga secara juridis putusan hukum Pengadilan Negeri Langkat diStabat Nomor 17/Pdt.G/2005/PN.Stb, tanggal 18 Oktober 2005 belummemperoleh kekuatan hukum tetap ;Bahwa terhadap putusan hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat Nomor17/Pdt.G/2005/PN.Stb, tanggal 18 Oktober 2005 yang belum memperolehkekuatan hukum tetap tersebut, selanjutnya Para Termohon Kasasi telahmengajukan Permohonan Teguran (Aanmaning

(Aanmaning) Nomor 03/Pen.Aan.2012/15/Pdt.G/2011/PN. Stb, bertanggal04 April 2012 ;Bahwa secara juridis, apabila diteliti secara seksama, baik surat ganti kerugian,bertanggal 18 April 1975 maupun surat pernyataan M.

Stb, bertanggal 04 April 2012;Bahwa dengan demikian, Permohonan Teguran (Aanmaning) yang dimajukanoleh Para Termohon Kasasi untuk memenuhi putusan Pengadilan NegeriLangkat di Stabat Nomor 17/Pdt.G/2005/PN.Stb, tanggal 18 Oktober 2005,14seperti ternyata dari Risalah Panggilan Untuk Diteguran (Aanmaning) Nomor :03/Pen.Aan.2012/15/Pdt.G/2011/PN.

Pada sidang tersebut, KetuaPengadilan Agama Palu menyampaikan bahwa sesuai denganPenetapan aanmaning, diminta kepada Kuasa Pelawan untukmenyelesaikan kewajibannya kepada Terlawan dalam tenggangwaktu 8 (delapan) hari, jika tidak maka akan dilakukan proses eksekusilebih lanjut.

;i) Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, TERBUKTI bahwatindakan Terlawan mengajukan permohonan eksekusi HakTanggungan kepada Ketua Pengadilan Agama Paluhinggaditetapbkannya Penetapan Aanmaning oleh Ketua Pengadilan AgamaPalu Nomor 5/Pdt.Eks/2017/PA.Pal. tertanggal 8 Nopember 2017 danPenetapan Sita Eksekusiketua Pengadilan Agama Palu Nomor:5/Pdt.Eks/2017/PA.Pal., tertanggal 12 Pebruari 2018 serta BeritaAcara Sita Eksekusi Nomor 5/Pdt.Eks/2017/PA.Pal., tertanggal 7Maret 2018, telah sah secara

Pada sidang tersebut, KetuaPengadilan Agama Palu) menyampaikan bahwa sesuai denganPenetapan aanmaning, diminta kepada Kuasa Pelawan untukmenyelesaikan kewajibannya kepada Terlawan dalam tenggangwaktu 8 (delapan) hari, jika tidak maka akan dilakukan proses eksekusilebih lanjut.

Fotokopi Surat Permohonan fEksekusi Hak Tanggungan GunaDilakukan Teguran/Aanmaning dari Kuasa Pemohon Eksekusi tertanggal30 Oktober Juni 2017, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.3;4. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 506/2015 dariPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Farid, S.H, bermeterai cukup, laluoleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;5.

(aanmaning). Penyitaan sita eksekusi dimaksudkan sebagai penjaminjumlah uang yang harus dibayarkan kepada pihak pemohon/Terlawan (Kreditur/obank).

Siwalankerto PUKA IV2, RT 01 RW 01 Surabayasebagai akibat adanya permohonan TERGUGAT VI kepada PengadilanNegeri Surabaya, yang kemudian ditindaklanjuti olen Ketua PengadilanNegeri Surabaya yang mengeluarkan Penetapan Aanmaning tanggal 10Desember 1998 Nomor : 357/EKS/1998/PN.SBY JO. NOMOR38/EKS.HPT/1996/PN.SBY beserta Berita Acara Aanmaning tanggal 23Desember 1998 Nomor : 357/EKS/1998/PN.SBY JO.

