Ditemukan 132344 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 25-11-2009 — Putus : 07-06-2010 — Upload : 26-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 465/PDT.G/2009/PN.JKT.PST
Tanggal 7 Juni 2010 — GUNUNG RAJA PAKSI
13242
  • GUNUNG RAJA PAKSI
    GUNUNG RAJA PAKSI, berkedudukan di JI.
    Gunung Raja Paksi, yang terletak di JI.
    Gunung Raja Paksi, yang di JI.Imam Bonjol 4, Warung Bongkok, Suka Danau, Cikarang Barat, Bekasi 17520, Jawa Barat;5.
    Gunung Raja Paksi kepada PT.3845. Bukti P9 Manunggal Engineering ; : Foto copy dari Status progress PT. Gunung Raja Paksikepada PT. Manunggal Engineering tanggal 21November 2008 ; 22220 ne none nno noe 46. Bukti P10 : Foto copy dari Minutes of Meeting PT. ManunggalEngineering dan PT. Gunung Raja Ekapaksi padatanggal 16 Juli 2009 ;47. Bukti P11 : Foto copy dari Surat PT.. Gunung Raja Paksi No.
    Gunung Raja Paksi tertanggal 06 JanuariFoto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan lewat email dari PT. Gunung Raja Paksi kepada PT.Manunggal Engineering masa berlaku L/C PT. ME telah berakhir sejak tanggal 5 Desember 2008 ;Foto copy dari Commercial Invoice PT. Gunung Raja Paksi kepada PT. Manunggal Engineering No.003/INV.ESC/I/09 tanggal 06 Januari 2009 ;Foto copy sesuai dengan aslinya Commercial Invoice PT. Gunung Raja Paksi kepada PT.
Register : 24-05-2011 — Putus : 14-07-2011 — Upload : 28-03-2012
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 80/B/2011/PT.TUN-MDN
Tanggal 14 Juli 2011 — Agustina Zendrato, DKK vs Walikota Gunung Sitoli, cs
5125
  • Agustina Zendrato, DKKvs Walikota Gunung Sitoli, cs
    AHMAD IRFAN ZEBUA, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di JalanPattimura No. 86 Kelurahan Ilir, KecamatanGunung Sitoli, Kota Gunung Stoli ;3. MARETI GULO, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di DesaLewalewa, Kecamatan Mau, Kabupaten Nias;4. EVI BEATRICH DEWI ZEBUA, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggaldi jalan Sutomo No.45 Desa Lasara Balili,,. 7. MAN?Kecamatan Gunung Sitoli, Kabupaten Nias; .
    NOVA DOLOK SARIBU, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di JalanKartini Il No 45 Kelurahan Pasar, KecamatanGunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli;. IMAN HARIYANTO HAREFA, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggaldi Jalan Diponegoro No. 513 Desa Miga, KecamatanGunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli; .
    ERLINA ZEBUA kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal tinggal diJalan Diponegoro No. 158, Kelurahan Ilir,Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli;. MERLIN LASE, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan J.P.Vallon Km. 3 Desa Sifalaete, Kecamatan GunungSitoli, Kota Gunung Sitoli;10.
    BENIRIA TELAUMBANUA, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal diLolomoyo, Desa Lolo,ana, Kecamatan Gunung SitoliUtara, Kabupaten Nias; 13.
    Diponegoro No. 513 Gunung Sitoli,berdasarkan Surat Kuasa Khusus banding tanggal27 ~=Maret 2011, Selanjutnya disebut: PARAPENGGUGAT/ PEMBANDING;1. WALI KOTA GUNUNG SITOLI, berkedudukan di JalanPancasila No.14 Kota Gunung Sitoli, dalam halini diwakili oleh kuasanya: 1. MOTANI TELAUMBANUA, SH. ;2. YARNIWATI GULO, S.sos., M.SI 53. TAMAN KARYA ,9H.;4.
