Namunapabila PHK tidak dapat dihindari maka maksud PHK wajibdirundingkan oleh pihak pengusaha dan Pekerja/Buruh atau denganSP/SB (perundingan bipartit) Namun apabila perundingan bipartittersebut tidak mencapai kesepakatan/persetujuan maka pengusahahanya dapat melakukan PHK setelah memperoleh penetapan darilembaga penyelesaian hubungan industrial);Bahwa mediasi yang di lakukan oleh Mediator pada Dinas Tenaga KerjaKabupaten Sleman gagal sehingga Mediator mengeluarkan Ajuran, No.560/0398 Tertanggal

uang pesangonsebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(4).Mengingat kasus PHK ini belum memperoleh penetapan darilembaga penyelesaian perselisihnan hubungan industrial, maka gajiselama dirumahkan tetap menjadi hak pekerja.Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan kesimpulan Mediator(Gugatan point 12), Mediator Dinas Tenagakerja Kabupaten Slemanmengeluarkan Ajuran

pemutusan hubungan kerja berakhir pada bulan September2014, Penggugat tidak mendapatkan apaapa dari Tergugat;Bahwa dikarenakan Penggugat tidak mendapatkan apapun dari Tergugatdan Penggugat tetap beharap agar kiranya nanti Tergugat mau memberikanapa yang menjadi hak Penggugat, mengingat masa kerja yang sudahPenggugat lewati tersebut;Bahwa Penggugat akhirnya melaporkan perihal tersebut pada Serikat Buruhfkuisbsi, kKemudian proses perselisihanpun berjalan dengan melalui Bipartit,Tripartit dan sampai turun Ajuran

Bahwa pada tanggal 7 Juni 2018 Mahkamah Agung RI menerbitkansurat No. 1452/PAN/ HK.03/VI/2018 antara lain menyebutkan untukmengajukan gugatan ke Pengadilan WHubungan Industrial dapatmenggunakan salinan anjuran No.252/PHIJSK/X1/2017 tanggal 30Nopember 2017 yang dilegalisir oleh pejabat yang berwewenang,salinan ajuran mana telah dipergunakan pada Pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri Mamuju perkara No. 03/Pdt.SusPHI/2018/PN.Mam dan 2 (dua) perkara di Pengadilan HubunganHalaman 2 Putusan

No. 74/G/2015/PHISby.Terhadap proses mengundurkan diri tersebut bilama dicermati lebihjauh, terdapat sangka yang beralasan bahwa tawaranmengundurkan diri dengan opsi tali asin hanyalah MODUSPengusaha/Penggugat untuk mengindar dari kewajiban memberikanpesangon ;Bahwa, terhadap dalil angka 19, Para Tergugat hendakmemberikan tanggapannya sebagai berikutBenar terdapat ajuran dari Dinas Tenaga Kerja Surabayasebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor560/4299/436.6.13/2015 tertanggal 15 Juni 2015 yang pada242413

Para Termohon Kasasi;Dan ternyata bahwa Ajuran Nomor 560/9773/DTKTR/2016 tanggal 1Halaman 32 dari 45 hal. Put. Nomor 1133 K/Pdt.SusPHI/2017September 2016 tentang PHK & Pesangon Para Termohon Kasasidiproses oleh oknumoknum di Disnakertrans Deli Serdang, secaramelanggar aturan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 pasal 3, 4, danpasal 6, karena Anjuran tersebut tidak dilengkapi dengan :1. bukti surat/tertulis upayaupaya perundingan Bipartit;2.

harus terlebih dahulu ada suratperingatan Pertama, Kedua dan ketiga.Hal inilah yang membedakannya dengan PHK dalam pasal 158, 160Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;tentang PHK dan akibat hukumnya sama sekali belum pernah dilakukanperundingan secara Bipartit antara Pemohon Kasasi dengan ParaTermohon Kasasi sebagaimana disyaratkan ketentuan pasal 3, 4 dan 6Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Jo. ketentuan pasal 151 ayat 2Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;Bahwa meskipun terdapat (Bukti P8) berupa surat Ajuran

