Ditemukan 512 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 22-12-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3521 K/Pdt/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA, dk vs DJARIR SUDIWIYANTO
4922 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , yang terletak di Desa Jangkaran, KecamatanTemon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, denganbatasbatas:Sebelah Utara : Jalan Usaha Tani; Sebelah Timur : Suwardi; Sebelah Selatan : Ramilah; Sebelah Barat :Kelompok Tani Manunggal;Bahwa lokasi lahan tambak yang diusahakan Pemohon Keberatan,termasuk dalam daftar nominasi yang mendapatkan ganti kerugian, masukarea terdampak rencana pembangunan bandara baru Yogyakarta diKabupaten Kulon Progo, yang telah dilakukan identifikasi dan pendataanoleh
    Bahwa TermohonKeberatan selaku pelaksanan pengadaan tanah untuk kepentinganumum diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan,pelaksanaan dan penyerahan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 2 Perpres Nomor 71Tahun 2012 serta sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadapinventarisasi dan pendataan untuk nominasi serta pemberian nilai gantikerugian, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, yang terdampak dalamarea Rencana Pembangunan Bandara
Putus : 16-01-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3537 K/Pdt/2016
Tanggal 16 Januari 2017 — 1. PT. ANGKASA PURA I (Persero) Cq. PROYEK MANAGER PERSIAPAN PEMBANGUNAN BANDAR BARU INTERNASIONAL YOGYAKARTA DI KABUPATEN KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 2. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, lawan KOMAIDI
4925 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yogyakarta), berkedudukan selaku Ketua PanitiaPelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara BaruYogyakarta di Wilayah Kabupaten Kulon Progo;Bahwa Termohon Keberatan selaku pelaksanan pengadaan tanah untukkepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan perencanaan,persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil sebagaimana dimaksuddalam pasal 13 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 2Perpres Nomor 71 Tahun 2012 serta sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap inventarisasi dan pendataan untuk nominasi
    Nomor 3537 K/Pdt/2016Sebelah Utara : Radi;Sebelah Timur : Jalan Desa;Sebelah Selatan : Ambyah dan Suyanto;Sebelah Barat : Surmi;Bahwa lokasi lahan tambak yang diusahakan Pemohon Keberatan, termasukdalam daftar nominasi yang mendapatkan ganti kerugian, masuk areaterdampak rencana pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di KabupatenKulon Progo, yang telah dilakukan identifikasi dan pendataan oleh TermohonKeberatan , sebagaimana dimaksud dalam Buku Daftar Nominatif DesaJangkaran, Kecamatan Temon, KabupatenKulonprogo
Register : 24-06-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 07 / Pdt.Sus - PHI / 2016 / PN Dps
Tanggal 21 Juni 2016 — GUSTI AYU MADE MARLIANI MELAWAN CV NAKA
6534
  • NAKA ( lihat nominasi alat bukti T1 danT6).
    surat No. 811.3/438/Dinsosnaker Tanggal 12 Januari 2016Hal. 9 dari 47 Putusan PHI Nomor 07/Pat.SusPHI/2016/PN Dps(Panggilan ke 1), Surat No. 565/132/Dinsosnaker Tanggal 19 Januari 2016( Panggilan ke Il ), Surat No. 565/212/Dinsosnaker Tanggal 1 Februai 2016( Panggilan ke Ill ), Tergugat dengan ITIKAD BAIK selalu menghadiri undanganMediasi dengan memberikan opsiopsi perdamaian kepada Penggugat tetapisemuanya di tolak oleh penggugat ( proposal opsi perdamaian tertuang dalamanjuran mediasi, lihat nominasi
Register : 02-09-2010 — Putus : 07-10-2010 — Upload : 17-10-2011
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 39/G/2010/PTUN.JPR
Tanggal 7 Oktober 2010 — ETIN KOGOYA; MARTHEN BUBIA VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAMBERAMO
8117
