Ditemukan 2137 data
25 — 1
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbladh bois as JI We pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
19 — 13
tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan tidak ditemukan aturan mengenai kewenanganPengadilan Agama dalam menyelesaikan permohonan perubahanidentitas pada buku Kutipan Akta Nikah, namun dalam Peraturan Menter
RINA AKHAD RIYANTI, SH
Terdakwa:
RULLIANSYAH als ABLE Bin R. AHMAD NAWAWI
48 — 18
dengan berat netto 0,220 gram sebelum dilakukan Ujilaboratorium dan setelah dilakukan uji Laboratoris Kriminalistik menjadi0,158 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml,setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristalkristal putin pada tabel01 dan urine pada tabel 02 milik RULLIANSYAH als ABLE Bin R.AHMAD NAWAW/I positif mengandung metamfetamina yang terdaftarsebagai Golongan (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menter
dengan berat netto 0,220 gram sebelum dilakukan Ujilaboratorium dan setelah dilakukan uji Laboratoris Kriminalistik menjadi0,158 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml,setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristalkristal putin pada tabel01 dan urine pada tabel 02 milik RULLIANSYAH als ABLE Bin R.AHMAD NAWAW/I positif mengandung metamfetamina yang terdaftarsebagai Golongan (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menter
12 — 11
yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter!
29 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Menter i KeuanganNo.486/KMK.03/2003 tentang PajakPenghasilan yang ditanggung olehPemerintah atas penghasilan pekerja daripekerjaanPasal 1 ayat (1)Pekerja yang mendapat perlakuan PajakPenghasilan yang ditanggung olehPemerintah adalah Wajib Pajak orangpribadi dalam negeri yang bekerjasebagai Pegawai tetap atau Pegawaitidak tetap pada satu pemberi kerja diIndonesia, yang menerima gaji, upahserta imbalan lainnyadari pekerjaan yang diberikan dalambentuk uang sampai denganRp.2.000.000, (dua juta
1.RODIAH
2.AKHMAD MUZAKKI
37 — 3
baik tindakan hukum sepihak maupuntindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;Menimbang, bahwa dalam permohonan aquo adalah mengenai jual bellitanah bahwa pelaksanaan tersebut dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) yang salah satu tahapannya adalah pembuatan akta yang dalamhal ini pelaksanaannya melibatkan anak yang masih dibawah umur yang dalamhal ini tidak diatur secara jelas dalam Undangundang Pokok Agraria (UUPA,PP No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maupun Peratuan Menter
31 — 8
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, ParaPemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P.1 sampai dengan P.7,dimana buktibukti tersebut telah ditempel meterai cukup dan telah cocokdengan aslinya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dapat dinyatakantelah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukumPengadilan Agama Purwodadi, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 34 Ayat(2) Peraturan Menter
15 — 12
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6303144505890006 tanggal 27 Juli2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;.
13 — 5
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
16 — 6
Pemohon dan Pemohon II dinilai cukup beralasansehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 2 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II halaman 143 dan PeraturanPerundangundangan yang berlaku kepada Pemohon dan Pemohon Ildiperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN KantorUrusan Agama Kabupaten Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 2Undangundang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 26 ayat 1 dan 4 Peraturan Menter
19 — 4
Maka dengan demikianalasan permohonan Pemohon untuk Pembetulan nama di buku Nikahbukti P.3 dapat dikabulkan sehingga dapat digunakan untuk mengurusAkta Kelahiran anak para Pemohon dan penyesuaian dokumen lainnya; Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pasal 26 Ayat (1) danPasal 34 Ayat (1) Peraturan Menter Agama Nomor 11 Tahun 2007menjelaskan bahwa perbaikan penulisan dalam dokumen nikah dilakukanoleh Pegawai Pencatat Nikah dengan cara mencoret kata yang salah dantidak menghilangkan tulisan salah tersebut
18 — 1
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arblasl byis ac Jl Le pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
ANDRIANSYAH,SH,.M.H
Terdakwa:
GUNAWAN Bin SUBANDI
357 — 33
Bahwa pelaku yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menter!dan membawa alat alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotongdan membelah pohon dalam kawasan HPT Air Manjunto yang diamankanpetugas Polres Mukomuko pada hari Selasa tanggal 26 September 2017berjumlah 10 (Sepuluh) orang, diantaranya adalah terdakwa.
Bahwa pelaku yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menter!dan membawa alat alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong danmembelah pohon dalam kawasan HPT Air Manjunto yang diamankan petugasPolres Mukomuko pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 berjumlah 10(sepuluh) orang, diantaranya adalah terdakwa Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan kegiatan perkebunan secaraperseorangan dan mengolah kebun dengan cara tradisional tanpamenggunakan alat berat.
15 — 2
Bahwa atas tidak harmonisnya rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ceraipada Pengadilan Agama Surabaya, Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS) telah mendapat ijin atas sebagaimana Keputusan Menter!
