Ditemukan 4022962 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : memerikan meriksa
Pengadilan PN Oelamasi Perdata
Register : 15-04-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 25-05-2021
Putusan PN Oelamasi Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Olm
Tanggal 24 Mei 2021 — Penggugat:
SAUL FINA selaku Direktur CV. RAZZY SETIA
Tergugat:
RENTINUS NENOHARAN Selaku Direktur Utama PT KENCANA SAKTI KUPANG
35 — 12
    1. Menyatakan Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
    2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
    PUTUSANNomor 1/Pdt.G.S/2021/PN OlmDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara:Saul Fina selaku Direktur CV.
    KerjasamaPLTSPJUTS Indonesia Terang Nomor: D.O.S/29/4/KSK/2020 tanggal 29 April2020 bukanlah pengadilan khusus yang dimaksud oleh Pasal 3 ayat (2) huruf aPerma Tentang Gugatan Sederhana, akan tetapi sesuai dengan ketentuanPasal 1338 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, ketentuan Pasal 15 ayat (3)Perjanjian Kontrak Kerjasama PLTSPJUTS Indonesia Terang Nomor:D.O.S/29/4/KSK/2020 tanggal 29 April 2020 tersebut tetaplahn mengikat danmenjadi undangundang bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga yangberwenang untuk memeriksa
    dan mengadili perkara a quo adalah PengadilanHalaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN OlmNegeri Kupang, oleh karenanya Hakim berpendapat Pengadilan NegeriOelamasi tidaklah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Oelamasi tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan Penggugatberada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayarbiaya perkara;Memperhatikan Pasal 1338
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 20-11-2023 — Putus : 06-12-2023 — Upload : 18-12-2023
Putusan PN DENPASAR Nomor 951/Pdt.P/2023/PN Dps
Tanggal 6 Desember 2023 — Pemohon:
Hema Sapta Febriyanti
16 — 12

