Kemudian pada tanggal 11 November tahun2020 Loka POM Ende mendatangi Toko Laura Kosmetik And Fashion milikterdakwa di Jalan Ahmad Yani No. 13 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Kelimutu,Kabupaten Ende dan menemukan 111 (Seratus sebelas) jenis kosmetiktanpa izin edar dan telah lewat tanggal penggunaan atau kadaluwarsa,kemudian petugas Loka POM Ende melakukan pengamanan terhadapkosmetik tersebut dan ditemukan kosmetik tanpa izin edar sebanyak 102(seratus dua) jenis, Kosmetik yang kadaluwarsa sebanyak 8 (delapan

Ende, dan Satpol PPmelakukan Operasi Tindak Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan danmendatangi Toko Laura Kosmetik And Fashion milik terdakwa di JalanAhmad Yani No. 13 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Kelimutu, Kabupaten Endedan menemukan 111 (Seratus sebelas) jenis kosmetik tanpa izin edar dantelah lewat tanggal penggunaan atau kadaluwarsa, kemudian petugas LokaPOM Ende melakukan pengamanan terhadap kosmetik tersebut danditemukan kosmetik tanpa izin edar sebanyak 102 (seratus dua) jenis,kosmetik yang kadaluwarsa

Kemudian pada tanggal 11 Novembertahun 2020 Loka POM Ende mendatangi Toko Laura Kosmetik And Fashionmilik terdakwa di Jalan Ahmad Yani No. 13 RT. 005 RW. 002 KelurahanKelimutu, Kabupaten Ende dan menemukan 111 (seratus sebelas) jeniskosmetik tanpa izin edar dan telah lewat tanggal penggunaan ataukadaluwarsa, kemudian petugas Loka POM Ende melakukan pengamananterhadap kosmetik tersebut dan ditemukan kosmetik tanpa izin edarsebanyak 102 (Seratus dua) jenis, kosmetik yang kadaluwarsa sebanyak 8(delapan

Kemudian pada tanggal 11November tahun 2020 Loka POM Ende mendatangi Toko Laura Kosmetik AndFashion milik terdakwa di Jalan Ahmad Yani No. 13 RT. 005 RW. 002Kelurahan Kelimutu, Kabupaten Ende dan menemukan 111 (Seratus sebelas)jenis kosmetik tanpa izin edar dan telah lewat tanggal penggunaan ataukadaluwarsa, kemudian petugas Loka POM Ende melakukan pengamananterhadap kosmetik tersebut dan ditemukan kosmetik tanpa izin edar sebanyak102 (seratus dua) jenis, kosmetik yang kadaluwarsa sebanyak 8 (delapan

Tentang Para Penggugat tidak memiliki egal standing untuk mengajukangugatan pembatalan terhadap objek sengketa ;Kepentingan Para Penggugat;Gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (Kadaluwarsa);Tentang gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil yangmengandung error in persona dan tidak memuat tempat kedudukanTergugat yang menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas(obscuur libel);Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2, 3;1. Tentang kewenangan mengadili;2.

Gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (Kadaluwarsa);Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Bandung, dengan Putusan Nomor47/G/2020/PTUN.BDG., tanggal 10 September 2020, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta, dengan Putusan Nomor 307/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal20 Januari 2021;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Februari 2021, kemudianterhadapnya

Bahwa suatu produk boleh diedarkan apabila dikemaskannya wajibdiberi tanda atau label yang berisi: nama produk, daftar bahan yangdigunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yangmemproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa dan mendapat ijindari Pemerintah.

Bahwa kemasan pil LL yang dibeli oleh terdakwa tersebut hanya berupaplastik hitam dan tidak tertera tentang nama produk, daftar bahan yangdigunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yangmemproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa serta jijin atasperedaran obatobatan tersebut.

Bahwa kemasan pil LL yang dibeli oleh terdakwa tersebut hanya berupaplastik bening dan tidak tertera tentang nama produk, daftar bahan yangdigunakan, berat bersin atau isi bersih, nama dan alamat pihak yangmemproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa serta jijin atasperedaran obatobatan tersebut.

peredaran obatobatan tersebut.Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan pil jenisLL tersebut dan terdakwa bukan tenaga kefarmasian atau yangmemiliki keahlian dalam kefarmasian.Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkanpersediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar berupa pil LLdalam kemasan hanya berupa plastik bening dan tidak terteratentang nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersihatau isi bersin, nama dan alamat pihak yang memproduksi,tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa

banding, kontra memori banding, alat bukti faktafakta hukum maupun suratsurat lainnya, Majelis Hakim tingkat Banding denganmufakat bulat telah mengambil sikap dan pendapat dalam pertimbangandibawah ini;DALAM EKSEPSI;Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding dahulu ParaPenggugat tersebut, Pembanding dahulu Tergugat dalam Jawabannya tanggal1 Desember 2016 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 8 Desember2016, telah mengajukan dalildalil eksepsi yaitu: Kompetensi Absolut; Gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa

(verjaring); Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan;Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat Il Intervensidalam Jawabannya tanggal 29 Desember 2016, telah pula mengajukan dalildalil eksepsi yaitu: Gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa atau lewat waktu; Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang memeriksadan mengadili; Para Penggugat salah dalam mengajukan gugatan; Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai kualifikasi atau kepentingan;Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat

tidakmengajukan memori banding, namun dalam jawabannya tersebut, mengajukandalil eksepsi Gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa (Verjaring), denganalasan pada pokoknya adalah: Bahwa Para Penggugat mengatakan baru mengetahui keberadaanSertipikat Hak Milik Nomor 633/Moncongloe Bulu pada tanggal 4 Agustus2016 yang fotocopinya diperoleh di lokasi objek sengketa, adalah untukterlepas dari Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Jo.UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004, karena Sertipikat tersebut telahterbit

tidakmasuk sebagai pihak akan tetapi bergabung dengan Tergugat; Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, dalam PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 57/G/2020/PTUN.MTR yangdiucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronikkepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, telah mengadili dengan amarputusan sebagai berikut:MENGADILI:DALAM EKSEPSI: Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kadaluwarsa

Eksepsi tentang Gugatan Kadaluwarsa ; =

Jaditerbukti tidak ada alasan menurut hukum bagi Pengadilan TataUsaha Negara kendari untuk tidak membatalkan KTUN Tergugat.ALASAN KEDUA: DENGAN ALASAN SEOLAHOLAHMELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN, TERGUGAT TIDAKDAPAT MENGELUARKAN KTUN YANG MEMBERLAKUKAN SKNO. 267/2007 SEBAB TERBUKTI SAAT INI SK NO. 267/2007SUDAH KADALUWARSA (LAMPAU WAKTU)4.2.1.

DIPMADALAH CACAT HUKUM SEBAB SECARA HUKUM KPEKSPLORASI YANG SUDAH KADALUWARSA TIDAK DAPATDIBERLAKUKAN KEMBALI, MELAINKAN TERHADAP HAL ITUHARUS DIAJUKAN PERMOHONAN WIN BARU BERDASARKANKETENTUAN UNDANGUNDANG4.3.1.

DIPM (vide diktum Kedua KTUN Tergugat), padahal SKtersebut saat sudah tidak lagi berlaku atau sudah kadaluwarsa,sehingga terbukti KTUN Tergugat adalan TIDAK SAH danCACAT HUKUM sebab:a. Terhadap....4.3.4.4.3.5.4.3.6.= 19 a.

Terhadap SK No. 267/2007 tidak pernah diajukanperpanjangan, dan berdasarkan Pasal 38 PeraturanPemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang PelaksanaanUndangundang No. 11 Tahun 1967, diatur bahwaterhadap KP yang sudah kadaluwarsa dan tidak diajukanpermohonan perpanjangan oleh pemegang KP yangbersangkutan, maka KP tersebut akan dianggap telahberakhir;b.

Lebihlebin berdasarkan UU Pertambangan yang baru(UU Minerba) maupun peraturan peraturan pelaksananyatidak pernah ditemukan satu pasalpun yang memberikankewenangan kepada Tergugat untuk menerbitkan izinpertambangan dalam bentuk KP ataupun untukmengesahkan KP yang sudah kadaluwarsa, dan:d. Dikarenakan KP dimaksud sudah kadaluwarsa, makaTergugat seharusnya Tergugat baru bisa memberikan izinpertambangan kepada PT. DIPM apabila PT.

beralkohol jenis Cap Tikus) di daerah DesaTokin Kecamatan Motolin Timur Kabupaten Minahasa Selatan ProvinsiSulawesi Utara sebanyak 300 (tiga ratus karung) yang mana setiap karungberisikan 4 (empat) sak Plastik dan setiap sak plastik berisikan 12,5 (duabelas koma lima) liter minuman beralkohol jenis Cap Tikus dengan jumlahtotal sebanyak 15.000 (lima belas ribu) liter minuman beralkohol jenis CapTikuS yang mana di setiap kemasan (baik di kemasan karung maupunkemasan plastiknya) tidak dicantumkan tanggal kadaluwarsa

