2011 yangbersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2011 sebesar Rp 132.080.000,00(seratus tiga puluh dua juta delapan puluh dua ribu rupiah) dan Anggaran PendapatanBelanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang tahun 2011 sebesar Rp 54.730.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh rupiah).Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten KetapangNomor: 41 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Penunjukan Pejabat Staf PengelolaProgram Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis

Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten KetapangNomor: 41 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Penunjukan Pejabat Staf PengelolaProgram Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) tahun 2011Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ketapang ditunjuk IT FREDERIKUS FRENGKY,A.Md. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan selaku Fasiltator Teknis dalampelaksanaan Pekerjaan Pembangunan

Membubuhkan paraf terhadap setiap dokumen yang berkaitan dengan bidang tugas sebelumdiajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.Bahwa pelaksanaan program Sanitasi Leingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)DAK tahun 2011 dilakukan secara swakelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)yang sebelumnya telah dilaksanakan seleksi kampung desa Lembah Hijau I yang terletak didusun Wonorejo kecamatan Nanga Tayap kabupaten Ketapang terpilih sebagai programSanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) DAK tahun

Membubuhkan paraf terhadap setiap dokumen yang berkaitan dengan bidang tugas sebelum diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.Bahwa pelaksanaan program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)DAK tahun 2011 dilakukan secara swakelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)yang sebelumnya telah dilaksanakan seleksi kampung desa Lembah Hijau I yang terletak didusun Wonorejo kecamatan Nanga Tayap kabupaten Ketapang terpilih sebagai programSanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) DAK tahun

SusBPSK/2021Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukanoleh peraturan perundangundangan;Kedudukan hukum Pemohon Keberatana.Bahwa Pemohon Keberatan merupakan kantor cabang dari PTPegadaian (Persero) yang menjalankan usaha berbasis Syariah,yang dikenal dengan nama Kantor Cabang Syariah Kebonjati Sukabumi, yang dipimpin oleh seorang Pemimpin CabangSyariah, sebuah badan usaha milik negara (BUMN) yangdidirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun2011 tentang Perubahan Bentuk

Nomor 368 K/Pdt.SusBPSK/20214.Dan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 01 Tahun 2006, yangmengatur sebagai berikut:Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas)hari terhitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerimapemberitahuan putusan BPSk":Kedudukan hukum Termohon Keberatana.Bahwa Termohon Keberatan sebelumnya sebagai pemohondalam Putusan BPSK a quo berkedudukan sebagai konsumendan merupakan salah satu Rahin (nasabah/debitur) yangmemiliki pinjaman dengan jaminan gadai berbasis Syariah (AkadRahn

Duduk Permasalahan1.Bahwa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telahmengikatkan diri dalam perjanjian utang piutang dengan jaminangadai yang berbasis Syariah (akad Rahn) di mana PemohonKeberatan sebagaiMurtahin (kreditur) sedangkan TermohonKeberatan sebagai Rahin (debitur/nasabah/konsumen), sebanyak 3(tiga) Akad Rahn dengan total marhun bih (uang pinjaman) sebesarRp45.800.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah),dengan rincian: Tgl. Akad Tgl. Akad Tgl. Jatuh Tgl.No No.

Nomor 368 K/Pdt.SusBPSK/2021Cc)(b)Asal mula/latar belakang adanya sengketa a quoberawal dari adanya perjanjian utang piutang denganjaminan gadai berbasis Syariah (akad Rahn) antaraPemohon Keberatan dengan Termohon Keberatansebagaimana disebutkan pada angka 1 dan angka 2huruf B tentang duduk permasalahan di atas;Fakta hukum bahwa latar belakang adanya sengketa aquo berawal dari adanya perjanjian utang piutangdengan jaminan gadai berbasis Syariah (akad Rahn)secara tegas diakui pula oleh Termohon Keberatan

padahalaman 4 Putusan Arbitrase BPSK a quo yang padaprinsipnya menyebutkan: Saya (Termohon Keberatan)mengajukan pinjaman ...;(2) Pokok sengketa a quo merupakan tindakan ingkar janji(wanprestasi) terhadap perjanjian (akad)(a)(b)(c)(d)Secara yuridis, perjanjian (akad) antara PemohonKeberatan dengan Termohon Keberatan berisikesepakatan mengenai utang piutang dengan jaminangadai berbasis Syariah (akad Rahn) yang dibuat dalambentuk tertulis yang berisi hak dan kewajiban para pihak(prestasi dan kontra

Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,dinyatakan bahwa:Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memilikiIzin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atautelah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTPel;Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pemberlakuan KTPelditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis

Nomor IndukKependudukan Secara Nasional dalam Pasal 10A ayat (2) dinyatakan bahwa:KTP Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secaranasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 10 B ayat (1) PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang PenerapanKartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan SecaraNasional dinyatakan bahwa:Halaman

Bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan pelayananpublik di Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, LembagaPerbankan, dan Swasta yang berkaitan dengan dan tidakterbatas pada Perizinan, Usaha, Perdagangan, Jasa Perbankan,Asuransi, Perpajakan dan Pertanahan;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 10 B ayat (3) PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang PenerapanKartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk

elektronik Sampai dengan tanggal 31 Desember2012;Menimbang, bahwa dalam pemohonan a quo, permohonanPemohon terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal3 Oktober 2018 sehingga telah melewati batas waktu yang ditentukan dalampenggunaan Kartu Tanda Penduduk Non Elektronik sebagaimana ditentukandalam Pasal 10 B ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis

Berlan Matraman, JakartaTimur dengan cara menggunakan alat suntik kemudian didalamnya dicampur airmineral dan heroina tersebut disuntik keurat tangan terdakwa berulangulang danyang dirasakan adalah merasa segar dan tenang sebagaimana Surat Keterangan dariYayasan Karisma Nomor : 119/SRTNKPABM/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012yang pada pokoknya menerangkan terdakwa INDRA MALARDI USMAN pernahmenjalani program Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) selama 20 (duapuluh) hari dari tanggal 28 Juni 2012

BerlanMatraman, Jakarta Timur dengan cara menggunakan alat suntik kemudiandidalamnya dicampur air mineral dan heroina tersebut disuntik keurat tanganterdakwa berulangulang dan yang dirasakan adalah merasa segar dan tenangsebagaimana Surat Keterangan dari Yayasan Karisma Nomor : 119/SRTNKPABM/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang pada pokoknya menerangkanterdakwa INDRA MALARDI USMAN pernah menjalani program PemulihanAdiksi Berbasis Masyarakat (PABM) selama 20 (dua puluh) had dari tanggal 28Juni 2012

No.1836/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.didalamnya dicampur air mineral dan heroina tersebut disuntik keurat tanganterdakwa berulangulang dan yang dirasakan adalah merasa segar dan tenangsebagaimana Surat Keterangan dari Yayasan Karisma Nomor : 119/SRTNKPABM/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang pada pokoknya menerangkanterdakwa INDRA MALARDI USMAN pernah menjalani program PemulihanAdiksi Berbasis Masyarakat (PABM) selama 20 (dua puluh) had dari tanggal 28Juni 2012 sampai dengan 16 Juli 2012 clan terdakwa INDRA

Memerintahkan kepada Terdakwa RACHMAT HIDAYAT als DAYAT als RACHMAT BIN BURHAN tersebut diatas untuk dilakukan tindakan hukum berupa menjalani pengobatan dan atau perawatan (rehabilitasi) di Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat (KELIMA) Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba & HIV-AIDS berbasis Masyarakat DKI Jakarta beralamat di Jalan Raya Kalimalang No. 9 Rt/Rw 01/10 Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur; 5.

BksMenimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut diatas olehkarena keseluruhan unsurunsur dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika Golongan dalam bentuk bukantanaman bagi diri sendiri;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat keterangan oleh dr.Budiman J, Sp.Kj. dari Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat PelayananPenyalahgunaan Narkoba & HIVAIDS berbasis Masyarakat

Budiman J, Sp.Kj. dari Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat PelayananPenyalahgunaan Narkoba & HIVAIDS Berbasis Masyarakat DK JAKARTA atasnama Terdakwa Rachmat Hidayat als Rachmat dengan saran Rehabilitasidikaitkan dengan keterangan dari dr. Budiman J.

Surat Keterangan Yayasan kesatuan Peduli masyarakat PelayananPenyalahgunaan Narkoba & HIVAIDS berbasis Masyarakat DKI Jakarta,yang ditandatangani oleh dr. Budiman J, Sp.Kj beralamat Jalan RayaKalimalang No. 9 Rt/Rw 01/10 Kel.Cipinang Melayu, Kec. Makasar, JakartaTimur;5. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelapNarkotika;Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2015/PN.

