Pembayaran royalti kepada Pemerintahbahwa Terbanding beranggapan bahwa ~royalti pemerintah yangberhubungan dengan produksi batubara harus dibayarkan oleh pemilik IzinUsaha Pertambangan ("IUP"). Sehubungan dengan kepemilikan IUP oleh PTArzara Baraindo Energitama ("ABE") dan PT Kemilau Rindang Abadi("KRA"), maka ABE dan KRA seharusnya membayar royalti pemerintahkepada Bendahara Pemerintah dan bukannya dibayarkan oleh PemohonBanding.

Putusan Nomor 1132/B/PK/PJK/2017bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf h UndangUndang PPh menjelaskan bahwatermasuk dalam pengertian penghasilan adalah royalti atau imbalan ataspenggunaan hak;bahwa dengan demikian, Terbanding berpendapat bahwa royalti tersebutsejumlah Rp183.331.106.548,00 (total untuk periode Januari s.d.

Alasan Banding Secara Material;Pembayaran royalti kepada Pemerintah;bahwa Terbanding telah memperhitungkan pembayaran royalti kepadaPemerintah (Government royalty expense, akun nomor 420100) sebagai objekPPh Pasal 23. Menurut Pemohon Banding, pengenaan PPh Pasal 23 atas biayatersebut tidak tepat dikarenakan halhal sebagai berikut:a. Royalti yang dibayarkan kepada Pemerintah tidak termasuk dalampengertian royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf hHalaman 5 dari 38 halaman.

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, royalti yang dibayarkan kePemerintah tidak termasuk dalam kategori definisi royalti yang terutang PPhPasal 23;. Royalti yang dibayarkan kepada Pemerintah merupakan pungutan yangdiatur oleh Undangundang yaitu UndangUndang Nomor 20 tahun 1997tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ("UndangUndang PNBP")bahwa Pemerintah memperoleh penerimaan melalui pajak dan penerimaanyang bukan bersumber dan pajak (penerimaan negara bukan pajak).

Putusan Nomor 1132/B/PK/PJK/2017dapat menghargai ketentuanketentuan dalam perjanjian tersebut (salinanperjanjian telah diberikan kepada pemeriksa pada proses pemeriksaan);bahwa di dalam PK, telah dijelaskan bahwa Pemohon Banding mempunyaikewajiban untuk membayar royalti sehubungan dengan produksi batubaraABE/KRA kepada Pemerintah;bahwa fakta bahwa pembayaran ini dilakukan oleh Pemohon Banding (atasnama ABE/KRA) tidak seharusnya membuat pembayaran royalti kePemerintah menjadi pembayaran royalti yang

Nomor 1344/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117445.15/2014/PP/M.XIIA Tahun 2019, tanggal 9 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak untuk membatalkan koreksi positif Biaya Royalti

Menyatakan Biaya Royalti yang dibayarkan oleh Pembanding kepadaPemilik trademark and knowhow Jetsize, Mizobata Chemical Inc.Japan untuk Tahun Pajak 2014, sebesar Rp 2.591.181.079,00, adalahsah menurut hukum;3. Menyatakan pembayaran Biaya Royalti sebesar Rp 2.591.181.079,00tersebut dikurangkan dari penghasilan bruto sebesar RpHalaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1344/B/PK/Pjk/20216.174.270.165.00, sehingga besarnya nilai Penghasilan Netto PajakPenghasilan Badan PTI.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu Koreksi Positif Terbanding atas BiayaRoyalti sebesar Rp2.591.181.079,00 yang tidak disetujui PemohonBanding dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidakdapat dibenarkan, karena terkait dengan kewajaran besaran royalti,Pemohon Banding menjelaskan telah dilakukan oleh PemohonBanding dalam Laporan Analisis Kewajaran dan KelazimanPembayaran Royalti, yang memuat tiga perusahaan pembandingdengan Q1 6%, Q2 7%

, Q 10% dan disimpulkan royalti 4% yangdibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Mizobata Chemical Inc.Japan adalah masih dalam range yang wajar;b.