  • terhadap posita gugatan ParaPenggugat nomor 11 dapat ditanggapi sebagai berikutBahwa wajar kiranya kalau Tergugat menerbitkankeputusan komisi pemilihan umum Kabupaten MamberamoRaya No.26/KPTS/KPUMMBR031/2010 Tanggal 12Agustus 2010 Tentang Penarikan Dan Penetapan NomorUrut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010tanpa sepengatahuan Para Penggugat dikarenakan parapenggugat sudah tidak masuk lagi nominasi
    Jawaban Tergugat terhadap posita gugatan ParaPenggugat nomor 21 dapat dijawab sebagai berikutBahwa permohonan para penggugat untuk memintapenundaan terhadap pelaksanaan objek sengketaadalah tidak beralasan karena para penggugat yangdicalonkan oleha partai pendukungnya yang sudahtidak memenuhi verifikasi terhadap syarat mutlakminimal 15% suara sah atau kursi' di DPRD diKabupaten Mamberamo Raya, yang berarti juga sudahtidak masuk dalam nominasi sebagai bakal calonPemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Putus : 22-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3667 K/Pdt/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — PT ANGKASA PURA I (PERSERO), dk vs SUPANGAT
4218 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa TermohonKeberatan selaku pelaksana pengadaan tanah untuk kepentingan umumdiselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaandan penyerahan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 2 Perpres Nomor 71 Tahun 2012serta sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap inventarisasi danpendataan untuk nominasi serta pemberian nilai ganti kerugian, baik yangbersifat fisik maupun non fisik, yang terdampak dalam area RencanaPembangunan Bandara
    Bahwa lokasi lahan tambak yang diusahakan Pemohon Keberatan,termasuk dalam daftar nominasi yang mendapatkan ganti kerugian, masukarea terdampak rencana pembangunan bandara baru Yogyakarta diKabupaten Kulon Progo, yang telah dilakukan identifikasi dan pendataanoleh Termohon Keberatan I, sebagaimana dimaksud dalam Buku DaftarNominatif Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo,tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan UmumPembangunan Bandara Baru Kabupaten Kulon Progo, Daerah
Putus : 08-02-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 231 K/Pdt/2017
Tanggal 8 Februari 2017 — 1. PT ANGKASA PURA I (PERSERO), 2. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, SELAKU KETUA PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BANDARA BARU YOGYAKARTA DI KULON PROGO VS AMBYAH
7134 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa TermohonKeberatan selaku pelaksana pengadaan tanah untuk kepentingan umumdiselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaandan penyerahan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 2 Perpres Nomor 71 Tahun 2012serta sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap inventarisasi danpendataan untuk nominasi serta pemberian nilai ganti kerugian, baik yangbersifat fisik maupun non fisik, yang terdampak dalam area RencanaPembangunan Bandara
    Bahwa lokasi lahan tambak yang diusahakan Pemohon Keberatan,termasuk dalam daftar nominasi yang mendapatkan ganti kerugian, masukarea terdampak rencana pembangunan bandara baru Yogyakarta diKabupaten Kulon Progo, yang telah dilakukan identifikasi dan pendataanoleh Termohon Keberatan , sebagaimana dimaksud dalam Buku DaftarNominatif Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo,tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan UmumPembangunan Bandara Baru Kabupaten Kulon Progo, Daerah
Register : 24-07-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Prp
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat:
KOPERASI SERBA USAHA CU HATI NURANI
Tergugat:
1.Ernawati Siahaan
2.ALIANSEN SARAGIH
54115
  • Fotocopy dari Surat Keputusan Panitia Nominasi No.02/KSP.HN/II/Khusus/2019, tertanggal 16 Februari 2019, ditandai denganBukti P5 ;6. Fotocopy dari Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 002/SIUPB/0415/X/2014 tanggal 19 Nopember 2014, ditandai dengan Bukti P6 ;7. Fotocopy dari Surat Izin Gangguan No. 503/BPTP2MIG/445/2014,tertanggal 19 November 2014, ditandai dengan Bukti P7 ;8.
