Madrasah RT/RW 010/001 Kelurahan Pondok PinangKecamatan Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan dengan wali nikahnya WALINIKAH yang telah mendapatkan mandat dari ayahnya Pemohon II yang bernamaWALI NIKAH untuk mengakadkan pemohon IT dengan Pemohon I dengan disaksikanoleh saksisaksi yang bernama saudara SAKSI NIKAH I dan saudara SAKSI NIKAHII dengan mahar berupa uang sebanyak Rp 5.000, (lima ribu rupiah) tetapiperkawinannya belum atau tidak tercatat pada pihak yang berwenang ;Menimbang, bahwa dalam

Majelis Hakim dapat menerima keterangannyasehingganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap surat permohonanPara Pemohon berikut keterangan tambahannya serta buktibukti yang diajukan olehPara Pemohon maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;e Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan akad nikah atau menikahpada tanggal 20 Maret 1974 Jakarta Selatan;e Bahwa yang menjadi wali nikahnya Para Pemohon adalah WALINIKAH yang telah mendapatkan mandat

tidakpernah bercerai;e Bahwa selama berumahtangganya Para Pemohon meskipun nikahnyabelum tercatat pada pihak yang berwenang tidak ada masyarakat yangkeberatan terhadap hidup bersamanya Para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa ParaPemohon telah melangsungkan perkawinan/permikahan pada tanggal 20 Maret 1974worn n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nn nnn nnn nn ne Jakarta Selatan dengan walinikahnya WALI NIKAH karena telah mendapatkan mandat

untuk mengakadkannikahnya Pemohon II dengan Pemohon I dari ayahnya Pemohon II yang bernamabapak AYA PEMOHON II dengan disaksikan oleh saksisaksi yang bernama SAKSINIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang sebanyak Rp 5.000, (limaribu rupiah) tetapi perkawinannya belum atau tidak tercatat pada pihak yangberwenang;Menimbang, bahwa wali dari pernikahan Para Pemohon adalah wali yang telahmendapatkan mandat dari wali yang sesungguhnya dan wali yang sesungguhnya jugahadir dalam majelis akad

YY yang dikemudikan oleh terdakwa II, setelahSampai di Gampong Rayeuk Kareung tepatnya disebuah warung kopi, terdakwa Idan terdakwa IT melihat orangorang ramai di warung kopi tersebut, lalu terdakwaI memanggil terdakwa III yang pada waktu itu ada di warung kopi tersebut.Selanjutnya terdakwa I menanyakan kepada terdakwa II kenapa orangorangramai di warung kopi, lalu terdakwa III menceritakan bahwa ada 2 (dua) orangpemuda yang sedang minum kopi di warung tersebut adalah orang yangmengantar surat mandat

YY yang dikemudikan oleh terdakwa II, setelahSampai di Gampong Rayeuk Kareung tepatnya disebuah warung kopi, terdakwa Idan terdakwa II melihat orangorang ramai di warung kopi tersebut, lalu terdakwaI memanggil terdakwa III yang pada waktu itu ada di warung kopi tersebut.Selanjutnya terdakwa I menanyakan kepada terdakwa III kenapa orangorangramai di warung kopi, lalu terdakwa III menceritakan bahwa ada 2 (dua) orangpemuda yang sedang minum kopi di warung tersebut adalah orang yang mengantarSurat mandat

Gampong Rayeuk Kareung tepatnya disebuah warung kopi, terdakwa Idan terdakwa IT melihat orangorang ramai di warung kopi tersebut, lalu terdakwaHalaman 9 dari 34Putusan Pidana No.82/Pid.B/2012/PN.LsmI memanggil terdakwa III yang pada waktu itu ada di warung kopi tersebut.Selanjutnya terdakwa I menanyakan kepada terdakwa HI kenapa orangorangramai di warung kopi, lalu terdakwa III menceritakan bahwa ada 2 (dua) orangpemuda yang sedang minum kopi di warung tersebut adalah orang yangmengantar surat mandat

Saksi David Wahyudi Bin Rajamin :e Bahwa saksi, Zulfan Bin Ilyas Umar, dan Wardiani Alias Nani yangmerupakan Tim Sukses Colon Gubernur/Wakil Gubernur IrwandiYusuf/Muhyan Yunan ada datang dari Cunda ke Gampong RayeukKareung Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe pada hariMinggu tanggal 08 April 2012 sekira pukul 22.30 wib. denganmempergunakan mobil;e Bahwa saksi dan teman saksi sebagaimana tersebut di atas datang keGampong Rayeuk Kareung untuk mengantar surat mandat saksikepada KPPS Gampong Rayeuk

Saksi Warniani Alias Nani :e Bahwa saksi, Zulfan Bin Ilyas Umar, dan David Wahyudi Bin Rajaminyang merupakan Tim Sukses Colon Gubernur/Wakil Gubernur IrwandiYusuf/Muhyan Yunan ada datang dari Cunda ke Gampong RayeukKareung Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe pada hariMinggu tanggal 08 April 2012 sekira pukul 22.30 wib. denganmempergunakan mobil;e Bahwa saksi dan teman saksi sebagaimana tersebut di atas datang keGampong Rayeuk Kareung untuk mengantar surat mandat saksikepada KPPS Gampong Rayeuk

