UndangundangNomer 3 Tahun 2006, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa perkara permohonan atau gugatan volunatir berciri khas masalah yangdiajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party ), karena itu masalahyang dapat dimohonkan dengan voluntair adalah masalahmasalah yang telah ditentukanPeraturan Perundangan yang berlaku saja ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang Perubahan nama Pemohon dalamKutipan Akta Nikah agar

disepakati danditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 29 September 2013(Bukti T II1);Bahwa dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 29 September2013 antara Tergugat Il dan Tergugat tersebut menerangkan :e Bahwa Tergugat bermaksud membeli secarakolektif 222 (dua ratus dua puluh dua) dan 31 (tigapuluh satu) satuan rumah susun non hunianAeropolis Crystal Residence Tower 1 dari PihakTergugat Il, yang kemudian oleh Tergugat dijualkembali kepada pihak Ketiga (Penggugat) denganprogram dan benefit

September 2013 yaitu antara yaitu antaraPT.PERKASA LESTARI PERMAI ( Pembanding semula Tergugat Il ) sebagaipihak pertama dan PT.ROYAL PRIMIER INTERNASIONAL ( Terbanding semula Tergugat ) sebagai pihak kedua, yang mana pihak pertama adalahperusahaan yang bergerak dalam pembangunan perumahan dan pihak keduasebagai pembeli secara kolektief 222 ( dua ratus dua puluh dua ) satuan rumahsusun non hunian ACR Tower dari puhak dan selanjutnya pihak kedua akandijual kembali kepada pihak ketiga dengan program dan benefit

khusus daripihak kedua ;Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian kesepakatan bersama padapasal 4 yang mengatur tentang hak dan kewajiban pada 4.2 angka 5 diatur : Pihak kedua bertanggung jawab penuh kepada pihak ketiga selakupembeli dalam hal pemberian janjijanji baik yang tertulis maupun tidak tertulis,promosi dan benefit khusus yang ditawarkan oleh pihak kedua kepada pihakketiga dan oleh karenanya pihak kedua dengan ini membebaskan pihakpertama dari segala tuntutan dan gugatan dari pihak ketiga

atas janjijanji baikyang tertulis maupun tidak tertulis , promosi dan benefit Knusus yang diberikankepada pihak ketiga ;Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian kesepakatan bersama padapasal 6 tentang pengalinan pada 6.1 disebutkan :Hal. 31 dari 30 hal.

Nomor11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan PengadilanAgama pada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party ) makapermohonan ini bersifat voluntair , karenanya maka kata Putusan sebagaimanatertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagaiPenetapan.Menimbang

Undangundang Nomor 3Tahun 2006, maka perkara tersebut menjadi Kewenangan absolute Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa perkara permohonan atau gugatan volunatir berciri khasmasalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata ( for the benefit of oneparty ), karena itu masalah yang dapat dimohonkan dengan voluntair adalah masalahmasalah yang telah ditentukan Peraturan Perundangan yang berlaku saja ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang Perubahan namaPemohon dalam Kutipan Akta Nikah

walaupun demikian karena sifatnya, tidaksemua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karenaPengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatuperkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaanpraktikperadilan;Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (voluntairn), atau sifat darisuatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingansepihak semata (for the benefit

tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa :TERGUGAT meliburkan atau merumahkan seluruh karyawan yangada terhitung sejak 1 Mei 2020 kecuali beberapa karyawan tertentuguna mengamankan fasilitasfasilitas TERGUGAT;Bahwa, pada tanggal 13 Mei 2020, TERGUGAT juga mengeluarkanMEMORANDUM Nomor : 0008/DIRSPMJKT/V/20 sehubungan denganadanya MEMORANDUM Nomor : 0006/DIRSPMJKT/V/20 yang mana isidari MEMORANDUM tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa :TERGUGAT~ telah mengambil kebijakankebijakan terhadapkompensasi dan benefit

Bukti P..18 : Memorandum Nomor : 0008/DIRSPMJKT/V/20 tanggal 13 Mei2020 dengan subject Kebijakan Kompensasi dan Benefit Sehubungandengan Keputusan Meliburkan Karyawan Akibat Wabah Covid 19 danDampak Ekonomi Yang Ditimbulkan;Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 14/Pdt.SusPHI/2021/PN.Bjm19.20.21.22.23.24.25.26.27.Bukti P.19 : Salinan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik IndonesiaNomor M/3/HK.O4/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh danKelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan PenanggulanganCovid19

