(fotokopi sesuai dengan download);Surat Ketua Umum Himpenindo Kepada PresidenRepublik Indonesia Nomor : 08C/Ketum/ Himpenindo/VIII/2017, tertanggal 28 Agustus 2017 PerihalPermohonan Audiensi Terkait Dampak PemberlakuanPP 11/2017 tentang Manajemen PNS TerhadapPeneliti Madya.

(fotokopi sesuai denganfotokopi);Surat Ketua Umum Himpenindo Kepada Menteri Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 08E/Ketum/Himpenindo/VIII/2017, tertanggal 28 Agustus 2017Perihal : Permohonan Audiensi Terkait DampakPemberlakuan PP 11/2017 Terhadap Peneliti Madya.

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);Surat Ketua Umum Himpenindo Kepada KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor : O08F/Ketum/Himpenindo/VIIl/2017, tertanggal 28 Agustus 2017Perihal : Permohonan Audiensi Terkait DampakPemberlakuan PP 11/2017 Terhadap Peneliti Madya.

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);Halaman 80 dari 111 halaman Putusan Nomor 243/G/2018/PTUNJKTBukti P26Bukti P27Bukti P28Bukti P29Bukti P30Surat Ketua Umum Himpenindo Kepada KetuaKomisi Aparatur Sipil Negara Nomor : 08G/Ketum/Himpenindo/VIIl/2017, tertanggal 28 Agustus 2017Perihal : Permohonan Audiensi Terkait DampakPemberlakuan PP 11/2017 Terhadap Peneliti Madya.

(fotokopi sesuai denganfotokopi);Surat Peneliti Koroan PHK (Asosiasi Peneliti MadyaIndonesia) tertanggal 2 Agustus 2018 PerihalPermohonan Audiensi Untuk Membantu PenyelesaianAtas Ketidakadilan dan Diskriminasi PP 11/2017Terhadap Peneliti Madya. (fotokopi sesuai denganfotokopi tanda terima asli).

Tenggang Waktu Pengajuan GugatanBahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat pada tanggal21 November 2018, baru diketahui oleh Penggugat padatanggal12 Februari 2019 pada saat audiensi dengan jajaran Direktorat JenderalSumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRepublik Indonesia bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Sumber Daya AirKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesiadi Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta, sehingga pengajuangugatan Penggugat

Berbagai upaya itu dilakukandengan media antara lain koordinasi, rapat, Surat ,menyurat, audiensi,mediasi dan lainlain baik formal maupun non formal.

Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil Penggugat yangmenyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketapada tanggal 12 Februari 2019 pada saat audiensi dengan jajaranDirektorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR.Faktanya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Malang melaui suratnya pada tanggal 1 Februari 2019Nomor 176/279/35.07.040/2019 perihal Konsultasi telah memohonkepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPRuntuk melakukan audiensi dan konsultasi

dapatdiselesaikan secara musyawarah mufakat, maka penyelesaiannyadilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk olehnya,dimana keputusan Gubernur tersebut bersifat final dan mengikat.Bahwa atas perselisihan tersebut telah beberapa kali dilakukanmediasi, yaitu: Mediasi tanggal 17 Mei 2018, Kementerian Dalam Negeri yangdiwakili oleh Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan danKerjasama menyatakan kesediaannya untuk mengambil alihpenyelesaian permasalahan sesuai ketentuan peraturanperundangundangan; Audiensi

Jkt41.42.untuk menanggapi keberatan dan mengevaluasi objek sengketa,karena pada faktanya telah dilakukan rapat dan audiensi yangmelibatkan DPRD Kabupaten Malang, Ditjen Sumber Daya Air, danKementerian dalam Negeri.

