Ditemukan 488 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-03-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1475 B/PK/PJK/2020
Tanggal 25 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MERCK, TBK.;
17860 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Simatupang Nomor8, Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760, diwakili olehBambang Nurcahyo, jabatan Director and Proxy PresidentDirector PT Merck Tbk;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT115636.15/2014/PP/M.XIIIB
    Putusan Nomor 1475/B/PK/Pjk/2020 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 27 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT115636.15/2014/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 30 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00914/KEB/WPJ.19/2017tanggal 31 Mei 2017 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT115636.15/2014/PP/M.XIIIB Tahun2019 tanggal 30 April 2019 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya.2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT115636.15/2014/PP/M.XIIIB Tahun 2019 tanggal 30 April 2019 terkait sengketa a quo,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3.
Putus : 20-09-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1738/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 20 September 2018 — PT TRANS HEKSA KARAWANG vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2623 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2018 tanggal 29 Maret 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88565/PP/M.XIIIB/16/2017, tanggal 14 November 2017, yang telahHalaman 1 dari 8 halaman.
    PemohonBanding:DPP Pajak Pertambahan Nilai yangharus dipungut sendiri Rp 0,00Pajak Pertambahan Nilai Terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 72.525.910,00Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar Rp 72.525.910,00Dikompensasikan ke masa berikutnya Rp 0,00Pajak Pertambahan Nilai yang lebih dibayar Rp72.525.910,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 16 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88565/PP/M.XIIIB/16/2017, tanggal 14 November
    Membatalkan Putusan Pengadilan PajakNo.PUT88565/PP/M.XIIIB/16/2017 tanggal 14 November 2017karena telah dibuat bertentangan dengan fakta dan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku; dan,3. Menghukum Termohon Peninjauan Kemali untuk membayar semuabiaya dalam perkara a quo;Halaman 3 dari 8 halaman.
Register : 28-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 734 B/PK/PJK/2021
Tanggal 4 Maret 2021 — PT. ASMIN KOALINDO TUHUP VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
6542 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2020 tanggal 11 November 2020:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005005.35/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2020, tanggal 12 Juni 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali
    Bahwa oleh karena itu, demi keadilan, Pemohon Banding mohon agarMajelis Hakim agar berkenan untuk membatalkan keseluruhan jumlahpajak yang ditetapkan dalam Keputusan Terbanding sehingga jumlahkurang bayar yang ditetapkan dalam Keputusan Terbanding menjadiNIHIL;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005005.35/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2020, tanggal 12 Juni 2020, yang telahberkekuatan
    terdapatputusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak dan UndangUndang terkait, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi NIHIL;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT005005.35/2018/PP/M.XIIIB
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005005.35/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2020, tanggal 12 Juni 2020;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding : PT ASMINKOALINDO TUHUP;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.
Register : 28-01-2021 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 821 B/PK/PJK/2021
Tanggal 15 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KALIMANTAN PRIMA SERVICES INDONESIA;
7539
  • 187 RT 055, Damai,Balikpapan (alamat korespondensi Jalan Teluk BetungNomor 36, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat), yangdiwakili oleh Narsum, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put73704/PP/M.XIIIB
    seharusnya: Jumlah Pajak yang dapat 1.989.223.100 diperhitungkan)Jumlah PPN yang kurang dibayar 962.418.319Kelebihan Pajak yang dikompensasikan masa pajak 0berikutnyaPPN yang kurang dibayar 962.418.319Sanksi administrasi Ps.13 (2) VU KUP 461.960.319Sanksi administrasi Ps.13 (8) UU KUP 0Jumlah PPN yang masih harus dibayar 1.424.379.112 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 14 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put73704/PP/M.XIIIB
    Putusan Nomor 821/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 16 Desember 2016, yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohonkepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73704/PP/M.XIIIB/16/2016,tanggal 30 Agustus 2016, yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan
    Pengadilan Pajak NomorPut.73704/PP/M.XIIIB/16/2016, tanggal 30 Agustus 2016, untukseluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1.