NOMOR38/EKS.HPT/1996/PN.SBY dan Penetapan Aanmaning tanggal 02 Oktober2015 Nomor : 357/EKS/1998/PN.SBY JO. NOMOR38/EKS.HPT/1996/PN.SBY beserta Berita Acara Aanmaning tanggal 21Page 8 Putusan No. 305/Pdt.G/2016/PN.Sby.Oktober 2015 dan 11 Nopember 2015 Nomor : 357/EKS/1998/PN.SBY JO.NOMOR : 38/EKS/HPT/1996/PN.SBY. Serta Penetapan Pengosongantanggal 9 Pebruari 1999 Nomor : 357/EKS/1998/PN.SBY JO.

NOMOR : 38/EKS.HPT/1996/PN.SBYbeserta Berita Acara Aanmaning tanggal 23 Desember 1998 Nomor :357/EKS/1998/PN.SBY JO. NOMOR : 38/EKS.HPT/1996/PN.SBYPage9 Putusan No. 305/Pdt.G/2016/PN.Sby.dan Penetapan Aanmaning tanggal 02 Oktober 2015 Nomor :357/EKS/1998/PN.SBY JO. NOMOR : 38/EKS.HPT/1996/PN.SBYbeserta Berita Acara Aanmaning tanggal 21 Oktober 2015 dan 11Nopember 2015 Nomor : 357/EKS/1998/PN.SBY JO. NOMOR :38/EKS/HPT/1996/PN.SBY.

saja yang memperolehhak atasnya adalah TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT16.Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT didasari atas alas hukumyang sah, otentik dan tidak dapat dibantah lagi kebenarannya, maka sangatberalasan hukum apabila PARA PENGGUGAT mohon kepada MajelisHakim yang memeriksa perkara gugatan a quo menjatuhkan putusanPROVISI dengan sebagai berikut : Menghentikan dan/atau menangguhkan semua bentuk upayahukum, penetapan atau halhal lainnya ; termasukdiantaranya adalah Penetapan Aanmaning

Menyatakan Penetapan Aanmaning tanggal 10 Desember 1998 Nomor :357/EKS/1998/PN.SBY JO. NOMOR : 38/EKS.HPT/1996/PN.SBY besertaBerita Acara Aanmaning tanggal 23 Desember 1998 Nomor357/EKS/1998/PN.SBY JO. NOMOR : 38/EKS.HPT/1996/PN.SBY danPenetapan Aanmaning tanggal 02 #Oktober 2015 #Nomor357/EKS/1998/PN.SBY JO. NOMOR : 38/EKS.HPT/1996/PN.SBY besertaBerita Acara Aanmaning tanggal 21 Oktober 2015 dan 11 Nopember 2015Nomor : 357/EKS/1998/PN.SBY JO.

Nomor: 216/09/2020 Tanggal 22 Juli 2020 dan Kutipan risalah lelang Nomor: 216/09/2020 Tanggal 10 Agustus 2020 adalah sah dan berharga;

dan Eksekusi Pengosongan rumah tanggal 16 November 2020 agar tetap dapat dilaksanakan aanmaning keII (dua) dilanjutkan (Aanmaning I telah dilakukan) dan sebagaimana SEMA Nomor 4 Tahun 2014;

HENOK LING),kesemuanya memilin alamat tetap di JI.Diponegoro No.66Rantepao, Kabupaten Toraja Utara; Selaku Pelawan,dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atau bersamasama, untuk melakukan perlawanan terhadap PermohonanEksekusi Perkara Perdata No.89/Pdt.G/2011/PN.Makberkenan adanya Putusan Peninjauan KembaliNo.222/PK/Pdt.2017 tanggal 19 Juni 2017 yangdimohonkan oleh Yohanis Liong tanggal 4 April 2018sebagamana tersebut dalam Penetapan Ketua PengadilanNegeri Makale No.7/Pen.Pdt.G/Aanmaning/

