Menyatakan Pemohon Kasasi (PT Raja Oloan) dan PemohonKasasi Il (PT Duta Utama Sumatera) berhak untuk mengikuti TenderPengadaan Barang dan Jasa di seluruh Wilayah Republik Indonesiayang bersumber dari dana APBN (Anggaran Pendapatan BelanjaNegara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) danbukan merupakan Pelaku Usaha yang termasuk dalam DaftarTerlapor Larangan Tender Masih Berlaku (blacklist);4.

Untuk itu kami mohon agar yang bersangkutan (maksudnyaPenggugat) dimaksukkan ke dalam dear blacklist pada HSMS (Honda SalesForce Management System) ;Bahwa baik alasan maupun proses dan mekanisme pemutusanhubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalahbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Bahwa sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 bahwa setiappemutusan hubungan kerja harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dariLembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

SitiRukayah dibalik nama Rusman (Penggugat) yang alasan Penggugat agarmudah untuk jaminan di Bank, karena nama Siti Rukayah (istri tergugat )dan suaminya oleh Bank sudah di Blacklist di Bl, jadi sulit untukmendapatkan pinjaman di Bank, lalu pada tanggal 19 Maret 2011 SitiRukayah (lstri tergugat ) dengan Penggugat (Rusman) membuat SuratPernyataan yang isinya bahwa sertifikat tanah An.

SitiRukayah dibalik nama Rusman (Penggugat) yang alasan Penggugat agar mudahuntuk jaminan di Bank, karena nama Siti Rukayah (istri tergugat ) dan suaminyaoleh Bank sudah di Blacklist di Bl, jadi sulit untuk mendapatkan pinjaman diBank, lalu pada tanggal 19 Maret 2011 Siti Rukayah (lstri tergugat I) denganPenggugat (Rusman) membuat Surat Pernyataan yang isinya bahwa sertifikattanah An.

Ketintang seluas 675 m2 tersebut akandibaliknamakan atas nama terdakwa , sebab terdakwa II saat itu masihdi blacklist oleh bank sehingga terdakwa II tidak bisa mengajukan kredit,dan dari perkataan terdakwa II tersebut membuat saksi MOCH.MUHARROR dan saksi UMI LUTFA sekali lagi percaya kepada terdakwaIl, sebab saksi MOCH.

Ketintang seluas 675 m2 tersebut akandibaliknamakan atas nama terdakwa , sebab terdakwa II saat itu masihdi blacklist oleh bank sehingga terdakwa II tidak bisa mengajukan kredit.Selanjutnya terbitlan Perikatan Jual Beli Nomor 50 tanggal 25 Juli 2012dan Surat Kuasa Menjual Nomor 51 tanggal 25 Juli 2012.Bahwa selanjutnya oleh terdakwa dan terdakwa Il, sertifikat hak miliknomor : 2325/Kel. Ketintang seluas 675 m2 tersebut diproses balik namadari UMI LUTFA menjadi MANGKU SANTOSO (terdakwa 1!)

beli;Bahwa pada saat pergi ke Notaris Elok, Terdakwa Fransisko danTerdakwa Mangku Santoso telah datang terlebih dahulu di tempatNotaris Elok dan saat itu lbu saksi bertanya kepada TerdakwaFransisko kok ada orang Terdakwa Mangku Santoso dan ataspertanyaan ibu saksi tersebut, Terdakwa Fransisko mengatakanbahwa ikatan jual beli tersebut akan diatasnamakan ayahTerdakwa (Mangku Santoso), untuk nanti dijadikan jaminanHalaman 21 dari60 Putusan Nomor 140/Pid.B/2016/PN JMR222karena nama terdakwa sudah di blacklist

Bahwa karena saksi Umi Lutfa yakin dengan perkataanTerdakwa II maka dibuat perjanjian jual beli dinadapan NotarisElok Sunaringtyas M, SH, dan sekaligus Surat Kuasa Menjual;4310.11.12.13.14.Bahwa pada waktu hadir di Kantor Notaris Elok SunaringtyasM, SH, saksi Umi Lutfa kaget karena ternyata Terdakwa Ilmembawa Terdakwa dan mengatakan bahwa karenaTerdakwa Il di blacklist oleh bank maka tanah dan rumahtersebut diatas akan diatas namakan Terdakwa karenaselanjutnya akan dijaminkan di Bank Permata dan

Putusan Nomor: 43/G/2017/PTUNJKTsalah satu isinya adalah pernyataan tidak masuk dalam Daftar Hitam(Blacklist) Perusahaan.

sesuaidengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Bina Marga danSumber Daya Air Pemerintah Kota Bogor Nomor : 910/572DisbinaTahun 2016;Sesuai dengan ketentuan didalam Dokumen Pengadaan PembangunanRumah Susun Jatinegara Kaum, Jakarta Timur dan PembangunanRumah Susun Pinus Elok di Provinsi Daerah Khusus loukota Jakarta,salah satunya kewajiban calon penyedia adalah menyampaikanFormulir lsian Kualifikasi Badan Usaha, yang salah satu isinya adalahwajib membuat pernyataan tidak masuk dalam Daftar Hitam (Blacklist

(Fotokopi sesuai dengan asli);Nota Dinas dari Kepala Badan Pelayanan PengadaanBarang/Jasa Propinsi DKI Jakarta kepada BapakGubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 3239/073.7,tanggal 30 September 2016, Hal : Laporan mengenaiPenetapan Blacklist terhadap PT. Idee Murni Pratama.(Fotokopi sesuai dengan asli);Surat Kepala Dinas Perumahan dan Gedung PemerintahDaerah Provinsi DKI Jakarta kepada Direktur PT. IdeeMurni Pratama Nomor : 4863./1.796.32, tanggal 3Oktober 2016, Hal : Pemutusan Kontrak.

terhadappencantuman dalam daftar hitam Penggugat di LKPP Bogor sudah ada gugatanke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan bila disandingkan dengan buktiT9, berupa surat Nomor : 291/1.922/invest.ks, tanggal 23 September 2016,dalam bukti tersebut pada angka 4 telah tertuang pengajuan gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara Bandung juga menghubungkan dengan buktiT10 berupa Nota Dinas yang diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi DKI JakartaNomor : 3239/073.7, tanggal 30 September 2016, Hal : Laporan mengenaiPenetapan Blacklist

Nomor: 43/G/2017/PTUNJKTproposional, karena Tergugat telah mengetahui kebenaran datadata dan tidakmengindahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang sudah berkekuatan hukumtetap dan adanya permohonan penghapusan pencantuman dalam Daftar Hitamatas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bogor Dinas BinaMarga dan Sumber Daya Air, dimana dengan dikenakannya Penggugat dalamPencantuman Dalam Daftar Hitam dengan mendasarkan blacklist

Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2012 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensimengirimkan email Surat PernyataanPemesanan dan Draft Perjanjian Pengikatan Jual Beli untukditanda tangani oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensijuga menyerahkan kelengkapan data pembeli (Penggugat)sesuai permintaan Bank sebagai syarat kredit, namun lewatkoordinasi dengan staf Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensiyang bernama Yati didapat informasi bahwa PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi Sri Hastuti blacklist bank

;15.Bahwa dalil 11 gugatan Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensimemilih sistim pembayaran kredit dengan fasilitas perbankan,disinilah letak Pengikatan Jual Beli sehingga saat ini tidakditanda tangani kedua belah pihak, karena syaratsyarat yangdimintakan oleh bank tidak terpenuhi oleh Penggugat Konvensi/Halaman 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2014/PN.BTMTergugat Rekonvensi karena informasi dari staf Penggugatbahwa Penggugat memiliki catatan blacklist

Bank Mandiri di Jakarta yangpada intinya menanyakan penyelesaian lebih lanjut mengenai sertifikat yangmenjadi jaminan agar dapat segera diterima oleh PKPNRI dan blacklist atasPKPNRI Kota Semarang segera dapat dicabut;Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 142/Pid.G/2015/PN.Smg19.Bahwa pada tanggal 17 Februari 2010, TERGUGAT (Sdr. EDRIS MAROEF)untuk yang kedua kali memberikan Surat Kuasa dengan Hak Substitusi kepadaPENGGUGAT (H.

Konvensi lah yang mengambil alin seluruhusaha Adil Taylor yang selama ini dikelola secara bersama oleh TergugatRekonvensi/dahulu Penggugat Konvensi dan PenggugatRekonvensi/dahulu Tergugat Konvensi;Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi/dahulu Tergugat Konvensiselama beberapa bulan tetap tidak bisa melunasi kredit dari PT BankNegara Indonesia tersebut, karena Penggugat Rekonvensi/dahulu TergugatKonvensi tidak mempunyai uang, bahkan Penggugat Rekonvensi/dahuluTergugat Konvensi telah masuk daftar hitam (blacklist

oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/dahulu TergugatKonvensi memohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menghukumTergugat Rekonvensi/dahulu Penggugat Konvensi untuk kembali menafkahikedua anak tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulanper anak, sehingga untuk 2 orang anak nafkah tersebut sebesarRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi/dahulu PenggugatKonvensi tersebut, PT Bank Negara Indonesia telah mendaftar hitamkan(blacklist

lagiTermohon Kasasi/dahulu Terbanding Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi telah lalai melaksanakan kewajibannya;Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi selama beberapa bulan tetap tidak bisamelunasi kredit dari PT Bank Negara Indonesia tersebut, karena PemohonKasasi/dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidakmempunyai uang, bahkan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi telah masuk daftar hitam (blacklist