Putus : 23-01-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3672 K/Pdt/2016
Tanggal 23 Januari 2017 — PT ANGKASA PURA I (PERSERO) cq PROYEK MANAGER PERSIAPAN PEMBANGUNAN BANDARA BARU INTERNASIONAL YOGYAKARTA DI KABUPATEN KULONPROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DK lawan MUH SAMSURI WAGIMIN
8051 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yogyakarta), berkedudukan selaku Ketua PanitiaPelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara BaruYogyakarta di Wilayah Kabupaten Kulon Progo; Bahwa TermohonKeberatan selaku pelaksanan pengadaan tanah untuk kepentingan umumdiselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaandan penyerahan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 2 Perpres Nomor 71 Tahun 2012serta sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap inventarisasi danpendataan untuk nominasi
    (tiga ratus tiga belas meter persegi) terletak di DesaJangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah IstimewaYogyakarta, batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara dengan Jalan Usaha Tani; Sebelah Timur dengan Bapak Ponijan; Sebelah Selatan dengan Bapak Sutrimo; Sebelah Barat dengan Anwar Hidayat;Bahwa lokasi lahan tambak yang diusahakan Pemohon Keberatan,termasuk dalam daftar nominasi yang mendapatkan ganti kerugian, masukarea terdampak rencana pembangunan Bandara Baru Yogyakarta diKabupaten
Putus : 16-01-2017 — Upload : 20-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3533 K/Pdt/2016
Tanggal 16 Januari 2017 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, selaku KETUA PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BANDARA BARU YOGYAKARTA di KULON PROGO, dk vs SURYONO
2311 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yogyakarta), berkedudukan selaku KetuaPanitia Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara BaruYogyakarta di Wilayah Kabupaten Kulon Progo;Bahwa Termohon Keberatan selaku pelaksanan pengadaan tanah untukkepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan perencanaan,persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 2Perpres Nomor 71 Tahun 2012 serta sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap inventarisasi dan pendataan untuk nominasi
    , atas nama Suryono, terletak di Desa Jangkaran,Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta,dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara Muhjum; Sebelah Timur Radi; Sebelah Selatan Sudirman/Saliman; Sebelah Barat Poniran;Bahwa lokasi lahan tambak yang diusahakan Pemohon Keberatan,termasuk dalam daftar nominasi yang mendapatkan ganti kerugian, masukarea terdampak rencana pembangunan Bandara Baru Yogyakarta diKabupaten Kulon Progo, yang telah dilakukan identifikasi dan pendataanoleh
Putus : 22-12-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3666 K/Pdt/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dk vs MARDI SUSANTO
3413 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yogyakarta), berkedudukan selaku KetuaPanitia Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara BaruYogyakarta di Wilayah Kabupaten Kulon Progo; Bahwa TermohonKeberatan selaku pelaksanan pengadaan tanah untuk kepentinganumum diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan,pelaksanaan dan penyerahan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 2 Perpres Nomor 71Tahun 2012 serta sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadapinventarisasi dan pendataan untuk nominasi
    , atas nama Mardi Susanto, terletak di DesaJangkaran Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo, Daerah IstimewaYogyakarta; batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara : Muhjum; Sebelah Timur : Suryono; Sebelah Selatan : Sido Sarsan; Sebelah Barat : Sulbiarto;Bahwa lokasi lahan tambak yang diusahakan Pemohon Keberatan,termasuk dalam daftar nominasi yang mendapatkan ganti kerugian, masukarea terdampak rencana pembangunan Bandara Baru Yogyakarta diKabupaten Kulon Progo, yang telah dilakukan identifikasi dan
Putus : 03-01-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3518 K/Pdt/2016
Tanggal 3 Januari 2017 — 1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI D.I YOGYAKARTA, 2. DIREKTUR UTAMA PT. ANGKASA PURA I (Persero) PUSAT Cq. PROJECT MANAGER PROYEK PERSIAPAN PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA, DI WILAYAH KECAMATAN TEMON KABUPATEN KULONPROGO, PROVINSI D.I YOGYAKARTA; lawan WAGIRAN
4627 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa lokasi lahan tambak yang diusahakan Pemohon Keberatan,termasuk dalam daftar nominasi yang mendapatkan ganti kerugian, masukarea terdampak rencana pembangunan Bandara Baru Yogyakarta diKabupaten Kulon Progo, yang telah dilakukan identifikasi dan pendataanoleh Tim Panitia Pelaksana pengadaan tanah untuk pembangunanbandara baru Internasional Yogyakarta, di Kulon Progo, sebagaimanadimaksud dalam Buku Daftar Nominatif Desa Jangkaran, KecamatanTemon, Kabupaten Kulonprogo, Tentang: Pengadaan tanah