PutusanPT.Makssar No.353/Pdt/2012/PT.Mks Jo.Putusan MA No.910 K/Pdt/2013telah berkekuatan hukum), karena itu pelawan patut dilindungi hukum;Bahwa pelawan sangat terkejut dengan adanya penetapan KetuaPengadilan No.7/Pen.Pdt.G/Aanmaning/2018/PN.Mak tanggal 21 MeiHal 4 dari 16 hal Put.Nomor :308/PDT/2019/PT.MKS2018 sebagaimana tersebut dalam surat panggilan tanggal 28 Mei 2018No.cq.

pula dan karenanya penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makaletidak mengikat dan batal demi hukum, dikarenakan objek sangatberbeda, demikian pula saya pelawan tidak terlibat dalam perkara yangsaat ini diajukan eksekusi oleh terlawan Yohanis Liong;Bahwa jika kita memperhatikan lebih jauh tentang Putusan PeninjauanKembali yang menjadi dasar dari Terlawan mengajukan permohonanEksekusi Ke Pangadilan Negeri Makale yang selanjutnya menjadialasan Pengadilan Negeri Makale mengeluarkan PenetapanNo.7/Pen.Pdt.G/Aanmaning

menimbulkan permasalahan baru jika eksekusidipaksakan karena dipastikan akan terjadi kesalahan eksekusisehingga pelawan selaku Pemilik Tanah dan pembeli yang beritikat baikatas tanah yang bergelar Osokan Tombi seluas dahulu seluas 14.640sekarang 12.640 menderita kerugian atas kesalahan eksekusi;Bahwa oleh karena sebahagian objek yang dimohon eksekusi olehTerlawan tertanggal 4 April 2018 dalam perkara perdataNo.84/Pdt.G/2011/PN Mkl (bukan perkara No.74/Pdt.G/2011/PNMklsebagaimana dalam surat Panggilan aanmaning

) karena adanyaPutusan peninjauan Kembali No.222/PK/Pdt.2017 nyata nyata telahberalih kepada pihak ketiga lainnya dalam hal ini Pelawan, makamenurut hukum Putusan Peninjauan Kembali No. 222/PK/Pdt.2017tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial, karena itu pelaksanaaneksekusi tidak dapat dilaksanakan, itulah sebabnya PenetapanPengadilan Negeri Makale Penetapan No.7/Pen.Pdt.G/Aanmaning/2018/PN.

media massaatau membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00sesuai putusan tersebut di atas, namun tidak diindahkan oleh TermohonEksekusi;Bahwa oleh karena permohonan kami tersebut di atas, tidak diindahkanoleh Termohon Eksekusi, maka pada tanggal 4 Juni 2014 sesuai surat kamiNomor 38/AS/V1I/2014 kami telah mengajukan Permohonan PelaksanaanPutusan perkara tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado(fotokopi terlampir), untuk itu, Ketua Pengadilan Negeri Manado telahmelakukan aanmaning

berturutturut sesuai Berita Acara Teguran(aanmaning) Nomor 202/Pdt.G/2010/PN.Mdo pada hari Rabu tanggal 3September 2014 (fotokopi terlampir) dan sesuai Berita Acara Teguran(Aanmaning) Nomor 202/Pdt.G/2010/PN.Mdo pada hari Jumat tanggal 12September 2014 (fotokopi terlampir), dan lebih lanjut Ketua PengadilanNegeri Manado menegur Termohon Eksekusi agar dalam tempo 8 (delapan)hari memenuhi putusan tersebut secara sukarela dan apabila tenggangwaktu tersebut tidak dipenuhi, maka Pengadilan akan melaksanakannyasecara

paksa (eksekusi);Bahwa sangat kami Pemohon Kasasi sesalkan, sekalipun Ketua PengadilanNegeri Manado telah melakukan aanmaning tersebut angka 3 di atas, entahkenapa, ternyata tibatiba Ketua Pengadilan Negeri Manado membatalkansendiri teguran yang telah dia dilakukan terhadap Termohon Eksekusi padatanggal 3 September 2014 dan 12 September 2014, dengan mengeluarkanPenetapan Nomor 202/Pd.G/2010/PN.Mdo tanggal 18 November 2014,hanya dengan alasan atau pertimbangan mohon dengan hormat Yang MuliaHakim