Putus : 19-07-2012 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 576/B/PK/PJK/2011
Tanggal 19 Juli 2012 — GUNUNG BAYAN PRATAMACOAL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
1350 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUNUNG BAYAN PRATAMACOAL tersebut ;
    GUNUNG BAYAN PRATAMACOAL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Register : 11-12-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN MALANG Nomor 210/Pdt.G/2015/PN.Mlg
Tanggal 26 Januari 2016 — BPR GUNUNG ARJUNG
682
  • BPR GUNUNG ARJUNG
    BPR GUNUNG ARJUNO , beralamat di Jalan Basuki Rahmat No.5 Kota Malang,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca berkas perkara diatas, pada tanggal 11 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 11 Desember 2015,dimanaperkara tersebut telah di tetapkan persidangannya yang pertama padatanggal : 22 Desember 2015, Kuasa Penggugat hadir yang bernama : MUHAMMADNUR HIDAYAT, SH.MH. dan Tergugat juga hadir dengan acara Persidangan
Putus : 23-11-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5132 B/PK/PJK/2023
Tanggal 23 Nopember 2023 — PT GUNUNG PELAWAN LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
159 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT GUNUNG PELAWAN LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Register : 05-09-2014 — Putus : 05-11-2014 — Upload : 13-02-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 251 / B / 2014 / PT.TUN.JKT.
Tanggal 5 Nopember 2014 — .; CAMAT GUNUNG JATI, KABUPATEN CIREBON.;
4614
  • .;CAMAT GUNUNG JATI, KABUPATEN CIREBON.;
    ., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil, bertempat tinggat di Blok Satu Rt 003 Rw. 001, Desa Mayung,Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, sebagai PenggugatSUPRAYITNO, S.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru,bertempat tinggal di Blok Satu Rt. 003 Rw. 001, Desa Mayung, KecamatanGunung Jati, Kabupaten Cirebon, sebagai PenggugatPRIBADI A.S., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempattinggal di Blok Satu Rt. 002 Rw. 001, Desa Mayung, Kecamatan GunungJati, Kabupaten
    No. 251 / B/ 2014 / PT.TUN.JKTKecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat5 BAROKAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,bertempat tinggal di Blok Tiga Rt. 001 Rw. 003, Desa Mayung, KecamatanGunung Jati, Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat6 HAMID, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,bertempat tinggal di Blok Empat Rt. 002 Rw. 004, Desa Mayung, KecamatanGunung Jati, Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat7 ANDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta
    , bertempattinggal di Blok Dua Rt. 002 Rw. 002, Desa Mayung, Kecamatan GunungJati, Kabupaten Cirebon, sebagai PenggugatSelanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT /PARA PEMBANDING ;==MELAWANCAMAT GUNUNG JATI, KABUPATEN CIREBON, berkedudukan di JalanSunan Gunung Jati No. 203 Klayan, Kecamatan GunungJati, Kabupaten Cirebon; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:1 H.UUS HERIYADL, S.H., CN ;2 AGUNG HARIAJI, S.H., MPA ;3 DETISRI APRIANTL, S.H ;4 GALIH YUANA DARMANTO UTOMO, S.H.
Putus : 13-11-2012 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 334 K/TUN/2012
Tanggal 13 Nopember 2012 — BUPATI GUNUNG MAS,DK VS PT. KAHIAS KEDATON
344252 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II: BUPATI GUNUNG MAS, dan PT. ALAM SUTERA tersebut
    BUPATI GUNUNG MAS,DK VS PT. KAHIAS KEDATON
    Adapun uraian dimaksud adalah sebagai berikut :1 Bahwa Penggugat adalah pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi denganbahan galian emas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas NomorHal. 9 dari 37 hal. Put.
    Kahias Kedaton ternyata saat ini telah berakhir yaitu padatanggal 29 Juni 2011, dengan berakhirnya izin tersebut maka Penggugat tidaklagi mempunyai kepentingan terhadap WIUP dan Pemkab Gunung Mas(Tergugat) dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi adahubungan Hukum;Bahwa dengan berakhirnya Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor: 07/DPE/HI/VIII/2010 tertanggal 3 Agustus 2010 tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan eksplorasi kepada PT.
    No. 334 K/TUN/201226masing Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 195 Tahun 2004 tentang PemberianKuasa Pertambangan Eksplorasi Emas kepada PT. Kahias Kedaton tertanggal 30Juni 2004 dan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 07/DPE/III/VII/2010tertanggal 3 Agustus 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan eksplorasikepada PT.
    Alam Sutera olehPenggugat yaitu wilayah koordinat berdasarkan Keputusan Bupati Gunung MasNomor 195 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan EksplorasiEmas kepada PT.
