Putusan Nomor 51/PDT/2016/PT TJK10.dks12.13.14.15.Bahwa semasa hidupnya kakak kandung Penggugat bernama Reza S.Loetfi bin Lu Tje Kang/Selamet Loetfi (almarhum), selaku penerus dagangdari orang tua Penggugat tersebut, pada tanggal 14 Nopember 1972, telahmembuat dan menandatangani surat perjanjian sewamenyewa denganLie Nji Hien (pemilik objek perkara) dengan objek sewa adalah Toko ObatSelamat yang sekarang menjadi objek perkara;Bahwa oleh karena terhadap objek sewa tersebut, ada perintah untukdilakukan peremajaan

Loetfi bin Lu Tje Kang/Selamet Loetfi (almarhum) dengan Lie Nji Hien telah membuatkesepakatan, tepatnya pada tanggal 14 Nopember 1972 (angka II padaSurat perjanjian);Bahwa didalam perjanjian tersebut disepakati, biaya peremajaan ruko milikLie Nji Hien/ruko, segala biaya yang harus disetor kepada PemerintahDaerah Kodya Tanjungkarang, Bandar Lampung, yang antar > (diperbaikimenjadi) antara lain: Biaya gambar direksikosten, dan restribusi serta biaya lainlain berikutbiaya yang tak terduga, sepenuhnya

meneruskecanduan berhutang dan tidak jelas pekerjaannya kemudian tidakada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Tergugatdengan Klien;Bahwa keseharian selama beberapa tahun ini Penggugat membukawarung nasi yang modalnya di dapat dari sanak Saudara Penggugat,kemudian Tergugat telah lama pula tidak kembali bekerja sebagaisupir dan sebagainya;Bahwa selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat tinggal dirurnah Tergugat, dalam kesehariannya pun dalam perawatan selamaberpuluh tahun perbaikan dan atau peremajaan

Nomor 604 PK/Pdt/2015pengusaha transportir BBM yang menjadi langganan Pertamina, yangmana pemesanan tangkinya untuk dipasang di trailer milik Penggugattersebut adalah sebagai peremajaan guna memenuhi permintaanPertamina;Bahwa berkaitan dengan pesan memesan tangkinya saja tersebut untukdipasang pada chasis trailer milik Penggugat tersebut telah terjadi gugatmenggugat di Pengadilan Negeri Surabaya karena kedua belah pihak salingmengklaim punya tagihan bertimbal balik pasca selesainya pengerjaan 3(tiga

Karena sejak puluhan tahun silam profesi Penggugat adalah sebagaipengusaha transportir BBM yang menjadi langganan Pertamina, yangmana pemesanan tangkinya untuk dipasang di chasis trailer milikPenggugat tersebut adalah sebagai peremajaan guna memenuhipermintaan Pertamina;Bahwa berkaitan dengan pesan memesan tangkinya saja tersebut untukdipasang pada chasis trailer milik Penggugat tersebut telah terjadi gugatmenggugat di Pengadilan Negeri Surabaya karena kedua belah pihak salingmengklaim punya tagihan

Bahwa setelah berakhirnya batas waktu hak pemakaian tempat usaha diPasar Cikini tersebut, Turut Tergugat telah memperpanjang masa hakpemakaian tempat usaha dengan menerbitkan Keputusan Direksi PD PasarJaya Nomor 70/2013 Tanggal 3 Mei 2013 tentang Penetapan Masa HakPemakaian Tempat Usaha Hasil Pembangunan /Peremajaan Pasar CikiniAmpiun Area Pusat yang menetapkan masa hak pemakaian tempat usahaselama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal 8 Februari 2013 danberakhir tanggal 7 Februari 2033;10

Bahwa oleh karena akan berakhirnya masa hak pemakaian tempat usaha diPasar Cikini aguo sebagaimana Keputusan Direksi PD Pasar Jaya Nomor4268 Tahun 1993 dan dibutuhkannya peremajaan bangunan Pasar Cikini,maka Turut Tergugat selaku Pihak Pertama melakukan kerjasama denganHal. 24 dari 37 hal Put.No.275/Pdt/2018/PT.DKI.11.12.13.Tergugat selaku Pihak Kedua sebagaimana Perjanjian Kerja SamaPembangunan dan Pengembangan Pasar Cikini Wilayah Jakarta Pusat yangtertuang dalam Akta Nomor 24 tertanggal 19 Desember