yang dituntutoleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak tepat dan tidak relevan serta akanberakibat buruk bagi Terdakwa mengingat riwayat kesehatan Terdakwa yangsegera memerlukan pengobatan dengan cara rehabilitasi;Menimbang, bahwa masa penahanan sementara yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa rehabilitasi Terdakwa;Menimbang, bahwa untuk pengobatan Terdakwa yang ditunjuk oleh MajelisHakim adalah Yayasan kesatuan Peduli masyarakat Pelayanan PenyalahgunaanNarkoba & HIVAIDS berbasis

Memerintahkan kepada Terdakwa RACHMAT HIDAYAT als DAYAT alsRACHMAT BIN BURHAN tersebut diatas untuk dilakukan tindakan hukumberupa menjalani pengobatan dan atau perawatan (rehabilitasi) di YayasanKesatuan Peduli Masyarakat (KELIMA) Pelayanan PenyalahgunaanNarkoba & HIVAIDS berbasis Masyarakat DKI Jakarta beralamat di JalanRaya Kalimalang No. 9 Rt/Rw 01/10 Kel. Cipinang Melayu, Kec.

Program Ketahanan Pangan Nasional melaluikerjasama antara Petani dan BUMN dengan cara, Petani menyediakan danmenggarap lahan, sedangkan BUMN menyediakan/meminjamkan modalpengolahan lahan, saprodi, serta pengawalan dan pembinaan tanam padihingga panen; Berdasarkan Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik NegaraNomor S348/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 perihal PenugasanPelaksanaan GP3K, Menteri BUMN menugaskan PT Sang Hyang Seri(Persero) sebagai pelaksana program Gerakan Peningkatan ProduktivitasPangan Berbasis

No. 1355 K/Pid.Sus/2017 IDirektur Keuangan & SDMKepala PKBL Manajer Wilayah Barat Manajer Administrasi(KRU) Manajer Wilayah TimurKR II; Ill; VI T /Asmen Kemitraan & Pengembangd4Asmen Bina LingkungaatAsmen Administrasi & KeuqAsmen Umum & Legal Bahwa yang ditugaskan untuk melaksanakan Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) di wilayahKabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat adalah Kantor Regional (KR 1)Sukamandi PT Sang Hyang Seri (Persero) yang bertempat di KabupatenSubang

Satuan Tugas (Satgas) meliputi Provinsi Kalimantan Barat; Bahwa sumber dana untuk melaksanakan Gerakan PeningkatanProduktivitas Pangan Berbasis Koorporasi (GP3K) adalah berasal dari danaHal. 4 dari 106 hal. Put.

No. 1355 K/Pid.Sus/2017Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara(BUMN), berdasarkan Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik NegaraNomor S352/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 perihal Alokasi DanaKemitraan untuk GP3K; Bahwa untuk Kecamatan Jatitujun Kabupaten Majalengka sumber danaProgram Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk program GerakanPeningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Koorporasi (GP3K) adalahberasal dari PT Angkasa Pura II (Persero) dan Perum Jamkrindo; Bahwa

Raskama Abdul Halim bahwa GP3K adalahprogram yang berasal dari Kementerian BUMN yang menugaskan PT SHSsebagai pelaksana program tersebut dimana GP3K adalah singkatan dariGerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi yang dananyaberasal dari PKBL yang diperuntukan bagi para petani yang membutuhkanpinjaman Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) berupa antara lain benihpadi, pupuk dan obatobatan yang pinjamannya dibayar oleh para petaniberupa uang setelah panen kepada PT SHS.; Bahwa setelah Terdakwa

Nopember 2008mengatakan mendukung upaya KUB Rosan Kencana untukmengembangkan agribisnis berbasis tebu melaluipembangunan Pabrik Gula baru di Kab.

Nopember 2008mengatakan mendukung upaya KUB Rosan Kencana untukmengembangkan agribisnis berbasis tebu melaluipembangunan PG baru di Kab. Mojokerto Jawa Timur ;Bahwa pendirian Pabrik Gula Baru oleh KUB Rosan Kencanaharus mendapat persetujuan dari para anggotanya ;Bahwa saksi tidak pernah melihat / mengetahui kalauanggota KUB~ Rosan Kencana menyetujui apa yangdilakukan pengurus untuk mendirikan Pabrik Gula ;Bahwa saksi pernah mendengar adanya PT. Rosan KencanaPerkasa ( PT.

Surat Direktur Jenderal Perkebunan DepartemenPertanian Melalui No. 652/HK.330/E3.1/11/2008 padatanggal 3 November 2008 menyatakan pada prinsipnyamendukung upaya KUB Rosan Kencana untukmengembangkan agribisnis berbasis tebu melaluipembangunan Pabrik Gula Baru di Kabupaten Mojokerto.b.