SPMterpaksa harus meliburkan/ merumahkan Karyawan yang ada sejak tanggal 1Mei 2020 kecuali beberapa karyawan tertentu guna mengamankan FasilitasPerusahaan,Menimbang bahwa memperhatikan bukti P.18 Tentang MemorandumNomor : 0008/DIRSPMJKT/V/20 tanggal 13 Mei 2020 dengan SubjectKebijakan Kompensasi dan Benefit sehubungan dengan Keputusan MeliburkanKaryawan akibat Wabah Covid 19 dan Dampak Ekonomi yang ditimbulkan yangdibuat dan ditandatangani NENIE AFWANI Jabatan HRD & GA Divisi Head PT.SAMUDERA PASIFIC

MARINE yang menerangkan Bahwa memorandum inidikeluarkan sebagai lanjutan dari MEMORANDUM Nomor : 0006/DIRSPMJKT/V/20 Perihal meliburkan karyawan akibat wabah Covid19 dan dampakekonomi yang ditimbulkan Perusahaan telah mengambil kebijakankebijakanterhadap kompensasi dan benefit karyawan dan pembayaran THR Idul FitriTahun 2020 sebagai berikut :1.

dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;namun di dalamnya telah terjadi Kesalahan penulisan nama yaitu Siti Mariyatibinti Burhanuddin, yang benar adalah nama Siti Maryati binti Burhanudin;Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara a quo tidak ada pihak lawan/bersifatsepihak (for the benefit

Nomor11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan PengadilanAgama pada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifatuntuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party ) makapermohonan ini bersifat voluntair , karenanya maka kata Putusan sebagaimanatertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagaiPenetapan.Menimbang

Nomor 11 tahun2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yang menyangkut biodatasuami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama pada wilayah yangbersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifat untukkepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri (for the benefit of one party ) maka permohonanini bersifat voluntair , karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam PeraturanMenteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai Penetapan.Menimbang

walaupun demikian karena sifatnya, tidaksemua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karenaPengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatuperkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaanpraktikperadilan;Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (voluntairn), atau sifat darisuatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingansepihak semata (for the benefit

Nomor11. tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan PengadilanAgama pada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dan Pemohon Iltersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit ofone party ) maka permohonan ini bersifat voluntair , karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikansebagai

Undangundang Nomor 3Tahun 2006, maka perkara tersebut menjadi Kewenangan absolute Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa perkara permohonan atau gugatan volunatir berciri khasmasalah yang diajukan bersifat kKepentingan sepihak semata ( for the benefit of oneparty ), karena itu masalah yang dapat dimohonkan dengan voluntair adalah masalahmasalah yang telah ditentukan Peraturan Perundangan yang berlaku saja ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang Perubahan namaPemohon dalam Kutipan Akta Nikah

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanTanjung, Kabupaten Tabalong, namun di dalamnya telah terjadi kesalahanpenulisan nama yaitu Leny Herawaiti;Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;HIm 4 dari 7 hlm Penetapan Pengadilan Agama Tanjung No. 69/Pdt.P/2018/PA.TjgMenimbang, bahwa karena perkara a quo tidak ada pihak lawan/bersifatsepihak (for the benefit

sebagaimana tercantum dalam Kutipan AktaNikah agar sesuai dengan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalamKTP dan KSK Pemohon.Menimbang, bahwa pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI.Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwaperubahan yang menyangkut biodata XXXX isteri atau wali harus berdasarkanPutusan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebutbersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit

2ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka pemeriksaanpermohonan ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Surabaya ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalahtentang perubahan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalamKutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 12 November 1979agar sesuaidengan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam KTP dan KK;Menimbang, bahwa perkara permohonan atau gugatan voluntairberciri khas masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata(for the benefit

tersebut pada pokoknya menyatakanbahwa:TERGUGAT meliburkan atau merumahkan seluruh karyawanyang ada terhitung sejak 1 Mei 2020 kecuali beberapa karyawantertentu guna mengamankan fasilitasfasilitas TERGUGAT 1;Bahwa, pada tanggal 13 Mei 2020, TERGUGAT I juga mengeluarkanMEMORANDUM Nomor : 0008/DIRSPMJKT/V/20 sehubungan denganadanya MEMORANDUM Nomor : 0006/DIRSPMJKT/V/20 yang mana isidari MEMORANDUM tersebutpada pokoknya menyatakanbahwa :TERGUGAT telah mengambil kebijakankebijakan terhadapkompensasi dan benefit