Telah dengan sengaja menjadi Pelaku usaha Hakim Hakim HakimParaf Ketua Anggota Anggota II Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Mar.yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang,tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka ~~ waktupenggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidakmemasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang,ukuran, berat/isi bersin atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan,akibat sampingan

membuat penjelasan barang yangmemuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, Komposisi, aturanpakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelakuusaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuanharus di pasang/dibuat.Bahwa Terdakwa JHONLY BERTY LUMAPOW Als JHONLI dan Terdakwa IIROBBY RARANTA Als BI mengetahui dan menyadari bahwa minumanberalkohol jenis Cap Tikus untuk mereka jual, tawarkan dan edarkan kepadapembelinya tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa

adalah barang yang tidak layak pakai yang sudahmelewati tanggal penggunaan/pemanfaatan yang paling baik untuk barangtersebut;Bahwa tidak mencantumkan Tanggal kadaluwarsa atau jangka waktupenggunaan/Pemanfaatan yang paling baik adalah pada kemasan barangtidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan yang paling baik untuk barang tersebut;Bahwa Label merupakan keterangan yang melengkapi suatukemasan barang yang berisi tentang bahanbahan yang digunakan untukmembuat barang

JHONLY LUMAPOW adalah perbuatandengan sengaja tidak memiliki izin edar atas minuman beralkohol jeniscaptikus yang diperdagangkan tersebut;Bahwa Terdakwa JHONLY BERTY LUMAPOW melangar ketentuanpasal 8 huruf (g) dan (i) UndangUndang No 8 Tahun 1999 Tentangperlindungan konsumen, yang berbunyi : Pasal 8 Pelaku usaha dilarangmemproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : (g)tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ Hakim Hakim HakimParaf Ketua Anggota Anggota

GUGATAN PARA PENGGUGAT KADALUWARSA (Verjaring)Bahwa adapun dasar gugatan para penggugat adalah mengenai tanahsawah seluas + 16,95 are (16 are 95 M?)

yangjelas dan alasan yang tidak masuk akal, para penggugat baru mengklaimobyek sengketa adalah warisan orang tuanya, sedangkan sejatinya obyeksengketa tersebut merupakan warisan peninggalan orang tua para tergugatdan antara para penggugat dan para tergugat tidak pernah ada hubunganhukum, baik jual beli, tukar menukar maupun hubungan hukum yang lainnya;Bahwa oleh karena tuntutan para penggugat atas obyek sengketa yangtelah dikuasai secara terusmenerus (feitelijk), maka tuntutan tersebutdinggap telah kadaluwarsa

(verjaring) karena telah melampaui waktu 30 (tigapuluh tahun);Bahwa berdasarkan pasal 835 Kitab Undangundang Hukum Perdata yangmenyatakan tiap tuntutan demikian gugur karena kadaluwarsa dengantenggang waktu selama 30 tahun dan dipertegas lagi dengan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :26 K/Sip/1972, tanggal 19April 1972;Bahwa oleh karena gugatan Para penggugat telah lewat waktu(kadaluwarsa), maka sangat beralasan hukum gugatan para penggugatHalaman 6 dari 32 putusan Nomor97/Pdt.G

Menyatakan gugatan para penggugat kadaluwarsa (verjaring);3. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA1. Menerima jawaban para tergugat seluruhnya;2. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;3. Menyatakan dengan hukum bahwa tanah seluas + 16,95 are (16 are 95 M?)dengan batasbatas:Halaman 8 dari 32 putusan Nomor97/Pdt.G/2020/PN SelUtara : Sungai;Selatan : Jalan;Barat : Sungai;Timur : Saluran,Adalah milik para tergugat.4.

Hal ini sebagaimana YurisprudensiMakamah Agung Nomor.932 K/Sip/1971 tanggal 12 Januari 1972 yang kaidahhukumnya berbunyi: "Lewat waktu atau kadaluwarsa tidak merupakan alasanhilangnya hak para Penggugat untuk menuntut haknya yang berasal dari HartaWarisan orang tuanya almarhum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsiPara Tergugat adalah tidak beralasan dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;DALAM POKOK PERKARA ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat

farmasi berupa obat dan bahan baku obat yang bolehdiedarkan adalah yang sudah memenuhi syarat Farmakope Indonesia ataubuku standar lainnya dan tentunya sudah mendapat ijin edar dari pemerinah.Bahwa barang bukti berupa pil jenis LL atau Artane tersebut tidak bolehdiedarkan karena suatu produk boleh diedarkan apabila dikemasannya wajibdiberi tanda atau label yang berisi: nama produk, daftar bahan yangdigunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang6memroduksi, tanggal, bulan tahun kadaluwarsa