    Kahias Kedaton tertanggal 30 Juni 2004, berdasarkan PerdaKabupaten Gunung Mas Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Usaha PertambanganUmum, masa berlaku efektinya telah berakhir pada tanggal 29 Juni 2007,Sedangkan KTUN Obyek sengketa baru terbit tanggal 29 Desember 2009 dengandemikian bagaimana mungkin KTUN Obyek Sengketa sebagian titikkoordinatnya berada dalam WIUP Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 195Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Emas kepadaPT.
Putus : 16-11-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 609 PK/Pdt/2016
Tanggal 16 Nopember 2016 — PT GUNUNG RAJA PAKSI, vs. PT MANUNGGAL ENGINEERING
10474 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT GUNUNG RAJA PAKSI, vs. PT MANUNGGAL ENGINEERING
    PUTUSANNomor 609 PK/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara:PT GUNUNG RAJA PAKSI, berkedudukan di Jalan ImamBonjol, IV, Nomor 4, Warung Bongkok, Suka Danau, Cibitung,Bekasi yang diwakili oleh Ken Pangestu (Direktur) dalam hal inimemberi kuasa kepada Sahat M.
    Nomor 609 PK/Pdt/2016puluh sembilan koma sembilan puluh tujuh kilogram), yang berada digudang PT Gunung Raja Paksi, yang terletak di Jalan Imam Bonjol,4, Warung Bongkok, Suka Danau, Cikarang Barat, Bekasi 17520,Jawa Barat.
    Nomor 609 PK/Pdt/2016(sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh limakoma dua puluh tujuh kilogram), yang berada di gudang PTGerbang Sarana Baja, yang di Jalan Raya Tipar Cakung Km. 3,9,Sukapura, Cilincing, Jakarta 14140; Sisa material baja yang belum jadi (Material/Welded Beam)seberat: 1,116,579.97 Kg (satu juta seratus enam belas ribu limaratus tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh tujuh kilogram),yang berada di gudang PT Gunung Raja Paksi, yang di JalanImam Bonjol, 4, Warung
    Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: PT GUNUNG RAJAPAKSI tersebut;2.
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT GUNUNG RAJA PAKSI tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaanpeninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Rabu, tanggal 16 November 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.,Halaman 47 dari 48 hal. Put.
Putus : 21-02-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88/B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Februari 2017 — PT GUNUNG MARAS LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3519 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT GUNUNG MARAS LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    PUTUSANNomor 88/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT GUNUNG MARAS LESTARI, beralamat di Gd.
    Office 8 Lt. 32SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav.5253, Senayan,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190, diwakili oleh KarliBoenjamin, Direktur PT GUNUNG MARAS LESTARI, berdasarkanAkta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan TerbatasNomor 120 tanggal 29 November 2013, alamat di Jalan PantaiMutiara Kav.
    PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) perlu juga menginformasikan Putusanatas sengketa pajak yang identik dengan sengketa a quo;4.1 Putusan Pengadilan Pajak:Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor 66923 merupakan putusanyang tidak mencerminkan asas ketertiban, kepastian hukumdan keadilan serta menimbulkan ketidakpastian hukum karenatidak sesuai, bertentangan bahkan bertolak belakang dengan PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.59356/PP/M.IIB/16/2015 tanggal 5Februari 2015 dalam sengketa antara PT Gunung
    Putusan Nomor 88/B/PK/PJK/2017Kembali: PT GUNUNG MARAS LESTARI dan membatalkan PutusanPengadilan Pajak Nomor Put66923/PP/M.VI.B/16/2015, tanggal 10 Desember2015, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca danmempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon PeninjauanKembali, namun tidak ditemukan halhal yang dapat melemahkan alasanPeninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan
    dihukum untuk membayar biaya perkara dalamPeninjauan Kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturanperundangundangan yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali : PT GUNUNG
Register : 25-07-2017 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 382 K/TUN/2017
Tanggal 29 Agustus 2017 — GUNUNG AGUNG JATI RIMBA VS BUPATI MALINAU;
17794 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUNUNG AGUNG JATI RIMBA VS BUPATI MALINAU;
    PUTUSANNomor 382 K/TUN/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT GUNUNG AGUNG JATI RIMBA, dalam hal ini diwakili olehYOSEF, Direktur PT Gunung Agung Jati Rimba, tempat kedudukanJalan Pangeran Suropati, Komplek Perumahan Griya Tepian LestariBlok.FKA Nomor 28 RT. 012, Kelurahan Karang Asam Ulu,Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi KalimantanTimur, selanjutnya
    Putusan Nomor 382 K/TUN/2017Nomor 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha PerkebunanKelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu yang Terpadu DenganIndustri Pengolahannya kepada PT Gunung Agung Jati Rimba telahdicabut dengan Keputusan Bupati Nomor 525.26/K.182/2013 Tanggal 4April 2013;Bahwa gugatan PT Gunung Agung Jati Rimba sudah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal02 Mei 2016, dengan Register Nomor 15/G/2016/PTUN.SMD. yangdigabungkan menjadi satu gugatan
    DasarDasar Gugatan;1.Bahwa Penggugat PT Gunung Agung Jati Rimba adalah pemegang izinusaha perkebunan sesuai Keputusan Bupati Malinau Nomor 232 Tahun2007 tanggal 16 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha PerkebunanKelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu yang Terpadu DenganIndustri Pengolahannya kepada PT Gunung Agung Jati Rimba, dan PTGunung Agung Jati Rimba, selaku pemegang izin usaha telahHalaman 4 dari 18 halaman.