Agus Sutiyoko, yang selanjutnya foto identitas tersebutdikirim lewat aplikasi Whats App (WA) kepada kepada saksi PuncakKurniawan Setia Wibawa untuk dilakukan pengecekan apakah SunoHariyanto masuk dalam daftar blacklist BI ;Bahwa sSurveyornya adalah Saksi Puncak Kurniawan ;Bahwa Terdakwa bertemu dengan Suno Hariyanto tanggal 14 September2017 bersama Agus Sutiyoko lalu Terdakwa menyampaikan kembali kepadaSuno Hariyanto apakah Suno Hariyanto bersedia menjadi atas nama kredit1 (satu) unit sepeda motor

nasabah dimana dokumen pendukung, bukti identitascalon nasabah (KTP saksi Suno Hariyanto dan istri saksi Suno Hariyantoserta Kartu Keluarga saksi Suno Hariyanto) dan uang muka pembeliankendaraan serta uang angsuran selama 2 (dua) bulan telah disiapkansebelumnya oleh Terdakwa dan telah pula diserahkan oleh Terdakwakepada saksi Puncak Kurniawan Setia Wibawa ;Bahwa benar selanjutnya saksi Puncak Kurniawan Setia Wibawamelakukan pengecekan dan memastikan apakah Suno Hariyanto masukdalam Daftar Hitam (Blacklist

Siti Rukayah dibalik nama Rusman(Penggugat) yang alasan Penggugat agar mudah untuk jaminan diBank, karena nama Siti Rukayah (istri tergugat I) dan suaminyaoleh Bank sudah di Blacklist di BI, jadi sulit untuk mendapatkanpinjaman di Bank, lalu pada tanggal 19 Maret 2011 Siti Rukayah(Istri tergugat I) dengan Penggugat (Rusman) membuat SuratPernyataan yang isinya bahwa sertifikat tanah An.

Bahwa kerugian materiil yang alami saksi Ahmad Nasir akibat perbuatanpelaku tersebut ditaksir Kurang lebih sekitar Rp.64.000.000, (enampuluh empat juta rupiah) dan saksi mendapat blacklist dari PLNsehingga tidak mendapat tender proyek dari PLN lagi;Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, makasegala sesuatu yang belum termuat dalam putusan aquo ditunjuk sebagaimanayang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dan merupakanHal 17 dari 25 hal Put No. 172/Pid.B/2015

ANR yang sampai saat inibelum bisa menyelesaikannya;Bahwa kerugian materiil yang alami saksi Ahmad Nasir akibat perouatanpelaku tersebut ditaksir kurang lebih sekitar Rp.64.000.000, (enam puluhempat juta rupiah) dan saksi mendapat blacklist dari PLN sehingga tidakmendapat tender proyek dari PLN lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelisberpendapat bahwa barang berupa Kabelkabel ex bongkaran, yang Terdakwaambil tersebut menganggap seolaholah barangbarang tersebut adalah milikterdakwa

Juliana Gereuwyang beralamat di Kelurahan bunga lawing kecamatan Tahuna KabupatenKepulauan Sangihe; Bahwa Para Tergugat hanya menyetor selama 6 kali setelah pencairan dan adabeberapa bulan yang di setor namun tidak sesuai dengan perjanjian yang pernah di sepakati dan jika di hitung genapnya setoran itu hanya 4 kali Bahwa Para Terdakwa melakukan pinjaman saat itu untuk tambahan modal usaha: Bahwa status pinjaman para Tergugat sudah masuk kredit macet dan telah masuk dalam blacklist oleh Bank Indonesia

tidakada kepatutan (redelijk) serta tidak sesuai dengan hukum(rechtmating).Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka telah jelas Tergugat dan Tergugat Il telah melakukan perbuatan melawan hukum danmengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil, maupunImmaterial dengan perincian sebagai berikut :+ Kerugiaan Materiil Biayabiaya pengurusan perkara ini sebesar Rp. 20.000.000, (DuaPuluh Juta Rupiah) ;+ Kerugian Immaterial, berupa rasa bingung, hilangnya rasakonsentrasi bekerja, ancaman blacklist