Register : 21-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 569 B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 Mei 2017 — PT. MANDARA SANNI PRATAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
5025 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 569/B/PK/Pjk/2017 PPh kurang/(lebih) bayar 1.678.180.200,00 0,00Sanksi administrasi 805.526.496,00 0,00Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) 2.483.706.696,00 0,00dibayar Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put61820/PP/M.XIIIB/12/2015, tanggal 4 Juni 2015 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP262/WPUJ.06/2014 tanggal19 Februari 2014, tentang
    Sequis Plaza lantai 3 Jalan Jend.Sudirman Kav. 25 Jakarta Selatan 12920);Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put61820/PP/M.XIIIB/12/2015 tanggal 4 Juni 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembalipada tanggal 25 Juni 2015, kKemudian terhadapnya oleh Pemohon PeninjauanKembali, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis diKepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 November 2015, dengandisertai alasanalasannya
    , bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebuttelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal24 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukanJawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal20 September 2016;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidiajukan pada tanggal 12 November 2015, sedangkan pemberitahuan putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu putusan Pengadilan pajakNomor Put61820/PP/M.XIIIB
Putus : 22-11-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 959/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. DAYA LABUHAN INDAH
3421 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DAYA LABUHAN INDAH, tempat kedudukan di GedungB & G Tower Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10, Kesawan,Medan Barat, Medan, 20111;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut56563/PP/M.XIIIB/16/2014 tanggal 30 Oktober 2014 yang telah
    Olehkarenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.56563/PP/M.XIIIB/16/2014 tanggal 30 Oktober 2014 diajukan Peninjauan Kembaliberdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak:Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori PeninjauanKembali;1.
    Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56563/PP/M.XIIIB/16/2014 tanggal 30 Oktober 2014, atas nama PT.
    Koreksi Pajak Masukan yang faktur pajaknya tidak memenuhipersyaratan Pasal 13 ayat (5) UU PPN sebesar Rp 120.000,00;yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan PengadilanPajak Nomor Put.56563/PP/M.XIIIB/16/2014 tanggal 30 Oktober 2014tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusanPengadilan
    Oleh karena itu,Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.56563/PP/M.XIIIB/ 16/2014tanggal 030 Oktober 2014 tersebut harus dibatalkan.V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor Put.56563/PP/M.XIIIB/16/2014 tanggal 30 Oktober 2014 yangmenyatakan:Halaman 37 dari 40 halaman.
Register : 05-04-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1723 B/PK/PJK/2021
Tanggal 3 Juni 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SENG FONG MOULDING PERKASA;
8924 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nurcholish Madjid Nomor 173 Jombang,Kabupaten Jombang Jawa Timur, yang diwakili oleh GohSiow Yen, jabatan Direktur Utama PT Seng Fong MouldingPerkasa;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000010.16/2019/PP/M.XIIIB
    Putusan Nomor 1723/B/PK/Pjk/2021 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding mohonagar Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat membatalkan Surat KeputusanKeberatan Nomor KEP04104/KEB/WPJ.07/2018 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 6 Maret 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000010.16/2019/PP/M.XIIIB Tahun 2020, tanggal 23 Juni 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000010.16/2019/PP/M.XIIIB Tahun 2020 tanggal 23 Juni 2020 terkait sengketaa quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Putus : 04-12-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3469/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 4 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KIDECO JAYA AGUNG
386129 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3469 B/PK/Pjk/2018Put109782.18/2012/PP/M.XIIIB Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00203/KEB/WPJ.14/2016tanggal 3 Oktober 2016 tentang keberatan atas Surat Pemberitahuan PajakTerutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2012;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding
    mengajukansurat uraian banding tanggal 3 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut109782.18/2012/PP/M.XIIIB Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00203/KEB/WPJ.14/2016tanggal 3 Oktober 2016 tentang keberatan atas Surat Pemberitahuan PajakTerutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2012 NOP64.01.000.000.0000002.3 tanggal
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut109782.18/2012/PP/M.XIIIB Tahun 2018 tanggal 27 Maret 2018untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3469 B/PK/Pjk/20182.
