menafsirkandan menerapkan Pasal 56 Ke2 KUHP, apabila Judex Facti tepat dalammenafsirkan dan menerapkan Pasal 56 Ke2 KUHP dalam perkara a quotentunya Terdakwa seharusnya tidak dibebaskan dari segala dakwaan.Oleh karena itu putusan Judex Facti dalam perkara a quo bukanlahmerupakan pembebasan yang murni, sehingga dapat dimohonkan kasasi ;Oleh karena itu berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 (dalamperkara atas nama Terdakwa Raden Sonson Natalegawa

No.187 K/Pid.Sus/2011Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasipada pokoknya sebagai berikut :Bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang dianut dalam peradilan diIndonesia sebagaimana tersebut dalam putusan Mahkamah Agung RI antaralain Putusan Nomor 275 K/Pid/1683 tanggal 15 Desember 1983 (PerkaraTerdakwa Raden Sonson Natalegawa) dan putusan Nomor 1K/Pid/2000 tanggal22 September 2000 (perkara Terdakwa Hutomo Mandala Putra Als Tomi BinSuharto) yang menyatakan bahwa alasan tetap Mahkamah

tertinggi yang mempunyai tugasuntuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang undang diseluruh wilayah negara diterapbkan secara tepat dan adil maka MahkamahAgung Wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonanKasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskanTerdakwa yaitu guna menentukan sudah tepat atau adilkah putusan pengadilanbawahannya itu ".Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor :275 KIPid/1983tanggal 15 Desember 1983 dalam kasus tindak pidana korupsi Natalegawa

. : 275 K/Pid/1983 tanggal 15Desember 1983 dalam perkara Raden Sonson Natalegawa yangdalam pertimbangannya menyatakan :"penafsiran terhadap sebutan melawan hukum" tidak tepat, jika halitu hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan hukum yangada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai pendapat yangberkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukurberdasarkan asasasas hukum tidak tertulis, maupun asasasasyang bersifat unum menurut kepatutan dalam masyarakat.b.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Desember 1983No.275 K/Pid/1983, pada pokoknya berpendapat "penggunaan kekuasaanserta wewenang secara menyimpang oleh Terdakwa, menurut pertimbanganPengadilan Negeri selaku judex facti dalam perkara inipun dianggap terbuktiseperti pemberian kredit terhadap real estate, adanya overdraft, adanyaperpanjangan kredit dan sebagainya, yang merupakan tanggungjawabTerdakwa Raden Sanson Natalegawa selaku Direktur Bank Bumi Daya yangmembidangi/membawahi perkreditan

No. 597 K/PID/2015Umum atas putusan bebas Terdakwa Natalegawa yang dijatunkan olehPengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa menurut Yurisprudensi yang danut dalam Peradilan di Indonesiasebagaimana ternyata dalam berbagai putusan Mahakamah Agung RIantara lain putusan Nomor 275 K/Pid/1963 tanggal 15 Desember 1983dalam perkara an Terdakwa Raden Sonson Natalegawa dan putusanNomor 1 K/Pid/2000 tanggal22 Desember 2000 dalam perkara a.nTerdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomy bin Suharto yangmenyatakan bahwa alasan tetap Mahakamah Agung RI berpendapatselaku Badan Perdilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membinadan

Wewenang pengawasannya meskipun hal itu tkidak diajukan sebagaikeberatan kasasi oleh Jaksa, Mahakamah Agung wajib menelitinya;Maka atas dasar pendapat tersebut diatas, bahwa pembebasan itubuakan merupakan pemebebasan murni, Mahakamah Agung harus menerimapermohonan kasasi tersebut (mohon diperhatikan pertimbangan putusanMahakamah Agung Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalamperkara a.n Terdakwa Raden Sonson Natalegawa dan putusan Nomor 1K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 atas nama Hutomo

dengan paham yang dianut oleh yurisprudensi Indonesia yangmenafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis yang meliputi baik melawanhukum formil maupun materiil.Hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi yaitu :Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/KR/1973 tanggal 30 Maret 1977 yangmempertegas Putusan Mahkamah Agung RI sebelumnya yaitu Putusan MahkamahAgung RI tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K/KR/1965Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983dalam perkara RS Natalegawa

dengan paham yang dianut oleh yurisprudensiIndonesia yang menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis yangmeliputi baik melawan hukum formil maupun materiil.Hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi yaitu :Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/KR/1973 tanggal 30 Maret 1977 yangmempertegas Putusan Mahkamah Agung RI sebelumnya yaitu Putusan MahkamahAgung RI tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K/KR/1965Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983dalam perkara RS Natalegawa

Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusanPengadilan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI antara lain :1 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember1983 dalam perkara terdakwa RS Natalegawa ;2 Putusan Mahkamah Agung RI :577/K/Kr/1980 tanggal 26 Januarari 1983 dalamperkara terdakwa Hadinegoro Wijaya alias Ng Kim Hoa;3 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 951 K/Pid/1982 stanggal 10 Agustus1983 dalam perkara terdakwa Yojiro Kitajima.Dengan memperhatikan pengertian seperti diuraikan

dengan paham yang dianut oleh yurisprudensi Indonesia yang menafsirkanunsur melawan hukum secara sosiologis yang meliputi baik melawan hukum formil maupunmateriil.Hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi yaitu :Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/KR/1973 tanggal 30 Maret 1977 yangmempertegas Putusan Mahkamah Agung RI sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Agung RItanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K/KR/1965 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara RS Natalegawa

Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan Pengadilan yang dikuatkan oleh MahkamahAgung RI antara lain :1 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983dalam perkara terdakwa RS Natalegawa ;2 Putusan Mahkamah Agung RI :577/K/Kr/1980 tanggal 26 Januarari 1983 dalam perkaraterdakwa Hadinegoro Wijaya alias Ng Kim Hoa ;3 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 951 K/Pid/1982 stanggal 10 Agustus 1983 dalamperkara terdakwa Yojiro Kitajima.Dengan memperhatikan pengertian seperti diuraikan

No.275/K//Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Terdakwa atasnama NATALEGAWA yang salah satu pertimbangannya adalah "bahwaMahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untukmembina dan menjaga agar semua hukum dan perundangundangan diseluruh wilayah Negara ditetapkan secara adil".Dengan mendasari pertimbangan tersebut, demi kepastian hukum dan keadilan,serta guna menjaga dari kemungkinan adanya tindakan Hakim yang keliru,maka terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi

"Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Register Nomor :275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember Tahun 1983 atas nama RadenSonson Natalegawa dalam pertimbangannya menyatakan sebagaiberikut :...sesual dengan yurisprudensi yang ada apabila ternyata putusanpengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasanyang murni sifatnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP,Hal. 11 dari 22 hal. Put.

Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi ;Adapun yurisprudensi yang dipergunakan oleh Pemohon Kasasidalam memori kasasinya adalah putusan Mahkamah AgungNo. 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dengan TerdakwaRaden Sonson Natalegawa ;Bahwa Pasal 244 KUHAP, menyatakan : Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkatterakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung,Hal. 45 dari 49 hal. Put.

Putusan Mahkamah Agung No. 275/K/Pid/1983tanggal 15 Desember 1983 dengan terdakwa Raden Sonson Natalegawa,yang dipergunakan oleh Pemohon Kasasi dan disebut sebagai yurisprudensi , adalah keliru karena :Pertama, yurisprudensi berarti putusan Hakim yang merupakanpenemuan hukum dalam merumuskan kebenaran untuk mencapaikeadilan hukum.Kedua, putusan mana bila diikuti oleh putusanputusan Hakimyang kemudian maka ia akan menjadi satu yurisprudensiDan terakhir, menjadi yurisprudensi tetap bila sudah menjadisemacam

No. 275K/Pid/1983 tahap kasasi atas nama TerdakwaSonson Natalegawa telah menerima permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan bebas yang dijatuhkan olehPengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena putusan tersebut bukanmerupakan pembebasan murni, atas dasar Pengadilan Negeri telahmenafsirkan kata melawan hukum secara keliru ;Juga yurisprudensi di Negeri Belanda sejak lama melakukan terobosanterhadap larangan kasasi terhadap putusan bebas dalam Pasal 43012Wetboek Van Strafvordering dengan menggunakan

dengan paham yang dianut oleh yurisprudensi Indonesia yangmenafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis yang meliputi baik melawanhukum formil maupun materiil.Hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi yaitu :105Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/KR/1973 tanggal 30 Maret 1977 yangmempertegas Putusan Mahkamah Agung RI sebelumnya yaitu Putusan MahkamahAgung RI tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K/KR/1965Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983dalam perkara RS Natalegawa

dengan paham yang dianut oleh yurisprudensiIndonesia yang menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis yangmeliputi baik melawan hukum formil maupun materiil.Hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi yaitu :Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/KR/1973 tanggal 30 Maret 1977 yangmempertegas Putusan Mahkamah Agung RI sebelumnya yaitu Putusan MahkamahAgung RI tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K/KR/1965Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983dalam perkara RS Natalegawa

Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusanPengadilan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI antara lain :1 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember1983 dalam perkara terdakwa RS Natalegawa ;2 Putusan Mahkamah Agung RI :577/K/Kr/1980 tanggal 26 Januarari 1983 dalamperkara terdakwa Hadinegoro Wijaya alias Ng Kim Hoa;3 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 951 K/Pid/1982 stanggal 10 Agustus1983 dalam perkara terdakwa Yojiro Kitajima.Dengan memperhatikan pengertian seperti diuraikan

M14PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang TambahanPedoman Pelaksanaan KUHAP dalam lampiran 19 menegaskan bahwa: terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding ; tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaranterhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983, Mahkamah Agung telah menerimapermohonan kasasi jaksa atas putusan bebas Terdakwa Natalegawa yangdijatunkan

No. 936 K/Pid.Sus/2009dimasukkan dalam Penjelasan UndangUndang Pemberantasan Korupsiyang baru (UndangUndang No. 31 Tahun 1999) merupakan perluasan daripengertian melawan hukum materiil dalam fungsi positif, yang telahditerapkan dalam Kasus Natalegawa pada tahun 1983 dengan tujuan untukmempermudah pembuktian tindak pidana korupsi.

Natalegawa yang kami kutip dari bukuIndryanto Senoadji, diperoleh alasan hukum dan pendirian dari Judex FactiAgung pada Mahkamah Agung RI sebagai berikut :Menimbang bahwa menurut Mahkamah Agung penafsiran terhadap sebutan"melawan hukum" tidak tepat, jika hal itu hanya dihubungkan dengan policyperkreditan direksi yang menurut Pengadilan Negeri tidak melanggar peraturanhukum yang ada sanksi pidananya, tetapi sudah berkembang dalam ilmuhukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas hukum tidak tertulis

keberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti, karenaterdapat perbedaan mendasar dalam memahami tentang maksud dan pendirianMahkamah Agung sebagaimana kami kutip di atas, menyangkut pengertian sifatmelawan hukum dari segi materiil yang bersifat positif, yaitu :Dari uraian dan pertimbangan Hakim Agung, pengertian sifat melawan hukumdari segi materiil dari fungsi positif digunakan untuk membuktikan bahwa telahterjadi perbuatan melawan hukum, tetapi terbukti bahwa sebutan melawanhukum dalam perkara Natalegawa

mengenai putusan bebas dalam hubungannyadengan banding dan kasasi, dinyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidakdapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum,keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. bahwa menurut Yurisprudensi yang dianut dalam peradilan di Indonesiasebagaimana ternyata dalam berbagai Putusan Mahkamah Agung RI antaralain putusan Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 (dalamperkara atas nama terdakwa RADEN SONSON NATALEGAWA

Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal15 Desember 1983 dalam perkara Raden Sonson Natalegawa yangdalam pertimbangannya menyatakan : penafsiran terhadap sebutanmelawan hukum tidak tepat jika hal itu hanya dihubungkan denganmelanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, akan tetapisesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnyahal itu diukur berdasarkan asasasas hukum tidak tertulis, maupunasasasas yang. bersifat umum menurut kepatutan dalammasyarakat; Putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor

Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.Berikut ini adalah beberapa yurisprudensi yang memeriksa dan mengadiliputusan bebas pada tingkat kasasi : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15Desember 1983 dalam perkara atas nama Raden Sonson Natalegawa ; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1/K/Pid/2000 tanggal 22 September2000 dalam perkara atas nama Hutomo Mandala Putra ; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 144 K/Pid/2006 tanggal 13September 2007 dalam perkara atas nama Edward Cornelis William

Hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi yaitu:Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember1983 dalam perkara RS Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawanhukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak tepat jika melawanhukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya,akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmuhukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asasasas hukum tak tertulismaupun asasasas yang bersifat umum

Hal ini dapatdililhat dari beberapa putusan Pengadilan yang dikuatkan oleh MahkamahAgung RI antara lain : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember1983 dalam perkara terdakwa RS Natalegawa; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 577 K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1983dalam perkara terdakwa Hadinegoro Wijaya alias Ng Kim Hoa; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus1983 dalam perkara terdakwa Yojiro Kitajima.Bahwa Oemar Seno Adji, telah menulis penafsiran

Sonson Natalegawa, yangkemudian diikuti oleh putusan Mahkamah Agung lainnya, yangdiantaranya adalah putusan Mahkamah Agung Nomor: 1164 K/Pid/1985tanggal 31 Oktober 1986 dalam perkara atas nama Terdakwa TonyGozal;e Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1295 K/Pid/1985 dalam perkara atasnama Terdakwa Dr.