Seperti,mata rumah/keturunan Petta yang diberikan mandat oleh RajaHetharion karena menikah dengan Putri Raja Hetharion ;Bahwa marga Petta hanya menerima mandat dari Raja Hetharionbukan Delegasi. Karena itu tanggungjawab tetap berada padapemberi mandat, dalam hal ini marga Hetharion. Dan dengansendirinya mandat tersebut akan dikembalikan kepada matarumah/keturunan Hetharion ;Bahwa saksi menjelaskan ada empat masa pemerintahanmasyarakat hukum adat di Maluku yaitu :a.

Perda No. 01 Tahun 2006, kembalikepada asal usul adalah Hetharion ;Bahwa Hetharion punya anak perempuan kawin dengan Petta lalu Pettamenjadi raja selanjutnya dari Petta di lanjutkan ke Kastanya ;Bahwa sekarang Petta tidak ada jadi raja lagi dan Pettu sebagai Penjala ;Bahwa saksi tidak tahu Hetharin memberikan mandat ke Petta ;2.

Perda No. 01 Tahun 2006, kembalikepada asal usul adalah Hetharion ;65Bahwa Hetharion punya anak perempuan kawin dengan Petta lalu Pettamenjadi raja selanjutnya dari Petta di lanjutkan ke Kastanya ;Bahwa sekarang Petta tidak ada jadi raja lagi dan Pettu sebagaiPenjala ;Bahwa saksi tidak tahu Hetharin memberikan mandat ke Petta ;3.

oleh Raja Hetharion oleh karena menikah denganPutri Raja Hetharion, selain itu saksi ahli juga menerangkan marga Petta hanya82menerima mandat dari Raja Hetharion bukan Delegasi.

Karena itutanggungjawab tetap berada pada pemberi mandat, dalam hal ini margaHetharion. Dan dengan sendirinya mandat tersebut akan dikembalikan kepadamata rumah/keturunan Hetharion ;Bahwa saksi menjelaskan ada 4 (empat) masa pemerintahan masyarakathukum adat di Maluku yaitu :1. Masa sebelum Kolonial BelandaPada masa ini pemerintah hukum adat Lilibooi di pimpin oleh (raja) matarumah/keturunan dari raja yang sebelumnya ;2.

Tergugat menerbitkan obyekgugatan atas dasar mandat atau karena suruhan/perintah (opdracht)dan prresiden selaku kepala Negera itulah sebabnya sehingga obyekgugatan diterbitkan dan ditanda tangani oleh Tergugat atas nama (alineonomine) Presiden Republik Indonesia.

Secara yudiris di pahami olehsemua ahli (mungkin tidak semuanya) bahwa dengan adanyapelimpahan wewenang dan pemberi mandate kepada penerima mandatyang terjadi adanya mandat yaitu menerima mandate untuk sementarahanya melaksanakan wewenang pemberi mandate sementarawewenang itu sendiri tetap melekat pada jabatan pemberi mandat ( incasu tergugat dalam perkara a quo ) tidak memiliki tanggung gugat atasakibatt hukum yang timbul dalam pelaksanaan wewenang Pemberimandat dan sehingga beralasan gugatan penggugat

Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenangmelalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badandan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.(3) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalamUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atauundangundang.Menimbang, bahwa bagian keempat paragraf 4 Mandat Pasal 14UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 berbunyi :(1) Badan dan/

Mandatkepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadibawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturanperundangundangan.(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harusmenyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yangmemberikan Mandat.(5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapatmenggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat,kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangundangan.(6) Dalam

hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkanketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atauPejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembaliWewenang yang telah dimandatkan.(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenangmelalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atauTindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan statushukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.Halaman 54 Putusan Nomor 04/G/2018

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaituatas nama Presiden Republik Indonesia Kepala Badan KepegawaianNegara;Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara berwenang menetapkanKenaikan Pangkat, Pemberhentian, Pemberian Pensiun bagi PNSyang berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/ c ke atassesuai Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014;UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan Pasal 14 ayat 7 Badan dan atau pejabatpemerintah yang memperoleh wewenang melalui mandat

tidakberwenang mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifatstrategis yang berdampak pada perubahan status hukum, pada aspekorganisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran;UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 kami salinsebagai berikut Pasal 14 ayat (8) Badan dan atau PejabatPemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tanggungjawab kewenangan tetap pada pemberi mandat;Dengan adanya Surat Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014,tanggal 18 Desember 2014, berarti Presiden memberikan

mandat keKepala BKN untuk menerbitkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian,Pemberian Pensiun bagi PNS, dimana Kepala Badan KepegawaianNegara yang mempunyai wewenang bersifat bebas untuk menentukansendiri mengenai isi dan keputusan yang akan dikeluarkan (NomensenSinamo, S.H., M.H., 2010; 90) Terhadap Drs.