Register : 23-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3004 B/PK/PJK/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — PT. AMAN JAYA PERDANA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
6232 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1890/PJ/2019, tanggal 28 Maret 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116029.13/2012/PP/M.XIIIB
    Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa iniagar dapat mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehinggajumlah pajak yang masih harus dibayar menurut Terbanding berdasarkanSurat Keputusan keberatan sebesar Rp537.709.788 menjadi RpO,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 8 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116029.13/2012/PP/M.XIIIB
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yangdiajukan Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan pengadilan PajakNomor PUT116029.13/2012/PP/M.XIIIB Tahun 2018 tanggal 27November 2018:2. Menyatakan dalam putusannya bahwa Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116029.13/2012/PP/M.XIIIB Tahun 2018 tanggal 27 November2018 bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;3.
Register : 23-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3003 B/PK/PJK/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — PT. AMAN JAYA PERDANA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
5757 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1885/PJ/2019, tanggal 28 Maret 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116030.13/2012/PP/M.XIIIB
    Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa iniagar dapat mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehinggajumlah pajak yang masih harus dibayar menurut Terbanding berdasarkanSurat Keputusan keberatan sebesar Rp580.166.895 menjadi Rp0,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 8 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116030.13/2012/PP/M.XIIIB
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yangdiajukan Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan pengadilan PajakNomor PUT116030.13/2012/PP/M.XIIIB Tahun 2018 tanggal 27November 2018;2. Menyatakan dalam putusannya bahwa Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116030.13/2012/PP/M.XIIIB Tahun 2018 tanggal 27 November2018 bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;3.
Putus : 16-05-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1198/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 16 Mei 2018 — 1198/B/PK/Pjk/2018 vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3520 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1198/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87364/PP/M.XIIIB/99/2017, tanggal O3 Oktober 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menerimaselurunh permohonan gugatan Penggugat dan membatalkan
    Administrasi atas SuratTagihnan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa karenaPermohonan Wajib Pajak yang menolak permohonan pembatalan SuratTagihan Pajak a quo untuk Masa Pajak Juni 2013 sebesar Rp32.237.704,00dan denda Pasal 4 ayat (4) UndangUndang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan seharusnya dibatalkan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat uraian banding/surat tanggapan jawaban tanggal 27 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87364/PP/M.XIIIB
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87364/PP/M.XIIIB/99/2017tanggal 3 Oktober 2017 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87364/PP/M.XIIIB/99/2017 tanggal 3 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
Putus : 30-08-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1924/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 30 Agustus 2018 — PT TRANS HEKSA KARAWANG vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
2022 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1677/PJ/2018, tanggal 29 Maret 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88540/PP/M.XIIIB
    sendiri Rp0,00Pajak Pertambahan Nilai Terutang Rp0,00Kredit Pajak Rp1.280.545.455,00Pajak Pertambahan Nilai kurang/(lebih) bayar Rp(1.280.545.455),00Dikompensasikan ke masa berikutnya Rp1.280.545.455,00Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar Rp0,00Sanksi Administrasi Rp0,00Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus (lebih) dibayar Rp0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 13 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88540/PP/M.XIIIB
    Menerima dan mengabulkan selurunnya Permohonan PeninjauanKembali atas Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88540/PP/M.XIIIB/16/2017 tanggal 14 November 2017 yangdimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88540/PP/M.XIIIB/16/2017 tanggal 14 November 2017 karena telahdibuat bertentangan dengan fakta dan Kketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku; dan,3.