    Nomor 3518 K/Pdt/2016umum diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan,pelaksanaan dan penyerahan hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal13 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 2 Perpres Nomor 71Tahun 2012 serta sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadapinventarisasi dan pendataan untuk nominasi serta pemberian nilai gantikerugian, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, yang terdampak dalamarea Rencana Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di KabupatenKulon Progo;Bahwa Termohon
Register : 25-04-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 12-08-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 534/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg
Tanggal 24 Juli 2018 — Pemohon melawan Termohon
64
  • bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohonadalah bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermaterai cukup,cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat buktitersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13tahun 1985 tentang Bea Materai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Taripf Bea Meterai dan BesarnyaBatas Pengenaan Harga Nominasi
Register : 02-02-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 08-12-2017
Putusan PN TARUTUNG Nomor 8/PID.B/2016/PN Trt
Tanggal 26 Mei 2016 — EVIASI br. MANALU
8936
  • SIAGIAN, saksi PANTUN PANGGABEAN, SH, Mkn,GERBANG MUNTHE, SH, MUNZIR SIMANULLANG dan Drs MUBAMANIHURUK, MA sebagai Panitia Tim Seleksi Calon Anggota KPUKabupaten Humbang Hasundutan menjadi 10 (sepuluh) besar pemenangyang akan direkomendasikan ke kantor KPU Provinsi Sumatera Utarakemudian saksi POSMA OTTO MANALU yang melihat papan pengumuman10 (sepuluh) besar calon anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutandengan gelar sarjana pendidikan (Spd) mengetahui bahwa terdakwa EVIASIMANALU masuk 10 (sepuluh) nominasi
Putus : 23-01-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3673 K/Pdt/2016
Tanggal 23 Januari 2017 — DIREKTUR UTAMA PT ANGKASA PURA I (PERSERO) PUSAT cq PROJECT MANAGER PROYEK PERSIAPAN PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA DI WILAYAH KECAMATAN TEMON, KABUPATEN KULONPROGO, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DK lawan SUWANDI
5325 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Termohon Keberatan selaku pelaksanan pengadaan tanah untuk kepentingan umumdiselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaandan penyerahan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 2 Perpres Nomor 71 Tahun 2012serta sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap inventarisasi danpendataan untuk nominasi serta pemberian nilai ganti kerugian, baik yangbersifat fisik maupun non fisik, yang terdampak dalam area RencanaPembangunan Bandara
    Bahwa lokasi lahan tambak yang diusahakan Pemohon Keberatan,termasuk dalam daftar nominasi yang mendapatkan ganti kerugian, masukarea terdampak rencana pembangunan Bandara Baru Yogyakarta diKabupaten Kulonprogo, yang telah dilakukan identifikasi dan pendataanoleh Termohon Keberatan , sebagaimana dimaksud dalam Buku DaftarNominatif Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo,tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan UmumPembangunan Bandara Baru Kabupaten Kulonprogo, Daerah lIstimewaYogyakarta
Putus : 22-12-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3527 K/Pdt/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dk vs S A R K A M
3615 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa TermohonKeberatan selaku pelaksana pengadaan tanah untuk kepentingan umumdiselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaandan penyerahan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 2 Perpres Nomor 71 Tahun 2012serta sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap inventarisasi danpendataan untuk nominasi serta pemberian nilai ganti kerugian, baik yangbersifat fisik maupun non fisik, yang terdampak dalam area RencanaPembangunan Bandara
    Sebelah Selatan : Wagiran; Sebelah Barat : Suryono;Bahwa lokasi lahan tambak yang diusahakan Pemohon Keberatan,termasuk dalam daftar nominasi yang mendapatkan ganti kerugian, masukarea terdampak rencana pembangunan bandara baru Yogyakarta diKabupaten Kulon Progo, yang telah dilakukan identifikasi dan pendataanoleh Termohon Keberatan , sebagaimana dimaksud dalam Buku DaftarNominatif Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kab.
