Ditemukan 4023602 data
Urut Berdasarkan
Register : 09-10-2019 — Putus : 18-11-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 P/KHS/2019 Tanggal 18 Nopember 2019 — ABDUL RAZAQ vs KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE;
66 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
ABDUL RAZAQ vs KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE;
PUTUSANNomor 1 P.KHS/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan uji pendapat terhadap Keputusan Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Nomor 20 Tahun 2019 tentangVideo Amoral yang diduga melibatkan Bupati Simeulue H. Erli Hasim, S.H.
8 Oktober 2019, dan di register pada tanggal 9 Oktober 2019,Nomor 1 P.KHS/2019, telah mengajukan permohonan uji pendapat dengandalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa, Pemohon menyampaikan permohonannya kepada BapakKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Pendapat DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue, tentang VideoAmoral/Perbuatan Tercela Bupati Simeulue H.
Fotokopi daftar hadir Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeuluetentang Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Hasil laporanPanitia Knusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue tentangberedarnya video amoral yang diduga melibatkan Bupati Simeulue;8. Fotokopi undangan rapat yang ditujukan kepada Bupati Simeulue padatanggal 31 juli 2019;9. Fotokopi Notulen Rahasia Dewan Perwakilan Rakyat KabupatenSimeulue, tertanggal 30 juli 2019;10.
Fotokopi undangan rapat yang ditujukan kepada pimpinan/anggotaDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue, tertanggal 26 juli 2019;11. Fotokopi undangan rapat yang ditujukan kepada pimpinan/anggotaDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue, tertanggal 26 juli 2019;12. Fotokopi undangan rapat yang ditujukan kepada Ketua/anggota TimPansus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue, tertanggal 29juli 2019:13.
Simeulue melalui Ketua, bukan melalui permohonan dariAbdul Razaq sebagai anggota DPRD Kabupaten Simeulue;Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa Surat Keputusan Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Nomor 20 Tahun 2019 tentangVideo Amoral yang diduga melibatkan Bupati Simeulue H.
Register : 06-01-2022 — Putus : 17-03-2022 — Upload : 31-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 K/TUN/2022 Tanggal 17 Maret 2022 — DAVID DINAMIANTO, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN;
59 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
DAVID DINAMIANTO, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN;
Register : 08-03-2022 — Putus : 05-04-2022 — Upload : 31-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 228 K/TUN/2022 Tanggal 5 April 2022 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA VS CHRISTOPER MARCO TAURAN;
74 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA VS CHRISTOPER MARCO TAURAN;
Register : 09-10-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 13-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544 K/TUN/2023 Tanggal 27 Nopember 2023 — KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PATI VS SETYO RINI UTAMI, Turut Termohon : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI;;
104 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
104 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PATI VS SETYO RINI UTAMI, Turut Termohon : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI;;
Register : 11-09-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 03-01-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 465 K/TUN/2023 Tanggal 27 Nopember 2023 — KETUA DEWAN PERWAKILAN DAERAH RAKYAT KABUPATEN KUDUS., II. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KUDUS;;
91 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUA DEWAN PERWAKILAN DAERAH RAKYAT KABUPATEN KUDUS., II. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KUDUS;;
Putus : 10-08-2006 — Upload : 30-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 382K/PID/2006 Tanggal 10 Agustus 2006 — Ahmad Hasyim Firmansyah, ST.
111 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
111 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Parman, Pacitan.agama : Islam.pekerjaan : Ketua LSM PPM Pacitan.Terdakwa berada di luar tahanan ;Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan NegeriPacitan karena didakwaPRIMAIRBahwa ia Terdakwa Ahmad Hasyim Firmansyah,ST selakuKetua Tim KUT Wilayah Kabupaten Dati II Pacitan Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Peranserta Masyarakat(LSMPPM) Kabupaten Pacitan, pada tanggal 27 September1999, 16 Januari 2000, 13 Februari 2000, 13 Februari2000, 15 Februari 2000, 9 Maret 2000, 4 April 2000, 24April 2000
, 27 April 2000, 4 Mei 2000, 18 Juli 2000,28 Juli 2000, 2 Agustus 2000, 9 Agustus 2000, 13Desember 2000 atau setidaktidaknya dalam kurun waktuselama kurun waktu antara 16 Agustus 1999 sampaiHal 1 dari 32 Hal.Put.No.382 K/Pid/2006dengan bulan Desember 2000, bertempat di Kantor LSMPPM Presidium Kabupaten Pacitan yang terletak di JalanS.