Putus : 25-07-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1559/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 25 Juli 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT HENKEL ADHESIVE TECHNOLOGIES
6243 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1559/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut65789/PP/M.XIIIB/15/2015, tanggal 17 November 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Pemohon Banding mohon untuk dibatalkan dan Pajak Penghasilan yangkurang/(lebih) bayar menurut Pemohon Banding
    dari luar usahaPenyesuaian Fiskal PositifPenyesuaian Fiskal NegatifPenghasilan Kena PajakPPh Badan TerhutangKredit PajakJumlah PPh yang kurang/(lebih) bayar401.852.301.887297.736.544.980 104.115.756.907171.297.060.526 32.818.696.38114.703.140.8216.996.429.6932.641.345.151 591.876.921.74412.969.230.43617.236.814.245 (4.267.583.819) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 13 Januari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut65789/PP/M.XIIIB
    Nomor 1559/B/PK/Pjk/2018UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, makapermohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 4 Maret 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada MahkamahAgung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65789/PP/M.XIIIB
    /15/2015,tanggal 17 November 2015, yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.65789/PP/M.XIIIB/15/2015, tanggal 16 September 2015, karena Putusan Pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.
Register : 23-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2994 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 September 2019 — PT. AMAN JAYA PERDANA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4631 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1863/PJ/2019, tanggal 28 Maret 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut116037.13/2013/PP/M.XIIIB
    Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim PengadilanPajak yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa ini agar dapatmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga jumlah pajakyang masih harus dibayar menurut Terbanding berdasarkan SuratKeputusan keberatan sebesar Rp/782.599.266,00 menjadi Rp0,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 27 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut116037.13/2013/PP/M.XIIIB
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yangdiajukan Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan pengadilan PajakNomor Put116037.13/2013/PP/M.XIIIB Tahun 2018 tanggal 27November 2018;2. Menyatakan dalam putusannya bahwa Putusan Pengadilan PajakNomor Put116037.13/2013/PP/M.XIIIB Tahun 2018 tanggal 27November 2018 bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku;3.
Register : 13-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3407 B/PK/PJK/2020
Tanggal 28 September 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VOLVO INDONESIA;
17760 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Senayan Ill,Lantai 12, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Bung Karno,Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, yang diwakili oleh NinoPutra Mansor, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003227.15/2018/PP/M.XIIIB
    Bunga Pasal 13 (2) KUP Jumlah PPh yang lebih dibayar (2,059,346) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Juli 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003227.15/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 29 Oktober 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00153/KEB/WPJ.07/2018, tanggal17 Januari 2018, tentang Keberatan
    Putusan Nomor 3407/B/PK/Pjk/2020Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003227.15/2018/PP/M.XIIIBTahun 2019, tanggal 29 Oktober 2019, yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003227.15/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 29 Oktober 2019,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri
Putus : 26-09-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2920 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 September 2019 — PT. RAMA PUTRA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
7234 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Seksi PeninjauanKembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat KuasaSubstitusi tanggal 22 Februari 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.110195.16/2012/PP/M.XIIIB
    Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP00213/KEB/WPJ.20/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang Dan Jasa Masa Pajak Maret 2012 Nomor 00068/207/12/009/15tanggal 30 Juli 2015, atas nama PT Rama Putra;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 April 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.110195.16/2012/PP/M.XIIIB Tahun 2018, tanggal 13
    sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Oktober 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 10 Januari 2019;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidiajukan pada tanggal 10 Januari 2019, sedangkan pemberitahuan putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan PengadilanPajak Nomor Put.110195.16/2012/PP/M.XIIIB
Register : 01-11-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3227 B/PK/PJK/2018
Tanggal 28 Nopember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KRUING LESTARI JAYA
3921 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jalan RuhuiRahayu II Nomor 42 RT 58, Sepinggan Baru, BalikpapanSelatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115, yangdiwakili oleh Yulanni, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110277.16/2011/PP/M.XIIIB
    Putusan Nomor 3227/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 10 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110277.16/2011/PP/M.XIIIB Tahun 2018, tanggal 30 Januari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Nomor KEP00256/KEB/WP4J.14/2016 tanggalHalaman 2 dari 8 halaman.