    sawit dengan tumpeng sari gaharu yangterpadu dengan industri pengolahannya kepada PT Gunung Agung JatiRimba yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, dapatHalaman 5 dari 18 halaman.
    Bahwa PT Gunung Agung Jati Rimba selaku pemegang izin usahaperkebunan telah memiliki IUPB atau IUPP dan dalam menjalankanusahanya telah memenuhi ketentuan yang diwajibkan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 34 huruf b,c,e,f,g dan/atau h, Peraturan MenteriPertanian Nomor 26/Permentan/ OT.140/2/2007 tentang pedomanperizinan usaha perkebunan dan PT Gunung Agung Jati Rimba tidakpernah melanggar ketentuan tersebut yaitu;b.
Putus : 21-02-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83/B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Februari 2017 — GUNUNG MARAS LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4721 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUNUNG MARAS LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    GUNUNG MARAS LESTAARI, beralamat di Gd. Office 8 Lt. 32SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav.5253, Senayan,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190, diwakili oleh KarliBoenjamin selaku Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190, dalam halini memberi kuasa kepada :1. Peni Hirjanto, Direktur Keberatan dan Banding, DirektoratJenderal Pajak.2.
    maupunkeberatan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put66917/PP/M.VI.B/16/2015, Tanggal 10 Desember 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1360/WPJ.07/2014 tanggal 17 Juni 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor 00010/207/09/058/13 tanggal 28Maret 2013 Masa Pajak Januari 2009 atas nama: PT Gunung
    Gunung Sawit Bina Lestari (Perusahaan AfiliasiPemohon Peninjauan Kembali) melawan Direktur Jenderal Pajak untuksengketa pajak yang sejenis (Bukti Pemohon PK10).Adapun pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dilihat dihalaman 7172 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 59356/PP/M.IIB/16/2015 adalah sebagai berikut :Bahwa dari dokumen dan buktibukti yang diserahkan PemohonBanding dalam persidangan, Majelis berpendapat secara legal danHalaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 83/B/PK/PJK/20174.2faktual
    GUNUNG MARAS LESTARI dan membatalkan PutusanPengadilan Pajak Nomor Put66917/PP/M.VI.B/16/2015, Tanggal 10 Desember2015, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca danmempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon PeninjauanKembali, namun tidak ditemukan halhal yang dapat melemahkan alasanPeninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya
    GUNUNG MARAS LESTARI tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put66917/PP/M.VI.B/16/2015, Tanggal 10 Desember 2015;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017
Putus : 19-07-2012 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 578/B/PK/PJK/2011
Tanggal 19 Juli 2012 — GUNUNG BAYAN PRATAMACOAL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2321 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUNUNG BAYAN PRATAMACOAL tersebut
    GUNUNG BAYAN PRATAMACOALVSDIREKTUR JENDERAL PAJAK
    GUNUNG BAYAN PRATAMACOAL, berkedudukan di GedungGraha Irama Lt. 12, Jin. H.R. Rasuna Said Blok X1, Kav. 1 & 2,Kuningan Timur, Jakarta Selatan ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan JenderalGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasakepada1. Catur Rini Widosari2. M. Ismiransyah M. Zain3. Yudi Asmara Jaka Lelana:4.
    Gunung Bayan Pratamacoal,NPWP : 01.467.051.7091.000, Alamat : Jl.
    Gunung Bayan Pratamacoal, NPWP:01.467.051.71.000, alamat J1.