berupa obat dan bahan baku obat yang bolehdiedarkan adalah yang sudah memenuhi syarat Farmakope Indonesia ataubuku standard lainnya selain itu sudah mendapatkan ijin edar dari pemerintah.e Bahwa sediaan farmsi berupa pil jenis LL yang disita dari terdakwa tidakboleh diedarkan karena suatu produk boleh diedarkan apabila dalamkemasannya diberitanda atau label yang berisi : nama produk, daftar bahanyang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yangmemproduksi, tanggal, bulan tahun kadaluwarsa

lagidengan harga Rp.5.000, (lima ribu rupiah) untuk setiap 8 (delapan) butir.Menimbang, bahwa pil jenis LL yang disita dari terdakwa adalah sediaanfarmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (tidak termasukNarkotika maupun Psikoropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras).Menimbang, bahwa pil jenis LL yang disita dari terdakwa dan dengantujuan untuk diedarkan tersebut tidak dikemas sehingga tidak diketahui bahan yangdigunakan, berat atau isi bersih, kapan tanggal, tahun dan bulan kadaluwarsa

Alkoholsebesar 6,51% akan merusak kesehatan hingga menyebabkankematian yaitu diataranya merusak gangguan mental organi, merusakdaya ingat, Oedema otak, Sirosis hati, gangguan jantung,Gastrinitis,Paranoid dan keracunan; Bahwa terdakwa dalam menjual minuman keras berupa Arak Jowokepada para pelangganya tanpa memberitahukan terlebin dahulu tentangsifat berbahayanya Arak Jowo (Arjo) tersebut bagi kesehatan jiwamanusia; Bahwa kemasan minuman keras berupa Arak Jowo yang dijual olehterdakwa tidak ada tanggal kadaluwarsa

Alkoholsebesar 6,51% akan merusak kesehatan hingga menyebabkan kematianyaitu diataranya merusak gangguan mental organi, merusak daya ingat,Oedema otak, Sirosis hati, gangguan jantung,Gastrinitis, Paranoid dankeracunan; Bahwa terdakwa dalam menjual minuman keras berupa Arak Jowokepada para pelangganya tanpa memberitahukan terlebih dahulu tentangsifat berbahayanya Arak Jowo (Arjo) tersebut bagi kesehatan jiwamanusia; Bahwa kemasan minuman keras berupa Arak Jowo yang dijual olehterdakwa tidak ada tanggal kadaluwarsa

nomor Handphoneterdakwa kemudian minuman keras jenis arak jowo tersebut diantarterdakwa ke alamat pembeli (sistem delivery order) selain ituterdakwa juga melayani pembelian langsung di tempat kost terdakwa;Bahwa terdakwa telah mengetahui minuman keras arak jowo bisamembahayakan nyawa atau kesehatan orang lain namun terdakwatidak pernah memberitahu mengenai bahaya meminum minumankeras jenis arak jowo tersebut ;Bahwa kemasan minuman keras berupa Arak Jowo yang dijual olehterdakwa tidak ada tanggal kadaluwarsa

nomor Handphoneterdakwa kemudian minuman keras jenis arak jowo tersebut diantarterdakwa ke alamat pembeli (sistem delivery order) selain ituterdakwa juga melayani pembelian langsung di tempat kost terdakwa; Bahwa terdakwa telah mengetahui minuman keras arak jowo bisamembahayakan nyawa atau kesehatan orang lain namun terdakwatidak pernah memberitahu mengenai bahaya meminum minumankeras jenis arak jowo tersebut ; Bahwa kemasan minuman keras berupa Arak Jowo yang dijual olehterdakwa tidak ada tanggal kadaluwarsa

Dalam hal ini Penggugat mengklaimpengakhiran hubungan hukum karena PKWT pada masa itutidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka dasar hak untukmengklaim pembayaran pemutusan hubungan kerja atasPKWT tersebut timbul setelah berakhirnya masingmasingPKWT tersebut;2 Pasal 96 dan Pasal 171 Undang Undang Ketenagakerjaan menyatakansebagai berikut:Pasal 96 Undang Undang Ketenagakerjaan:Tuntutan Pembayaran Upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yangtimbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 UndangUndang Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggangwaktu (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusandari pihak pengusaha ;Dengan menghitung pengakhiran hubungan kerja atas dasar berakhirnyamasa kerja pada masingmasing PKWT, maka hak Penggugat Konpensiuntuk mengajukan gugatan atas pemutusan hubungan kerja serta tuntutan15atas pengakhiran masa kerja sejak 1996 setidaknya sampai 30 Juni 2010adalah telah kadaluwarsa