Bahwa menyikapi surat Penggugat, Tergugat dan pihakKelurahan Mendawai, Sukamara telah melakukan berbagai aktivitasdalam rangka menyelesaikan persoalan tersebut, termasukmelakukan audiensi/pertemuan dengan Penggugat pada tanggal 4November 2020 dan pemeriksaan/ pengukuran tanah Penggugatsecara langsung ke lokasi pada tanggal 6 November 2020, namunhingga berakhirnya bulan November 2020 tidak ada kejelasan,dimana Tergugat kemudian bersikap pasif dan tidak lagimenghiraukan persoalan ini sehingga upayaupaya

Bahwa menyikapi surat Penggugat, Tergugat telah melakukanberbagai aktivitas termasuk audiensi/pertemuan bersama denganPenggugat pada tanggal 4 November 2020 dan dilanjutkan padatanggal 6 November 2020 dengan melakukanpemeriksaan/pengukuran tanah secara langsung ke lokasi objeksesuai dengan suratsurat tanah sebagaimana poin 2 di atas;10.

Bahwa di dalam audiensi/pertemuan di Aula Bupati Sukamaratanggal 4 November 2020, Penggugat telah menjelaskankedudukannya sebagai pemilik tanah tersebut serta prosesmendapatkan hak kepemilikannya itu, akan tetapi tidak demikianHalaman 24 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLKhalnya dengan Tergugat yang sama sekali tidak menunjukkandokumen apapun dan bahkan tidak dapat menjelaskan dasarpendirian bangunan di atas tanah Penggugat tersebut;11.

Bogor, Nomor : 716/SPSB/FGPMII/91200/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 ; Surat Permohonan Audiensi oleh PUK GSPMII dengan nomorsurat : 02/pUKGSPMII/SBJ/C/XI/2013 tertanggal 6 NovemberSurat pengumuman Nomor : 0016/HRD/III/2003 tertanggal 21 Maret2003 angka (5) tentang kebebasan berorganisasi yang dibuat olehBapak Suyoto selaku HRD Manager PT.

keluarga PemohonPeninjauan Kembali ataupun Penasihat Hukum Pemohon Peninjauan Kembalimenanyakan putusan pada tingkat kasasi namun hingga hari ini belum adarupanya dan ini sangat mempengaruhi upaya dari Pemohon Peninjauan Kembaliyang masih ingin memperjuangkan keadilan untuk hak Pemohon PeninjauanKembali ;Bahwa dalam proses penanganan perkara Pemohon Peninjauan Kembali padapersidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Raba Bima, saat itu pihakkeluarga korban melakukan aksi demonstrasi dan melakukan audiensi

Bahwa PEMOHON KEBERATAN /TERMOHON INFORMASI telahmenanggapi permohonan pemohon informasi yang diajukan olehTERMOHON KEBERATAN sebagaimana Surat Pemohon Informasitertanggal 30 Juli 2018, Nomor : 125/MTR/VIII/2018, PerihalPermohonan dilakukan Audiensi (Pertemuan) terkait permasalahanpemanfaatan aset Gedung HiTech Mall ;b.

pedagang Gedung HiTech Mall ;Halaman 6 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor 39/G/KI/2020/PTUN.SBY.Cc.Bahwa lebih lanjut, TERMOHON KEBERATAN menanggapi SuratTermohon Informasi pada huruf b dengan surat tanggal 18 Desember2018, Nomor : 191/MTR/XII/2018, Perihal : Tanggapan dan SuratPemohon Informasi tertanggal 3 Januari 2019, Nomor04/MTR/I/2019, Perihal : Surat kami terdahulu Nomor191/MTR/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018,Bahwa DPBT telah menanggapi Surat TERMOHON KEBERATANdengan surat undangan audiensi

Tambunan, S.H. & Rekan selaku Kuasa HukumTermohon Keberatan Nomor : 125/MTR/VIII/2018, Perihal :Permohonan dilakukan Audiensi (Pertemuan) tanggal 30Juli 2018;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari PemerintahKota Surabaya Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanahselaku Pemohon Keberatan, tanggal 13 Desember 2018,Halaman 35 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor 39/G/KI/2020/PTUN.SBY.7. Bukti P78. BuktiP89. Bukti P910. Bukti P 1011.