    Gunung Bayan Pratama Coal , NPWP01.467.051.7091.000;Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (5) UU KUP dinyatakan bahwa "Apabilajangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Direktur JenderalPajak tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggapditerima."
    GUNUNG BAYAN PRATAMACOAL tersebut tidak beralasan sehinggaharus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali ditolak dan Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang kalah,maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkaradalam pemeriksaan peninjauan kembali ;Halaman 21 dari 23 halaman.
Putus : 10-03-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1088/B/PK/PJK/2014
Tanggal 10 Maret 2015 — GUNUNG BAYAN PRATAMACOAL
6133 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUNUNG BAYAN PRATAMACOAL
    GUNUNG BAYAN PRATAMACOAL, tempat kedudukanGedung Graha Irama Lt.12 Suite FH, Jl. Rasuna Said Blok X1Kav. 1 & 2 Jakarta Selatan 12950, alamat korespondensi: GedungOffice 8 Lt. 36 Unit A SCBD Lot 28, JI. Jenderal Sudirman Kav 5253 (Jl.
    579.839.522) (160.398.842.772)(dikembalikan) Menimbang,bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put43355/PP/M.VIII/15/2013, Tanggal 10 April 2013 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP380/WPJ.19/BD.05/2010tanggal 30 Juli 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPh Badan Tahun 2007 Nomor : 00005/206/07/091/09 tanggal 19Juni2009 atas nama PT Gunung
    Gunung Bayan Pratamacoal NPWP01.467.051.7091.000 yang menyatakan bahwa koreksi positif padaPemohon Banding pasti akan mengakibatkan koreksi negatif padapihak affiliasi, jika Surat Ketetapan Pajak telah memiliki kekuatanhukum tetap;Koreksi negatif tersebut dapat diajukan oleh pihak affiliasi PemohonBanding dengan cara melakukan pembetulan Surat PemberitahuanPPh Badan Tahun 2007 sesuai dengan ketentuan yang ada di Pasai 8Undangundang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum danTata cara Perpajakan;
    Putusan Nomor 1088B/PK/PJK/2014Taiwan Power TNB Fuel Service Company Sdn Bhd malaysiaos Batubara Jual BatubaraPT Bayan Resources(afiliasi)PT Gunung Bayan Jual eellbate, Pembeli ProdukPratamacoalPertambanganBatubarabahwa kondisi transaksi penjualan antara Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) dengan Taiwan PowerCompany (TPC) :1. Batubara dengan Base Calori Value 6.150 kcal2. Fungsi Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) adalah melakukan fungsi pertambangan batubara3.
    dibatalkanBahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor :Put.43305/PP/M.VIII/15/2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Put.43355/PP/M.VIII/15/2013 tanggal 20 Februari 2013 yang menyatakan :Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP380/WPUJ.19/BD.05/2010tanggal 30 Juli 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPh Badan Tahun 2007 Nomor : 00005/206/07/091/09 tanggal 19 Juni2009, atas nama PT Gunung
Putus : 13-02-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Februari 2017 — GUNUNG MARAS LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3817 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUNUNG MARAS LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    GUNUNG MARAS LESTARI, diwakili oleh KARLIBOENJAMIN, kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur PT.Gunung Maras Lestari, tempat kKedudukan sesuai alamatmenurut Surat Keputusan di Plaza ABDA Lantai 2 Zone C,Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59, Jakarta, 12190 (alamatkorespondensi : Gedung Office 8 Lantai 32 SCBD Lot. 28, JalanJenderal Sudirman Kav. 52 53, Senayan, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190):Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat
    Pengadilan Pajak No. 66925 yang diucapkan tanggal10 Desember 2015 (Bukti Pemohon PK2) yang diajukan PermohonanPeninjauan Kembali dalam amarnya menyatakan sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1364/WPJ.07/2014 tanggal 18 Juni2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor00018/207/09/058/13 tanggal 28 Maret 2013 Masa Pajak September2009 atas nama: PT Gunung
    Put.59356/PP/M.1IB/16/2015 tanggal 5Februari 2015 dalam sengketa antara PT Gunung Sawit BinaLestari (Perusahaan Afiliasi Pemohon Peninjauan Kembali)melawan Direktur Jenderal Pajak untuk sengketa pajak yangsejenis (Bukti Pemohon PK10).Adapun pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dilihat dihalaman 7172 Putusan Pengadilan Pajak No.