Keberatan PertamaPutusan Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Ketentuan Pasal 96 dan 171 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 82 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialMengenai Batas Waktu Pengajuan Gugatan Atas Perselisihan Pemutusan HubunganKerja (PHK)1 Bahwa, paragraf 7 halaman 24 25 dan paragraf 1 halaman 25 pertimbanganhukum Judex Facti menolak Eksepsi Tergugat (Pemohon Kasasi) mengenaigugatan perkara a quo lewat waktu atau kadaluwarsa

Pasal 171Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 berlaku secara umum yang dijadikan dasarrujukan batas waktu atas PHK yang dilakukan oleh pengusaha tanpa penetapanlembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang;Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 menyatakan:Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul darihubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahunsejak timbulnya hak;Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003

No. 789 K/Pdt.Sus/2012.18mengajukan gugatan atas pemutusan kerja serta tuntutan atas pengakhiran masa kerjasejak 1996 setidaknya sampai 30 Juni 2010 adalah telah kadaluwarsa menurut hukum;Oleh karena gugatan perkara a quo menuntut hak pembayaran untuk masa kerja sejak1996 hingga saat ini, maka jelas gugatan perkara a quo adalah telah melampaui bataswaktu sebagaimana diatur Pasal 96 dan Pasal 171 Undang Undang Ketenagakerjaan.Atas dasar tersebut, gugatan perkaraa quo seyogyanya dinyatakan tidak dapat

YIT adalah buatan / produksi Malaysia dan gula pasirsebanyak 1.263 (seriou dua ratus enam puluh tiga) Kg yang akan terdakwa jualkepada masyarakat hanya terdapat label halal, sedangkan tanggal kadaluwarsa,penjelasan barang yang memuat komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efeksamping, nama dan pelaku usaha lainnya, petunjuk penggunaan dalam BahasaIndonesia tidak terlampir; Berdasarkan Pemeriksaan Izin Edar Sampel Pangan nomorPM.01.05.971.11.16.2339 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Pontianak

Kapuas Hulu;Bahwa tugas ahli dalam rangka pengawasan obat dan makanan kadaluwarsa,rusak secara fisik dan produk pangan yang tidak terintegritasi di DinasKesehatan untuk Produk Pangan Industri Rumah Tangga Pangan (PPIRTP)maupun industry pangan pabrikan dari Balai Pom RI.Bahwa menurut ahli, Produk pangan adalah segala sesuatu yang berasal darisumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan,peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yangdiperuntukkan sebagai

Tanggal kadaluwarsa, sudah kadaluwarsa atau tidak, dan apakah tidakdicantumkan tanggal kadaluwarsa.2. Dari segi bentuk fisik (apakah kaleng penyok/berkarat) atau rusak / barangbekas.3. Teregistrasi di balai Pom atau tidak.Bahwa menurut ahli, syarat / ketentuan bagi setiap produk dalam kemasanyang harus dilengkapi/tertulis dalam label adalah :1. Nama Produk.2. Daftar bahan yang digunakan.3. Berat bersih atau isi bersih.4.Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau yang memasukkanpangan.5.

./2016Bahwa berdasarkan Buku Himpunan Peraturan PerundangundanganRepublik Indonesia bagian Hukum Perdata pada bagian 3 tentangkadaluwarsa sebagai suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu kewajiban,pada Pasal 1967 secara jelas dan tegas menjelaskan Semua tuntutanhukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan,hapus karena kadaluwarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun,sedangkan orang yang menunjuk adanya kadaluwarsa itu, tidak usahmenunjuk suatu alas hak, dan terhadapnya

Bila dihitung sejak tanggal penerbitan SHM a quo maupun baliknama menjadi atas nama Taufik Abubakar telah melebihi waktu 30 tahun.Dengan demikian merujuk pada butir tersebut di atas sesuai Pasal 1967KUHPerdata gugatan yang diajukan oleh Tergugat & II telah kadaluwarsa.Mengingat gugatan yang diajukan oleh Penggugat & Il telah kadaluwarsa,maka sudah seharusnya gugatan Penggugat & II dinyatakan gugur atausetidaktidaknya tidak dapat diterima;Bahwa selain ketentuan kadaluwarsa sebagaimana yang diatur

Nomor 26 K/Sip/1972 tanggal19 April 1972 Suatu gugatan menjadi kadaluwarsa dalam waktu 30tahun;4.