Jatim yang bertujuan untukmeningkatkan produksi dan produktifitas tebu melaluiprogram pembibitan, bongkar ratoon, rawat ratoon danusaha agrobisnis berbasis tebu yang mulai dikucurkandari tahun 2003 s.d. tahun 2008 ;Bahwa benar sehubungan dengan dinyatakannya dalamPERMENTAN Nomor : 32. tahun 2006 bahwa dana PMUKtersebut merupakan DANA BERGULIR, maka menurut ahli Dr.TOMMY HENDRA PURWAKA, SH.

Koperasi yang memenuhipersyaratan yang ditentukan untuk kegiatan pendirianpabrik gula milik Koperasi Usaha Bersama Rosan Kencana;Menimbang, bahwa dengan menafsirkan pengertiandana PMUK untuk usaha agribisnis berbasis tebu secara luasadalah menyimpang dari tujuan pemanfaatan dana PMUK yangsudah digariskan dalam Permentan atau Juklak dan Juknisyang ditetapkan, dikarenakan Terdakwa kedudukannya sebagaiKetua Umum Koperasi dan Ir.

Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta 10320Telp. (021) 392 4667 Fax: (021) 391 8917 FATWADEWAN SYARIAH NASIONALNO: 69/DSNMUI/V1/2008TentangSURAT BERHARGA SYARIAH NEGARAperl cee al Sp2Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUJ), setelah:Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi danpasar keuangan syariah dalam negeri diperlukan adanya instrumeninvestasi berbasis syariah untuk mengoptimalkan pemanfaatandanadana masyarakat;b. bahwa sesuai dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun

2008tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Pemerintah dapatmenerbitkan surat berharga berbasis syariah dalam rangkamenunjang kesinambungan fiskal dan memperluas sumberpembiayaan negara;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamharuf a dan huruf b, Dewan Syariah Nasional Majelis UlamaIndonesia (DSNMUI) memandang perlu menetapkan fatwatentang Surat Berharga Syariah Negara untuk dijadikan pedoman.Mengingat : 1.

Menyatakan barang bukti berupa : Fotocopy 1 (satu) Bundel Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 5 Tahun2012 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada KabupatenKota dan Desa Tanggal 5 Januari 2012 1 (Satu) bundel proposal permohonan bantuan dana pembangunanpipanisasi air bersin Desa Balida Kecamatan Dawuan KabupatenMajalengka1 (Satu) bundel proposal permohonan bantuan pembangunan Sarana AirBersih Berbasis Lingkungan Masyarakat Pemerintah Desa BalidaKecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka 20131 (

Majalengka mengajukan proposal PermohonanBantuan .......ccceceeeeeeeees 9Bantuan Dana Pembangunan Pipanisasi Air Bersih Desa Balida KecamatanDawuan Kabupaten Majalengka Nomor : 52/PemDes/III/2012 kepadaGubernur Provinsi Jawa Barat dengan jumlah dana yang dimohonkansejumlah Rp. 178.000.000, (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah),tetapi permohonan tersebut tidak disetujui, sehingga kemudian padatanggal 17 Januari 2013, Boya Siswanto kembali mengajukan proposalPermohonan Bantuan Sarana Air Bersih Berbasis

sejumlah Rp.175.000.000, (Sseratus tujuh puluh limajuta rupiah).Bahwa oleh karena Boya Siswanto mencalonkan diri sebagaiAnggota Dewan sehingga Boya Siswanto mengundurkan diri darijabatannya sebagai Kepala Desa Balida, dan selanjutnya pada tanggal 8Juli 2013, Terdakwa ditetapkan sebagai Pejabat Sementara Kepala DesaBalida, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka berdasarkanKeputusan Bupati Majalengka Nomor : 265 Tahun 2013.Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2013 Dana BantuanSarana Air Bersih Berbasis

Boya Siswanto meminta agar membayarkanhutangnya kepada saksi Haji Aryani Alias Haji Jebod menggunakan danabantuan air bersih, karena nanti uang tersebut akan dikembalikan olehBoya Siswanto, menuruti permintaan Boya Siswanto tersebut laluterdakwa menyerahkan uang yang berasal dari dana bantuan air bersihsejumlah Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi HajiAryani Alias Haji Jebod.Bahwa sesuai rencana kegiatan sebagaimana terdapat dalamProposal Permohonan Bantuan Sarana Air Bersih Berbasis

