Banding selama tahun 2005 mengeluarkan DebitMemorandum/penggantian biaya kepada Badan Operasi Bersama PT Bumi Siak PusakoPertamina Hulu atas penggantian biaya operasi Pipeline, Terminalling Storage dan sparepartsebesar USD 1.802.488,32 atau setara dengan Rp 17.468.203.885,00, yang seharusnyadikenakan Pajak Pertambahan Nilai ;bahwa berdasarkan data yang ada dalam berkas sengketa dan keterangan yang diperolehdalam persidangan, diperoleh keterangan sebagai berikut :bahwa Pemohon Banding merupakan KKKS

KlNomor32 : Data dan informasi terkait jenis, rincian,nilai, dan lokasi aset KKKS/PKP2B, besertadokumen pendukungnya. KlNomor34 : Data dan/atau informasi perhitungan biayaterkait pemanfaatan, penetapan faktorpenyesuai, insentif/disinsentif, dan ataukeekonomian aset.

30 Desember 2019 dan telah dilakukan pengujian konsekuensi termuatdalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor LPK9/PPID.KK/2019 tanggal 1November 2019 terhadap Informasi Publik Direktorat Jenderal Kekayaan Negarauntuk Tahun 2020;Menimbang, bahwa dalam lembar pengujian konsekuensi disebutkansebagai berikut: Daftar yang memuat data BMN (daftar BMN) berikut dokumenpendukungnya, Daftar Aset BMN eks Pertamina, beserta dokumen pendukungnya,Data dan informasi terkait jenis, rincian, nilai, dan lokasi aset KKKS

16, 32, 70 dan 78);Menimbang, bahwa Bahwa di dalam Lembar Pengujian Konsekuensi NomorLPK9/PPID.KK/2019 tanggal 27 Juli 2020 disebutkan apabila informasi yangdikecualikan diberikan dan/atau dibuka kepada orang lain dapat menimbulkankonsekuensi sebagai berikut:1) Dapat menimbulkan sengketa antara negara sebagai pengeloladan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga;2) Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan asetvital milik negara;3) Dapat menghambat pengelolaan dan pengamanan BMN KKKS

quo pada butir13 mengenai Sita Jaminan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT, karenabertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang ada.Bahwa permohonan peletakan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGATatas asetaset bergerak berupa hasil minyak dan gas bumi, alatalatpengeboran minyak dan gas bumi dan alatalat pendukungnya di blokpengeboran minyak dan gas di Sungai Gelam, Jambi, haruslah ditolak dandikesampingkan oleh Majelis Hakim karena TERGUGAT Il adalah KontraktorKontrak Kerja Sama (KKKS

), sehingga TERGUGAT Il bukan pemilik atasasetaset tersebut, dan yang memiliki aset tersebut adalah Negara RepublikIndonesia melalui SKK Migas.Hal tersebut sejalan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan MenteriKeuangan No.165/PMK.06/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriKeuangan No. 135/PMK.06./2009 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraYang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang berbunyi :Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang selanjutnya disingkat KKKS adalahBadan Usaha atau

Perk.No.743/PDT/2016/PT.DKIseluruh barang dan peralatan yang diperoleh atau dibeli KKKS dan yangsecara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu.Ketentuan mengenai Barang Milik Negara lebih lanjut diatur dalam Pasal 2Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menyatakan:(1). Barang Milik Negara/Daerah meliputi:a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatandan Belanja Negara/Daerah; danb.

PENGGUGAT adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kegiatanusaha hulu minyak dan gas bumi dan melaksanakan kegiatannya berdasarkanKontrak Kerja Sama dengan BPMIGAS (Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyakdan Gas Bumi) yang saat ini dikenal dengan SKK MIGAS atau disebut sebagaiKontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS);2.

Selain sebagai KKKS, PENGGUGAT juga merupakan anak perusahaan dari PTPertamina (Persero) yang diberi tanggung jawab oleh Negara Republik Ihdonesiayang utamanya untuk menyediakan kebutuhan bahan bakar minyak dan gasbumi nasional. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab ini, PENGGUGATsecara khusus diberi mandat untuk melakukan eksplorasi (pencarian cadanganminyak dan gas bumi) dan eksploitasi (memproduksi dan melakukanpenanganan produksi minyak dan gas bumi).

Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenagapendidikan honorer.Pengembangan profesi Guru seperti pelatihan, KKG/MGMPdan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperolehhibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atausejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidakdiperkenankan menggunakan Dana BOS untukmemperuntukkan yang sama.Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yangmenghadapi masalah, transport dari dan sekolah.

Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenagapendidilan honorer.Pengembangan propesi Guru seperti pelatihan, KKG/MGMPdan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperolehhibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atausejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidakdiperkenankan menggunakan Dana BOS untukmemperuntukkan yang sama.Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yangmenghadapi masalah, transport dari dan sekolah.

Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenagapendidikan Honorer.Pengembangan profesi Guru seperti pelatinan, KKG/MGMPdan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperolehhibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnyapada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankanmenggunakan Dana Bos untuk memperuntukkan yang sama.Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yangmenghadapi masalah, transport dari dan sekolah.

Sejak tanggal 1 Januari 2018, Tergugat sebagai Kontraktor Kontrak KerjaSama Pemerintah Negara Republik Indonesia (KKKS) melaksanakanamanah dalam rangka kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gasbumi, yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 7 UndangundangNomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) adalahKegiatan Usaha Hulu, di Wilayah Kerja Mahakam, Kalimantan Timur (BlokMahakam).

Base telah tercatat sebagai Barang Milik Negaraberupa tanah berdasarkan pada peraturan perundangundangan yangberlaku di bidang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 4 UU Migas, yangmenyatakan dengan tegas bahwa Pemerintah Republik Indonesia cq.Tergugat Intervensi merupakan pemegang Kuasa Pertambangan yangberwenang mengatur, membina, dan mengelola kegiatan usaha minyak dangas bumi yang antara lain menetapkan bahwa seluruh aset yang digunakanuntuk produksi minyak dan gas bumi oleh Tergugat sebagai KKKS

Tergugat Intervensi.Berdasarkan halhal yang Tergugat uraikan di atas dan sebagaimanaTergugat uraikan dalam angka 3 s.d. 6 Jawaban berkenaan denganawal mula Tergugat menjadi KKKS yang melaksanakan pengelolaanminyak di Blok Mahakam, penguasaan tanah Handil Base oleh Tergugat sejak tahun 2018 adalah sah dan berdasarkan hukum sehingga tidak adaHalaman 31 dari 136 Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT SMRperbuatan melawan hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat ataspenguasaan tanah Handil Base tersebut.C.

) termasuk Total E&P Indonesia (Tergugat II) adalah di bawah Pengawasan/Pengelolaan Pertamina,kemudian setelah berlakunya UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Bumi pengawasan pengelolaan Usaha Hulu Migas oleh Perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) beralih di bawah Pengawasan/Pengelolaan SKK Migas (Tergugat Intervensi).Bahwa berdasarkan Surat Walikota Kepala Daerah Tingkat II Samarinda Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan Timur No.1483/LIV/KOIMAS/1975 tanggal 10 Desember 1975

Bukti T.l5 yang terbukti bahwaTerbanding merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)Pemerintah Negara Republik Indonesia cq.

Bahwa berdasarkan kontrak kerja sama tersebut, maka BP Migas(sekarang SKK Migas) selaku badan pelaksana adalah bertindaksebagai manajemen dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)tersebut dan posisi PT Pertamina EP adalah sebagai operator ataudapat dibaratkan bahwa BP Migas (sekarang SKK Migas) adalahmajikan dan PT Pertamina EP adalah buruhnya. Sesuai dalamketentuan KUHPerdata, maka majikan bertanggungjawab terhadappihak ke Ill atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan olehburuhnya;.

Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf D Undang Undang Nomor 22Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, secara tegas diaturmengenai kewenangan BP Migas (sekarang SKK Migas) untukmelakukan pembinaan terhadap seluruh asset KKKS yang menjadimilik Negara. Berdasarkan hal tersebut, maka agar gugatanPenggugat ini sempurna seharusnya BP Migas (sekarang SKKMigas) harus ikut digugat dalam perkara ini;Il.

kontrak kerja sama yang digunakan oleh PenggugatRekonvensi);Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara YangBerasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama juncto Peraturan MenteriKeuangan Nomor 165/PMK.06/2010 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang PengelolaanBarang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Samatelah diatur bahwa Penggugat Rekonvensi, selaku Kontraktor KontrakKerja Sama (KKKS

Berdasarkankontrak kerja sama tersebut, maka BP Migas (sekarang SKK Migas)selaku badan pelaksana adalah bertindak sebagai manajemen dariKontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tersebut dan posisi PTHalaman 45 dari 64 hal. Put. Nomor 3447 K/Pdt/20163.8.3.9.Pertamina EP (Pemohon Kasasi) adalah sebagai operator ataupelaksana.

Pasal 12 huruf D Undang Undang Migas juga secara tegasmengatur mengenai kKewenangan BP Migas (sekarang SKK Migas)untuk melakukan pembinaan terhadap selurunh asset KKKS yangmenjadi milik negara.

Pengadilan Neger' untuk menjamin dapatdilaksanakannya jputusan perdata dengan menguangkan atau menjualbarang milik debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat.Bahwa selain itu, terkait dengan alatalat yang digunakan oleh TERGUGATdi Tanah tersebut, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri KeuanganNo. 135/PMK/.06/2009 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan MenteriKeuangan No. 165/PMK.06/2010 mengatur bahwa:Barang Milik Negara merupakan Kekayaan Negara yang digunakan dandiperoleh atau dibeli KKKS

Barang modal/kapital berupa peralatan, tanah, bangunan, dan materialpersediaan yang tercatat dalam sistem pencatatan aset di KKKS;Halaman 19 dari 37 Halaman Putusan Nomor 137/PDT/2019/PT PDG.1.271.28b. Barang yang tidak tercatat dalam KKKS berupa limbah sisa operasiperminyakan yang ada dalam tanggungjawab dan pengamanan padaKKKS;c.

PP 143/2000 yang sampai saat inimasih berlaku, memiliki Kekuatan hukum yang lebih kuat daripada PMK11/2005, sehingga lebih diprioritaskan untuk dilaksanakan;Beberapa Ketentuan dalam PMK 11/2005 tidak dapat dilaksanakan dari segipraktek usaha bagi Kontraktor Perjanjian Kerjasama PengusahaanPertambangan Minyak dan Gas Bumi umumnya dan Penggugat khususnya;Bahwa berikut ini adalah isi dari ketentuan PMK 11/2005 yang tidak dapatdilaksanakan dari segi praktek usaha:Bahwa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS

), termasuk Penggugat tidakberstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak;Halaman 8 dari 57 halaman Putusan Nomor 41 0/B/PK/PJK/2012Bahwa Ketentuan Pasal 2 ayat 1 PMK 11/2005 mengharuskan Penggugatsebagai KKKS untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Dengan demikian, bilamana terjadi pertentanganantara PP dan peraturan lainnya yang lebih rendah, maka PP yang harusdiikuti; KKKS adalah bukan PKP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 PMK11/2005, sehingga tidak seharusnya diperlakukan sebagai PKP padaHalaman 9 dari 57 halaman Putusan Nomor 41 0/B/PK/PJK/2012umumnya dalam hal melakukan kewajiban pemungutan, khususnyamengenai ketentuan saat pemungutan PPN;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar MajelisHakim membatalkan Surat

S145/PJ/2008 tanggal 19 Juni 2008perihal Status PKP dan Saat Pemungutan PPN oleh KKKS (KontraktorKontrak Kerja Sama) kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha HuluMinyak dan Gas (BP Migas) (Bukti PK7) yang menyatakan:Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 079/BPC0000/2008/S4tanggal 14 Pebruari 2008 hal Tindak Lanjut Atas Usulan PerubahanPeraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.03/2005, dengan inidisampaikan halhal sebagai berikut:1.

Saat pemungutan PPN oleh KKKS sebagaimana ditetapkandalam Pasal 6 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan danbertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturanyang lebih tinggi tingkatannya yaitu Peraturan PemerintahNomor 143 Tahun 2000;c.