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayarkerugian Materiil dan Immateriil yang dialami Para Penggugat secaratunai, langsung dan seketika setelah putusan dibacakan denganperincian kerugian sebagai berikut:+ Kerugiaan Materiil: Biayabiaya pengurusan perkara ini sebesar Rp. 20.000.000,( Dua Puluh Juta Rupiah)+ Kerugian Immaterial, berupa rasa bingung, hilangnya rasakonsentrasi bekerja, ancaman blacklist dari Bank Indonesia dansebagainya yang tidak dapat dinilai dengan uang namunPenggugat

meletakkan sita jaminan atas objek sengketatidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak, meskipun penolakan initanpa harus melalui putusan sela;Menimbang, bahwa penggugat juga mengajukan gugatan ganti rugiterhadap sikap tergugat (Bank Mega Syarian Cabang Gorontalo) ataskerugian yang dialami oleh penggugat berupa kerugian materiil ataspengurusan perkara ini sebesar Rp. 20.000.000, ( Dua Puluh JutaRupiah) dan kerugian Immaterial, berupa rasa bingung, hilangnya rasakonsentrasi bekerja, ancaman blacklist

Surya Kencana Sakti pada tanggal 6 Februari 2013 sekitarjam 10.24 WIB telah menerima surat penetapan sanksi daftar hitam (blacklist) (surat Nomor 050/437/406.033/2013 tanggal 06 Februari 2013) dariDinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Trenggalek, sehinggasejak tanggal 6 Februari 2013 tersebut pihak PT. Surya Kencana Saktisudah mengetahui dirinya telah masuk dalam daftar hitam (black list) danberlaku sampai dengan tanggal 6 Februari 2015;16.Bahwa perbuatan PT.

Surya Kencana Sakti pada tahun 2013 padasaat ikut tender/lelang Pekerjaan paket Penataan KawasanGedung Olah Raga (GOR) dan Stadion Kota Madiun telahmemalsukan data dan tidak memberitahukan keberadaanstatus hukumnya yang telah kena sanksi daftar hitam (blacklist);Foto copy Surat Nomor 050/PA/1020/401.109/2013, tanggal8 Maret 2013, tentang Surat Perjanjian PemboronganPekerjaan Penataan Kawasan Gedung Olah Raga (GOR)dan Stadion Kota Madiun antara Pengguna Anggaran DinasPekerjaan Umum Kota Madiun dengan

Surya KencanaSakti telah dengan sengaja melakukan kecurangan yaitumemalsukan data dan tidak memberitahukan keberadaanstatus hukumnya yang telah kena sanksi daftar hitam (blacklist) pada saat ikut tender/lelang Pekerjaan paket PenataanHalaman 32 dari 39 hal. Put. Nomor 1797 K/Pdt/201524.

kebohongan, menggerakkanorang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supayamemberi hutang maupun menghapuskan piutang , yang dilakukan denganCaracara dan kejadiannya sebagai berikut :> Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekitarpukul 14.00 Wib saksi SUHENDI menemui saksi SLAMET SUPRIYADImenceritakan jika saksi koroan yang merupakan istrinya, berkeinginan untukmembeli mobil dengan cara kredit namun terkendala karena saksi korbanmaupun saksi SUHENDI namanya sudah blacklist

barang sesuatu, yangseluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang adadalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan caracara dan kejadiannya sebagai berikut :> Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekitarpukul 14.00 Wib saksi SUHENDI menemui saksi SLAMET SUPRIYADImenceritakan jika saksi koroban yang merupakan istrinya, berkeinginan untukmembeli mobil dengan cara kredit namun terkendala karena saksi korbanmaupun saksi SUHENDI namanya sudah blacklist

Banjarbaru denganmenunjukan cek No 3646673 tersebut namun oleh petugas Bankditolak dengan alasan bahwa rekeningnya yang mengeluarkancek tersebut sudah di Blacklist ( dananya tidak cukup). Danoleh karena itu) untuk cek tanggal 17 Maret 2009 tidak lagidicairkan karena rekening atas nama Terdakwa pada tanggal 10Maret 2009 telah ditutup atas permintaan yang bersangkutan ;6).