KecamatanKadipaten, Kabupaten Majalengka mengajukan proposal PermohonanBantuan Dana Pembangunan Pipanisasi Air Bersih Desa Balida KecamatanDawuan Kabupaten Majalengka Nomor : 52/PemDes/III/2012 kepadaGubernur Provinsi Jawa Barat dengan jumlah dana yang dimohonkansejumlah Rp. 178.000.000, (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah),tetapi permohonan tersebut tidak disetujui, sehingga kemudian padatanggal 17 Januari 2013, Boya Siswanto kembali mengajukan proposalPermohonan Bantuan Sarana Air Bersih Berbasis

PUTUSANNomor 27 P/HUM/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentangPercepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKIJakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, KotaSurabaya dan Kota Makassar, terhadap:UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan

Setelah sampah kompos dan daur ulang dibuang,banyak sampah yang dibakar di insinerator berbasis petrokimia, termasukbotol plastik, tas, kemasan dan bahkan sampah elektronik. Petrokimiaadalah bahan bakar fosil dan plastik pembakaran yang berasal dari bahanbakar fosil tidak menciptakan energi hijau' hanya membakar bahan bakarfosil dalam bentuk lain.

Hal tersebut sebagaimana dimaksuddalam konsideran menimbang pada Perpres 18/2016 yangmenyatakan bahwa dalam rangka mengubah sampah sebagai sumberenergi dan meningkatkan kualitas' lingkungan sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 4 UU 18/2008, serta untuk meningkatkanperan listrik berbasis energi baru terbarukan sebagaimana ditetapkandalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun2015 2019, dipandang perlu mempercepat pembangunanPembangkit Listrik Berbasis Sampah (PL TSa) pada beberapa kotadalam

DariPembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota dan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 70 Tahun 2016 tentangBaku Mutu Emisi Udara dan/atau Kegiatan Pengolahan SampahSecara Termal:;b. Bahwa telah ada komitmen DPR dan KIL terkait untuk mendukungpendanaan pelaksanaan Perpres a quo;c. Bahwa dari sisi Sumber Daya Manusia telah ada jaminan alih ilmu(transfer knowledge) dari pemilik teknologi kepada pengguna;d.

Kerugian tersebut adalahdampak lingkungan hidup akibat pengaruh perubahan pada lingkungan hidupyang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan adanyaPembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSa) sebagaimana diatur dalam objekhak uji materiil.

turut serta melakukan yaitu secara melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang merugikankeuangan negara atau perekonomian Negara, dengan total kerugian Negarasebesar Rp1.291.168.200,00 (satu milyar dua ratus Sembilan puluh satu jutaseratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan BPKP atasdugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan pembangunan saranapenyediaan air minum sanitasi berbasis

Desa Nama Kecamatan Nilai BLM (Rp)1. 1101021010 Nancala Teupah Barat Rp 245.000.000,002. 1101031004 Babussalama Teluk Dalam Rp 245.000.000,003. 1101050017 Lhok Bikhao Simeulue Barat Rp 245.000.000,004. 1101021013 Naibos Teupah Barat Rp 245.000.000,005. 1101051004 Langi Alafan Rp 245.000.000,00 Kemudian berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Cipta Karyanomor :35/KPTS/DC/2017 tanggal 29 Maret 2017 ditetapkan 17 (TujuhBelas) Desa sasaran Program Penyediaan Air minum dan Sanitasibersanitasi berbasis

masyarakat tahun anggaran 2017 Pamsimas III tahap yang bersumber dari APBN sebesar Rp4.165.000.00,00 (Empat MilyarSeratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dan surat keputusan DirekturJenderal Cipta Karya nomor :91/KPTS/DC/2017 tanggal 20 Juni 2017ditetapkan 3 (Tiga) Desa sasaran Program Penyediaan Air minum danSanitasi bersanitasi berbasis masyarakat tahun anggaran 2017 Pamsimas IIItahap Il yang bersumber dari APBN sebesar Rp735.000.00,00 (Tujuh RatusTiga Puluh Lima Juta Rupiah), yaitu:No Kode BPS Nama