2007 yang dibuatdihnadapan Anne Djoenardi, SH, MBA, Notaris di Jakarta, dan karenapembangunan /peremajaan terdapat kendala tidak dapat dibongkarnyabangunan pasar saat itu akibat keberatan pedagang yang tidak maudipindahkan ke tempat penampungan sementara, maka perjanjian aquotelah diperbaharui dengan Akta Perjanjian Pembaharuan Atas PerjanjianKerjasama Pembangunan Pasar Cikini Wilayah Jakarta Pusat Akta Nomor01 Tanggal 5 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Ny.

;bahwa kontribusi pengembangan Pasar Modal tersebutberasal dari Bank Pembayaran untuk pengembangan industriPasal Modal seperti peremajaan mesin dan infrastrukturperdagangan, Disaster Recovery Center, Business ContinuityHal.2 dari 10 hal. Put.

yaitu : Surat Direktur utama Perusahaan daerah pasar KotaMedan Nomor : 511.3/3745/PDPKM/2017 tanggal 18 Juli 2017 Perihalpengumuman tentang Pengosongan tempat berjualan Kios /stand /mejaPasar Penampungan Jalan Bulan Medan dan Surat Kepala Satuan PolisiPamong Praja Kota Medan Nomor : 511.3/ 1913, tanggal 17 Juli 2017perihal Peringatan, diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Daerah KotaMedan Nomor : 31 Tahun 1993 tentang pemakaian tempat berjualan,bahwa jika Kios milik pemerintah di bongkar untuk peremajaan

dalam putusan PK yang membatalkan Objek Gugatan II dan III, hanya memberikanpertimbangan yang sangat singkat, yang berbunyi:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut MahkamahAgung berpendapat: Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan Keputusan Tata UsahaNegara Objek II dan III, bahwa objek sengketa diterbitkan bertentangan denganPeraturan Daerah Kota Medan Nomor 31 Tahun 1993 tentang Pemakaian TempatBerjualan; Bahwa jika kios milik pemerintah dibongkar untuk peremajaan

Praja Kota Medan)bahwa objek sengketa diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota MedanNomoe 31 Tahun 1993 tentang Pemakaian Tempat BerjualanBahwa terdapat pertimbangan putusan PK yang tidak dipertimbangkan dalamPutusan Judex Factie tingkat pertama, padahal berisi alasan mengapa objeksengketa diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 31Tahun 1993 tentang Pemakaian Tempat Berjualan, yang berbunyi sebagai berikut:Bahwaa jika kios milik pemerintah dibongkar untuk peremajaan

yangcukup dan mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atauonvoldoende gemotiveerd, karena apabila seluruh pertimbangan hakim pada putusanPK dipertimbangkan dan dikaitkan dengan faktafakta lainnya yang terungkap di dalampersidangan maka Putusan Judex Factie tingkat pertama akan menjadi berbeda yaitu:menolak gugatan penggugat;Bahwa telah Pembanding uraikan pada poin sebelumnya di atas, bahwasanyapengosongan tempat berjualan pada Pasar Penampungan Jalan Bulan Medan bukanmerupakan peremajaan

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 423/Pdt/2021/PT MDNBahwa kemudian, Pembanding bersama dengan Pemko Medan (Tergugat 1) telahmelaksanakan kewajiban berdasarkan Pasal 3 Perda Kota Medan No. 31 Tahun 1993tentang Pemakaian Tempat Berjualan (Bukti T1), yang berbunyi:Stand, kiosk atau bangungan milik Pemerintah Daerah, baik yang pembangunannyadibiayai oleh Pemerintah Daerah, maupun atas swadaya masyarakat yang beradadidalam komplek Pasar milik Pemerintah Daerah yang digusur, ditertibkan dibongkarguna peremajaan

Penetapan Pekebun yang Berhak Menerima Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Kelompok Tani Makassar Bahagia, tanggal 11 Desember 2021

17. Print out rekening koran Rekening BNI Nomor: 0906365781 atas nama Kelompok Tani Makassar Bahagia, periode 31-01-2020 sampai dengan 02-12-2021

18. Tabel Realisasi/ Pencairan KT Makassar Bahagia

19. Daftar Rekening Pekebun dan Sumber Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa

45. 1 (satu) bundel fotocopy RAB Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Provinsi Sulawesi Barat dan Revisi RAB Tahap I Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019.