  • MENETAPKAN

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;
    2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Pengadilan PA SEMARANG Perdata Agama
Register : 02-12-2013 — Putus : 24-06-2014 — Upload : 21-07-2014
Putusan PA SEMARANG Nomor 2771/Pdt.G/2013/PA.Smg
Tanggal 24 Juni 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
20 — 1
  • Menyatakan Pengadilan Agama Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah
    No. 9 Tahun 1975 ) ;Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddahdan rahmah, oleh karena itu terjadinya pertengkaran terusmenerus,menyebabkan tidak terpenuhinya tujuan perkawinan tersebut ;Bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diatas tidak terpenuhi, makaikatan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan lagi, sehingga patut kiranyaMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini mengabulkanpermohonan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap TermohonBerdasarkan
    hidup dan pendidikan dari si anak,maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biayahidup dan perawatan serta pendidikan anak perbulan sebesar 1 /3 (sepertiga)gajinya atau sebesar Rp. 1.500.000, (sate juta lima ratus ribu rupiah) denganpenambahan kenaikan dalam setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh persen) ;7.Bahwa tuntutantuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah rasional,manusiawi, sah dan halal serta diridhoi Allah SWT, maka patutlah dikabulkanoleh Majelis Hakim yang memeriksa
    dan mengadili perkara ini.Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka Tennohon / Penggugat Rekonvensimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimengambil putusan sebagai berikut :DALAM EKSEPSIMengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya atau menyatakan PengadilanAgama Semarang tidak berwenang mengadili perkara aquo serta Pemohonharuslah memperoleh izin perceraian terlebih dahulu dari instansi Polri dimanaPemohon berdinas.DALAM POKOK PERKARA :A.
    ;TENTANG HUKUMNYADALAM EKSEPSI;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, perludipertimbangkan lebih dahulu halhal sebagai berikut:Menimbang bahwa dalam surat permohonan Cerai Talak Pemohon tertanggal 26November 2013, Termohon dialamtkan di Pepe, RT.004 RW.001, Desa Pepe,Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan;Menimbang, bahwa berdasakan bukti surat (T.1), Surat Kartu TandaPenduduk, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Termohon adalah penduduk DesaPepe, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan
    Menyatakan Pengadilan Agama Semarang tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biayaperkarasebesar Rp. 411.000, (Empat ratus sebelas ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan AgamaSemarang pada hari Selasa tanggal Dua puluh empat Juni Tahun dua ribu empatbelas Masehi. bertepatan dengan tanggal Dua puluh lima Syaban Tahun Seribuempat ratus tiga puluh lima Hijriyyah, oleh kami H.
Pengadilan PN BOYOLALI
Register : 03-11-2020 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BOYOLALI Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Byl
Tanggal 17 Juni 2021 —
85 — 16
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Boyolali tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.070.000,00 (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah )
    PUTUSANNomor 66/PdtG/2020/PN Byl.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama telah menjatunkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara:Ahmad Dalyono Umur 58 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam,beralamat di Dk.
    KabupatenBoyolali, selanjutnya disebut sebagai Turut TergugatIBeralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 141,Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsar, KotaSurakarta, selanjutnya disebut sebagai TurutTergugat Il;Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 66/Pat.G/2020/PN Byl.Selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkaraTelan membaca dan memperhatian jawabmenjawab antara pihak ParaPenggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat di persidangan;Telah memeriksa
    BRI (Persero) Tbk.Cabang Salatigain casu Tergugat Il atas obyek lelang kepada TurutTergugat Il melalui surat nomor B.1737/KCVIIVADK/05/2020 tanggal13 Mei 2020 (vide Bukti TTIH1);Bahwa terhadap surat permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungana quo, maka selanjuinya Turut Tergugat Il memeriksa dan melakukananalisa kebenaran berkas secara formal dan kelengkapan secaraadministatf ternadap berkas yang = dilampirkan dalam suratpermohonan lelang yang diajukan oleh PT. BRI (Persero) Tbk.
    Melainkan hal tersebut telahmenunjukkan dan membuktikan bahwa pelelangan atas objek sengketa telahsesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;Berdasarkan alasanalasan sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara tersebut diatas, maka dengan ini Turut Tergugat Il mohon kepada Majelis Hakim YangTerhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutusdengan amar sebagai berikut:DALAM EKSEPSIMenyatakan Eksepsi Turut Tergugat Il dapat diterima;2.
    Tergugat Il menyatakan Pengadilan Negeri Boyolali tidak berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menurut Tergugat Il, seharusnyayang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Salatiga alasansebagai berikut :Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 66/Pat.G/2020/PN Byl.1. Bahwa Hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat Il adalahDebitur dan Kreditur berdasarkan:a.