AHU.2.UM.01.012407tertanggal 21 Juni 2021 perihal Pembatalan Surat Keputusan yangdikirimkan kepada Notaris Yade Erianzah Waldo, SH, M.Kn;Bahwa terhadap keputusan Tergugat, Penggugat telah melakukan upayaadministratif secara tertulis melalui Surat No.001/ Kemenkumhaminf.Kla/&P/V1I/2021 tanggal 29 Juni 2021 perihal Pengajuan Keberatan danPermohonan Informasi, Klarifikasi dan Audiensi atas Surat KeputusanMenteri hukum dan Hak Asasi Manusia No.

JKT.Klarifikasi dan Audiensi atas Surat Keputusan Menteri hukum dan HakAsasi Manusia No. AHU.4.AH.01.08.2021;Bahwa Upaya Administratif berupa keberatan yang diajukan Penggugatmasih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja.

(Sesuai dengan aslinya);Surat Kuasa tertanggal 25 Juni 2021(sesuai dengan aslinya)Surat Kantor Hukum Iksan & Partners kepada DirekturJenderal Administrasi Hukum Umum pada KementerianHukum Dan Hak Asasi Manusia No.:001/Kemenkumhan/Inf.Kla/I&P/V1/2021 tertanggal 29 Juni2021 Perihal Pengajuan Keberatan dan PermohonanInformasi, Klarifikasi dan Audiensi atas Surat KeputusanMenteri Hukum dan Has Asasi Manusia No.

Kla /l& P/VII/2021 tertanggal 12 Juli 2021 Perihal Tindak LanjutPengajuan Keberatan dan Permohonan Informasi, Klarifikasidan Audiensi atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan HasHalaman 49 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN. JKT.14 Bukti P1415 Bukti P15Asasi Manusia No.

.: BUMA/KDC/0645/2011/V/SKLR mengenai Pemberitahuan Skorsing kepada para Tergugattermasuk karyawan yang tidak hadir bekerja pada tanggal 5 Mei 2011;Bahwa pada tanggal 10 Mei 2011 dan 11 Mei 2011, Penggugat memenuhiundangan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser No.005/154/EK/2011 dan kemudianPenggugat juga melakukan audiensi dengan Bupati Kabupaten Paser terkait perselisihanhubungan industrial di perusahaan Penggugat;Hal. 3 dari 16 hal.Put.Nomor 662 K/Pdt.Sus/2012Bahwa dalam kesempatan tersebut Penggugat

yangberada berbatasan dengan proyek tersebut ;23.Bahwa pada tanggal 22 Januari 2013 BPLHD DKI Jakarta meninjaulokasi proyek secara diamdiam dengan tidak memberitahu wargaterlebih dahulu sehingga tidak ada warga yang ditemui, yang ditemuihanyalah anakanak ;24.Bahwa pada tanggal 26 Januari 2013 Penggugat berkirim suratpengaduan kepada Ketua Ombusdman Republik Indonesia denganNomor 017DL/W0101 146 ;25.Bahwa pada tanggal 15 Februari 2013 Tergugat berkirim surat keGubernur DKI Jakarta, perinal permohonan audiensi

Telah terbit IMB No. 3107/IMB/2012 untuk prasarana bangunanberupa Pagar dan Bangunan Direksi Keet yang IMBnya bersifatsementara berjangka ;28.Bahwa penerbitan IMB No. 3107/IMB/2012 untuk prasaranabangunan berupa Pagar dan Bangunan Direksi Keet yang IMBnyabersifat sementara berjangka tersebut prosesnya sama sekali tidakdiketahui oleh Penggugat ;29.Bahwa pada tanggal 01 April 2013 terjadi audiensi di Balai kota ruangrapat Il Sekdaprov.

pertemuan tersebut diputuskan untuk diadakan31peninjauan lokasi, peninjauan lokasi dilakukan pada tanggal 05 April2013, Pemprov DKI Jakarta diwakili oleh Wakil Kepala AsistenPembangunan dan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dengandidampingin oleh 3 Biro dan 3 Dinas terkait dan dilokasi warga yanghadir didominasi oleh warga yang tidak terkena dampak secaralansung, maka pertemuan tersebut tidak ada hasilnya ;.Bahwa Pada tanggal 11 April 2013 Penggugat mengirim surat keGubernur Jakarta untuk meminta audiensi