    GUNUNG MARAS LESTARI dan membatalkan Putusan Pengadilan PajakNomor Put66925/PP/M.VI.B/16/2015 tanggal 10 Desember 2015 sertaMahkamah Agung mengadili Kembali perkara ini dengan amar seperti yangakan disebutkan dibawah ini:Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca kontra memoripeninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, namuntidak ada dailildalil dalam kontra memori peninjauan kembali yangmelemahkan/menggugurkan dalildalil Pemohon Peninjauan Kembali dalammemori Peninjauan
    GUNUNG MARAS LESTARI tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put66925/PP/M.VI.B/16/2015 tanggal 10 Desember 2015;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah);Demikianlan diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
Putus : 23-03-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN BANGKO Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bko
Tanggal 23 Maret 2017 — Penggugat CV Padi Gunung Lawan Tergugat H.Baki M
8916
  • Penggugat CV Padi Gunung Lawan Tergugat H.Baki M
    Fotokopi tanda terima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)oleh Al Kusam, pada tanggal 16 Februari 2007 dari CV Padi Gunung, diberitanda P11A;32. Fotokopi tanda terima uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) olehAl Kusam, pada tanggal 17 Februari 2007 dari CV Padi Gunung, diberi tandaP11B;33. Fotokopi tanda terima uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) olehAl Kusam, pada tanggal 18 Februari 2007 dari CV Padi Gunung, diberi tandaP11C;34.
    Fotokopi tanda terima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) olehAl Kusam, pada tanggal 19 Februari 2007 dari CV Padi Gunung, diberi tandaP11D;35. Fotokopi tanda terima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) olehAl Kusam, pada tanggal 21 Februari 2007 dari CV Padi Gunung, diberi tandaP11E;36. Fotokopi tanda terima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)oleh Al Kusam, pada tanggal 22 Februari 2007 dari CV Padi Gunung, diberitanda P11F;37.
    Fotokopi tanda terima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah) oleh Bujang, pada tanggal 31 Januari 2008 dari CV Padi Gunung,diberi tanda P11L;43. Fotokopi tanda terima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah) oleh Bujang, pada tanggal 2 Februari 2008 dari CV Padi Gunung,diberi tanda P11M;44. Fotokopi tanda terima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)oleh Bujang, pada tanggal 4 Februari 2008 dari CV Padi Gunung, diberitanda P11N;45.
    Fotokopi tanda terima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah) oleh Bujang, pada tanggal 5 Februari 2008 dari CV Padi Gunung,diberi tanda P110;46. Fotokopi tanda terima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah) oleh Bujang, pada tanggal 7 Februari 2008 dari CV Padi Gunung,diberi tanda P11P;47. Fotokopi tanda terima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah) oleh Bujang, pada tanggal 8 Februari 2008 dari CV Padi Gunung,diberi tanda P11Q;48.
    Sedangkan, dalam bukti surat P15 berupa pembukuanCV Padi Gunung terdapat data mengenai gaji yang dibayarkan kepadakaryawan, termasuk direktur.
Register : 21-07-2017 — Putus : 16-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1476 B/PK/PJK/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — GUNUNG SEJAHTERA IBU;
3617 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUNUNG SEJAHTERA IBU;
    ./2016tanggal 07 Januari 2016;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT GUNUNG SEJAHTERA IBU PERTIWI, beralamat di JalanPulo Ayang Raya Blok OR1, Kawasan Industri Pulogadung,Jatinegara, Jakarta Timur 13930;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan
    Gunung Sejahtera Puti Pesona Rp 265.789.470b. PT. Gunung Sejahtera Dua Indah Rp 135.351.690Bahwa atas kedua transaksi tersebut telah tercatat di laporankeuangan tahun 2009;Bahwa penyebab selisih ekualisasi menurut Pemohon Bandingadalah adanya kurang angkut sebesar Rp12.302.635 yangseharusnya mengurangi peredaran usaha cfm.