Wewenang Mandat (Mandaat Bevoegdheid) adalah pelimpahanwewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antarabawahan dengan atasan, kecuali dilarang secara tegas oleh peraturanperundangundangan;Ditinjau dari segi tanggung jawab dan tanggung gugatnya, makawewenang mandat tanggung jawab dan tanggung gugat tetap padapemberi mandat (Mandataris) tidak dibebani tanggung jawab dantanggung gugat atas wewenang yang dijalankan.

Dalil tersebut adalahpenafsiran keliru karena Kepala BKN memperoleh wewenangmelalui delegasi dari Tergugat, bukan mandat sebagaimana yangdidalilkan oleh Penggugat (vide Pasal 25 ayat (1) dan (2) huruf dUU 5/2014).Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut tidakberdasarkan fakta sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakangugatan tidak dapat diterima (niet invankelijke verklaara).B.

Bahwa Saniri Negeri Ameth yang adalah Pejabat Tata Usaha Negara, telahmelakukan proses Pencalonan Raja Negeri Ameth pada bulan September2014, yang dibuktikan dengan Mandat/Rekomendasi dari Mata RumahParenta tanggal 12 September 2014 yang mencalonkan saudara WEMPYDIRK PARINUSSA sebagai Raja Negeri Ameth;8.

Bahwa terhadap Mandat/Rekomendasi tersebut, PARA PENGGUGAT telahmenyampaikan protes/keberatan dengan menyurati Saniri Negeri Amethsebagai Lembaga/Badan yang merupakan perwujudan Demokrasi yangHal. 6 dari 94 Hal.

Putusan No. 12/G/2015/PTUN.ABNberfungsi sebagai Legislatif dalam memperisapkan Proses Pencalonan RajaNegeri Ameth dengan Surat tanggal 17 September 2014, Surat tanggal 24September 2014 dan Surat tanggal 26 September 2014, yang tembusannyakepada Yonatan Berhitu dkk kakak kandung dari PENGGUGATI danPENGGUGATII dari Mata Rumah Parenta, Camat Nusalaut sebagai ketuaPanitia Pengawas dikecamatan dan TERGUGAT sendiri ;Bahwa keberatan terhadap Mandat/Rekomendasi tertanggal 12 September2014 karena Mandat/Rekomendasi

"Bahwa yang terjadidi Negeri Ameth pemberian Mandat/Rekomendasi atas nama Mata RumahParenta dilakukan tanoa Musyawarah Mata Rumah Parenta ;b. Bahwa dengan tidak dilibatkan PARA PENGGUGAT sebagai orang yangjuga mempunyai hak, memasukan namanama yang mewakili Mata RumahParenta tanoa Musyawarah, serta dimasukannya namanama yang tidakjelas statusnya, maka PARA PENGGUGAT merasa sangat dirugikanterutama sebagai orang yang mempunyai hak yang sama untukHal. 7 dari 94 Hal.

Selanjutnya terdakwa diminta mencari orang yang berminat bekerja di proyek tersebut dan untuk meyakinkanorangorang yang akan didekati terdakwa diminta oleh saudara Mustofa Alias Tiongagar dalam hal mencari orang terdakwa mengaku mendapat memo dan mandat dariWakapolres Cilacap juga Pertamina Cilacap.

membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1 Saksi KARMAN WAGIOdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:e Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baiksedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;e Bahwa pada bulan September 2015, Saksi dikenalkan oleh saudara Sugihartokepada terdakwa yang katanyabisa memasukkan saksi di proyek Langit BiruPertamina Cilacap, dan saat itu Terdakwa menyampaikanpenawaran tersebutmerupakan mandat

AliasTiong (masih dalam pencarian) yang mengenalkan diri sebagai pengusaha dariJakarta menyampaikan mengenai adanya proyek besar di Cilacap yaitu ProyekLangit Biru di Pertamina Cilacap dan untuk itu dibutuhkan karyawan yang akandipekerjakan di PT ESTA;Bahwa selanjutnya Terdakwa di minta mencari orang yang berminat bekerja diproyek tersebut dan untuk meyakinkan orangorang yang akan didekatiTerdakwa diminta oleh saudara Mustofa Alias Tiong agar dalam hal mencariorang terdakwa mengaku mendapat memo dan mandat

Mustofa Alias Tiong (DPO)yang mengenalkan diri sebagai pengusaha dari Jakarta menyampaikan mengenaiadanya proyek besar di Cilacap yaitu Proyek Langit Biru di Pertamina Cilacapdan untuk itu dibutuhkan karyawan yang akan dipekerjakan di PT ESTA;Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa di minta mencari orang yang berminatbekerja di proyek tersebut dan untuk meyakinkan orangorang yang akandidekati Terdakwa diminta oleh saudara Mustofa Alias Tiong agar dalam halmencari orang Terdakwa mengaku mendapat memo dan mandat