Laporan Pertanggungjawaban Peremajaan Kelapa sawit Pekebun

49. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat keputusan direktur utama BPDPKS Nomor : KEP-51/ DPDPKS/2017 tentang Besaran Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang dibiayai BPDPKS tahun 2017

50. 1 (satu) bundel fotocopy surat Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat nomor: 3802/ 613.b/ XI/ 2019 tanggal 4 November 2019 perihal Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun

60. Rencana Anggaran Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Luas Peremajaan 326.3750(Ha) Tanggal 21 Oktober 2019.

61. Dokumen Penagihan Cv.Asmar Mandiri untuk pembelian pisau / baket chipping dan bahan bakar (BBM) untuk pembayaran uang muka sebesar 30% dari total biaya Penumbangan Pokok Kelapa Sawit, Stacking dan Chippinng Total Tagihan Sebesar Rp.800.000.000,-(copy).

99. Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kelompk Tani Makassar Bahagia Kabupaten.Mamuju Tengah Nomor : 3802/613.b/XI/2019/Disbun tanggal04 November 2019(copy).

100. Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Kelompok Tani Makassar Bahagia Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 1360/pi.400/E/11/2019 Tanggal 25 November 2019(copy).

Balangan dan warga masyarakat berjumlah18 (delapan belas) orang; Bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan pembakaran lahan tersebut untukmembuka lahan pertanian baru dan peremajaan tanaman pohon karet denganditamani pohon karet unggul:;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidakkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;3. Saksi KUDRATULLAH Als.

Balangan;Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa membakar lahan tersebut;Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembakaran hutan/lahan tersebut, Saksiberada di Daerah Batam sedang melaksanakan tugas Negara;Bahwa sebelumnya lahan tersebut ditumbuhi pohon karet yang sudah tidak produktiflagi;Bahwa luas lahan milik Terdakwa tersebut kurang lebih 2 (dua) hektar;Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dengan sengaja melakukan pembakaran lahantersebut adalah untuk membuka lahan pertanian baru dan peremajaan tanamanpohon

AD 8693 AK atas NamaPEMBANDING yang kemudian atas persetujuan pimpinan perusahandiadakan peremajaan Unit menjadi Toyota Calya tahun 2016 ;Sebuah mobil Daihatsu Gran Max No. Pol. AD 9009 OT atas NamaPEMBANDING ;Sebuah mobil Isuzu Panther No. Pol. AD 9125 AT atas Nama Ans Dh mRT;Sebuah mobil Toyota Fortuner No. Pol. AD 99 T atas NamaPEMBANDING;Yang seluruh harta tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakimdalam Konpensi ;Hal.19 dari 35 hal.

AD 8693 AK atas namaPEMBANDING yang kemudian atas persetujuan pimpinan perusahan diadakan peremajaan Unit menjadi Toyota Calya tahun 2016; Sebuah mobil Daihatsu Gran Max No. Pol. AD 9009 OT atas NamaPEMBANDING;Hal.25 dari 35 hal. Putusan No.244/Pdt.G/20 18/PTA.Smg Sebuah mobil lsuzu Panther No. Pol. AD 9125 AT atas Nama Ans Dh mRT; Sebuah mobil Toyota Fortuner No. Pol.

Laporan Akhir Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 tanggal 07 Januari 2021
45. 1 (satu) bundel Asli Usulan Data Petani Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Tahun 2020 Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare tanggal 16 September 2020
46. 1 (satu) rangkap Asli Kuisioner Pemeriksaan Pendahuluan Dengan Tujuan tertentu Atas Peremajaan

Desember 2019 tentang Penunjukan atau Penetapan Tim Pendamping Peremajaan Kelapa Sawit Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020
64. 1 (satu) rangkap print-out Surat Nomor:081/KP-MJB/I/2022 tanggal 05 Januari 2022 Perihal Permohonan Pemblokiran Dana Peremajaan Sawit Rakyat Dalam Rangka LHP DTT BPK-RI Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2018, 2019, dan 2020
65.

Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat yang ditandatangani Dr.

Hamid G Dkk
103. 1 (satu) bundel berkas Asli Laporan Rekapitulasi Kegiatan PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) Tahap I Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree
104. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS 3 Pihak) Tahap I antara Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan PT.

Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar selaku Ketua Tim Peremajaan kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor 366/PW.120/E.4/04/2021 tanggal 13 April 2021 perihal Tindak Lanjut atas LHPDTT BPK RI Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2018, 2019, dan 2020
286. Surat Pj.

tanggal 14 Januari 2013tentang Perencanaan Pengadaan Bus Busway Articulated Busdengan syarat pembayaran biaya pekerjaan sebesarRp.275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).Surat Perintah Tugas No. 63/1.811.125 tanggal 14 Januari 2013tentang Perencanaan Pengadaan Bus Busway Single Bus,dengan syarat pembayaran biaya pekerjaan sebesarRp.275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).Surat Perintah Tugas No. 65/1.811.1 tanggal 14 Januari 2013tentang Perencanaan Pengadaan Bus Untuk Peremajaan

Prawoto, MSAE;Bahwa dari ketiga kegiatan perencanaan tersebut (PerencanaanPengadaan Bus Busway Articulated, Perencanaan Pengadaan Bus BuswaySingle , Perencanaan Pengadaan Bus Untuk Peremajaan Angkutan UmumReguler) ternyata seluruhnya tidak masuk ke rekening PNBP BPPT tetapidigunakan untuk keperluan terdakwa Prof. Dr. Ir. Prawoto,MSAE sendirisebesar Rp. 83.700.000 dan selebihnya dibagibagi kepada pribadi pegawaiBPPT yakni :Dr. Ir. Erzi Agson Gani mendapat Rp.55.800.000,Dr. Ir.

UDAR PRISTONO untukdibayar semua kepada terdakwa;Dari ketiga kegiatan perencanaan tersebut (Perencanaan Pengadaan BusBusway Articulated Bus, Perencanaan Pengadaan Bus Busway Single Bus, Perencanaan Pengadaan Bus Untuk Peremajaan Angkutan UmumReguler) biaya jasa perencanaan seluruhnya sebesar Rp. 800.000.000telah dibayarkan seluruhnya kepada terdakwa, dan seharusnya uangtersebut disetorkan ke rekening BPPT sebagai Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP), akan tetapi uang tersebut digunakan untuk keperluan

Jakarta terdapatProgram Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum, kegiatan PengadaanBus untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler, dimana terkait denganini Ir.

Pada tahun 2013 di Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakartaterdapat Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum,kegiatan Pengadaan Bus untuk Peremajaan Angkutan UmumReguler, Ir.

kendarai tersebut menggunakan ban vulkanisir sejak sekitardua bulan yang lalu / sekitar bulan Maret 2016 dan ban vulkanisir tersebutterdakwa peroleh dari salah satu toko ban yang berada di wilayah Demak;Bahwa masa berlaku Surat Ijin Trayek dari Kom Mikrobus yang terdakwakemudikan tersebut sudah habis yaitu sampai tanggal 08 September 2015dan ketika terdakwa akan memperpanjang tidak diperbolehkan / tidak diijinkanoleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengahkarena ada progam peremajaan

tersebut menggunakanban vulkanisir sejak sekitar dua bulan yang lalu / sekitar bulan Maret 2016 danban vulkanisir tersebut terdakwa peroleh dari salah satu toko ban yang beradadi wilayah Demak;Bahwa benar masa berlaku Surat Ijin Trayek dari Kom Mikrobus yangterdakwa kemudikan tersebut sudah habis yaitu sampai tanggal 08September 2015 dan ketika terdakwa akan memperpanjang tidakdiperbolehkan / tidak diijinkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Provinsi Jawa Tengah karena ada progam peremajaan

Bahwa setelah berakhirnya batas waktu hak pemakaian tempat usaha di PasarCikini tersebut, Turut Tergugat telah memperpanjang masa hak pemakaiantempat usaha dengan menerbitkan Keputusan Direksi PD Pasar Jaya Nomor70/2013 Tanggal 3 Mei 2013 tentang Penetapan Masa Hak PemakaianTempat Usaha Hasil Pembangunan/Peremajaan Pasar Cikini Ampiun AreaPusat yang menetapkan masa hak pemakaian tempat usaha selama 20(dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal 8 Februari 2013 dan berakhirtanggal 7 Februari 2033;10.