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tertanggal 27 September 2010untuk dapat diselesaikan dan terdaftar dalam register perkara Nomor 369/IX/ARBBANI/2010 tanggal 28 September 2010, dimana terhadap perkaratersebut telah diputuskan dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 april2011;Bahwa Pelawan telah menerima relaas panggilan dan Pengadilan NegeriJakarta Selatan untuk hadir pada hari Rabu tanggal 09 November 2011supaya datang dan menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatanguna diberi teguran (aanmaning

) agar supaya dalam tempo 8 (delapan) hariterhitung sejak tegoran/peringatan tersebut diberikan melaksanakanputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 369/IX/ARBBANI/2010 tanggal 26 April 2011;Bahwa teguran/aanmaning tersebut berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 22/Eks.ARB/2011/PN.JKT.SEL.

,tanggal 26 Oktober 2011;Bahwa terhadap teguran/aanmaning tersebut Pelawan telah menyampaikansurat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 9November 2011 perihal permohonan penundaan pelaksanaan putusanBadan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 369/IX/ARBBANI/2010tanggal 26 April 2011 tersebut dengan alasan putusan tersebutbertentangan dengan Pasal 178 HIR dan akan mengajukan gugatanperlawanan;Bahwa surat panggilan/aanmaning yang dilakukan Pengadilan NegeriJakarta Selatan tersebut

Putusan Nomor 7 K/Pdt/2014Bahwa perlawanan yang dibuat oleh Pelawan, berdasarkan petitumdaripada perlawanan dari Pelawan pada pokoknya adalah merupakanperlawanan yang dibuat terhadap Putusan Arbitrase Nomor 369/IX/ARBBANI/2010 tertanggal 26 April 2011 dan terhadap penetapan atasteguran/aanmaning yang didasarkan pada Penetapan Ketua PengadilanNegeri Jakarta Selatan Nomor 22/eks.ARB/2011/PN.JKT.SEL., tertanggal20 Oktober 2011, hal mana merupakan suatu hal yang aneh, tidakberdasarkan hukum dan merupakan

Adapun sampai dengan saat inibelum pernah ada penetapan sita eksekusi yang diletakan terhadapPelawan dalam perkara a quo, tetapi, secara tidak berdasar Pelawanmelakukan perlawanan terhadap penetapan atas teguran/aanmaning yangHal. 9 dari 17 hal.

Nomor 2226 K/Pdt/2017Panggilan aanmaning tersebut diatas tanpa ditanda tangani oleh siapapun danyang menerima siapa juga tidak tertera dan oleh juru Sita tidak diisi (kosong),yang pasti Pelawan tidak menandatangani aanmaning Nomor2/Pen.Amn/2015/PN Bil.;Bahwa, atas adanya Risalah Panggilan aanmaning Nomor 2/Pen.Amn/2015/PNBil.

Sumarlik selaku pemegang jinhak pakai Tempat usaha/Kios/Toko/Bedak didalam Pasar DaerahPrigen yang mengaku didapat dengan mengantikan ijin hak atas namaAlmarhum Juwariyah alias Zainal Abidin yakni orang tua Terlawan;Bahwa, atas dasar uraian Pelawan tersebut diatas, dapatdisimpulkan aanmaning Nomor 2/Pen.Amn/2015/PN Bil.

atau yang clikenal dengan warung SariRasa, Adalah Salah Objek; Bahwa, aanmaning/peringatan pengosongan yang benar adalahToko yang terletak di Pasar Indah A. Taman Wisata RT 002 RW08, Kelurahan Pecalukan, kecamatan Prigen KabupatenPasuruan, seluas 92 m?

Menyatakan hukum Aanmaning yang dimohonkan oleh Tergugat untuksementara ditunda dan memberikan peluang untuk melakukanperdamaian di luar Pengadilan;g. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkarayang timbul sebagai akibat dari adanya perkara ini;h.