berikut~ Bahwa ia Terdakwa Ahmad Hasyim Firmansyah,ST selakuKetua Tim KUT Wilayah Kabupaten Dati II Pacitan LSMPPM Kabupaten Pacitan sesuai dengan Surat PerjanjianPenerusan Kredit No.006/KUT/V/1999 tanggal 3 Mei1999 telah menerima dana/realisasi dana KUT untuk TP1998/1999 MT 1999 melalui Bank Jatim Cabang Pacitanyang berasal dari dana Kredit Likwidasi Bank IndoneSia (KLBI) sebesar Rp.5.370.851.690.50.
, 27 April 2000, 4 Mei 2000,18 Juli 2000, 28 Juli 2000, 2 Agustus 2000, 9 Agustus2000, 13 Desember 2000 atau setidaktidaknya dalamkurun waktu selama kurun waktu antara 16 Agustus 1999Sampai dengan bulan Desember 2000, bertempat di KantorLSMPPM Presidium Kabupaten Pacitan yang terletak diJalan S.
negara atau perekonomian negara, perbuatanmana dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagaiberikut Bahwa ia Terdakwa Ahmad Hasyim Firmansyah, ST dalamjabatannya atau kedudukannya selaku Ketua Tim KUTWilayah Kabupaten Dati II Pacitan LSMPPM KabupatenPacitan sebagaimana Surat Keputusan No.029/PPM13/KPTS/PRES/X1I/1999 tanggal 4 Desember 1998 tentangSusunan Presidium Daerah Kabupaten Dati II PacitanHal 8 dari 32 Hal.Put.No.382 K/Pid/2006yang dikeluarkan oleh Ketua Presidium LSMPpmM JawaTimur dan Surat
Register : 06-06-2023 — Putus : 08-08-2023 — Upload : 16-10-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/TUN/2023 Tanggal 8 Agustus 2023 — BUPATI KABUPATEN KAIMANA VS JANCE HAURISSA, Spd., M.M., DKK;;
146 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
146 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI KABUPATEN KAIMANA VS JANCE HAURISSA, Spd., M.M., DKK;;
Register : 03-08-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 16-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 434 K/TUN/2020 Tanggal 13 Oktober 2020 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG vs AHMAD GHOZALI. M.M;
164 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
164 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG vs AHMAD GHOZALI. M.M;
, terletak di Desa/Kelurahan Muara,Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat,Gambar Situasi Nomor 13482, tanggal 28 Desember 1989 atas namaHartojo Budiman,;Sertipikat Hak Milik Nomor 5/Muara diterbitkan padatanggal9 Februari 1990, luas 7.800 m?
, terletak di Desa/Kelurahan Muara,Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat,Gambar Situasi Nomor 13483, tanggal 28 Desember 1989 atas namaNasrul Saleh;Sertipikat Hak Milik Nomor 6/Muara diterbitkan pada tanggal9 Februari 1990, luas 11.575 m7, terletak di Desa/Kelurahan Muara,Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat,Gambar Situasi Nomor 14142, tanggal 28 Desember 1989 atas namaDoktorandus Alexander Bingky Tedjonegoro;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan
mencoret dari dalam DaftarBuku Tanah Surat Keputusan berupa:a.Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Muara diterbitkan pada tanggal26 Desember 1988, luas 30.000 m7, terletak di Desa/KelurahanMuara, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Propinsi JawaHalaman 2 dari 8 halaman.