2016 dengan Mustofa Alias Tiong (DPO) yangmengenalkan diri sebagai pengusaha dari Jakarta menyampaikan mengenai adanyaproyek besar di Cilacap yaitu Proyek Langit Biru di Pertamina Cilacap dan untuk itudibutuhkan karyawan yang akan dipekerjakan di PT ESTA selanjutnya Terdakwa diminta mencari orang yang berminat bekerja di proyek tersebut dan untuk meyakinkanorangorang yang akan didekati Terdakwa diminta oleh saudara Mustofa Alias Tiongagar dalam hal mencari orang Terdakwa mengaku mendapat memo dan mandat

Yudinantir, M.Si) dengan saudara Dugan, S.Pi, dansaudara Dugan, S.Pi bertindak menjual tanah berdasarkan surat pernyataan kuasa/mandat dari para ahli waris dari almarhum Iris Iman dan almarhumah Tine Dulin,tanggal 5 September 2005,dan dalam surat kuasa tersebut disebutkan bahwa tanahyang dijual oleh Dugan dan para ahli waris adalah tanah yang terletak di Km. 16/17Jalan Tjilik Riwut dengan ukuran 60 meter x 400 meter = 24.000 meter Kuadratberdasarkan bukti kepemilikan tanah yaitu Verklaring diatas

Yudinantir, M.Si) memiliki sebidang tanah yang Penggugatbeli dari Dugan, S.Pi tahun 2008 dan tanah tersebut berasal dari orang tuanya (TineDulin) dalam Surat Pernyataan Kuasa/Mandat Tanggal 5 September 2005 VeklaringNomor 45/KP/1962, tanggal 19 Februari 1962 dengan ukuran panjang + 400 meterdan lebar + 60 meter, terletak di km. 16/17 Jalan Tjilik Riwut dan Surat PernyataanPenyerahan Sebidang Tanah tanggal 20 Desember 2007 dengan Surat VerklaringNomor 49/KP/1962 Tanggal 19 Februari 1962 jalan Tjilik

Yudinantir, M.Si) dengan saudara Dugan, S.Pi,dan saudara Dugan, S.Pi bertindak menjual tanah berdasarkan Surat PernyataanKuasa/Mandat dari para ahli waris dari almarhum Iris Iman dan almarhumah TineDulin, tanggal 5 September 2005,dan dalam surat kuasa tersebut disebutkan bahwatanah yang dijual oleh Dugan dan para ahli waris adalah tanah yang terletak di Km.16/17 Jalan Tjilik Riwut dengan ukuran 60 meter x 400 meter = 24.000 meterKuadrat berdasarkan bukti kepemilikan tanah yaitu Verklaring diatas

Putusan Nomor 3599 K/Pdt/2015ada hubungan hukum dalam proses jualbeli tanah yang dilakukan Penggugatdengan saudara Dugan, S.Pi dan saudara Dugan, S.Pi dalam hal bertindakmenjual tanah berdasarkan surat pernyataan kuasa mandat dari para ahli warisdari almarhum Iris Iman dan Almarhum Tine Dulin pada tanggal 5 September2005.

Putusan Nomor 3599 K/Pdt/20152020Kuasa/Mandat Ahli Waris tanggal 5 September 2005 berdasarkan buktikepemilikan tanah yaitu Veklaring diatas Segel Tahun 1962 Nomor 45/KP/1962, Tanggal 19 Februari 1962 dengan ganti rugi tanggal 20 Desember2007 kepada Drs. Yudinantir, M.Si dengan surat Pernyataan Tanah dan BeritaAcara Pemeriksaan Tanah Nomor 140.594/348/2008 tanggal 21 Januari 2008 diKM 16 jalan Tyilik Riwut, RT 0O7/RW.II, Kelurahan Petuk Katimpun,Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.

Sementaraitu, pada mandat, penerima mandat (mandataris) hanya bertindak untuk dan atasnama pemberi mandat (mandans ), bertanggung jawab akhir keputusan yang diambilmandataris tetap berada pada mandans. Hal ini karena pada dasarnya, penerimamandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat.

Untuk memperjelas perbedaanantara delegasi dan mandat dapat dilihat sebagai berikut :Perbedaan antara delegasi dan mandat :Delegasi adalah :1.Ds3.4.5.Overdracht van bovoegdheid; (pelimpahan wewenang )Bevoegdhheid kan door het oorspronkelijk bevoegde orgaan niet incindenteeluitgoefendworden; (kewenangan tidak dapat dijalankan secara insindentaloleh organ yang memiliki wewenang asli)Overgang van verantwoordelijkheid; (terjadi peralihan tanggung jawab)Watetelijke basis vereist; (harus berdasarkan UU

Bahwa sesuai dengan ketentuan ketentuan tersebut maka seharusnya tindakanPemohon peninjauan kembali adalah menerima mandat dari atasan oleh keranaHal. 29 dari 60 hal. Put.