Anmad Ramdani, dan Sadr.Deri Budiman (5 orang) memberikan jawaban tertuulis paling lambat10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini;Bahwa terhadap anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja KabupatenBekasi Penggugat dapat menerimanya tetapi Tergugat menolak dan tidakmau melaksanakanya Ajuran tersebut;Bahwa oleh karena pada bulan Januari 2014, berdasarkan KeputusanGubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di JawaBarat Tahun 2014, maka di Kabupaten Bekasi terjadi Kenaikan Upah,maka

Bahwa dengan telah diterbitkannya ajuran tersebut diatas pihak PENGGUGATtelah memberikan jawaban kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja KabupatenSidoarjo dengan jawaban menerima dari anjuran tersebut namun pihak TERGUGATmenolak untuk menerima anjuran ;Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 08/G/2013/PHISby.1.

No. 3054 K/Pdt/2009maka apabila ajuran itu tidak dipenuhi akan berakibat tidak terpenuhinyaketentuan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok, sehingga olehkarenanya penggunaan tata cara Gugatan petwakilan Kelompok menjaditidak sah dan pemeriksaan gugatan harus dihentikan dengan suatuputusan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (5) PERMA No. 1Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telahmenyangkal dalildalil gugatan tersebut dan

Bahwa, terhadap anjuran yang telah ditetaobkan DISNAKER Kota Medan ini,Tergugat sama sekali tidak berniat untuk membayarkannya kepada Penggugat,hal ini ditandai dengan sikap diam / pengabaian yang dilakukan Tergugat baikterhadap undangan DISNAKER KOTA MEDAN maupun ajuran yang sudahditetapkan Mediator. Bahwa, oleh karena itu perbuatan Tergugat yang mengabaikan / tidakmembayarkan hak hak normative Penggugat, tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Tunjangan Transport/makanRp. 600.000.Total Rp. 5.626,000.Bahwa Tergugat tidak membayar lagi gaji hak Penggugat sejak bulan Juli 2014S/D Juli 2015 sampai adanya Ajuran dari Dinas Tenagakerja Kota Medan danTUNJANGAN HARI RAYA ( THR ).= THR sebesar" Rp.3.820.000.tahun 2014." Gaji sebesar, 12 x Rp 5.626.000 = Rp.67,512.000.Total gaji dan THR adalah .

berbatas dengan Jalan Raya Tanjung Genting;Sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 22 atas namapemegang hak : Asmir (Penggugat) dengan lampiran gambar situasiNomor : 677 / 1990 tanggal 12 7 1990;Hal 2 dari 19 Halaman perkara Nomor : 66/PDT/2020/PT JMB10.11.Bahwa setelah mendapat persetujuan dari nenek mamak dan pihakkeluarga Penggugat mulai membangun rumah kayu pada tahun 1985 danseluruh pihak keluarga ikut membantu untuk membangun rumah tersebut;Bahwa pada tahun 1990 Penggugat atas ajuran

Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan ajuran untuk kontroldalam waktu satu bulan ke depan.Dengan kesimpulan bahwa korban adalah seorang anak dengankeadaan umum baik, ditemukan adanya tandatanda kehamilan denganumur kehamilan antara delapan sampai sembilan minggu.Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidanapada pasal 81 ayat (1) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 TentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun2016 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang

Ukuran panjang janin dari kepala hingga bokong (CRL) dua komadua belas sentimeter; Denyut jantung janin positif; Umur kehamilan antara delapan sampai sembilan minggu;Pada korban dilakukan pemberian obatobatan;Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan ajuran untuk kontroldalam waktu satu bulan ke depan.Dengan kesimpulan bahwa korban adalah seorang anak dengankeadaan umum baik, ditemukan adanya tandatanda kehamilan denganumur kehamilan antara delapan sampai sembilan minggu.Perbuatan Terdakwa Tersebut

Bahwa, dari Ajuran Nomor. 567/1900Disnaker tertanggal 21 Mei2012 yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Penggugatmenolaknya, karena Dinas Tenaga Kerja tidak mempertimbangkan samasekali mengenai kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat;23.