Bukti P.7 : Informasi Dana dan Uang Pensiun Peserta Jaminan Hari Tua JP BPJS Ketenagakerjaan 2019;BuktiP.8 : Memorandum Nomor : O006/DIRSPMJKT/V/20 PerihalMeliburkan Karyawan Akibat Wabah Covid19 dan Dampak Ekonomi yangditimbulkan, Tanggal 13 Mei 2020;Bukti P9 : Memorandum Nomor : 0008/DIRSPMJKT/V/20 PerihalKebijakan Kompensasi dan Benefit Sehubungan denganHalaman 19 dari 36 Putusan Nomor 16/Pdt.SusPHI/2021/PN.BjmKeputusanMeliburkan Karyawan Akibat Wabah Covid 19 dan DampakEkonomi yang ditimbulkan

SPM terpaksaharus meliburkan/ merumahkan Karyawan yang ada sejak tanggal 1 Mei 2020kecuali beberapa karyawan tertentu guna mengamankan Fasilitas Perusahaan;Menimbang bahwa memperhatikan bukti P9 Tentang MemorandumNomor : 0008/DIRSPMJKT/V/20 tanggal 13 Mei 2020 Subject KebijakanKompensasi dan Benefit sehubungan dengan Keputusan Meliburkan Karyawanakibat Wabah Covid 19 dan Dampak Ekonomi yang ditimbulkan yang dibuatHalaman 30 dari 36 Putusan Nomor 16/Pdt.SusPHI/2021/PN.Bjmdan ditandatangani NANIE AFWANI

Jabatan HRD & GA Divisi Head PT.SAMUDERA PASIFIC MARINE yang menerangkan Bahwa memorandum inidikeluarkan sebagai lanjutan dari MEMORANDUM Nomor : 0006/DIRSPMJKT/V/20 Perihal meliburkan karyawan akibat wabah Covid19 dan dapkaekonomi yang ditimbulkan Perusahaan telah mengambil kebijakankebijakanterhadap kompensasi dan benefit karyawan dan pembayaran THR Idul FitriTahun 2020 sebagai berikut :1.

Olehkarena tempat kediaman Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Parigi, dan perkara yang diajukan oleh Pemohon bersifatkepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only), sesualketentuan Pasal 142 ayat (2) R.Bg., maka secara relatif Pengadilan AgamaParigi berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonanPemohon tersebut;Menimbang, bahwa karena Pemohon memohon suatu hak atau dalamhal ini untuk ditetapbkan sebagai wali terhadap seorang anak, berdasarkanPasal

Wali meninggaldunia;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 PeraturanPemerintah Nomor 29 Tahun 2019, maka Majelis Hakim memerintahkankepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinanpenetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenParigi Moutong, Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong, dan KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia RI Balai Harta Peninggalan Makassar;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sifatnya kepentingan sepihaksemata (for the benefit

Putusan Nomor 4224/B/PK/Pjk/2020antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa perlu dilakukanpengujian: willing to pay test (par 6.14), economic benefit test (par 6.15),product lifecycle consideration (par 1.50), identify contractual andarrangement for transfer of IP (par 6.166.19).

Dengan kata lain OECDTransfer Pricing Guidelines dimana dalam pengujian eksistensi transaksipembayaran royalty atas intangible antara pihak yang mempunyaihubungan istimewa harus dilakukan:a) Willing to pay test (Par 6.14);b) Economic benefit test (Par 6.15);c) Product life cycle consideration (Par 1.50);d) Indentify contractual and arrangement for transfer of IP (Par 6.166.19);bahwa untuk mendapatkan pembanding yang andal, harus dilakukananalisis tingkat kKesebandingan antara transaksi yang dilakukan

dengan ketentuan Pasal 330KUHPerdata dan 359 KUHPerdata, maka beralasan hukum untuk menetapkanPemohon Bendel Welky Takasensengan sebagai wali dari TEGUH RAMADHAN,Jenis kelamin lakilaki, lahir di Poso pada tanggal 24 Desember 1998 atau yangmasih termasuk kategori belum dewasa, khusus untuk mengikuti seleksipenerimaan TNI AD Tahun 2018;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan ataugugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingansepihak semata (for the benefit

ayat 1Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka pemeriksaanpermohonan ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Surabaya ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalahtentang perubahan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalamKutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 10 Januari 2011agar sesuaidengan nama Pemohon sebagaimanatercantumdalam KTP dan KK;Menimbang, bahwa perkara permohonan atau permohonanvoluntair berciri knas masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihaksemata (for the benefit