Sementara itu, pada mandat,penerima mandat (mandataris) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberimandat (mandans), bertanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataristetap berada pada mandans. Hal ini karena pada dasarnya, penerima mandat inibukan pihak lain dari pembari mandat. Untuk memperjelas perbedaan antaradelegasi dan mandat dapat dilihat sebagai berikut :Perbedaan antara delegasi dan mandatDelegasi adalah :1. Overdracht van bovoegdheid; (pelimpahan wewenang )2.

Bahwa seharusnya yang bertanggung jawab adalah pemberi perintah (BupatiRembang) karena sifatnya adalah mandat dan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dalam kedudukan yang sejajar dengan pemberi mandat sehingga tidakmungkin menolaknya, perintah atasan adalah sebagai hukum yang harusditaati.8. Bahwa karena tidak ada penyalahgunaan wewenang maka harus dibebaskandari tanggung jawab pidana.9.

Samah karena telah mendapatkan mandat untuk mengakadkan nikahnyaPemohon II dengan Pemohon dari bapaknya Pemohon II bernama Sidiq dengan disaksikan oleh saudara Samsudin dansaudara Sikun dengan mahar berupa uang sebanyak Rp 300, (tiga ratus rupiah) tetapi perkawinannya belum atau tidaktercatat pada pihak yang berwenang ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukanbukti surat/bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode P 1 dan P2 di mana bukti

Samah yang telah mendapatkan mandat dariayahnya Pemohon II yang bernama Sidiq; Bahwa ayahnya Pemohon II yang bernama bapak Sidig hadir dalam majlis akad nikah Pemohon dan Pemohon II; Bahwa yang menjadi saksisaksi dari pernikahan Para Pemohon adalah saudara Samsudin dan saudara Sikun; Bahwa maharnya berupa uang sebanyak Rp 300.

Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Pemohon II tidak pernah bercerai; Bahwa selama berumahtangganya Para Pemohon meskipun nikahnya belum tercatat pada pihak yang berwenangtidak ada masyarakat yang keberatan terhadap hidup bersamanya Para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti banwa Para Pemohon telah melangsungkanperkawinan/pernikahan pada tanggal 20 Juni 1969 di JI. blok S Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan wali nikahnya H.Samah karena telah mendapatkan mandat

untuk mengakadkan nikahnya Pemohon II dengan Pemohon dari ayahnyaPemohon Il yang bernama bapak Sidiq dengan disaksikan oleh saksisaksi yang bernama saudara Samsudin dansaudara Sikun dengan mahar berupa uang sebanyak Rp 300, (tiga ratus rupiah) tetapi perkawinannya belum atau tidaktercatat pada pihak yang berwenang;Menimbang, bahwa wali dari pernikahan Para Pemohon adalah wali yang telah mendapatkan mandat dari waliyang sesungguhnya dan wali yang sesungguhnya juga hadir dalam majelis akad nikah tersebut

DEWAN PIMPINAN DAERAH "INDONESIA BISA" PROPINSI JAWATIMUR sebagai pihak Pemberi Mandat Pembentukan, dan pihak yangMengesahkan Kepengurusan DPC INDONESIA BISA BANYUWANGI.AHMAD KAHFI, DIDIK MASYHUDI, POLTAK selaku pihakpihak yangmenerima mandat membentuk kepengurusan DPC INDONESIA BISABANYUWANGI.DPP PDIP sebagai Pihak yang mengundang Pengurus Ormas Indonesia BisaKabupaten BanyuwangiMantan Pengurus DPAC dan KaderKader PDIP (NANANG LESMANA,FARID, dkk.) sebagai pihak yang melaporkan Penggugat ke DPP PDIP.Sebagai

Bahwa sesungguhnya yang diberi mandatuntuk membentuk DPC Indonesia Bisa Banyuwangi adalah AHMAD KAHFI,DIDIK MASYHUDI dan POLTAK, berdasarkan Surat Mandat DPD IndonesiaBisa Jawa Timur Nomor 001/DPDIB/JATIM/Mdt/IV/ 2009 tertanggal 29 April2009, maka mestinya Penggugat mengikutsertakan penerima mandat sebagaiTergugat atau setidaktidaknya sebagai Turut Tergugat, karena rnerekalah yangmembentuk Indonesia Bisa di Banyuwangi, sedangkan Para Tergugat dalam halini kedudukannya sama dengan Penggugat sebagai

Pengurus DPC IBBanyuwangi yang dibentuk oleh penerima mandat.

Surat Mandat Nomor 001/DPDIB/JATIM/Mdt/IV/2009 tertanggal 29April 2009, maka penerima mandat mendatangi beberapa tokoh di KabupatenBanyuwangi baik langsung ataupun tidak langsung, baik melalui telepon maupunmelalui perantara orang lain untuk bersamasama bergabung menjadi PengurusCabang Indonesia Bisa Kabupaten Banyuwangi.