Karya Jaya.TAHUN 2018Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 berdasarkan surat keputusan DirekturJenderal Cipta Karya nomor :33/KPTS/DC/2018 tanggal 26 Februari 2018ditetapkan 20 (Dua Puluh) Desa sasaran Program Penyediaan Air minumdan Sanitasi bersanitasi berbasis masyarakat tahun anggaran 2018 tahap IIyang bersumber dari APBN sebesar Rp4.900.000.000,00 (Empat MilyarSembilan Ratus Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut: No Kode BPS Nama Desa Nama Nilai BLM (Rp)Kecamatan1. 1101031008 Ujung Tinggi

masyarakat tahun anggaran 2017 Pamsimas III tahap yang bersumber dari APBN sebesar Rp4.165.000.00,00 (Empat MilyarSeratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dan surat keputusan DirekturJenderal Cipta Karya nomor :91/KPTS/DC/2017 tanggal 20 Juni 2017Halaman 25 putusan Nomor 8/Pid.Sus/TIPIKOR/2021/PT BNAditetapkan 3 (Tiga) Desa sasaran Program Penyediaan Air minum danSanitasi bersanitasi berbasis masyarakat tahun anggaran 2017 Pamsimas IIItahap II yang bersumber dari APBN sebesar Rp735.000.00,00 (Tujuh

. :(021) 31903288 FATWADEWAN SYARIAH NASIONALNOMOR: 92/DSNMUI/IV/2014TentangPEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN(ATTAMWIL ALMAUTSU@Q BI ALRAHN)oa oF ail ayDewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUJ) setelah,Menimbang : a. bahwa fatwafatwa DSNMUI terkait rahn dipandang belummengakomodasi pengembangan usaha berbasis rahn;b. bahwa Lembaga Keuangan Syariah memerlukan fatwa terkaitpengembangan usaha berbasis rahn;c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, DSNMUImemandang perlu menetapkan

Sang Hyang Seritentang Pelaksanaan Sinergi BUMN dalam rangka Pelaksanaan ProgramGerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) dengannomor : 032.PJ/041/Sekper/2012 dan nomor : 60/SHS.05/Sp/III/2012 tanggal 19Maret 2012. Bahwa perjanjian kerjasama antara PT. Sang Hyang Seri dengan PT. Garudadan PT.

Sang Hyang Seritentang Pelaksanaan Sinergi BUMN dalam rangka Pelaksanaan ProgramGerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3k)dengan nomor : 032.PJ/041/Sekper/2012 dan nomor60/SHS.05/Sp/III/2012 tanggal 19 Maret 2012. Bahwa perjanjian kerjasama antara PT. Sang Hyang Seri dengan PT. Garudadan PT.

Sang Hyang Seritentang Pelaksanaan Sinergi BUMN dalam rangka Pelaksanaan ProgramGerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K)dengan nomor : 032.PJ/041/Sekper/2012 dan nomor : 60/SHS.05/Sp/III/2012tanggal 19 Maret 2012: Bahwa perjanjian kerjasama antara PT. Sang Hyang Seri dengan PT. Garudadan PT.

Sang Hyang Seri (Persero).6. 1 (Satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama PelaksanaanSinerg) BUMN dalam Rangka Pelaksanaan Program GerakanPeningkatan Produktifitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) AntaraPLN (Persero) Tok dengan PT.

Sang Hyang Seri(Persero).6. 1 (Satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama PelaksanaanSinergi BUMN dalam Rangka Pelaksanaan Program GerakanPeningkatan Produktifitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) AntaraPLN (Persero) Tok dengan PT.

DEDEN JUNAEDI SYAM Bin AMAN SYAMSUDIN tersebut diatas untuk dilakukan tindakan hukum berupa menjalani pengobatan dan atau perawatan (rehabilitasi) di Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat (KELIMA) Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba & HIV-AIDS berbasis Masyarakat DKI Jakarta beralamat di Jalan Raya Kalimalang No. 9 Rt/Rw 01/10 Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur; 5.

sendiri telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut diatas olehkarena keseluruhan unsurunsur dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika Golongan dalam bentuk bukantanaman bagi diri sendiri;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat keterangan oleh dr.Budiman J, Sp.Kj. dari Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat PelayananPenyalahgunaan Narkoba & HIVAIDS berbasis

Budiman J, Sp.Kj. dari Yayasan Kesatuan Peduli MasyarakatPelayanan Penyalahgunaan Narkoba & HIVAIDS Berbasis Masyarakat DKIJAKARTA atas nama Terdakwa . Warto Bin Muridan dengan saran Rehabilitasidikaitkan dengan keterangan dari dr. Budiman J. Sp.Kj, Terdakwa mengalamiGangguan penyalahgunaan Narkoba tahap Pecandu, maka Majelis berpendapatbahwa Terdakwa .