, terletak di Desa/Kelurahan Muara,Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Propinsi JawaBarat,Gambar Situasi Nomor 13482, tanggal 28 Desember 1989 atasnama Hartojo Budiman,;c. Sertipikat Hak Milik Nomor 5/Muara diterbitkan pada tanggal9 Februari 1990, Luas 7.800 m7, terletak di Desa/Kelurahan Muara,Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat,Gambar Situasi Nomor 13483, tanggal 28 Desember 1989 atas namaNasrul Saleh;d.
, terletak di Desa/Kelurahan Muara,Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Propinsi JawaBarat,Gambar Situasi Nomor 14142, tanggal 28 Desember 1989 atasnama Doktorandus Alexander Bingky Tedjonegoro;4.
Putus : 20-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 318 K/TUN/2022 Tanggal 20 Juni 2022 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG
PARIAMAN vs MASPER, Dk
44 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANGPARIAMAN vs MASPER, Dk
Register : 05-01-2022 — Putus : 15-02-2022 — Upload : 11-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 K/TUN/2022 Tanggal 15 Februari 2022 — ACHMAD MUGENI, DK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI;
73 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
ACHMAD MUGENI, DK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI;
Register : 13-09-2022 — Putus : 20-10-2022 — Upload : 28-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 527 K/TUN/2022 Tanggal 20 Oktober 2022 — RECKY JANEMAN MONTONG, DK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA;;
112 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
112 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
RECKY JANEMAN MONTONG, DK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA;;
Register : 18-01-2021 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 27-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 K/TUN/2021 Tanggal 15 Maret 2021 — BUKIT KUBU INDAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO;
82 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUKIT KUBU INDAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO;
Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 K/TUN/2024 Tanggal 4 Maret 2024 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NIAS VS Drs. MUDRIK AL MADANY;;
124 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
124 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NIAS VS Drs. MUDRIK AL MADANY;;
Register : 05-01-2022 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 17-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 K/TUN/2022 Tanggal 21 Februari 2022 — GRAHA TEKNIK VS KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR;
116 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
116 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
GRAHA TEKNIK VS KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR;
Register : 17-03-2022 — Putus : 12-04-2022 — Upload : 31-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 248 K/TUN/2022 Tanggal 12 April 2022 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA VS PT. PERTAMINA;
92 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA VS PT. PERTAMINA;
Register : 15-02-2024 — Putus : 18-03-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 159 K/TUN/KI/2024 Tanggal 18 Maret 2024 — SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS VS PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA (PKN);;
155 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
155 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS VS PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA (PKN);;
Register : 18-08-2023 — Putus : 02-10-2023 — Upload : 01-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 439 K/TUN/2023 Tanggal 2 Oktober 2023 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEKALONGAN., II. ELISAH;;
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEKALONGAN., II. ELISAH;;
Register : 16-01-2020 — Putus : 27-04-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/TUN/2020 Tanggal 27 April 2020 — CAMAT KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH VS MUNTASRIPAH;
185 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
185 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
CAMAT KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH VS MUNTASRIPAH;
PUTUSANNomor 50 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:CAMAT KECAMATAN PURING, KABUPATEN KEBUMEN,PROVINSI JAWA TENGAH, tempat kedudukan di JalanPuringPetanahan Nomor 19 Puring, Kabupaten Kebumen,Provinsi Jawa Tengah 54383;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Supriyandono, S.H.
,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DaerahKabupaten Kebumen, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 030/828, tanggal 30 Agustus 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanMUNTASRIPAH, kewarganegaraan' Indonesia, tempattinggal di Pekiringan, RT O01 RW O09, Desa Kaleng,Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Provinsi JawaTengah, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wakhid Hasyim Subekti,S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatpada Kantor Hukum Wakhid
Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan keputusan tatausaha negara berupa rekomendasi kepada Penggugat sebagaiSekretaris Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen,Provinsi Jawa Tengah;5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesarRp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap hari dan/atau sanksiadministratif apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan isi putusanini:6.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: CAMAT KECAMATAN PURING, KABUPATEN KEBUMEN,PROVINSI JAWA TENGAH;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 27 April 2020, oleh Dr. H.