Bahwa dengan telah diterbitkannya ajuran tersebut diatas pihak PENGGUGATtelah memberikan jawaban kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabayadengan jawaban menerima dari anjuran tersebut namun pihak TERGUGATmenolak untuk menerima anjuran ; 16.

Bahwa oleh karena itu mediator mengeluarkan ajuran nomor: 565/202/2020,nomor: 565/200/2020, nomor: 565/199.1/2020, nomor: 565/203/2020, nomor:565/201/2020, tertanggal 30September 2020, yang disampaikan dalam bentuktertulis kepada Para Penggugat dan kepada Tergugat dengan perintah agarmemberikan jawaban atas anjuran mediator..

Bahwa benar atas perkara ini telah dilakukan pertemuan perundingan Tripartitdi Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, serta telah dikeluarkanHalaman 35 dari 50Putusan Nomor 19/Pdt.SusPHI/2020/PN Kdisurat anjuran Nomor: 565/199.1/2020, Nomor. 565/200/2020, Nomor:565/201/2020, Nomor. 565/202/2020,Nomor. 565/203/2020, tertanggal 30September 2020; tetapi tidak dihadiri oleh para tergugat secara langsungsehingga mediasi tidak berjalan dengan baik;40.Bahwa atas ajuran Nomor: 565/199.1/2020, Nomor

Rp50.000.000,00 =Rp250.000.000,00TOTAL =Rp583.627.333,00Terbilang : lima ratus delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuhribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah;e Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis paling lambat 10(sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini;Bahwa berdasarkan anjuran yang dikeluarkan oleh mediator pada DinasTenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi yang intinya Penggugatmenerima anjuran tersebut sedangkan pihak Tergugat sama sekali tidakmenanggapi atas ajuran

A ; P30 Surat Ajuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaSamarindaAnjuran Nomor : 560/077/BHI/DTKT.IIID/IV/2011 tanggal26 April 2011Bukti ini menujukkan :Bahwa Para Penggugat merupakan Karyawan yang manasebagian Para Penggugat sejak 31 Desember 2009 dirumahkanoleh karena Bahan baku Pekerjaan tidak ada sehingga karyawandirumahkan sampai bahan pekerjaan ada lagi/datang, dan karyawanakan dipanggil untuk bekerja namun pada bulan Januari 2010Tergugat kembali memanggil Para Penggugat/karyawan untukbekerja

Agustus 2014, 3 x Rp5.000.000,00 = Rp15.000.000,00Rp147.250.000,00Jadi jumlah yang seharusnya diterima penggugat sebesar Rp147.250.000,00(seratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusatdengan Nomor Perkara 254/PdtSusPHI/2014, yang tidakmempertimbangkan ajuran tersebut sangat melukai rasa keadilanterhadap Pemohon Kasasi yang seharusnya pembayaran uang pesangon,uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah proses

memang tepat untuk Poskesdes yangjuga adalah Kader Posyandu, bukan semata untuk bidan dan terdakwadalam forum pertemuan memberikan Rp. 45.000.000 (Empat Puluh LimaJuta Rupiah) disaksikan semua kader posyandu jadi menurut terdakwatidak ada kejanggalan karena telah diperiksa juga oleh BAWASDA(Badan Pengawas Daerah);Bahwa Saksi korban sebelumnya telah melakukan pengumpulan tandatangan kepada masyarakat mengenai kejanggalaan ADD;Bahwa yang mengumpulkan masyarakat untuk klarifikasi ADD dibalaidesa adalah ajuran

Menerima Ajuran Dinas Sosial Tenagakerja Kota Tanjungpinang;Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.SusPHI/20157.