    UndangUndang KUP;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.64318/PP/M.VB/16/2015, tanggal 30 September 2015 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP510/WPuJ.20/2013 tanggal 03 Juni 2013, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak November 2010 Nomor: 00149/207/10/007/12tanggal 24 April 2012, atas nama: PT Gunung
    dalam proses keberatan yang tidak diberikanpada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang padasaat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihakketiga, pembukuan, catatan, data informasi, atau keteranganlain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaiankeberatannya;Bahwa dalam proses keberatan, pada tanggal 25 Oktober2012 Termohon Peninjauan Kembali menyampaikan copydokumen Perjanjian Kerjasama Program Pemuliaan danKebun Kelapa Sawit antara PPKS dan Termohon PeninjauanKembali (PT Gunung
    16/2015 tanggal 30 September 2015 harus dibatalkan;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.64318/PP/M.VB/16/2015 tanggal 30 September 2015 yang menyatakan:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap keputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP510/WPuJ.20/2013 tanggal 3 Juni 2013tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak November 2010 Nomor: 00149/207/10/007/12tanggal 24 April 2012, atas nama: PT Gunung
Putus : 21-02-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89/B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Februari 2017 — PT GUNUNG MARAS LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2716 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT GUNUNG MARAS LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    PUTUSANNomor 89/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT GUNUNG MARAS LESTARI, beralamat Plaza ABDA Lt.2Zone C, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190, alamatKorespondensi Gedung Office 8 Lt. 32 SCBD Lot. 28, JalanJenderal Sudirman Kav. 5253, Jakarta, 12190, diwakili oleh KarliBoenjamin selaku Direktur PT GUNUNG MARAS LESTARI, alamatJalan Pantai Mutiara
    maupunkeberatan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put66924/PP/M.VI.B/16/2015, tanggal 10 Desember 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1379/WPJ.07/2014 tanggal 18 Juni 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor 00017/207/09/058/13 tanggal 28Maret 2013 Masa Pajak Agustus 2009 atas nama: PT Gunung
    PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) perlu juga menginformasikan Putusanatas sengketa pajak yang identik dengan sengketa a quo;4.1 Putusan Pengadilan Pajak:Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor 66924 merupakan putusanyang tidak mencerminkan asas ketertiban, kepastian hukum dankeadilan serta menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak sesuai,bertentangan bahkan bertolak belakang dengan Putusan PengadilanPajak Nomor Put.59356/PP/M.IIB/16/2015 tanggal 5 Februari 2015dalam sengketa antara PT Gunung
    Putusan Nomor 89/B/PK/PJK/201 7Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PT GUNUNG MARAS LESTARI dan membatalkan PutusanPengadilan Pajak Nomor Put66924/PP/M.VI.B/16/2015, tanggal 10 Desember2015, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis
    dihukum untuk membayar biaya perkara dalamPeninjauan Kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturanperundangundangan yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali : PT GUNUNG
Upload : 27-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398 K/PDT.SUS/2010
ASIAN AGRI GROUP GUNUNG MELAYU; RAFLI PANJAITAN
11094 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ASIAN AGRI GROUP GUNUNG MELAYU; RAFLI PANJAITAN
    ASIAN AGRI GROUP GUNUNG MELAYU, berkedudukandi Desa Batu) Anam, Kecamatan Bandar Pulau,Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberi kuasakepada ANDI ARIESTA SEMBIRING dan kawan, stafHRD PT. GUNUNG MELAYU, berkantor di Jalan LetnanJenderal MT.Haryono No.
    Asian Agri Group Gunung Melayu untuktetap mempekerjakan Rafli Panjaitan, sehubungan pemberianPHK tidak mengacu kepada UndangUndang Nomor : 13 Tahun2003 dan isi PKB BKSPPS Tahun 2005. (p2).Bahwa melalui surat Nomor : 39/0RG/PUK FSP.PPGM/X/2007 tanggal 2 Oktober 2007, PUK SP.PP.PPSPSI PT.Asian Agri Group Gunung Melayu telah memohonkan kepadaperusahaan PT. Asian Agri Group Gunung Melayu untukBipartit dalam penyelesaian kasus PHK Rafli Panjaitan.
    Asian Agri Group Gunung Melayu tidak mendapatkan titiktemu, maka melalui surat Nomor : 0O5/HIP/PUK FSP.PPGM/IV/2008, tanggal 12 April 2008, PUK SP.PPSPSI PT. AsianAgri Group Gunung Melayu melimpahkan kasus / memberikankuasa penuh kepada PC FSP.PPSPSI Kab. Asahan untukmemohonkan bantuan penyelesaian ketingkat lebih lanjut.