Budiman J, Sp.Kj. dari Yayasan Kesatuan Peduli MasyarakatPelayanan Penyalahgunaan Narkoba & HIVAIDS Berbasis Masyarakat DKIJAKARTA atas nama Terdakwa II. Deden Junaedi Syam Bin Aman Syamsudindengan saran Rehabilitasi dikaitkan dengan keterangan dari dr. Budiman J. Sp.Kj,Terdakwa mengalami Gangguan penyalahgunaan Narkoba tahap Pecandu, makaMajelis berpendapat bahwa II.

Surat Keterangan Yayasan kesatuan Peduli masyarakat PelayananPenyalahgunaan Narkoba & HIVAIDS berbasis Masyarakat DKI Jakarta,yang ditandatangani oleh dr. Budiman J, Sp.Kj beralamat Jalan RayaKalimalang No. 9 Rt/Rw 01/10 Kel.Cipinang Melayu, Kec. Makasar, JakartaTimur;5.

DEDEN JUNAEDI SYAM Bin AMAN SYAMSUDIN tersebut diatas untukdilakukan tindakan hukum berupa menjalani pengobatan dan atauperawatan (rehabilitasi) di Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat (KELIMA)Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba & HIVAIDS berbasis Masyarakat DKIJakarta beralamat di Jalan Raya Kalimalang No. 9 Rt/Rw 01/10 Kel.Cipinang Melayu, Kec.

Bahwa Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perinmenjawab surat Terbanding dengan surat nomor : 381/IUBTT/12/2010 tanggal 31 Desembedan menyatakan:1. Impor truk bekas diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 63/MDA12/2009, dimana setiap pengimporannya harus dilengkapi dengan Surat PersetujuanBarang Bukan Baru dan telah dilakukan pemeriksaan teknis termasuk didalamnya penghGross Vehicle Weight (GVW) oleh Surveyor yang ditunjuk.2.

GVW for Non MFTBC vehicles are our estimation basis;bahwa menurut pendapat Majelis, surat Terbanding Nomor S1297/BC/2010 tan;Desember 2010 yang meminta penjelasan terkait GVW dalam Surat Persetujuan ImpBekas kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian PerdagangBerbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perincbersifat umum, tidak khusus untuk kasus ini, demikian pula jawaban yang diperole'surat :1. surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,

Kementerian Perdagangan NotDAGLU/SD/2011 tanggal 07 Januari 2011;2. surat Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, KemPerindustrian Nomor 381/IUBTT/12/2010 tanggal 31 Desember 2010;juga sifatnya umum, yaitu: *dimohon penjelasan Saudara (maksudnya : dua Direktur Jcmengenai metode penghitungan GVW dalam Surat Persetujuan Impor truk bekas dimaks3.10 bahwa menurut pendapat Majelis, surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Kementerian Perdagangan Nomor 10/DAGLU/SD/2011 tanggal 07

Januari 2011 dDirektur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian PerinNomor 381/IUBTT/12/2010 tanggal 31 Desember 2010, harus digunakan sebagai dasapenyelesaian kewajiban kepabeanan lebih lanjut atas kasus ini sesuai Peraturan Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tanggal 10 Desember 2007;Ill.

Bahwa dalam menyediakan Aplikasi Pinjaman Uang Berbasis Teknologi!Informasi kepada masyarakat tersebut pihak PT.

Utr Bahwa dalam menyediakan Aplikasi Pinjaman Uang Berbasis Teknologi!Informasi kepada masyarakat tersebut pihak PT.

Bahwa dalam menyediakan Aplikasi Pinjaman Uang Berbasis TeknologiInformasi kepada masyarakat tersebut pihak PT.

Direktur Jenderal IndustriUnggulan Berbasis Teknologi Tinggi pada DirektoratJendral Industri Unggulan Berbasis Tekhnologi Tinggi KementerianPerindustrian RI ;Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 1250/RAR/XII/2014 tanggal 18Desember 2014, perihal : Impor Barang Modal Bukan Baru tersebut ,selanjutnya saksi PARTOGI PANGARIBUAN selaku Direktur JenderaPerdagangan Luar Negeri di Direktorat Jenderal Perdagangan LuarNegeri Kementerian Perdagangan RI) membuat dan menandatanganiSurat Persetujuan Import (SPI) No.