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Perdata
Register : 18-05-2022 — Putus : 25-05-2022 — Upload : 04-10-2023
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Ksp
Tanggal 25 Mei 2022 — Pemohon:
UMMI SALAMAH RUSLI
20 — 19
    1. Menyatakan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tidak berwenang secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
    2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
Pengadilan PA GORONTALO Perdata Agama
Register : 29-09-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 04-03-2015
Putusan PA GORONTALO Nomor 527/Pdt.G/2014/PA.Gtlo
Tanggal 27 Nopember 2014 — PARA PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
60 — 39
  • - Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).
    USANNomor 0527/Pdt.G/2014/PA.GtloDEMI KEADILAN SOE DASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yangdiajukan oleh:1. PENGGUGAT I, umur 53 tahun, pekerjaan PNS, tempat tinggal di JalanJalur Panjaitan 1 No. 111a, Kota Gorontalo, selanjutnya disebutPenggugat ;2.
    proses mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehinggaterhadap perkara ini dapat dilakukan pemeriksaan dan pengambilan putusan.Menimbang, bahwa namun demikian sebelum Majelis Hakim melanjutkantahapan pemeriksaan perkara dengan memberikan kesempatan kepada Tergugatuntuk mengajukan jawabannya, maka dengan mencermati maksud dan tujuangugatan para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu terlebihdahulu dipertimbangkan apakah perkara ini termasuk wewenang PengadilanAgama untuk memeriksa
    Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 8Tahun 1999 tersebut, bahwa gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen,lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah diajukanke Peradilan Umum.Halaman 7 dari 10 hal.Put.No.0527/Pdt.G/2014/PA.GtloMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dapat dipahamibahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa konsumen adalahPeradilan Umum.Menimbang, bahwa oleh karena institusi pengadilan dalam lingkunganPeradilan
    Umum hanyalah Pengadilan Negeri, maka dapat pula dipahami bahwayang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa konsumen adalahPengadilan Negeri.Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PengadilanAgama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, maka gugatan para Penggugat tersebutharus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).Menimbang, bahwa oleh karena
    gugatan para Penggugat tidak dapatditerima, maka para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, dan oleh karena itupara Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akanditetapkan dalam diktum putusan ini.Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan berkaitan dengan perkara ini.MENGADILIe Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini;e Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.e Menghukum para Penggugat untuk membayar
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-03-2018 — Upload : 16-04-2018
Putusan PT DENPASAR Nomor 229/Pdt/2017/PT DPS
Tanggal 2 Maret 2018 — I KETUT M. SUPARTAWA disebut : PEMBANDING M E L A W A N : 1. I NENGAH MERTA, SE sebagai : TERBANDING I 2. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI sebagai : TERBANDING II 3. PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) I GUSTI PUTU PARTAMA,SH.M.Kn sebagai : TERBANDING III D a n : 1. PT.BALAI LELANG BALI INDONESIA (BLBI) Cq. Kantor Pelajanan Kekayanan Negara Dan Lelang (KPKNL) Singaraja sebagai : TURUT TERBANDING I 2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KARANGASEM, sebagai : TURUT TERBANDING II
30 — 25
  • M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 60/Pdt.G/2017/PN.Amp. yang dimohonkan banding terserbut; M E N G A D I LI S E N D I R I- Menyatakan Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 60/Pdr.G/2017/PN.Amp.
    - Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Amlapura untuk membuka kembali sidang dan memeriksa serta memutus perkara Nomor 60/Pdt.G/2017/PN.Amp.- Menghukum Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
    SALINANPUTUSANNomor 229/Pdt/2017/PT DPSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara : KETUT M.
    Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun ada perlawanan, abnding, kasasi ataupun upaya hukumlainnya (uitvoerbaar bij vorraad);10.Menghukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill untukmembayar biaya yang timbul dalam perkara ini:Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan NegeriAmlapura telah memutus perkara Nomor
    Putusan Nomor 229/Pdt/2017/PT DPSMembaca surat Panitera Pengadilan Negeri Amlapura No.W.24U5/1986/HK.02/11/2017, No.W.24U5/1987/HK.02/11/2017, masingmasing tanggal 14 Nopember 2017 tentang mohon bantuanpemberitahuan membaca berkas perkara kepada Pembanding semulaPenggugat dan Terbanding semula Tergugat ;Membaca Relas Pemberitahun Memeriksa berkas perkara yangdibuat Jurusita Pengadilan Negeri Amlapura telah memberitahukankepada Terbanding Ill semula Tergugat Ill, Turut Terbanding semulaTurut Tergugat