Bahwa dalam Buku Himpunan Peraturan Perundangundangan RepublikIndonesia pada bagian perdatanya yaitu pada bagian 3 tentangKadaluwarsa, kadaluwarsa sebagai suatu alasan untuk dibebaskan darisuatu kewajiban, dan pada Pasal 1967 secara jelas menjelaskan yaitu:Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yangbersifat perorangan, hapus karena kadaluwarsa dengan lewat waktunya30 (tiga puluh) tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanyakadaluwarsa itu tidak usah menunjuk suatu alas hak, dan

Apabila dilakukanperhitungan, maka sejak tanggal penerbitan SHM a quo maupun baliknama menjadi atas nama Taufik Abubakar telah melebihi 30 tahun.Dengan demikian sesuai pada butir A tersebut di atas dan sesuai Pasal1967 KUHPerdata, gugatan Para Penggugat (dahulu)/sekarang ParaTermohon Kasasi adalah jelas termasuk kadaluwarsa;c.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terkait dengan alatperlengkapan keselamatan kapal yang wajib harus ada dan memenuhistandar keselamatan kapal sebagaimana dalam sertifikat yang dikeluarkanmenteri, ditemukan pada kapal yang dinahkodai terdakwa hanya terdapat 1(satu) alat pemadam kebakaran yang sudah kadaluwarsa, padahal idealnyaharus ada 6 (enam) buah alat kebakaran yang dalam kondisi baik dan layakpakai sesuai ketentuan, kemudian atas tidak terpenuhinya standarkeselamatan kapal tersebut terdakwa

Jkt.Utr.yang bertanggungjawab penuh atas keselamatan kapal, ABK dan muatan kapaltermasuk membawa kapal dengan selamat sampai tempat tujuan tidakmematuhi persyaratan keselamatan kapal yang telah mendapat sertifikatkeselamatan dari Menteri yaitu tidak tersedianya alat pemadam kebakaran yangidealnya harus ada 6 (enam) buah dan hanya terdapat 1 (Satu) buah alatpemadam kebakaran namun sudah kadaluwarsa, bahwa kemudian pada titikkoordinat 05 53 52 S106 00 22 T terdapat kapal KRI Tenggiri856 yang sedangmelakukan

yangmerupakan anggota TNI AL pada KRI Tenggiri856 bersama Tim dari TNI AL KRITenggiri856 masuk kedalam kapal SPOB Niagara V dan melakukanpemeriksaan dokumen, personil dan muatan kapal.Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terkait dengan alatperlengkapan keselamatan kapal yang wajib harus ada dan memenuhi standarkeselamatan kapal sebagaimana dalam sertifikat yang dikeluarkan menteri,ditemukan pada kapal yang dinahkodai terdakwa hanya terdapat 1 (satu) alatpemadam kebakaran yang sudah kadaluwarsa

resepdokter karena penggunaannya harus aman, berkhasiat dan bermanfaat,bermutu dan terjangkau sesuai dengan Pasal 98 Undangundang No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan; Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa sediaan farmasi pil jenisLL adalah tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkanapabila dalam kemasannya diberi tanda atau label yang berisi: Nama produk; Daftar bahan yang digunakan; Berat bersih atau isi bersih; Nama dan alamat pihak yang memproduksi; Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa

pada hari Minggu tanggal 8 Desember2019 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Bringin DesaWonosari Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri; Bahwa selain untuk dijual, pil jenis LL milik Terdakwa tersebut jugadikonsumsi oleh Terdakwa sendiri sebanyak 20 (dua puluh) butir; Bahwa pil LL yang Terdakwa edarkan dalam kemasannya tidak terdapattanda atau label yang berisi nama produk, daftar bahan yang digunakan,berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memprosuksi,tanggal bulan tahun kadaluwarsa

pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 12.30 WIB di rumahTerdakwa di Dusun Bringin Desa Wonosari Kecamatan Pagu KabupatenKediri; Bahwa selain untuk dijual, pil jenis LL milik Terdakwa tersebut jugadikonsumsi oleh Terdakwa sendiri sebanyak 20 (dua puluh) butir; Bahwa pil LL yang Terdakwa edarkan dalam kemasannya tidak terdapattanda atau label yang berisi nama produk, daftar bahan yang digunakan,berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memprosuksi,tanggal bulan tahun kadaluwarsa

masyarakat;Menimbang, bahwa pada Pasal 98 ayat (3) UndangUndang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan sediaan farmasi dan alat kesehatan yangdiedarkan terlebih dahulu harus dilakukan dan lulus dalam pengujian dari segimutu, kKeamanan, dan kemanfaatan untuk mendapatkan ijin edar dengan tatacara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan pil jenisLL yang oleh Terdakwa edarkan dalam kemasannya tidak tertulis khasiat obat,komposisi dan tanggal kadaluwarsa

ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (exceptio pluriumlitis consortium); Dasar hukum dalil gugatan tidak jelas (exceptio obscuur libel); Gugatan Para Penggugat prematur (exceptio dilatoria);Eksepsi Tergugat VI dan VII: Gugatan Para Penggugat daluwarsa; Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan bertindak selakuPenggugat dalam perkara a quo; Gugatan Para Penggugat kurang pihak;Eksepsi Tergugat VIII: Gugatan kurang pihak; Gugatan tidak jelas dan kabur;Eksepsi Tergugat X: Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa

Nomor 863 PK/Pdt/2019Eksepsi Tergugat XIl: Gugatan Para Penggugat telah daluwarsa; Para Penggugat tidak memiliki Nubungan hukum dengan ParaTergugat, knususnya Tergugat XIl; Para Penggugat tidak memiliki /ega/ standing (persona standi inJudicio); Gugatan Para Penggugat kurang pihak; Gugatan Para Penggugat salah pihak (error in persona): Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel):Eksepsi Tergugat XIII dan XIV: Gugatan Para Penggugat kadaluwarsa; Para Penggugat tidak berwenang mengajukan

gugatan; Gugatan Para Penggugat kurang pihak; Gugatan prematur; Gugatan Para Penggugat obscuur libel;Eksepsi Tergugat XV: Gugatan Penggugat kadaluwarsa; Keterwakilan Para Penggugat (error in persona);Eksepsi Tergugat XVII: Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan; Gugatan kadaluwarsa; Gugatan Penggugat kurang pihak (p/urium litis consortium); Gugatan Para Penggugat kabur atau obscuur libel;Menimbang, bahwa gugatan tersebut Tergugat XI dan XVIImengajukan gugatan balik (rekonvensi

Gugatan Penggugat Kadaluwarsa (Lewat waktu 90 hari)1. Bahwa gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa yakni sudah lewat 90(sembilan puluh) hari berdasarkan undangan Kepala Kantor PertanahanKota Kendari tanggal 11 Desember 2012 tentang Rapat Mediasi yangdilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 dimana padarapat mediasi tersebut telah diperlinatkan Sertipikat Hak Milikhalaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 17 PK/TUN/2016No.01189/Kel.

tanahTergugat II Intervensi sebagaimana tersebut di atas, maka letak tanahPenggugat yaitu di Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, KotaKendari, sedangkan tanah Tergugat II Intervensi terletak di KelurahanBonggoeya, Kecamatan WuaWua, Kota Kendari, dan apabila dicermatilagi ternyata faktanya Kelurahan Bonggoeya itu masuk dalam wilayahKecamatan Baruga;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut maka Tergugat II Intervensimemohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar menyatakan gugatanPenggugat telah kadaluwarsa

yangtelah menguatkan putusan tingkat banding yang mengesampingkan Pasal55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang dengan bukti T.II.4 dan 5 Intervensi serta kehadiran saksiIrfandi (Penyidik Polres Kendari) di persidangan mempeerlihatkan beritaacara pemeriksaan yang di dalamnya menerangkan bahwa Penggugat kiniTermohon Peninjauan Kembali telah diperlihatkan objek sengketa,sehingga telah terbukti bahwa gugatan Penggugat kini TermohonPeninjauan Kembali telah lewat waktu (kadaluwarsa

Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa, karena batas waktu menguangkannya telah lewat :a. Bahwa Surat Pinjaman Republik Indonesia 1950 (Pinjaman RI 1950)diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia (Tergugat Il) No. P.U/2 tanggal 19 Maret 1950 (Kep.Tergugat Il No. P.U./2) atas nama pemegang disertai dengan kuponbunga pinjaman pembayaran terakhir tanggal 1 September 1993 ;b.

seandainyabenar, 5 (lima) sertifikat pinjaman yang dikuasai oleh penggugattersebut benar termasuk dan merupakan bagian dari PinjamanRepublik Indonesia 1950 tersebut dan jika seandainya juga benarPenggugat menguasai 5 (lima) sertifikat pinjaman sampai dengandiajukannya gugatan a quo belum atau tidak dicairkan/diuangkan olehPenggugat, maka sejak tanggal 29 November 1983 kelima sertifikatpinjaman tersebut telah tidak dapat lagi dicairkan/diuangkan baiksebagian ataupun seluruhnya, demi hukum menjadi kadaluwarsa

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah terbukti bahwa obyeksengketa yaitu kelima sertifikat pinjaman tersebut yang menjadi dasardiajukannya gugatan a quo telah kadaluwarsa. Dengan demikian telahterbukti pula bahwa gugatan Penggugat telah kadaluwarsa, karenabatas waktu menguangkannya telah lewat.