Menyatakan hukum aanmaning yang dimohonkan Tergugat kePengadilan Negeri Denpasar dapat dilanjutkan walaupun ada gugatandari Penggugat.ll. DALAM REKONPENSI1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Pengugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi secara keseluruhan;Hal 21 dari 52 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2016/PN.Dps2. Menyatakan hukum aanmaning yang dimohonkan Tergugat dapatdilanjutkan walaupun ada gugatan dari Penggugat Konpensi / TergugatRekonpensi;3.

Menyatakan hukum aanmaning yang dimohonkan Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi tetap dapat dilanjutkan walaupun ada gugatanHal 22 dari 52 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2016/PN.Dpsdari Penggugat karena tidak ada hubungan hukum dengan gugatanPenggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi;7. Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untukmembayar biaya yang timbul dalam perkara ini;8.

menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi , diberitanda bukti : T16;17.Foto Copy Risalah Panggilan Aanmaning ( Relaas ) Nomor04/Pdt.AHT/2015/PNDps tertanggal 11 Maret 2016 , diberi tanda bukti : T 17;18.Foto Copy Risalah Panggilan Aanmaning ( Relaas ) Nomor04/Pdt.AHT/2015/PNDps tertanggal 11 Juli 2016 , diberi tanda bukti : T18;19.Foto Copy Surat Permohonan Eksekusi lanjutan tertanggal 26 April 2016Nomor : 024/Adv/IBNA/Gir/V/2016 kepada Ketua Pengadilan NegeriDenpasar, diberi tanda bukti

Parwata yang diajukan kepada Hakim Mediasi PerkaraNo.434/Pdt/G/2016/PNDps tertanggal 27 Juli 2016 dari Ketua LPDKedonganan beserta lampirannya , diberi tanda bukti : T21;22.Foto Copy Surat Permohonan Sita Eksekusi lanjutan tertanggal 18 Agustus2016 Nomor : 033/AdwIBNA/Gir/VIIV2016 kepada Ketua Pengadilan NegeriDenpasar, diberi tanda bukti : T22;23.Foto Copy Risalah Panggilan Aanmaning ( Relass) Nomor : 04/PdtAHT/2015/PNDps, tertanggal 9 September 2016 , diberi tanda bukti : T23;Menimbang,bahwa foto

Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar. 3.Menyatakan Penetapan Aanmaning No.01/Eks.G/2015/PN Bks Jo No.297/Pdt.G/2006/PN Bks tanggal 4 Februari 2015 dan Penetapan Eksekusi No.01/Eks.G/2015/PN Bks Jo No.297/Pdt.G/2006/PN Bks tanggal 18 Agustus 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum. 4. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh pada putusan ini. 5. Menolak perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya.

Bks,dan kemudian pada tanggal 5 Pebruari 2015 Jurusita Pengadilan NegeriBekasi melayangkan surat Aanmaning di tujukan kepada Alm. H.Machfud yang notabenenya telah meninggal dunia pada tanggal 5Agustus 2007..Bahwa tindakan PARA TERLAWAN mengajukan permohonan agar dilaksanakan Putusan ( eksekusi ) Perkara No. 297/ Pdt.

Tindakan ketua Pengadilan Negeri Bekasi yang membuatPenetapan Aanmaning No :01/Eks.G/2015/PN.Bks Jo No:297/Pdt.G/2006/PN.Bks tanggal 4 Februari 2015 adalah sudahtepat dan benar / telah sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku ( Pasal 196 HIR/207 R.Bg ) karena :a.

Sulan ( Abdul Aziz Bin Sulan,Dkk ) telah mengajukan,mendaftarkan Permohonan Aanmaning atas Putusan PengadilanNegeri Bekasi No: 297/Pdt. G/2006/PN. Bks tanggal 29 Mei 2007tersebut, Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi.Bahwa sehubungan dengan permohonan Aanmaning yangdiajukan Para Ahli Waris dari Alm. Sulan ( Abdul Aziz Bin Sulan,Dkk ) tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Bekasi telah membuatPenetapan Aanmaning No:01/EKS.G/2015/PN.Bks Jo.No:297/Pdt.G/2006/PN.