Direktur Jenderal IndustriUnggulan Berbasis Teknologi Tinggi pada Direktorat JendralIndustri Unggulan Berbasis Tekhnologi Tinggi KementerianPerindustrian RI ;Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 1250/RAR/XII/2014 tanggal 18Desember 2014, perihal : Impor Barang Modal Bukan Baru tersebut ,selanjutnya saksi PARTOGI PANGARIBUAN selaku Direktur JenderaPerdagangan Luar Negeri di Direktorat Jenderal Perdagangan LuarNegeri Kementerian Perdagangan RI) membuat dan menandatanganiSurat Persetujuan Import (SPI) No

2014, kepada Direktur Jenderal IndustriUnggulan Berbasis Teknologi Tinggi, dari DirekturIndustri Alat Transportasi Darat.Copy Angka Pengenal Importir Produsen (APIP)Nomor : 090301160P tanggal 28 September 2012, atasnama PT.

Rekondisi Abadi Raya berdasarkansurat Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi TinggiKementerian Perindustrian RI dengan nomor : 116/IUBTT/REK KBM/12/201Tanggal 16 Desember 2014 adalah wing box truck sebanyak 5 Unit, Mixer trucksebanyak 5 Unit, Concrete Pump Truck sebanyak 5 Unit, dan Tractor Head Trucksebanyak 5 Unit.e Bahwa Setiap pembuatan Persetujuan Import awal atau pertamakali harusada rekomendasi dari Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis TeknologiTinggi Kementerian

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Fajar Cahyono bin Hadi Suwaryo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kegiatan Usaha Tanpa Memiliki Perizinan Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Membebankan pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Buku Pelajaran tingkat PAUD A dan B Spesifikasi fisik : Ukuran : minimal A5 Bahan : cover: art carton min 260 gram Isi : HVS min 70 gram Cetak : full colour Isi untuk teks minimal 1/1 w Isi untuk gambar minimal full colour Finishing : jilid dengan bending perfect (lem panas)Spesifikasi materi:Hak cipta : mempunyai nomor register penerbitan (ISBN)Isi : Memenuhi standar kurikulum KTSP dan berbasis karakter;Telah melalui pengkajian dari Lembaga Pengkajian Keagamaan Buddha atausejenisnyaTelah melalui

Buku Pelajaran tingkat SD Kelas 1 s.d 6Spesifikasi fisik :Ukuran : minimal A 5Bahan : cover: art carton min 260 gramIsi : HVS min 80 gramCetak : full colourIsi untuk teks minimal 1/1 wIsi untuk gambar minimal full colour Finishing : jilid dengan bending perfect (lem panas)Spesifikasi materi:Hak cipta : mempunyai nomor register penerbitan (ISBN)Isi : memenuhi standar kurikulum KTSP dan berbasis karakter;Telah melalui pengkajian dari Lembaga pengkajian KeagamaanBuddha atau sejenisnya;Telah melalui

Buku Pelajaran tingkat SMP Kelas 7 s.d.9Spesifikasi fisik:Ukuran : minimal A5Bahan : cover : art carton min 260 gramist : HVS min 70 gramCetak : full colourIsi untuk teks minimal 1/1 wIsi untuk gambar minimal full colourFinishing : jilid dengan bending perfectSpesifikasi materi :Hak cipta :mempunyai nomor register penerbitan (ISBN)Isi : memenuhi standar kurikulum KTSP dan berbasis karakter;Telah melalui pengkajian dari Lembaga Pengkajian KeagamaanHal. 7 dari 51 hal.

Buku pelajaran Tingkat SMA Kelas 10 s.d.12Spesifikasi fisik:Ukuran =: minimal A 5Bahan : cover: art carton min 260 gramisi : HVS min 70 gramCetak : full colourIsi untuk teks minimal 1/1 w si untuk gambar minimal full colour Finishing : jilid dengan bending perfectSpesifikasi materi:Hak cipta : mempunyai nomor register penerbitan (ISBN)Isi : memenuhi standar kurikulum KTSP dan berbasis karakter;Telah melalui pengkajian dari Lembaga Pengkajian Keagamaan Buddha atausejenisnyaTelah melalui penilaian

Lembar Kerja Siswa Tingkat SD dan SMP KelasSpesifikasi fisik :Ukuran : minimal A 5Bahan : cover: art carton min 260 gramIsi : HVS min 80 gramCetak : full coiour 4/0Isi untuk teks minimal 1/1 wFinishing : jilid dengan bending perfect (lem panas) Cover laminating glossySpesifikasi materi: Hak cipta :mempunyai nomor register penerbitan (ISBN) Isl : memenuhi standar kurikulum KTSP dan berbasis karakter;Telah melalui pengkajian dari Lembaga Pengkajian Keagamaan Buddha atausejenisnyaTelah melalui penilaian

1. Menyatakan Terdakwa Allan Junianto bin Rustanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kegiatan Usaha Tanpa Memiliki Perizinan Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Membebankan pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);