Bahwa oleh karena akan berakhirnya masa hak pemakaian tempat usaha di11.12.Pasar Cikini aguo sebagaimana Keputusan Direksi PD Pasar Jaya Nomor4268 Tahun 1993 dan dibutuhkannya peremajaan bangunan Pasar Cikini,maka Turut Tergugat selaku Pihak Pertama melakukan kerjasama denganTergugat selaku Pihak Kedua sebagaimana Perjanjian Kerja SamaPembangunan dan Pengembangan Pasar Cikini Wilayah Jakarta Pusatyang tertuang dalam Akta Nomor 24 tertanggal 19 Desember 2007 yangdibuat dihadapan Anne Djoenardi, SH

, MBA, Notaris di Jakarta, dan karenapembangunan/peremajaan terdapat kendala tidak dapat dibongkarnyabangunan pasar saat itu akibat keberatan pedagang yang tidak maudipindahkan ke tempat penampungan sementara, maka perjanjian aquotelah diperbaharui dengan Akta Perjanjian Pembaharuan Atas PerjanjianKerjasama Pembangunan Pasar Cikini Wilayah Jakarta Pusat Akta Nomor01 Tanggal 5 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Ny.

Bukti TT5 Keputusan Direksi PD Pasar Jaya Nomor 70/2013Tanggal 3 Mei 2013 tentang Penetapan Masa HakPemakaian Tempat Usaha HasilPembangunan/Peremajaan Pasar Cikini Ampiun AreaPusat I.6. Bukti TT6 : Akta Nomor 24 tertanggal 19 Desember perihalPerjanjian Kerja Sama Pembangunan danPengembangan Pasar Cikini Wilayah Jakarta Pusat.7. Bukti TT7 Akta Nomor 01 Tanggal 5 Oktober 2011 perihalPerjanjian Pembaharuan Atas Perjanjian KerjasamaPembangunan Pasar Cikini Wilayah Jakarta Pusat8.

Bahwa saksi mengatakan, ada peremajaan tanaman kelapa yangdilaksanakan oleh PT.Nyiur Wicaksana. Bahwa saksi mengatakan, dinas perkebunan pernah mengeluarkanrekomendasi ke BPN yang mana perkebunan yang dikelola olehPT. Nyiur Wicaksana masuk dalam klasifikasi kelas III (layakperkebunan). Bahwa Dinas perkebunan diikutsertakan dalam pemberian HGUyaitu. masuk anggota pada Panitia B dan bertugas untukmengevaluasi proposal yang diajukan.

Bahwa saksi mengatakan, ada 3 ha peremajaan tanaman kelapayang dilakukan oleh PT. Nyiur Wicaksana. Bahwa saksi mengatakan, masih layak diperpanjang HGU karenaperkebunan masih kategori kelas Illa.

Foto copy Catatan/Pembukuan tahun ke 1 (satu) Peremajaan dan daftarPeserta Petani yang telah diterbitkan Sertifikat/Hak Milik termasukAn.Mulyati (pada urutan 218 Nomor Sertifikat Mulyati adalah B.2472 123),diberi Tanda Bukti P3;4. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Penggugat dariBadan Pertanahan Nasional (BPN) Kab.Mempawah (dahuluKab.Pontianak) tertanggal 2 April 2015, diberi Tanda Bukti P4;5.

MULYATI pada Dinas pekebunan proyekPRTE KALBAR UPPPKK unit Sei Pinyuh Kabupaten Dati Il Pontianak, P3Foto copy catatan pembukuan Tahun ke1 (satu) peremajaan dan daftarpeserta petani yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik termasuk atas namaMULYATI adalah B.2472 123, P4 berupa foto copy Surat Keteranganpendaftaran Tanah (SKPT) Penggugat dari Badan Pertanahan Nasional BPNKabupten Mempaweh (dahulu Kabupaten Pontianak tertanggal 2 April 2015, P5 berupa foto copy permohonan Penggugat tentang kegiatan

Makmur Papan Permata Nomor :100/PKS/X/2016/15 dan Nomor : 06/MPP/X/2016 tangal 17102016 tentangPembangunan Peremajaan Pasar Pusat Sukaramai tersebut;3. Menyatakan hak prioritas dari Para Tergugat Rekonvensi/Para PenggugatKonvensi sebagai pemegang KTBH pada bangunan baru Pekanbaru TradeCenter Pekanbaru yaitu : Sebagai Pemegang Hak atas tempat usaha yangdahulunya berada di Plaza Sukaramai Pekanbaru, berdasarkan Kartu TandaBukti Hak (KTBH) adalah sebagai berikut:a.