Kini saksi sudah keluarBahwa saksi tahu organisasi INDONESIA BISA dibentuk oleh LSM sebagaiorganisasi yang bekerja untuk pemenangan Sby Budiono, anggotanya siapa sajatidak harus ada mandat dari pengurus partai tertentu. INDONESIA BISA Kab.Banyuwangi dibentuk atas prakarsa Ahmad Kafi, Poltak, dan Didik, dandideklarasikan di AIL Rogojampi milik Sdr. MICHAEL (Tergugat3).

dengantaruhan uang tersebut dengan cara yaitu Kartu remi berjumlah 80 lembar dikocok dandibagi kemasingmasing pemain sejumlah 13 lembar kartu, setelah kartu remi dibagikankemudian kartu pertama kali diturunkan oleh pemain yang berada disebelah kananorang yang mengocok kart, kartu yang harus diturunkan oleh pemain adalah kartumandate (kalau seandainya kartu king harus sebanyak 3 kartu) dan lereng( merupakankartu dengan urutan 1,2,3,4 dan sterusnya dengan gambar yang sama) kalau pemaintidak mempunyai kartu mandat

taruhan uang tersebut dengancara yaitu Kartu remi berjumlah 80 lembar dikocok dan dibagi kemasingmasing pemain sejumlah 13 lembar kartu, setelah kartu remi dibagikankemudian kartu pertama kali diturunkan oleh pemain yang berada disebelahkanan orang yang mengocok kart, kartu yang harus diturunkan oleh pemainadalah kartu mandate (kalau seandainya kartu king harus sebanyak 3 kartu)dan lereng( merupakan kartu dengan urutan 1,2,3,4 dan sterusnya dengangambar yang sama) kalau pemain tidak mempunyai kartu mandat

taruhanuang tersebut dengan cara yaitu Kartu remi berjumlah 80 lembar dikocok dan dibagikemasingmasing pemain sejumlah 13 lembar kartu, setelah kartu remi dibagikankemudian kartu pertama kali diturunkan oleh pemain yang berada disebelah kananorang yang mengocok kartu, kartu yang harus diturunkan oleh pemain adalah kartumandate (kalau seandainya kartu king harus sebanyak 3 kartu) dan lereng( merupakankartu dengan urutan 1,2,3,4 dan seterusnya dengan gambar yang sama) kalau pemaintidak mempunyai kartu mandat

taruhanuang tersebut dengan cara yaitu Kartu remi berjumlah 80 lembar dikocok dan dibagikemasingmasing pemain sejumlah 13 lembar kartu, setelah kartu remi dibagikankemudian kartu pertama kali diturunkan oleh pemain yang berada disebelah kananorang yang mengocok kart, kartu yang harus diturunkan oleh pemain adalah kartumandate (kalau seandainya kartu king harus sebanyak 3 kartu) dan lereng( merupakankartu dengan urutan 1,2,3,4 dan sterusnya dengan gambar yang sama) kalau pemaintidak mempunyai kartu mandat

PPSU telah ditindaklanjuti dengan dilakukannyapertemuan pihak Pemerintah Propinsi Sulut dalam hal ini diwakili oleh J.J.Saruan dengan Amril Budiman Muchtar dan Jhoni Ishak yang akhimyamengeluarkan Surat Mandat No. 029/TM/III/O3 tanggal 18 Maret 2003perihal Surat Mandat yaitu penunjukkan PT. Tribrata Mitra Jakartasebagai Advisor Pemrov Sulut dalam rangka penyelesaian hutangPT. PPSU di BPPN yang disetujui oleh Drs. J.J.

PPSU telah ditindaklanjuti dengan dilakukannyapertemuan pihak Pemerintah Propinsi Sulut dalam hal ini diwakili oleh J.J.Saruan dengan Amril Budiman Muchtar dan Jhoni Ishak yang akhirnyamengeluarkan Surat Mandat No.029/TM/III/O3 tanggal 18 Maret 2003perihal Surat Mandat yaitu penunjukkan PT. Tribrata Mitra Jakartasebagai sebagai Advisor Pemrof Sulut dalam rangka penyelesaianhutang PT. PPSU di BPPN yang disetujui oleh Drs. J.A.

PPSU telah ditindaklanjuti dengan dilakukannyapertemuan pihak Pemerintah Propinsi Sulut dalam hal ini diwakili oleh J.J.Saruan dengan Amril Budiman Muchtar dan Jhoni Ishak yang akhirnyamengeluarkan Surat Mandat No.029/TM/III/O3 tanggal 18 Maret 2003perihal Surat Mandat yaitu penunjukkan PT. Tribrata Mitra Jakartasebagai sebagai Advisor Pemprov Sulut dalam rangka penyelesaianhutang PT. PPSU di BPPN yang disetujui oleh Drs. J.J.