Bahwa gugatan sudah kadaluwarsa danrechtsverwerking , karena Penggugat baru712? ?

Bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi TergugatIl Intevensi mengenai gugatan kadaluwarsa danrechtsverwerking, karena salah dalam menerapkandasar hukum menyangkut sertipikat objeksengketa, yaitu sertipikat tersebut diterbitkan73pada tanggal 8 Agustus 1996 sedangkan peraturanyang jadi dasar dalam dalil Tergugat IIIntervensi adalah Pasal 32 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, yang diundangkan pada tanggal8 Juli 1997, maka seharusnya yang menjadi dasaradalah ketentuan

akan tetapi guna memenuhirasa keadilan, maka untuk menghitung tenggang waktu90 (sembilan puluh) hari berdasarkan ketentuantersebut adalah semenjak seseorang atau badan hukumperdata mengetahui adanya keputusan a quo, sehinggakepentingannya Mellin neat 2dirugikan (vide PutusanMahkamah Agung Nomor : 41 K/TUN/ 1994), oleh karenaitu. eksepsi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatanpun dinyatakan ditolak ; Menimbang, bahwa selanjutnya akandipertimbangkan eksepsi Tergugat I Intervensimengenai gugatan kadaluwarsa

HakPakai Atas Tanah, yang pada pokoknya menyatakan jikatanah Hak Guna Bangunan yang karena keadaan geografisatau. lingkungan atau sebabsebab lain letaknyasedemikian rupa sehingga mengurung atau menutuppekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintasumum, maka pemegang hak tersebut wajib memberikanjalan ke luar atau kemudahan lain bagi pekaranganatau tanah yang terkurung tersebut iMenimbang, berdasarkan uraian pertimbangantersebut, maka dalil eksepsi Tergugat II Intervensiyang menyatakan gugatan kadaluwarsa

Seluruh Rekening Bank atas nama Tergugat daniatau Direksi PT.Richtex Garmindo ;9 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun terdapatperlawanan, ataupun permohonan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;Atau :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaquo et bono) ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukaneksepsi tertanggal 08 Desember 2010 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa gugatan Para Penggugat sudah kadaluwarsa

sehingga berkaitan dengan batasantenggang waktu pengajuan gugatan harus berdasarkan ketentuanketentuan dari Pasal 82 UU No. 2 tahun 2004 dan Pasal 171 UU No. 13tahun 2003 yaitu 1 (satu) tahun sejak dilakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK);Bahwa dalam perkara a quo pertimbangan Judex Facti untukmenentukan batasan tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkanketentuan Pasal 96 UU No. 13 tahun 2003 tentang Tuntutan pembayaranupah pekerja/buruh dan segala pembayarannya yang timbul darihubungan kerja menjadi kadaluwarsa

No.69 PK/Pdt.Sus/201224Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 29 Oktober 2010, gugatan manatidak termasuk kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 82 UndangUndang No.2 Tahun 2004, karena ketentuan Pasal 82 UndangUndang No.2Tahun 2004 jo Pasal 171 UndangUndang No 13 Tahun 2003 jo PutusanMahkamah Konstitusi RI Nomor 012/PUU1/2003 kadaluwarsa gugatan ke PHIsebagaimana dimaksud hanya terhadap gugatan atas PHK berdasarkan ketentuanPasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 UndangUndang No. 13 Tahun

2003,sedangkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara ini tidakberdasarkan atas tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkanketentuan tersebut ;Bahwa menurut Majelis Hakim PK meskipun gugatan yang diajukan oleh paraPenggugat pada tanggal 29 Oktober 2010 a quo telah melewati 2 tahun sejakdilakukannya PHK tanggal 29 Oktober 2010 sebagaimana, segala tuntutan ParaPenggugat dalam gugatan a quo belum kadaluwarsa berdasarkan ketentuan Pasal96 UndangUndang No. 13 Tahun 2003, karena

sebelum upaya hukumpengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial yang masih dalamtenggang waktu 2 tahun para Penggugat telah mengajukan upaya penyelesaianbaik secara bipartit maupun melalui mediasi yang upaya mana termasuk sebagaitindakan pencegahan/penghapusan' kadaluwarsa sebagaimana dimaksudketentuan dalam Pasal 1979 KUHPerdata.2.