    Putusan Nomor 229/Pdt/2017/PT DPSperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding LILlllsemula Tergugat ,Il,lIl ternhadap Pembanding semula Penggugat olehkarena itu Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksadan mengadili perkara aquo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Amlapuraberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, makamemerintahkan kepada Pengadilan Negeri Amlapura untuk membukakembali persidangan dan memeriksa serta memutus pokok perkaraNomor : 60/Pdt.G
    Putusan Nomor 229/Pdt/2017/PT DPS Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Amlapura untukmembuka kembali sidang dan memeriksa serta memutus perkaraNomor 60/Pat.G/2017/PN.Amp.
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 22-07-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 28/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim
Tanggal 22 Juli 2016 — JAMALUDIN LAWAN KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI CABANG PERDAGANGAN
189 — 76
  • Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk menangani, memeriksa dan memutuskan sengketa perdata antara Penggugat dan Tergugat. Menyatakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat dengan jaminan yang dibebani hak tanggungan bila debitur tidak membayar lunas hutangnya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.
    PUTUSANNomor 28/Pdt.GSus/2016/PN SimDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkaraPerdata Khusus Sengketa Konsumen pada tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:KOPERASI SIMPANPINJAM SAHABAT MITRA SEJATICABANGPERDAGANGAN yang beralamat di Jalan AsahanKM 1 Kelurahan Nagori Bandar Kecamatan BandarKabupaten Simalungun, selanjutnyadisebutSebaga............cccececeeeeeeeeeeeeeees PENGGUGAT;Melawan :
    Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap PutusanBadan Peneyelesaian Sengketa Konsumen, dalam pasal 1 ayat (1)Pengadilan Negeri adalah pengadilan yang memeriksa perkarakeberatan. Dalam pasal 1 ayat (3) Keberatan adalah upaya bagipelaku usaha dan konsumen yang tidak menerima putusan BPSK.2.
    Yang Mulia MajelisHakim Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapatlain, maka mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,Penggugat hadirKuasanya yaitu Sdr. RIKO CANDRA,berdasarkan SuratKuasa Khusus No.
    Menyatakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkarahutang piutang antara Penggugat dan Tergugat dengan jaminanyang dibebani hak tanggungan bila debitur tidak membayar lunashutangnya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjianpembiayaan adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri;Halaman 29 dari 33Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.GSus/2016/PN Sim5.
    Menyatakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara hutangpiutang antara Penggugat dan Tergugat dengan jaminan yang dibebanihak tanggungan bila debitur tidak membayar lunas hutangnya sesuaidengan kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan adalah merupakankewenangan Pengadilan Negeri.
Pengadilan PN BEKASI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-08-2013 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN BEKASI Nomor 329/Pdt.G/2013/PN.Bks
Tanggal 22 April 2014 — PT. JST INDONESIA sebagai Penggugat Melawan 1. RYAN DHIKA BASUKI sebagai Tergugat I 2. HARYADI sebagai Tergugat II 3. DEDE SUHENDAR sebagai Tergugat III 4. ASEP PUJIANTO sebagai Tergugat IV 5. PUJO SISWANTO sebagai Tergugat V 6. DEDI SAPUTRO MURDIJANTO sebagai Tergugat VI 7. YOKI sebagai Tergugat VII 8. PAIMAN ADI SUCIPTO sebagai Tergugat VIII 9. ENDANG KURNIAWAN sebagai Tergugat IX 10. MUHAMMAD TAUFIK ISMAIL sebagai Tergugat X
127 — 103
  • MENGADILI- Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi Tidak Berwenang Memeriksa Perkara aquo;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini diperhitungkan sebesar Rp.2.416.000,- (dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
    PUTUSANNomor 329/Pdt.G/2013/PN.Bks.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela dalam perkaragugatan antara :PT. JST INDONESIA, yang beralamat di Jin. Irian Blok GG4 Industrial Town MM2100, Cikarang Barat, Bekasi. Dalam hal ini diwakili oleh MANGASISIMANJUNTAK dan MUHAMMAD YUSUF, karyawan PT.
    Menghukum Para Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV,Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, danTergugat X untuk membayar ongkos perkara yang timbul dari perkaraini;SUBSIDAIR :Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,berpendapat lain.
    Bahwa karena Subjek Gugatan Penggugat salah orang atau Error inPersona, maka sudah selayaknya Yang Terhormat Majelis Hakim yangmemeriksa perkara a quo agar berkenan menolak memeriksa danmengadili perkara a quo;Gugatan Premature:1.
    Bahwa oleh karena Penggugat belum bisa membuktikan tentang dugaantindak pidana yang dianggap telah dilakukan oleh Para Tergugat, makakepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quoagar berkenan menolak memeriksa dan mengadili perkara a quo;Gugatan Obscure Libel/Kabur :1.Bahwa Penggugat di dalam menyampaikan dalildalil gugatan banyaksekali menyampaikan halhal yang tidak konsisten dan bertolak belakangantara satu dengan yang lain, diantaranya :e Pada point 24 dalam Pokok Perkara Penggugat