PPSU telah ditindaklanjuti dengan dilakukannyapertemuan pihak Pemerintah Propinsi Sulut dalam hal ini diwakili oleh J.J.Saruan dengan Amril Budiman Muchtar dan Jhoni Ishak yang akhirnyamengeluarkan Surat Mandat No. 029/TM/III/O3 tanggal 18 Maret 2003perihal Surat Mandat yaitu penunjukkan PT. Tribrata Mitra Jakartasebagai Advisor Pemprov Sulut dalam rangka penyelesaian hutang PT.PPSU di BPPN yang disetujui oleh Drs. J.A.

Saruan) yang telahmemberikan mandat kepada Amril Budiman Muchtar (PT. Tribrata Mitrasebagai advisor Pemrov Sulut (JA.Saruan);14.Bahwa dengan demikian tindakan PT. BNI Securtitas melakukanpembelian terhadap aset kredit PT.

Dengan rincian :

• 206 (dua ratus enam) lembar surat suara di dalam kotak
• 75 (tujuh puluh lima) lembar surat suara sisa :

• 69 (enam puluh sembilan) lembar belum ditulis
• 6 (enam) lembar sudah tertulis dan tercoblos

40) 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik DPP-PDI Perjuangan atas nama SARCE LONTONAUNG.

41) 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik DPP-NASDEM Kota Jayapura atas nama JULIAN HOROTA.

42) 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik PKN cabang Kota Jayapura atas nama ALFA YUNIAR RIEUPASSA.

43) 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik GOLKAR Kota Jayapura atas nama FRANSISKA APASERAY.

44) 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik GERINDRA Kota Jayapura atas nama NURHAWA TUANANG.

45) 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik PKB Kota Jayapura atas nama MARIA A. MATURBONGS.

46) 2 (dua) lembar surat mandat saksi partai politik PKS Kota Jayapura atas nama MUHAMMAD FADLI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Maria Anggelina Maturbongs

1. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5,000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat tugas nomor : 122/DPP.LIP-NKRI-KB/V/2012 yang dikeluarkan oleh LIP-NKRI Provinsi Kalimantan Barat;- 1 (satu) lembar surat MANDAT nomor : 122/DPP.LIP-NKRI-KB/V/2012 yang dikeluarkan oleh LIP-NKRI Provinsi Kalimantan Barat;Dirampas untuk dimusnahkan6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

DJERI Bin USMANTANGGOK tetap berada dalam tahananMenyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) lembar surat tugas nomor : 122/DPP.LIPNKRIKB/V/2012 yang dikeluarkanoleh LIPNKRI Provinsi Kalimantan Barat;e 1 (satu) lembar surat MANDAT nomor : 122/DPP.LIPNKRIKB/V/2012 yangdikeluarkan oleh LIPNKRI Provinsi Kalimantan Barat;AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.6 Menetapkan agar terdakwa DAENG JERI PARAMITA Als. DJERI Bin USMANTANGGOK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. (dua riburupiah).

JULI Bin MARIO danKARSO (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) berhasil melarikan diri, sedangkanterdakwa bersama dengan saksi ADI SUWARNO diamankan oleh warga sekitar,pada saat terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar terdakwa sempatmenunjukkan Surat Tugas dan Surat Mandat yang dikeluarkan oleh LIPNKRIProvinsi Kalimantan Barat yang dipergunakannya untuk meminta uang kepada saksiHI LO PO Als. APO dan saksi HI MOI JUNG Als.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah memperlihatkan barang bukti berupa :e 1 (satu) lembar surat tugas nomor : 122/DPP.LIPNKRIKB/V/2012 yangdikeluarkan oleh LIPNKRI Provinsi Kalimantan Barat;e 1 (satu) lembar surat MANDAT nomor : 122/DPP.LIPNKRIKB/V/2012 yangdikeluarkan oleh LIPNKRI Provinsi Kalimantan Barat;Dimana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipergunakanuntuk pembuktian dalam perkara ini dan telah dibenarkan oleh saksi saksi dan terdakwasendiri.

terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan denganmenista.2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11(sebelas)bulan;3 Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan.4 Menyatakan terdakwa tetap ditahan.5 Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) lembar surat tugas nomor : 122/DPP.LIPNKRIKB/V/2012 yangdikeluarkan oleh LIPNKRI Provinsi Kalimantan Barat;e 1 (satu) lembar surat MANDAT

DPP Partai Persatuan Pembangunan Jakarta sedangsibuk mengurus daftar calon legislatif, padahal uang bantuan dari DPP PartaiPersatuan Pembangunan Jakarta tersebut telah Terdakwa terima dari KetuaDPW Partai Persatuan Pembangunan Jambi saksi Salim Makudum Saktipada tanggal 13 Mei 1999 sebesar Rp.25.000.000, tetapi Terdakwa tidakmemberi tahu Pengurus DPC Partai Persatuan Pembangunan Kerinci bahwabantuan tersebut teah ia terima dan dalam penerimaan dana bantuan ituTerdakwa sama sekali tidak mendapat mandat

dari DPC Partai PersatuanPembangunan Kerinci dan untuk penggunaan dana bantuan DPP PartaiPersatuan Pembangunan Jakarta tersebut Terdakwa tidak ada melakukanmusyawarah dengan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kerinci danberdasarkan ketentuan Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PartaiPersatuan Pembangunan setiap penerimaan dana bantuan haruslahmembawa mandat dari DPC Partai Persatuan Pembangunan Kerinci dandalam pencairan keuangan haruslah berdasarkan hasil rapat anggoota tetapioleh Terdakwa dana

Hadjon berpendapatbahwa dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengakuankewenangan atau pengalihtanganan kewenangan.Sedangkan Prof.