Register : 01-08-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 PK/TUN/2019 Tanggal 3 Oktober 2019 — SUKARMAN VS SANUSI DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN;
84 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUKARMAN VS SANUSI DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN;
PUTUSANNomor 123 PK/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:SUKARMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal Dusun Ill Desa RawaSelatan, Kecamatan Candi Puro, Kabupaten LampungSelatan Propinsi Lampung;Dalam hal ini diwakili oleh Januri Dr. M Nasir, S.Pd., S.H.
,M.H.. berwarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dariKantor Hukum JANURI M NASIR & REKAN beralamat diKalianda Lampung Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 01/JMN/2019, tanggal 22 April 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanSANUSI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal Dusun 04 RT/RW 027/004,Kelurahan Sinar Pasmah Kecamatan Candi Puro,Kabupaten Lampung Selatan:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Meriantony, S.H., M.H. dankawankawan, ketiganya berkewarganegaraan
Menyatakan Batal atau Tidak Sah Pencatatan Peralinan (Balik Nama)Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 299, di Desa Beringin Kencana,Kecamatan, Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Tertanggal 19September 1991, dengan surat ukur nomor 2242/1991, Tanggal 19September 1991 dengan luas: 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi)yang sebelumnya atas nama pemegang hak Karman Bin Musa beralihkepada pemegang hak atas nama Sukarman, tanggal peralihan 28Maret 2016:3.
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Pencatatan Peralihan (BalikNama) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 299, di Desa BeringinKencana, Kecamatan, Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan,Tertanggal 19 September 1991, dengan surat ukur nomor 2242/1991,Tanggal 19 September 1991 dengan luas: 10.000 M2 (sepuluh ribumeter persegi) yang sebelumnya atas nama pemegang hak Karman BinMusa beralin kepada pemegang hak atas nama Sukarman,tanggalperalinan 28 Maret 2016;4.
Putus : 05-12-2012 — Upload : 12-12-2012
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 401/Pid.B/2012/PN.Bwi Tanggal 5 Desember 2012 — AGUS WAHYUDIN
434 — 128
434 — 128
Menyatakan terdakwa AGUS WAHYUDIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PENGUPAHAN TERHADAP BURUHNYA DIBAWAH UMK KABUPATEN BANYUWANGI ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 ( satu )) tahun, dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) ;3.
Maya MuncarKecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dilarang membayarupah lebih rendah dan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, yangdilakukan dengan cara : waktu dilakukan pemeriksaan ketenagakerjaan dari pihak DinasSosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi telah didapatkan databahwa jumlah Karyawan PT Maya Muncar Banyuwangi sebanyak 661 (enam ratus enampuluh satu)
ribu rupiah) perbulan, padahal sesuai Lampiran Peraturan GubernurJawa Timur Nomor 69 Tahun 2009 tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota di JawaTimur Tahun 2010 khusus untuk di Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 824.000, (delapanratus dua puluh empat ribu rupiah) perbulan, dan setelah dilakukan pemeriksaan lebihmendalam ratarata Karyawan Lepas tersebut sudah bekerja di PT Maya Muncar diatas (satu) tahun dan dan pihak PT Maya Muncar tidak pemah mengajukan penangguhanpengupahan kepada Dinas Sosial Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi,atas temuan tersebut maka oleh Petugas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Banyuwangi melaporkannya ke Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Banyuwangi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal90 ayat( 1) jo Psi 185 ayat (1) UURI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan joPeraturan Gubernur Jawa Timur No. 69 Tahun 2009 tentang Upah Minimum
Kabupaten /Kota di Jawa Timur Tahun 2010.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan PenuntutUmum mengajukan saksisaksi yang menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :1.
Upah minimum berdasarkan Wilayah Propensi atau Kabupaten/ Kota ;b. Upah minimum berdasarkan sektor pada Wilayah Provinsi atau Kabupaten/ Kota ;302. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) diarahkan kepada pencapaiankebutuhan hidup layak ;3. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) ditetapkan oleh Gubernurdengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/ atauBupati/ Wali Kota ;4.