Selain sebagai KKKS, Tergugat diberi tanggung jawab oleh NegaraRepublik Indonesia yang utamanya untuk menyediakan kebutuhan bahanbakar minyak dan gas bumi Nasional. Kegiatan usaha Tergugat berkaitansecara langsung dengan peningkatan produksi minyak dan gas bumiNasional.Halaman 7 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Padt.G/2015/PN Lwk3.

Pasal 4 ayat (3) Jo Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.Bahwa berdasarkan kontrak kerja sama tersebut, maka BPMIGAS(sekarang SKK Migas) selaku badan pelaksana adalah bertindak sebagaiHalaman 9 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Padt.G/2015/PN Lwk13.14.15.16.17.manajemen dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tersebut dan posisiTergugat adalah sebagai operator atau dapat diibaratkan bahwaBPMIGAS (sekarang SKK Migas) adalah majikan dan Tergugat adalahburuhnya

Sesuai dalam ketentuan KUHPerdata, maka majikanbertanggungjawab terhadap pihak kelll atas pelaksanaan pekerjaan yangdilakukan oleh buruhnya.Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf D UndangUndang Nomor 22 Tahun2001 tentang Minyak dan Gas Bumi secara tegas diatur mengenaikewenangan BPMIGAS (sekarang SKK Migas) untuk melakukanpembinaan terhadap seluruh asset KKKS yang menjadi milik negara.Berdasarkan hal tersebut, maka agar gugatan Penggugat ini sempurnaseharusnya BPMIGAS (sekarang SKK Migas) harus ikut digugat

Fotocopy ......2010.11.12.13.14.15.16.17.18.20Fotocopy Surat Keterangan Lunas dari Bank Central Asia No.0789/KKKS/2013yang ditujukan kepada Bapak/Ibu A. Robert Ryanthio, Lo, No.Rek.9070892011,tertanggal 19 Juli 2013, diberi tanda T8 ; Fotocopy Surat dari Bank Central Asia No.04/KKKS/2013 tanggal 19 Juli 2013yang ditujukan kepada Bapak/Ibu A. Robert Ryanthio, Lo, Jl.

Fotocopy Surat No.8949/KKKS/2013, dari PT. Bank Central Asia Tbk, tertanggal 28Agustus 2013, bukti P9 ;10.

produksi (own use);bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit atas Kontrak bagi hasilpada Kontraktor Minyak dan gas Bumi Pearl Oil (Tungkal) Ltdsampai dengan Tahun Buku 2005 nomor LHA636/PW/30/4/2007tanggal 09 Maret 2007 yang diterbitkan olen Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKIJakarta II diketahui sebagai berikut:a. bahwa Production Sharing Contract antara Pemerintah RI danKontraktor ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 1992;b. bahwa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS

) berkewajibanmenghitung terlebih dahulu FTP sebesar 20% dari total /iftingminyak mentah sebelum cost recovery dan investment creditdiperhitungkan;c. bahwa Biaya Operasi yang belum mendapat penggantian(Unrecovered Cost) pada akhir Tahun 2005 untuk kegiatanoperasi minyak adalah sebesar US$.39.567.831 ,00;d. bahwa KKKS Pearl Oil (Tungkal) Ltd belum mempunyaikewajiban membayar pajak karena belum memperoleh EquityTo be Split (ETBS).

BUKTI T46, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang telahdibebaskan oleh KKKS (dalam hal ini Terbanding) secara otomatismenjadi milik Negara. Adapun bunyi dari pasal tersebut kami kutipsebagai berikut:"Tanah yang telah diselesaikan oleh Kontraktor sebagaimanadimaksud dalam Pasal 62 menjadi milik negara dan dikelola BadanPelaksana, kecuali tanah sewa. 46. Lebih lanjut, selama masa persidangan juga telah dibuktikan bahwaobyek sengketa dalam perkara a quo telah menjadi Obyek VitalNasional.