Tergugat dengan alasanTergugat mewarisi harta dari ayahnya adalah tidak benar, sebab sudahkami sebutkan sebelumnya bahwa Hasan Tenys Bin Ala Tenys sebelummeninggal, kedua objek sengketa telah diserahkan pengelolanya kepadaayah Tergugat di mana hasilnya harus dinikmati bersama Penggugat No.3,5 dan No. 6 di mana setelah meninggal Saban Tenys, kedua objeksengketa dikelola oelh Tergugat bersama Turut Tergugat;Perlu dijelaskan bahwa karena ada tanaman yang mati bahkan sudah tidakberproduksi, maka dilakukan peremajaan

/2016/P AAMORTB.10.Bahwa point 9 tidak benar, oleh karena penguasaan kedua objek sengketabaik oleh ayah Tergugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat adalahberdasarkan penyerahan dari Almarhum Hasan Tenys Bin Ala Tenys,sehingga tidak ada yang dirugikan, dalam pengertian tidak ada perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;Penggugat, di mana pada tanggal 1 Oktober 2015 para penggugatmendatangi objek sengketa 1 selanjutnya melakukan penebangan ataumerobokan 100 (Seratus) pohon kelapa hasil peremajaan

Bahwa poin 5 replik Penggugat hanya dibuatbuat guna menyakinkan MajelisHakim, tetapi yang sebenarnya tidak pernah ada upaya penyelesaian secarakekeluargaan, yang ada hanyalah tindakan main hakim sendiri yang dilakukandengan Penggugat denga cara mencabut/merobohkan atau memusnahkan100 (seratus) pohon kelapa hasil peremajaan, dan 47 (empat puluh tujuh)pohon pala di atas objek sengketa;8.

Laporan Akhir Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 tanggal 07 Januari 2021
45. 1 (satu) bundel Asli Usulan Data Petani Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Tahun 2020 Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare tanggal 16 September 2020
46. 1 (satu) rangkap Asli Kuisioner Pemeriksaan Pendahuluan Dengan Tujuan tertentu Atas Peremajaan

Desember 2019 tentang Penunjukan atau Penetapan Tim Pendamping Peremajaan Kelapa Sawit Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020
64. 1 (satu) rangkap print-out Surat Nomor:081/KP-MJB/I/2022 tanggal 05 Januari 2022 Perihal Permohonan Pemblokiran Dana Peremajaan Sawit Rakyat Dalam Rangka LHP DTT BPK-RI Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2018, 2019, dan 2020
65.

Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat yang ditandatangani Dr.

Hamid G Dkk
103. 1 (satu) bundel berkas Asli Laporan Rekapitulasi Kegiatan PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) Tahap I Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree
104. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS 3 Pihak) Tahap I antara Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree dengan PT.

Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar selaku Ketua Tim Peremajaan kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Nomor 366/PW.120/E.4/04/2021 tanggal 13 April 2021 perihal Tindak Lanjut atas LHPDTT BPK RI Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2018, 2019, dan 2020
286. Surat Pj.

Agus Sudiarso selakuDirektur Utama PT lIfani Dewi in casu Terlawan sebagai Tersangkadengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan armada busBusway dan Pengadaan Bus Untuk Peremajaan Angkutan Umum Regulerpada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;b. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN Jkt. Pst. tanggal 6 Maret2015 dengan Terdakwa Sdr.

Agus Sudiarso selakuDirektur Utama PT lIfani Dewi in casu Terbanding sebagai Tersangkadengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan armada busbusway dan pengadaan bus untuk peremajaan angkutan umum regulerpada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;b. Putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN Jkt. Pst., tanggal 6 Maret 2015dengan Terdakwa Sdr.

lingkunganperusahaan Sampurna Group baik untuk sementara waktu maupununtuk selamanya (definitif) dengan tetap memperhatikan kepentinganpekerja dan kepentingan perusahaan serta peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa kebijakan mutasi yang dilakukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi terhadap Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dari perusahaanTergugat ke perusahaan Turut Tergugat/Pemohon Kasasi II yang masihdalam satu group perusahaan Sampurna dengan pertimbangan diperusahaan Tergugat sedang melaksanakan peremajaan