    Gugatan Obscur libels;Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat sampai denganTergugat X tanggal 11 Maret 2014 memuat tentang materi kKewengan absolut,yakni tentang Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa danmemutus perkara aquo, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan materieksepsi tersebut;Menimbang, bahwa materi eksepsi Tergugat sampai X tentang PengadilanNegeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo padapokoknya didasarkan pada dalildalil sebagai berikut :Bahwa
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama Perceraian
Register : 18-03-2008 — Putus : 21-05-2008 — Upload : 24-02-2013
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1147/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg
Tanggal 21 Mei 2008 — PEMOHON LAWAN TERMOHON
7 — 6
  • Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang memeriksa perkara ini ;2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).
    PUTUSANNomor : 1147/Pdt.G/2008/PA.Kab.MlgBISMILLAHIRROHMANIRROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata padatingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :PEMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kabupaten Malang,sebagai "Pemohon",LawanTERMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KabupatenSumenep, sebagai "Termohon";Pengadilan
    Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan AgamaKabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagaiberikut :1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;4.
    bertempat tinggal di Mu'min DusunPohjajar RT.02 RW. 04 Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, yang olehPemohon tentang eksepsi tersebut tidak dibantah, sehingga hal tersebut merupakan fakta yang tetap,oleh karena itu ketentuan pasal 66 ayat (2) undangundang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Mejelis berpendapat bahwa eksepsiTermohon beralasan hukum sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Malang harus menyatakan diritidak berwenang memeriksa
    Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang memeriksa perkara ini ;2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000, (Dua ratus empat puluhenam ribu rupiah).Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 15Jumadil Awal 1429 H., oleh kami Dra. FARIDA ARIANTI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. dan Drs. H.
Pengadilan PA BOJONEGORO Perdata Agama Perceraian
Register : 22-10-2012 — Putus : 28-01-2013 — Upload : 24-07-2013
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 2479/Pdt.G/2012/PA.Bjn
Tanggal 28 Januari 2013 — PEMOHON TERMOHON
10 — 2
  • Menyatakan Pengadilan Agama Bojonegoro tidak berwenang memeriksa perkara aquo; 3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;
    PUTUSANNomor: 2479/Pdt.G/2012/PA.BjnBISMILLAAHTRROHMAANIRROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara perceraian yang diajukanoleh:PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, tempatkediaman di Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";MELAWANTERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempatkediaman di Kabupaten
    Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagiuntuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanyaPemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:PRIMER:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talakterhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;3.
    telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukunkembali, akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini denganmembacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;Menimbang, bahwa dalam suratnya Termohon mengajukan tangkisan/eksepsiyang pada pokoknya Termohon keberatan perkara ini diadili di Pengadilan AgamaBojonegoro dengan alasan Termohon bertempat tinggal di Dusun SumberagungRt.01 RW.01 Desa Sumberagung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, makayang berwenang memeriksa
    Sumberagung KecamatanJatirejo Kabupaten Mojokerto, dan bukti tersebut dibenarkan oleh Pemohon, dengandemikian, maka Majelis Hakim menilai dalil tangkisan/eksepsi Termohon tersebutadalah tepat dan beralasan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Bojonegoromenyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, maka eksepsiTermohon dapat dikabulkan, oleh karena itu harus dinyatakan Pengadilan AgamaBojonegoro tidak berwenang memeriksa
    Menyatakan Pengadilan Agama Bojonegoro tidak berwenang memeriksa perkaraaquo;3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 366.000, (tiga ratus enam puluh enamribu rupiah) kepada Pemohon;Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim padahari Senin tanggal 28 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal1434 H., oleh kami Drs. H. MASDUQI sebagai Ketua Majelis serta Drs. KARMIN,M.H. dan Drs.
Pengadilan PA PONOROGO Perdata Agama Perceraian
Register : 04-10-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan PA PONOROGO Nomor 1566/Pdt.G/2017/PA.Po
Tanggal 15 Nopember 2017 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
17 — 0
  • Menyatakan Pengadilan Agama Ponorogo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 20-04-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 18-02-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Bdg
Tanggal 9 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
169 — 57
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili Perkara perdata Nomor : 162/Pdt.G/e-Court/2020/PN.Bdg ;