Bahwa Para Penggugat pada tahun 2012 telah melakukan audiesidengan TURUT TERGUGAT Il, yang difasilitasi oleh DPRD Kota Banjarbaru,hasil dari audiensi tersebut TURUT TERGUGAT II memperlihatkan Peta SituasiJalan Sukamaju produk dari TURUT TERGUGAT I, dan kemudian TURUTTERGUGAT II menyerahkan fotokopi peta tersebut sebagian (tidak sampaiJalan A. Yani);7.

Bahwa Para Penggugat pada tahun 2012 benar telah melakukanaudiensi dengan Turut Tergugat II, yang di fasilitasi oleh DPRD Kota Banjarbaru,hasil dari audiensi tersebut Turut Tergugat Il memperlihatkan Peta Situasi JalanSukamaju produk dari Turut Tergugat I, dan kemudian Turut Tergugat IImenyerahkan fotokopi peta tersebut;3. Bahwa apa yang dinyatakan Penggugat pada poin 7 tidak dapatditerima karena Turut Tergugat II sudah sangat jelas dalam membuat petasengketa tersebut;4.

tanah yang yang disengketakan, yang saat inidikuasai oleh Kasman dan Bakri;e Bahwa tanah Kasman dan Bakri berdampingan dan di atas obyeksengketa ada kebun dan rumah Kasman;e Bahwa permasalahan di Sukamaju sejak tahun 2012 saat BPN KotaBanjarbaru. melakukan pengukuran di Sukamaju, dimana hal tersebutmembuat masyarakat yang menggarap tanah jadi resah; Bahwa permasalahan adalah sertifikat yang terbit tidak sesuai petalokasi yang dikeluarkan Kabupaten Banjar sebelum pemekaran;e Bahwa masyarakat sempat audiensi

. : 015/P/MPA/II/2012permohonan audiensi Keypad Ketua DPR RI Up Ketua Komisi II DPR9. Pada tanggal 14 Februari 2012 mengirim surat No. : 021/MPA/Pemb./1/2012 kepada Menteri BUMN RI;10.Pada tanggal 27 Maret 2012, rapat dengar pendapat umum denganKomisi II DPR RI;11.Pada tanggal 28 Maret 2012, mengirim surat No. : 050/P/MPA/II/2012kepada Ketua DPR RI Up Ketua Komisi Vi DPRPutusan No.41 1/Pdt.G/2012/PN. Jkt.

: 141/P/MPA/XI/2011 tanggal 15 November 2011 Presiden Republik Indonesia;P5 :Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat No. : 151/P/MPA/XI/2011 tangNovember 2011 kepada Menteri BUMN RI;Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat No. : 170/P/MPA/XII/2011 tangPe Desember 2011 kepada Menteri BUMN RI;P7 Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Polisi dengan tandalaporNomor: TBL/35/l/2012/ BARESKRIM tanggal 25 Januari 2012;P8 :Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat No. : 015/P/MPA/II/2012 tanFebruari 2012 permohonan audiensi

Global PackagingIndonesia ............... 3131Indonesia (bukti P5.1) yang kemudian mendapat no pencatatan dari Dinas TenagaKerja Kabupaten Bekasi tanggal 25 Pebruari 2011 (bukti P5.2) setelah melakukanpencatatan pada tanggal 05 Maret 2011 memberitahukan kepada Tergugatdan permohonan Audiensi (bukti P5.3) ;Bahwa pada tanggal 21 Maret 2011 Penggugat II BEBEN YULIANTO sebagaisekretaris Pimpinan Tingkat Perusahaan Gerakan Serikat Buruh Indonesia PT.Global Packaging Indonesia memberitahukan kegiatan aksi