Tanggal 4 Maret 2015 untuk diberikan Tegoran /Aanmaning olehKetua Pengadilan Negeri Bekasi agar dalam tenggang wakiu 8(delapan) hari terhitung sejak hari dan tanggal dilakukanTegoran/Aanmaning segera secara sukarela melaksankankewajibannya memenuhi isi/ounyi Putusan Pengadilan NegeriBekasi Nomor: 297/Pdt.G/2006/PN. Bks, tanggal 29 Mei 2007(pada tanggal 4 maret 2015 Tergugat Dan Turut Tergugattidak hadir )b.

Jo No. 297/ Pdt.G/2006/PN Bks, tanggal 4 Februari2015, tidak ada aslinya, diberitanda TLIIIIl dan NV.18 ;19.Fotocopy Berita Acara Aanmaning No.01/EKS.G/2015/PN Bks jo. No.297/Pdt.G/2006/PN.Bks, tanggal 30 Maret 2015, tidak ada aslinya, diberi tandaTLIL UM dan IV.19 ;20.Fotocopy Berita Acara Aanmaning No.01/EKS.G/2015/PN Bks jo. No.297/Pdt.G/2006/PN.Bks, tanggal 6 April 2015, tidak ada aslinya, diberi tandaTLIL UM dan IV.20 ;21.Fotocopy Berita Acara Aanmaning ke3 No.01/EKS.G/2015/PN Bks jo.

Pasal 207 Rbg/169 HIR/439 dan 443 Rv yang pada pokoknyamenyatakan apabila Tergugat hadir pada saat aanmaning makaHal. 8 dari 46 Hal. Put. No. 457/PDT/2018/PT MKStergugat ada tenggang waktu yaitu 8 (delapan) hari sejakdilakukannya aanmaning, Pasal 121 ayat (2) HIR. Kualitas surat perlawanan sebagaijawaban dalam proses verzet dianggap sebagai jawaban padasidang pertama. ( Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata,Halaman 409410 ).

Bahwa dengan mencermati dalil Pelawan dalam surat tertanggal Sidrap10 April 2018, sebagaimana dikutip pada lembaran Pertama sampaillembaran kedua yang menyatakan berdasarkan surat teguran/aanmaning Nomor 27/ Pdt.G/ 2017/ PN.

No. 457/PDT/2018/PT MKSdilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sementarasangat jJelas Undangundang telah menggariskan mengenai Tenggangwaktu untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalamPasal 207 Rbg/ 169 HIR/ 439 dan 443 Rv yang pada pokoknyamenyatakan apabila Tergugat hadir pada saat aanmaning makaTergugat ada Tenggang waktu yaitu 8 (delapan) hari sejakdilakukannya aanmaning yang dalam hal ini juga telah diatur dalampasal 129 ayat (2) HIR tenggang waktu untuk mengajukanperlawanan

Dan apabila putusan tidakdisampaikan kepada diri pribadi tergugat (in person), verzet masithbisa diajukan sampai hari ke 8 (delapan) sesudah aanmaning. Danoleh karena itu apabila tenggang waktu tersebut telah dilampaui makasecara hukum mengakibatkan: Gugur hak Tergugat mengajukan perlawanan. Tergugat dianggap menerima putusan verstek.

No. 457/PDT/2018/PT MKSpermasalahan dalam perkara a quo bukan mengenai mekanismeeksekusi melainkan mengenai mengenai TENGGANG WAKTUmengajukan perlawanan terhadap putusan verstek sebagaimanaditentukan Undangundang yang pada pokoknya menyatakan Jikaputusan itu tidak langsung diberitahukan kepada Tergugat sendiri danpada waktu aanmaning Tergugat hadir, maka tenggang waktunyasampai pada hari kedelapan sesudah aanmaning (peringatan). danaturan tersebutlah yang tidak diterapkan dan dilanggar oleh judex