Muchsan mendefinisikan mandat adalahpemindahan/pengalihan sebagian wewenang dari mandans(pemberi mandat) kepada mandataris (penerima mandat)sedangkan pertanggungjawaban masih berada ditanganFUMEMITCUEAI NS: mmm mmm nn nn nan nnn enKetua Mahkamah Agung dalam Jawaban atas gugatanperbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365KUHPerdata dalam perkara Nomor 557/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST (BUKTI P10) menyatakan pada halaman 2 item 2 bullet() ke 2 yalitu : 22222 nn nn nnn nnn nnn ne nn nnne mensHalaman 15 dari

Tongkuno pada tanggal15 Januari 1997; Bahwa La Kamba tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksipenerimaan calon prajurit secata TNI AD di Manado namun untuk mengikutiseleksi penerimaan tersebut diperlukan adanya penetapan wali sebagai salahsatu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan calon prajurit SecataTNI AD tersebut; Bahwa orang tua La Kamba berdomisili di Sulawesi Tenggara oleh sebabitu orang tua La Kamba telah memberikan mandat kepada pemohon untukmewakili kedudukan mereka selaku

Tongkuno pada tanggal15 Januari 1997;* Bahwa La Kamba tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksipenerimaan calon prajurit secata TNI AD di Manado namun untuk mengikutiseleksi penerimaan tersebut diperlukan adanya penetapan wali sebagai salahsatu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan calon prajurit SecataTNI AD tersebut; Bahwa orang tua La Kamba berdomisili di Sulawesi Tenggara oleh sebabitu orang tua La Kamba telah memberikan mandat kepada pemohon untukmewakili kedudukan mereka selaku

Agenda Presiden RI No: 197PYRSOC4 Mandat ASPOLb. SBKKN No: MPR578950781408064607820002149 1 Bendelc. Gugatan No: 19/Pdt.G/2020/PN.Sak tgl. 9 Juli 2020d. Berita Acara Musyawarah a.n. Sukirno Hadi dkk tgl 13/8/2020.e. Surat tanggal 9 Juli 2020, tgl 17 dan 28 Agustus 2020.4. Bahwa, Pasal 10 UU 48/2009: PN dilarang menolak PERKARA.5. Bahwa, wajib terselenggara SI MPR RI sebelum perkara diperiksa/diputus. In casu, tindakan a.n.

Bahwa, kepastian hukum sebagaimana Pokok Perkara Gugatan ini,hanya dapat dilawan dengan menyampaikan BUKTI bahwa Sidang MPRRI tgl 20 Oktober 2019/2014, SAH yaitu menerima mandat ASPOL a quo.PETITUM:Memerintahkan (TERGUGAT dan II) dkk c.q. (Presiden RI) Ir. H.

Bahwa setelah berhasilmengambil sejumlah uang , terdakwa segera mengembalikan kondisiruangan beserta kunci ruangan ke keadaan seperti semula diletakkan di ataskusen pintu utama rumah saksi SINGGIH dan saksi VIVIT.Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira jam 11.30 wib, saat ituterdakwa datang kembali ke rumah saksi SINGGIH namun saat itu tidakdiperkenankan masuk ke dalam rumah oleh saksi RUMSIAH karena telahmendapat mandat dari saksi VIVIT bahwa terdakwa tidak boleh masukapabila datang sewaktuwaktu

Bahwa ketika itu saksi tidak berani membuka pagar rumah karenasebelumnya sudah mendapat mandat dari saksi SINGGIH bahwasanyatidak memperbolehkan terdakwa untuk masuk ke dalam rumah jikalausewaktuwaktu terdakwa datang. Bahwa setelah saksi menanyakan keperluan terdakwa danmemberi tahu mandat dari istri saksi SINGGIH yaitu VIVIT, tapi terdakwaberpurapura menelpon istroi saksi singgih yaitu saksi VIVIT di hadapansaksi.

Bahwa setelah berhasil mengambil sejumlah uang ,terdakwa segera mengembalikan kondisi ruangan beserta kunci ruanganke keadaan seperti semula diletakkan di atas kusen pintu utama rumahsaksi SINGGIH dan saksi VIVIT.Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira jam 11.30wib, saat itu terdakwa datang kembali ke rumah saksi SINGGIH namunsaat itu tidak diperkenankan masuk ke dalam rumah oleh saksiRUMSIAH karena telah mendapat mandat dari saksi VIVIT bahwaterdakwa tidak boleh masuk apabila datang sewaktuwaktu