Global Packaging Indonesia Pekerjamemberitahukan kepada Tergugat dan permohonan Audiensi dan karena tidak ditanggapioleh Tergugat maka para penggugat melakukan aksi mogok kerja yang diikuti + 287orang pekerja sejak tanggal 30 Maret sampai dengan September 2011, dan yang akandipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah Mogok kerja yang dilakukan oleh ParaPenggugat memenuhi ketentuan UndangUndang Ketenagakerjaan ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama buktibukti dan keterangan

Bdg.11.12.13.14.002/PUKGSPMII/DI/XII/2015 tertanggal 08 Desember 2015 perihalpermohonan audiensi serikat pekerja dan telah diterima oleh lbu Agita. Pselaku Manager HR & GA di PT. Daiho Indonesia;Bahwa setelah Tergugat Rekonpensi PT.

DaihoIndonesia mengajukan surat No. 002/PUKGSPMII/DI/XII/2015 tertanggal08 Desember 2015 perihal permohonan audiensi serikat pekerja dan telahditerima oleh lbu Agita. P selaku Manager HR & GA di PT. Daiho Indonesia(bukti TK/PR5);Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya menyatakansetelah Tergugat Rekonpensi PT.

Ardin Bachtiar, SH KabagKeuangan (Rakhmad Surya Effendi), Hasbi dan pejabat Pemda OKUS lainnya dandalam pertemuan tersebut IKPM OKUS memohon untuk diberikan asrama mahasiswaOKUS di Yogyakarta lalu IXPM diminta untuk membuat proposal selanjutnya padabulan Mei 2007, IKPM OKUS melakukan audiensi kepada Pemda OKU Selatan danditerima Wakup OKUS Wancik Rasyid dan Asisten I Drs.

Dalil tersebut adalah tidakbenar, Tergugat hanya melakukan Audiensi terhadap Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bandung Barat.Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 10 s/d 13yang pada pokoknya bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Tergugat tidak sah.Bahwa untuk untuk menyatakan sah atau tidaknya mogok kerja adalahwewenang Pengadilan Hubungan Industrial, dan sampai saat ini belum adaputusan yang menyatakan bahwa mogok kerja yang dilakukan olehTergugat adalah mogok kerja yang tidak sah.Bahwa

Dalil tersebut adalah tidakbenar, Tergugat II hanya melakukan Audiensi terhadap Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bandung Barat.Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 10 s/d 13yang pada pokoknya bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Tergugat IItidak sah.Bahwa untuk untuk menyatakan sah atau tidaknya mogok kerja adalahwewenang Pengadilan Hubungan Industrial, dan sampai saat ini belum adaputusan yang menyatakan bahwa mogok kerja yang dilakukan olehTergugat Il adalah mogok kerja yang

Bahwa dalam kurun waktu sejak19 Desember 2009 hingga sekitar bulanSeptember 2011 Para Penggugattelah berupaya memperjuangkan hakhakPara Penggugat baik melalui laporan kepada Lembaga OmbudsmanDaerah Istimewa Yogyakarta (LOD), Komisi Nasional HAM RepublikIndonesia (KOMNAS HAM RI), audiensi kepada Gubernur Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah IstimewaYogyakarta (DPRD DIY), Bupati Sleman, Wakil Bupati Sleman, DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab Sleman, Kepala KecamatanDepok

.130.000.000,00 (Seratus TigaPuluh Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus ;Bahwa total kerugian materiil dan Immateriil yang dialami oleh ParaPenggugat seluruhnya berjumlah sebesar Rp155.750.000,00 (Seratus LimaPuluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;Bahwa Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini secaramusyawarah kekeluargaan dengan melibatkan banyak pihak baik ituLembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD), KomisiNasional HAM Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI), audiensi

Bukti P20Fotokopi Surat Lembaga Pentashih Buku dan Konten KeislamanMajelis Ulama Indonesia kepada MPTTI Aceh Nomor306/LPBKIMUI/IX/2020 perihal Hasil pengkajian Tanggal 20September 2020 (fotokopi dari potokopi);Fotokopi Penggugat Nomor: B/012/MPTTIPW/VIII/2020 tanggal24 Agustus 2020 perihal Permohonan Audiensi Kepada MPUProvinsi Aceh (sesuai dengan aslinya);Fotokopi Penggugat Nomor: B/017/MPTTIPW/IX/2020 tanggal23 September 2020 perihal Permohonan Audiensi Kepada MPUProvinsi Aceh (sesuai dengan aslinya