    Putusan Nomor 3227/B/PK/Pjk/2018Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada MahkamahAgung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put110277.16/2011/PP/M.XIIIBTahun 2018, tanggal 30 Januari 2018 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali terkait sengketa a quo;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110277.16/2011/PP/M.XIIIB Tahun 2018, tanggal 30 Januari 2018terkait sengketa a quo, karena Putusan
Register : 05-10-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2923 B/PK/PJK/2018
Tanggal 29 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INDOPHERIN JAYA;
9243 Berkekuatan Hukum Tetap
  • beralamat di Jalan MH ThamrinNomor 59, Wisma Nusantara Lantai 6, Gondangdia,Menteng, Jakarta Pusat 10350, yang diwakili oleh FujitaMasaaki, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut107226.15/2011/PP/M.XIIIB
    Putusan Nomor 2923 B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 21 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut107226.15/2011/PP/M.XIIIB Tahun 2018, tanggal 30 Januari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00904/KEB/WPJ.07/2016tanggal 22 Juni 2016tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut107226.15/2011/PP/M.XIIIB Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali:Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2923 B/PK/Pjk/20183. 2.
Putus : 09-03-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 795 B/PK/PJK/2020
Tanggal 9 Maret 2020 — PT. ASMIN KOALINDO TUHUP VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
12237 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU3432/PJ/2019, tanggal 13 Agustus2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT115339.12/2011/PP/M.XIIIB
    Pajak Penghasilan Terutang 7.489.637.517 (7.489.637.517)c Kredit Pajak 462.651.841 (462.651.841)d Kompensasi Masa/Tahun Pajak Sebelumnyae PPh Kurang/(lebih) dibayar 7.026.985.676 (7.026.985.676)f Sanksi Administrasi 3.372.953.124) (3.372.953.124)g Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar 10.399.938.800 (10.399.938.800) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 24 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT115339.12/2011/PP/M.XIIIB
    dengankesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim terdapat kekhilafansecara nyatanyata di dalamya, karena in casu memiliki keterkaitanhubungan hukum (innerlijkke samenhang) dengan putusan badanperadilan pajak yang telan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dalamregister perkara Nomor 4287/B/PK/PJK/2019 yang diucap dalam sidangterbuka untuk pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2019, dalampertimbangan hukumnya menguatkan putusan judex factie (vide putusanPengadilan Pajak Nomor PUT114570.15/2011/PP/M.XIIIB
    berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 26.392.879.583,00Pajak Penghasilan Terutang Rp 527.857 .591 ,00Kredit Pajak Rp (527.857 .591,00)Kompensasi Masa/Tahun Pajak Sebelumnya Rp 0,00PPh Kurang/(lebih) dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah PPh ymh / (Lebih) dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115339.12/2011/PP/M.XIIIB
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT115339.12/2011/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 02 April 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT ASMINKOALINDO TUHUP;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
Putus : 09-03-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 372/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PK MANUFACTURING INDONESIA
343187 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 372/B/PK/Pjk/2020108665.15/2013/PP/M.XIIIB Tahun 2018,tetap,tanggal 13 September 2018,yang telah berkekuatan hukum dalam perkaranya melawanTermohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim PengadilanPajak agar menyatakan koreksi positif atas Harga Pokok Penjualan atasPembelian bahan baku dari pihak afiliasi sebesar USD4, 396,337.00 dankoreksi positif atas pembayaran royalty pada pos Beban Penjualan sebesarUSD202,555.38
    Putusan Nomor 372/B/PK/Pjk/2020 12 PPh terutang 13 Kredit pajak 617,980.33 617,980.33 14 Jumlah PPh yang lebih dibayar 617,980.33 617,980.33 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 13 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT108665.15/2013/PP/M.XIIIB Tahun 2018, tanggal 13 September 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT108665. 15/201 3/PP/M.XIIIB Tahun 2018 tanggal 13 September 2018 terkait sengketaa quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali:3.2.