Lasmi
19 — 8
Pencetakan perubahan data halaman pengesahan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut PengadilanNegeri berpendapat, bahwa prosedur untuk melakukan perubahan data padapada Paspor biasa adalah dengan jalan Pemohon mengajukan permohonanperubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau PejabatImigrasi sebagaimana tersebut pada ketentuan pasal 24 Peraturan Menter!Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1287 / PDT. P/2019/ PN.
1.M. SUSILAH
2.INDAH TAKARINA
3.FANTINUS SIGIT BUDIONO
4.ANDREAS SIGIT WISNU
5.CHATARINA RETNO UTAMI
6.SUSI WIDOWATI, S.Pd
7.ETY LARASATI
8.SIGIT BUDIATMOKO
9.OTTO SIGIT BUDIANTO
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Dr. Abu Tholib Khalik, M.Hum
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Romli, M.Pd
3.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Himyari Yusuf
4.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Sugeng Spd
5.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Fauzil Akbar,S.th.I
6.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Drs. Mat Jalil M.Hum
7.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Dr.Ahmad Zayadi, M.Hum
8.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Dr. Ahmad Muharrom, M.Hum
9.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Dr. Abu Ammar Cs
10.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Prof. Dr. Machasin, MA
11.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agama RI, Cq. Dirjen Pendais, Cq. Prof. Dr. Muhammad Ali
12.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Abdurahman Sarbini.
13.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Drs. Kirnali M.Yus, M.Si
14.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Syafril Alam, SE
15.SYARNUBI, S.Pd
16.YUSMANADI TAMIM, SE
Turut Tergugat:
Pemerintah RI, Cq. Gufron Zahid, SH.
190 — 228
Lapangan Banteng Barat No.34 JakartaPusat;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIIPemerintah Republik Indonesia,Cq Pemerintan Pusat,CqPresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaanNegara R.I yang dibantu oleh wakil Presiden dan Menter!sebagaimana dimaksut oleh UUD Negara R.I tahun1945,Cq Menteri Agama R.I.Cq Dirjen Pendais DEPAG R.1Cq. Dirt Pendais DEPAG R.I,Cq Kepala Subdit kerjasamadan kelembagaan Dirtis,Ditjen.Pendais DEPAG R.I,CqDitien Pendais DEPAG RI,Cq Dr.
Lapangan Banteng Barat No.34 JakartaPusat;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IXPemerintah Republik Indonesia,Cq Pemerintan Pusat,CqPresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaanNegara R.I yang dibantu oleh wakil Presiden dan menter!sebagaimana dimaksut oleh UUD Negara R.I tahun1945,Cq Menteri Agama RI.Cq Dirjen Pendais CqDirt.Pendidikan Tinggi Islam Ditpendais DEPAG RI CqProf.Dr.Machasin,MA, beralamat di Jl.
Lapangan BantengBarat No.34 Jakarta Pusat ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XPemerintah Republik Indonesia,Cq Pemerintan Pusat,CqPresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaanNegara R.I yang dibantu oleh wakil Presiden dan Menter!sebagaimana dimaksut oleh UUD Negara R.I tahun1945,Cq Menteri Agama RI, Cq.
I Halaman 6 dari 4212.13.14.Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Pusat,CqPresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaanNegara R.I yang dibantu oleh wakil Presiden dan Menter!sebagaimana di maksut oleh UUD Negara R.I tahun1945,Cq Menteri Dalam Negeri R. Cq Gubernur LampungCq Abdurahman Sarbini selaku kedudukanya sebagaiBupati Tulang Bawang Cq Umar Ahmad selakukedudukannya sebagai Bupati Tulang Bawang Barat,beralamat di Jl.
11 — 0
Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atasnama: PEMOHON ASLI , Nomor:1590/KKP/C1/1992 tanggal 1991992yang dikeluarkan oleh Menter Pendidikan dan Kebudayaan, bukti surattersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);.
12 — 3
tidak ada pihak yangmerasa keberatan atas pernikahannya;Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Pemohon Il tidak pernahmendapatkan Buku Nikah yang sah dari Kantor Urusan Agama;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sahbilamana dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dankepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 KompilasiHukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menter
1.DODY BOEDY RAHARDJO,SH
2.ARI DEWANTO, SH
Terdakwa:
AHMAD FAUZI Bin SUHAIMI
315 — 0
Kawan Saba Blahbatu Gianyar dan Dirampas untuk Negara
- 7 (tujuh) lembar nota atas nama Pauji tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Kayu Mahoni sebanyak 6 (enam) Sm (enam Stapel meter) setara dengan 6 M3 (enam menter kubik) dirampas untuk negara melalui PT PERHUTANI;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, ( lima ribu rupiah ) ;
FRANSISCA HERDIANA, SH
Terdakwa:
FATAH MAULANA
47 — 12
Lebih khusus yang dimaksud Tanpa Hak dalam kaintannyadenga UndangUndang NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Tanpa Izindan atau tanpa Persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menter!
Lebih khusus yang dimaksud Tanpa Hak dalam kaintannyadenga UndangUndang NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Tanpa IzinHalaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2019/PN Tjkdan atau tanpa Persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menter!