Tergugat II, dan Tergugat Ill, maka Penggugat melayangkansomasi kepada Tergugat dengan tembusan kepada Tergugat II sebanyak3 (tiga) kali, akan tetapi somasi yang dilayangkan Penggugat tersebut puntidak mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat I, bahkan Tergugat Iltidak menanggapi sama sekali Somasi yang ditembuskan Penggugatkepada Tergugat II, adapun somasi yang dimaksud sebagai berikut :1) Surat Nomor : 01/MFNSO/IX/2019, tertanggal 3 September 2019,Perihal : Surat Peringatan (Somasi) dan Permintaan Audiensi

BuktiP24 : Surat Nomor : 01/MFNSO/IX/2019, tertanggal 3 September 2019, Perihal : SuratPeringatan (Somasi) dan Permintaan Audiensi;25. BuktiP25 : Surat Nomor : O05/MFNSO/IX/2019, tertanggal 14 September 2019, Perihal : SuratPeringatan/Somasi II;26. BuktiP26 : Surat Nomor : O0O6/MFNSO/IX/2019, tertanggal 24 September 2019, Perihal : SuratPeringatan/Somasi III (Terakhir);hal 33 dari 38 hal Putusan Sela Nomor 719/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.27.

Yayasan sudah dibeli olehDinas Kesehatan, lalu jawaban dari Dinas Kesehatan justru mengarahkanSaksi bahwa Dinas Kesehatan trauma sering diperiksa BPK, KPK danKepolisian, kKemudian saksi meminta Surat dari Dinas Kesehatan yangmenerangkan bahwa tanah tersebut milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,namun Dinas Kesehatan tidak memberikan surat yang Saksi minta hanyamemberikan SK Gubernur, oleh karena Dinas Kesehatan tidak dapatmemberikan surat yang saksi minta, kemudian saksi kembali ke BPRDuntuk meminta audiensi

, sebelum saksi bersurat ke BPRD dan muncul suratyang menyatakan bahwa Yayasan sumber Waras dapat diskon untukpembayaran PBB padahal surat yang diajukan oleh Yayasan mengenaikeberatan bukan surat meminta diskon, Sampai saat ini Surat yang diajukanpihak Yayasan yang meminta audiensi tidak ada jawaban hanya ada beritadari stafnya bahwa BPRD menganggap lahan Yayasan Sumber Warasclear dan tidak ada masalah;Bahwa Yayasan Sumber Waras dua kali mengajukan permohonan, pertamadi bulan April 2019 tetapi tidak

dengan mengundangpihak BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan Biro Hukum PemerintahHalaman 14 dari 54 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUNJKT.Provinsi DKI Jakarta, akan tetapi sampai saat ini undangan rapat mediasiyang ditunggutunggu dari Dinas Kesehatan tidak pernah kunjung datang,bahkan sudah meminta dan menanyakan dengan cara bersurat ke DinasKesehatan akan tetapi undangan dari pihak Dinas Kesehatan untukmelakukan mediasi tetap tidak kunjung datang sampai saat ini;Pada tanggal 17 Juli 2020 melakukan audiensi

dengan Sekda Provinsi DKIJakarta akan tetapi diwakili oleh Askesra dengan hasil audiensi yaitu ;perselisihan yang ada dikembalikan lagi kepada Dinas Kesehatan danDisnakertrans Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan mediasi kembali danmengkaji ulang aturanaturan terkait boleh atau tidaknya berserikat danber PKB (Perjanjian Kerja Bersama) di instansi AGD Dinkes DKI Jakarta,akan tetapi lagi dan lagi undangan yang ditunggu untuk audiensi tidakkunjung datang;Berbagai upaya sudah coba dikerjakan untuk bisa