35 Tahun 2004tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (PP 35/2004), yangberbunyi:Kontraktor yang akan menggunakan bidangbidang tanah hak atautanah negara di dalam, wilayah kerjanya wajib terlebih dahulumengadakan penyelesaian penggunaan tanah dengan pemegang hakatas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai ketentuanperaturan perundangan yang berlaku.Sementara itu, Pasal 66 ayat (1) dan (2) PP 35/2004 mengatur bahwapemberian ganti kerugian oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS

Setelah dilakukannya proses pembebasan lahan sesuai dengan ketentuanketentuan di atas, maka berdasarkan Pasal 67 ayat (1) PP 35/2004, tanahyang dibebaskan oleh KKKS secara otomatis menjadi milik Negara dandikelola oleh Badan Pelaksana (i.e. SKK Migas / Terbanding mtervensi).Seluruh rangkaian kegiatan pembebasan lahan sebagaimana diuraikan diatas telah dilakukan oleh Terbanding (dahulu Tergugat) dan juga sudahdiperkuat dengan buktibukti tertulis, yaitu:a.

Surat Pelepasan Hak (vide BUKTI T31, BUKTI T61, BUKTI T75, danBUKTI T90).Lebih lanjut, pada kolom peralihan hak pada sertifikat milik para pemeganghak atas tanah sebelumnya, diberikan catatan yang menyatakan bahwa hakatas tanah telah hapus bersamaan dengan dibuatnya Surat PernyataanPelepasaan Hak oleh para pemegang hak atas tanah sebelumnya.Pembebasan Tanah Sudah Tepat Dilakukan KKKS Bukan SKK Migas65.Bahwa pada halaman 7 paragraph ke2 Memori Banding, PembandingHalaman 100 dari m 123 Putusan Nomor

Adapunpertimbangan Majelis Hakim terkait Penggugat Intervensi sebagaipemiliksah terdapat dalam halaman 134 putusan yang mana telah kamituliskan pada poin nomor 50 di atas.Bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang berdasar hukumkarena merupakan alat bukti pengakuan sebagaimana diatur di Pasal 1925KIJH Perdata jo. 311 RBg.Selain itu, ketentuan Pasal 67 ayat (1) PP 35/2004 jelas mengatur bahwatanah yang telah diselesaikan oleh KKKS secara otomatis menjadi milikNegara dan dikelola oleh Badan

Pembiayaan kegiatan kesiswaan : program remedial, programpengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palangmerah remaja dan sejenisnya.Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah danlaporan hasil belajar siswaPengembangan profesi guru : pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.Pembiayaan perawatan sekolah : pengecatan, perbaikan atap bocor,perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler dan perawatanlainnyaPembiayaan langganan daya dan jasa : listrik, air, telepon termasukuntuk

dikoleksi diperpustakaan.Pembelian bahanbahan habis pakai : buku tulis, kapur tulis, pensil, bahanpraktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula, kopi danteh untuk kebutuhan seharihari di sekolah.Pembiayaan kegiatan kesiswaan : program remedial, program pengayaan,olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dansejenisnya.Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan basilbelajar siswa.Pengembangan profesi guru : pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS

Tergugat latau disebut sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kegiatan usaha huluminyak dan gas bumi dan melaksanakan kegiatannya berdasarkan KontrakKerja Sama dengan BPMIGAS (Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak danGas Bumi)yang saat ini dikenal dengan Satuan Kerja Khusus PelaksanaKegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bum i(SKK Migas);.

Sebagai KKKS, Tergugat diberi tanggung jawab oleh Negara RepublikIndonesia yang utamanya untuk menyediakan kebutuhan bahan bakarHalaman 31 dari 121 Putusan Nomor 118/PDT/2020/PT.BDG.minyak dan gas bumi Nasional. Dalam kaitannya dengan tanggungjawab ini,Tergugat Isecara khusus diberi mandat untuk melakukan eksplorasi(pencarian cadangan minyak dan gas bumi) dan eksploitasi (memproduksidan melakukan penanganan produksi minyak dan gas bumi).

HuluMinyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2017 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus PelaksanaKegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, SKK Migas mempunyai tugasmelaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu) minyak dan gasberdasarkan Kontrak Kerja Sama, salah satunya adalah melaksanakanpengelolaan pengadaan barang dan jasa KKKS

PTK007 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum tata laksana,pedoman pelaksanaan teknis serta administratif yang terintegrasi dan jelas,serta menyamakan pola pikir dan pengertian seluruh pengelola kegiatanusaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah Republik Indonesia dalampelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh KKKS, sehingga dapatmerealisasikan prinsip dasar pengelolaan rantai suplai;.