    Gunung Melayu terhitung sejaktanggal 01 Oktober 2007. Sehingga gugatan dinyatakanbatal demi hukum.. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Sdra.Sugiman / Mill Manager adalah keliru) karena Sdra.Sugiman adalah karayawan di PT. Gunung Melayu dan padasaat sekarang ini yang bersangkutan sudah tidak bekerjalagi di PT. Gunung Melayu. Oleh karena itu GugatanPenggugat adalah cacat formil.. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada PI. AsianAgri Group Gunung Melayu yang beralamat di PT.
    AsianAgri Group Gunung Melayu adalah salah alamat karenaTergugat adalah PT. Gunung Melayu yang berkedudukan diDesa Batu Anam Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan,sehingga gugatan Penggugat tersebut juga cacat formil.. Bahwa jabatan Penggugat sabagai Kepala Gudang yangdisebutkan di dalam gugatan Penggugat adalah kelirukarena di PT. Gunung Melayu khususnya di Pabrik tidakada jabatan untuk Kepala Gudang, tetapi jabatan yangada adalah Krani Material.
Putus : 30-11-2010 — Upload : 06-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 K/Pdt/2010
Tanggal 30 Nopember 2010 — PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS Cq. BUPATI KABUPATEN GUNUNG MAS, VS. ETNA PANDUNG alias Ny. ETNA E. RUNDJANZ
2915 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS Cq. BUPATI KABUPATEN GUNUNG MAS, VS. ETNA PANDUNG alias Ny. ETNA E. RUNDJANZ
    PUTUSANNo. 482 K/Pdt/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS Ca.BUPATI KABUPATEN GUNUNG MAS, beralamat Kantor BupatiKabupaten Gunung Mas di Jalan P.
    gambar 9 A = komplek pasar, yang dibuat olehDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Administratif Gung Mas pada tahun 1973;Bahwa pada saat pemekaran wilayah dari Kabupaten Kapuas(Kabupaten Induk) dan Wilayah Gunung Mas menjadi kabupaten tersendiri(definitif) tahun 2002 dan oleh Kabupaten Kapuas selaku kabupaten induk telahmenyerahkan assetnya yang berada di wilayah kabupaten pemekaranKabupaten Gunung Mas kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, danbahwa dalam audit yang dilakukan oleh pihak BPKP (Badan PemeriksaKeuangan
    Enggoen (alm) yaitu Aswin E.Rundjanz (anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas) tidak pernahmempermasalahkan tanah yang di atasnya berdiri bangunan pasar tersebutpada saat pembahasan renovasi pasar di DPRD Kabupaten Gunung Mas,sedangkan ahli waris yang lainnya yaitu Reinhard E. Rundjanz yangmenunjukkan lokasi tanah tersebut kepada tim dari BPKP untuk dimasukkanke dalam daftar aset Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas;.
    Bahwa menurut Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding) padatahun 1970/1971 Pemerintah Kabupaten Administratif Gunung Mas melaluiBupati Kabupaten Administratif Gunung Mas yang pada saat itu dijabat olehDarlan A. M. Atjeh (alm) secara lisan memohon kepada Eginhard Rundjanzals. Enggoen (alm) yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah KabupatenAdministratif Gunung Mas untuk meminjam sebagian tanah untukmembangun sebuah pasar.
    Maka berdasarkan Pasal 18 UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria tersebut PemerintahDaerah Kabupaten Gunung Mas siap untuk mengganti kerugian sesuai NilaiJual Objek Pajak (NJOP) tanah di Kabupaten Gunung Mas sebesarRp. 82.000,00 (delapan puluh dua ribu Rupiah) X 38 m X 80 m =Rp. 249.280.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapanpuluh ribu Rupiah).
Register : 03-08-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 431/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 16 September 2021 — Gunung Emas Abadi Diwakili Oleh : PT. Gunung Emas Abadi
Terbanding/Penggugat : PT. Bizcoal Indonesia,
4012
  • Gunung Emas Abadi Diwakili Oleh : PT. Gunung Emas Abadi
    Terbanding/Penggugat : PT. Bizcoal Indonesia,
    Gunung Emas Abadi (PT. GEA), Suatu Perseroan Terbatas yang tundukdan didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, beralamat di JalanJanur Kuning VIII Blok WN 2 No. 15, Kelapa Gading, Jakarta Utara, namunsekarang diketahui beralamat di Jalan Janur Elok Il QE 4 No.7 Rt.012Rw.006 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal inimemberikan kuasa kepada FX.