11 Summarecon Kota Bekasi, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Bekasi, tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/ataumendistribusikan Dokumen Kependudukan, yang dilakukan terdakwadengan cara antaralain sebagai berikut :> Berawal ketika Terdakwa WAHYU MULYANTORO tergabung dalamGrup Credit Card Revolution (CCR)dimana dalam grup tersebut banyakanggotanya yang identitasnya sudah tidak bisa lagi digunakan untukmembuka kartu kredit karena sudah di blacklist

diperuntukkan sebagai bukti daripadasesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lainmemakai surat tersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu, jikapemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukanterdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :> Berawal ketika Terdakwa WAHYU MULYANTORO tergabung dalamGrup Credit Card Revolution (CCR) dimana dalam grup tersebut banyakanggotanya yang identitasnya sudah tidak bisa lagi digunakan untukmembuka kartu kredit karena sudah di blacklist

Tergugat menjual rumah karena dikejarkejar oleh pihak bank BRI dan terancam blacklist dari BI, karena TergugatCuma mempunyai rumah itu dan biar tanggungan Tergugat selesai danTergugat mencari pekerjaan tenang. Karena menurut Tergugat, Tergugatmasih hidup sehingga tidak berlaku hukum warisan apalagi anakanakmasih dibawah umur;3.

tidak terhalang oleh larangan kawinbaik menurut agama maupun adat;10.11.Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon IItidak ada perjanjian kawinan dan tidak ada mengucapkan sighat talik talak dariPempohon I kepada Pemohon II;Bahwa Pemohon II tidak bisa datang untuk menghadiri sidang, karena Pemohon IIsaat sekarang sedang berada di Malaysia dan Pemohon II tidak di benarkan kembalike Indonesia karena telah tinggal di Indonesia melebihi tempoh yang dibenarkan(Overstay atau Blacklist

diperkirakanpekerjaan akan mengalami keterlambatan selama 59 hari kalender, mulai dari tanggal 20Desember 2007 sampai dengan tanggal 17 Februari 2008, sehingga atas pekerjaan tersebutharus dilakukan pemutusan kontrak dan kontraktor pelaksana dikenakan sanksisanki sebagaiberikut :I Pengenaan denda maksimim keterlambatan sebesar 5% atau senilaiRp.63.095.250,00 (5%x Rp. 1.261.905.000,);2 Pencairan jaminan Pelaksana sebesar 5% atau senilai Rp.63.095.250,00 (5%xRp.1.261.905.000, )3 Pengenaan daftar hitam (blacklist

diperkirakan pekerjaanakan mengalami keterlambatan selama 59 hari kalender, mulai dari tanggal 20 Desember 2007sampai dengan tanggal 17 Februari 2008, sehingga atas pekerjaan tersebut harus dilakukanpemutusan kontrak dan kontraktor pelaksana dikenakan sanksisanki sebagai berikut :I Pengenaan denda maksimim keterlambatan sebesar 5% atau senilaiRp.63.095.250,00 (5%x Rp. 1.261.905.000,);2 Pencairan jaminan Pelaksana sebesar 5% atau senilai Rp.63.095.250,00 (5%xRp.1.261.905.000, )3 Pengenaan daftar hitam (blacklist

diperkirakan pekerjaanakan mengalami keterlambatan selama 59 hari kalender, mulai dari tanggal 20 Desember 2007sampai dengan tanggal 17 Februari 2008, sehingga atas pekerjaan tersebut harus dilakukanpemutusan kontrak dan kontraktor pelaksana dikenakan sanksisanki sebagai berikut :I Pengenaan denda maksimim keterlambatan sebesar 5% atau senilaiRp.63.095.250, (5%x Rp. 1.261.905.000, );2 Pencairan jaminan Pelaksana sebesar 5% atau senilai Rp.63.095.250, (5%xRp.1.261.905.000, )3 Pengenaan daftar hitam (blacklist

Kencana Jaya dimasukan dalam daftar hitam (blacklist)karena lalai dalam pengerjaan proyek di tahun 2007;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup;10 AHMAD AGUNG PURWO SISWONO, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa pada tahun 2008 saksi adalah Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Tebosejak Februari 2008 s/d Juni 2008;Saksi kenal dengan terdakwa sebagai Pelaksana proyek Pembangunan JaringanListrik TA. 2007 dan TA. 2008 dari PT.

Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/20 15/PN.Jmb.59 hari kalender, mulai dari tangggal 20 Desember 2007 sampai dengan tanggal 17Februari 2008, sehingga atas pekerjaan tersebut harus dilakukan pemutusankontrak dan kontraktor pelaksana dikenakan sanksisanksi sebagai berikut:I Pengenaan denda maksimum keterlambatan sebesar 5% atau senilaiRp.63.095.250,00 (5% x Rp.1.261.905.000,);2 Pencairan Jaminan Pelaksana sebesar 5% atau senilai Rp.63.095.250,00 (5% xRp.1.261.905.000, );3 Pengenaan daftar hitam (blacklist