Mengingat Tergugat adalah KKKS sehingga dalamproses tender pekerjaan dimaksud, Tergugat tunduk pada syarat danketentuan yang diatur dalam PTK007;I. TANGGAPAN UMUM6. Majelis Hakim yang kami muliakan, dalam menanggapi gugatan Penggugat,Tergugat merasa perlu menyampaikan tanggapan umum dalam rangkamemberi pemahaman atau memperjelas posisi hukum Tergugat dalammenghadapi gugatan a quo.7.

Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Padang HilirPeriode 20162021.1450. 3.068 (tiga ribu enam puluh delapan) eksemplar Buku.1451. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah(KKKS) Kecamatan Bajenis Periode 20162021 Nomor: 01/KKKS/PDH/2016tanggal 18 Agustus 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok KerjaKepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bajenis Periode 2016 2021.1452. 3.047 (tiga ribu empat puluh tujuh) eksemplar Buku.1453. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Kelompok

Kerja Kepala Sekolah(KKKS) Kecamatan Padang Hulu Periode 20182021 Nomor:01/KKKS/PHU/2018 tanggal 18 Agustus 2018 tentang PembentukanPengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan PadangHulu Periode 20182021.1454. 2.830 (dua ribu delapan ratus tiga puluh) eksemplar Buku.1455. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah(KKKS) Kecamatan Rambutan Periode 2020 2025 Nomor:01/KKKS/PDH/2020 tanggal O2 Januari 2020 tentang PembentukanHalaman 131 perkara Nomor : 24/Pid.SusTPK

439 perkara Nomor : 24/Pid.SusTPK/2021/PN.MdnPengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Padang HilirPeriode 20162021.1450. 3.068 (tiga ribu enam puluh delapan) eksemplar Buku.1451. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah(KKKS) Kecamatan Bajenis Periode 20162021 Nomor: 01/KKKS/PDH/2016tanggal 18 Agustus 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok KerjaKepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Bajenis Periode 2016 2021.1452. 3.047 (tiga ribu empat puluh tujuh) eksemplar

Buku.1453. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah(KKKS) Kecamatan Padang Hulu Periode 20182021 Nomor:01/KKKS/PHU/2018 tanggal 18 Agustus 2018 tentang PembentukanPengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan PadangHulu Periode 20182021.1454. 2.830 (dua ribu delapan ratus tiga puluh) eksemplar Buku.1455. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah(KKKS) Kecamatan Rambutan Periode 2020 2025 Nomor:01/KKKS/PDH/2020 tanggal O2 Januari 2020 tentang

Kerja Kepala Sekolah(KKKS) Kecamatan Padang Hulu Periode 20182021 Nomor:01/KKKS/PHU/2018 tanggal 18 Agustus 2018 tentang PembentukanHalaman 602 perkara Nomor : 24/Pid.SusTPK/2021/PN.MdnPengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan PadangHulu Periode 20182021.1454. 2.830 (dua ribu delapan ratus tiga puluh) eksemplar Buku.1455. 1 (satu) set Surat Keputusan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah(KKKS) Kecamatan Rambutan Periode 2020 2025 Nomor:01/KKKS/PDH/2020 tanggal O2 Januari 2020 tentang

Bahwa Tergugat III dalam menjalankan usaha selaku KontraktorKontrak Kerja Sama (KKKS) dari BP Migas (sekarang SKK Migas)pada Blok Tonga yang terletak di Desa Pangirkiran, KecamatanBarumun Tengah, Kabupaten Padanglawas, Provinsi SumateraUtara (Wilayah Kerja) dilakukan berdasarkan rekomendasimaupun perijinanperijinan antara lain sebagai berikut:a.

Bahwa Tergugat III selaku selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama(KKKS) yang mendapatkan ijin untuk melakukan ekplorasi daneksploitasi minyak dan gas bumi dalam menjalankan usahanya selalumentaati peraturan dan ketentuan yang ada. Sebelum melakukankegiatan awal berupa eksplorasi di Sumur Tonga1, Tonga3 danTonga4, Tergugat III telah melakukan sosialisasi kepadamasyarakat sekitar, survey lapangan dan meminta ijin kepadapejabat dan atau instansi pemerintah.