Putus : 12-01-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3542 K/Pdt/2016
Tanggal 12 Januari 2017 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA, DK lawan SUDIMAN
4224 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Termohon Keberatan selaku Pelaksanan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umumdiselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaandan penyerahan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 2 Perpres Nomor 71 Tahun 2012,serta sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap inventarisasi danpendataan untuk nominasi serta pemberian nilai ganti kerugian, baik yangbersifat fisik maupun non fisik, yang terdampak dalam area RencanaPembangunan Bandara
    (dua ratus tiga puluh meter persegi), terletak di DesaJangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, Daerah IstimewaYogyakarta, batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara dengan Jalan Usaha Tani; Sebelah Timur dengan Sudiman; Sebelah Selatan dengan Poniran; Sebelah Barat dengan Legiyo;Bahwa lokasi lahan tambak yang diusahakan Pemohon Keberatan,termasuk dalam daftar nominasi yang mendapatkan ganti kerugian, masukarea terdampak rencana Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta diKabupaten Kulonprogo, yang
Putus : 16-01-2017 — Upload : 20-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3532 K/Pdt/2016
Tanggal 16 Januari 2017 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, selaku KETUA PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BANDARA BARU YOGYAKARTA di KULON PROGO, dk vs NOMO WIYONO
2815 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yogyakarta), berkedudukan selaku KetuaPanitia Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara BaruYogyakarta di Wilayah Kabupaten Kulon Progo;Bahwa Termohon Keberatan selaku pelaksanan pengadaan tanah untukkepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan perencanaan,persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 2Perpres Nomor 71 Tahun 2012 serta sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap inventarisasi dan pendataan untuk nominasi
    * atas nama Nomo Wiyono, terletak di DesaJangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah IstimewaYogyakarta, dengan batasbatas: Sebelah Utara Suyanto; Sebelah Timur Paroji; Sebelah Selatan Jalan Usaha Tani;Sebelah Barat Rosit;Bahwa lokasi lahan tambak yang diusahakan Pemohon Keberatan,termasuk dalam daftar nominasi yang mendapatkan ganti kerugian, masukarea terdampak Rencana Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta diKabupaten Kulon Progo, yang telah dilakukan identifikasi dan pendataanoleh
Register : 11-11-2015 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN GRESIK Nomor 89/Pdt.G/2014/PN.Gsk
Tanggal 30 Juni 2015 —
5912
  • Daftar Nominasi Permohonan Sertipikat Hak Milik Diatas Tanah HakPengelolaan Perum Perumnas Cabang Gresik Driyorejo Desa PetikenKecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Diberi Tanda T.I1 ;2. Akta Perjanjian Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Penggunaan TanahNomor 841. Diberitanda T.I2 ;TERGUGAT II1. Fotocopy berkas dari Perjanjian Kredit (asli) Nomor 41025 K 898 Jtertanggal 22 November 1996. diberi tanda T.Il1 ;2.
    ;Menimbang, bahwa jika mencermati bukti P1 Akta Perjanjian Jual BeliBangunan dan Penyerahan Penggunaan Tanah Nomor 841, T.l+1 PerjanjianKredit Pemilikan Rumah Nomor 41025 K 898 J, T.I+3 Perjanjian Surat KuasaHak Tanggungan Nomor 2.203/1996 yang seluas 122 M* Tl4 Perjanjian JualBeli Bangunan dan Penyerahan Penggunaan Tanah Nomor 841 yangkesemuanya dibandingkan dengan bukti T.l 1 daftar nominasi permohonanSertifikat Hak Milik di atas tanah hak pengelolaan Perum Perumnas CabangGresik Driyorejo Desa
Putus : 05-02-2010 — Upload : 04-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 PK/PID.SUS/2007
Tanggal 5 Februari 2010 — RUDI SUTOPO
12478 Berkekuatan Hukum Tetap
  • . $.540,000,Nominal Diskonto 539,461.30.LC5TF20126306 tanggal 15 November 2002 USD. 1,063.370,00,Nominal Diskonto 1,057 033.96.ULFO21314 tanggal 12 November 2002 USD. 519,000.00,Nominal Diskonto 518,929.60.101LC0201470 tanggal 13 November 2002 USD. 556,800.00,Nominal Diskonto 556,608.00.ILC301004/02 tanggal 20 November 2002 USD. 536,000.00,Nominasi Diskonto 535,805.28.LC02/1049 tanggal 19 Agustus 2002 USD. 720,000.00, NominalDiskonto 719,644.56.Asli rekening Giro BNI atas nama PT.
    Nominal Diskonto 2,149,862.19.ILC/NLC/0308/02 tanggal 18 September 2002 USD. $.530,000,Nominal Diskonto 529,859.70.ILC/NLC/0307/02 tanggal 18 September 2002 USD. $.540,000,Nominal Diskonto 539,461.30.LC5TF20126306 tanggal 15 November 2002 USD. 1,063.370,00,Nominal Diskonto 1,057,033.96.ULFO21314 tanggal 12 November 2002 USD. 519,000.00,Nominal Diskonto 518,929.60.101LC0201470 tanggal 13 November 2002 USD. 556,800.00,Nominal Diskonto 556,608.00.ILC301004/02 tanggal 20 November 2002 USD. 536,000.00,Nominasi
Register : 19-06-2017 — Putus : 05-09-2017 — Upload : 06-01-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 2903/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg
Tanggal 5 September 2017 — Penggugat melawan Tergugat
63
  • bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohonadalah bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermaterai cukup,cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat buktitersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13tahun 1985 tentang Bea Materai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Taripf Bea Meterai dan BesarnyaBatas Pengenaan Harga Nominasi