    2. Menyatakan Lembaga Arbitrace atau Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA secara kewenangan Relatif berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili Perkara perdata Nomor : 162/Pdt.G/e-Court/2020/PN.Bdg. berasarkan pilihan domisili hukum Penggugat dan Tergugat;

    3. Menghukum Penggugat untuk membayar

Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 20-03-2024 — Putus : 15-08-2024 — Upload : 22-08-2024
Putusan PN BEKASI Nomor 151/Pdt.G/2024/PN Bks
Tanggal 15 Agustus 2024 — Penggugat:
Tamara Dwi Nurcholiza
Tergugat:
1.M. Chandra Purwita
2.Drs. Elfa Thoha, MM
3.Drs. Widianawati
18 — 16

  • MENGADILI :

    1. Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai Majelis Hakim tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara a quo (Kompetensi absolut) dapat dikabulkan;
    2. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili
Pengadilan PN BANYUMAS Perdata
Register : 08-09-2022 — Putus : 15-09-2022 — Upload : 27-09-2022
Putusan PN BANYUMAS Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Bms
Tanggal 15 September 2022 — Pemohon:
SUDARTI
44 — 5

  • MENETAPKAN

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;
    2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 31-08-2022 — Putus : 18-01-2023 — Upload : 19-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 503/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 18 Januari 2023 — Penggugat:
PT BATIK AIR INDONESIA
Tergugat:
HENRY SUMOLANG
65 — 54

  • MENGADILI l

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkra perdata Nomor: 503/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst;
    2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 10-05-2022 — Putus : 30-05-2022 — Upload : 30-05-2022
Putusan PA KAB MALANG Nomor 2548/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg
Tanggal 30 Mei 2022 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 4
  • Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan para Penggugat;Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 935.000,- (Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);E-Doc Putusan
Pengadilan PA AMBARAWA Perdata Agama Perceraian
Register : 22-03-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 13-07-2016
Putusan PA AMBARAWA Nomor 318/Pdt.G/2016/PA.Amb
Tanggal 30 Juni 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
9 — 2
  • Menyatakan Pengadilan Agama Ambarawa tidak berwenang memeriksadan mengadili perkara ini;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp. 481.000 - ( empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah )
    yang timbul akibatperkara ini;;Bahwa, atas halhal tersebut diatas Pemohon mengajukan Cerai Talakterhadap Termohon dengan alasan: antara Pemohon dan Termohon terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga dan hal tersebut sesuai dengan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam ;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Ambarawa segera memeriksa
    bertempat tinggal di Salatiga;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dimana menyatakanbahwa Permohonan Cerai Talak diajukan ke Pengadilan Agama yangmewilayahi tempat tinggal Termohon kecuali kecuali apabila termohon dengansengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izinpemohon, sedangkan Pemohon tidak menyangkal jawaban Termohon tesebut,maka Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Ambarawa tidakberwenang memeriksa
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 01-12-2022 — Putus : 20-12-2022 — Upload : 20-12-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 2712/Pdt.P/2022/PN Sby
Tanggal 20 Desember 2022 — Pemohon:
Lidya br sitorus
23 — 2

  • MENETAPKAN:

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon;
    2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
    3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 12-01-2023 — Putus : 19-01-2023 — Upload : 19-01-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Sby
Tanggal 19 Januari 2023 — Pemohon:
Riska S
32 — 13

  • MENETAPKAN:

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon;
    2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
    3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);