Tergugat III selaku KontraktorKontrak Kerja Sama (KKKS) berdasarkan Production Sharing Contractdengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gastanggal 16 Januari 2007 selalu melakukan kegiatan dengan mematuhiketentuan dan peraturan yang ada;Sebagaimana telah Tergugat III uraikan dalam huruf A angka 1diatas, sebelum Tergugat III melakukan eksplorasi dan eksploitasiTergugat III telah mendapatkan seluruh ijin yang diperlukandan telah menyelesaikan kewajiban yang dibebankan kepadaTergugat III

kurikuler siswa;4) Kegiatan ulangan dan ujian;5) Pembelian bahan habis pakai;6) Layanan daya dan jasa (listrik, air, telepon dan internet (fixed / mobilemodem);7) Perawatan sekolah (pengecatan, perbaikan atap bocor, pintu dan jendela,perbaikan mebeler, sanitasi sekolah, dll);8) Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer (guru honorer, tenaga administrasi, pbegawai perpustakaan, penjagasekolah, satoam dan pegawai kebersihan);9) Pengembangan profesi guru (KKG/MGMP dan KKKS

kurikuler siswa;4) Kegiatan ulangan dan ujian;5) Pembelian bahan habis pakai;6) Layanan daya dan jasa (listrik, air, telepon dan internet (fixed / mobilemodem);7) Perawatan sekolah (pengecatan, perbaikan atap bocor, pintu dan jendela,perbaikan mebeler, sanitasi sekolah, dll);8) Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer (guru honorer, tenaga administrasi, pegawai perpustakaan, penjagasekolah, satoam dan pegawai kebersihan);9) Pengembangan profesi guru (KKG/MGMP dan KKKS

kurikuler siswa;4) Kegiatan ulangan dan ujian;5) Pembelian bahan habis pakai;6) Layanan daya dan jasa (listrik, air, telepon dan internet (fixed / mobilemodem);7) Perawatan sekolah (pengecatan, perbaikan atap bocor, pintu dan jendela,perbaikan mebeler, sanitasi sekolah, dll);8) Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikanhonorer (guru honorer, tenaga administrasi, pegawai perpustakaan,penjaga sekolah, satpam dan pegawai kebersihan);9) Pengembangan profesi guru (KKG/MGMP dan KKKS

Pemerintah RepublikIndonesia (Pemerintah);Halaman 14 dari 100 Putusan Nomor 199/PDT/2017/PTSMRTergugat merupakan sebuah bentuk usaha tetap yang bertindak sebagaiKontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang telah beroperasi diKalimantan Timur sejak tahun 1968.

Sesuai dengan Pasal 16 UU Migasbahwa wilayah kerja dari suatu badan usaha atau bentuk usaha tetapmigas harus dikembalikan kepada Menteri (Sebagai perwakilan Negara).Hal ini menunjukkan bahwa Objek Sengketa yang merupakan bagian dariwilayah kerja Tergugat dan Tergugat II juga pada akhirnya akandikembalikan kepada Pemerintah/Negara;Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat hanyalah KKKS yang hanya mendapat manfaat dari Objek Sengketa untukjangka waktu tertentu dan bukan pemilik

Penguasaan Tergugat atas Objek Sengketa adalah hanya sebatas memanfaatkan danmengupayakan Objek Sengketa dalam kapasitas sebagai KKKS denganPemerintah;b.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.06/2009 joNo. 165/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan barang Milik Negara YangBerasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama sebagaimana telah diubahdengan peraturan Menteri Keuangan:"Barang yang menjadi milik/kekayaan negara yang berasal dan Kontrakkerja sama yang selanjutnya disebut Barang Milik Negara adalah seluruhbarang dan peralatan yang diperoleh atau dibeli KKKS dan yang secaralangsung digunakan dalam kegiatan usaha Hulu";d.

BA01/WKN.13/2015dan BA245/SJA/IPKKKS/2015, yang dilakukan oleh Tim Pelaksana InventarisasiBarang Milik Negara KKKS Berupa Tanah tanggal 16 Februari 2016;Bahwa kedudukan Tergugat II/Turut Termohon Inteevensi II (PT.