Koreksi Pajak Msukan Pemanfaatan Barang tidak berwujud dari luar daerahPabean (Royalti) sebesar Rp 142.797.947,00)1. Koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp1.647.952,00Menurut Terbanding: bahwa dalam proses penelitian keberatan, Terbanding telah melakukan kiarifikasiulang ke KPP tempat PKP Penjual terdaftar (melalui surat Kepala Bidang Keberatandan Banding sebagai berikut: No Faktur PajakJumlah PPN Nomor&Tanggal Surat Jawaban Klarifikasi Klarifikasi Tanggal (Rp) DijawabNo.

Koreksi Pajak Masukan Pemanfaatan Barang Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean (royalti)sebesar Rp142.797.947,00Menurut TerbandingMenurut Pemohon: bahwa Tim Peneliti: bahwa berdasarkan hasil penelitian diatas maka Terbanding berpendapat bahwaPemohon Banding tidak dapat membuktikan alasan keberatannya dan mengusulkanuntuk menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi positifPemeriksa atas biaya royalty sebesar Rp5.896.779. 114,00;tetap mempertahankan koreksi PPN Masukan terkaitpembayaran

PPN JLN atas Royalti terkait dengan koreksi biaya royalty pada PPhBadan, dimana menurut Pemohon Banding koreksi tersebut seharusnya dibatalkankarena:Menurut Majelisa. bahwa biaya Royalty yang dibayarkan Wajib Pajak kepada Australian BuildingCeramics adalah biaya yang benarbenar dikeluarkan dan telah didukungdengan dokumentasi yang valid dan lengkap seperti perjanjian No Ref :PK:KJD:169413 tanggal 27 September 2007 antara PT.

XXX sampai saat inibelum mempunyai tenaga ahli dibidang ceramic tiles dan juga tenaga penelitian &pengembangan. dimana pendampingan ini sangat bermanfaat bagi perusahaansehingga dapat menekan angka damage/kerusakan produksi yang pada akhirnyaakan meningkatkan penjualan secara keseluruhan.: bahwa Majelis berpendapat, atas koreksi Terbanding atas Pajak Masukan YangDapat Diperhitungkan Masa Pajak Oktober 2008 atas Pajak Masukan PemanfaatanBarang Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean (royalti) sebesar

tidak dapatdipertahankan;bahwa Majelis berpendapat, atas koreksi Terbanding atas Pajak Masukan YangDapat Diperhitungkan Masa Pajak Oktober 2008 atas Pajak Masukan PemanfaatanBarang Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean (royalti) sebesar Rp142.797.947,00tidak dapat dipertahankan;: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksiadministrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung

Royalti Penggunaan Formula GRPT untuk 10 (sepuluh) tahun pertamadengan persentase royalti sebesar 5% (lima persen):e Produksi material (PM) : 2.000.000 ton pertahun;e Nilai jual material (NJM) : Rp 500.000, perton; Total nilai jual (TNJ) : Rp10.000.000.000.000,e Keuntungan Perseroan (KP) :4 7,5% pertahunBesaran nilai royalti(5% x 7,5% x Rp10.000.000.000.000,) : Rp37.500.000.000,b.

Royalti Penggunaan Formula GRPT untuk 20 (dua puluh) tahunberikutnya dengan persentase royalti sebesar 2,5% (dua koma limapersen):Produksi material (PM) : 2.000.000 ton pertahun;e Nilai jual material (NJM) : Rp800.000, perton;e Total nilai jual (TNu) : Rp32.000.000.000.000,;e Keuntungan Perseroan (KP) :+ 7,5% pertahun;Besaran nilai Royalti(2,5% x 7,5% x Rp32.000.000.000.000,) : Rp60.000.000.000.

Pembayaran Royalti sejak 27 November 2001 hinggatanggal 27 November 2031 (tiga puluh tahun) sebesarRp97.500.000.000,(sembilan puluh tujuh miliar lima ratus jutarupiah);b. Bunga atas tidak dibayarnya Royalti sejak 27November 2001 hingga saat ini sebesar 6% pertahun; danC.

Royalti Penggunaan Formula GRPT untuk 10(sepuluh) tahun pertama dengan persentaseroyalti sebesar 5% (lima persen):e Produksi material (PM)2.000.000 ton pertahun;e Nilai jual material (NJM) : Rp500.000,perton;e Total nilai jual (TNdJ)Rp10.000.000.000.000,;e Keuntungan Perseroan (KP) 4+ 7,5%pertahun;e Besaran nilai royalti(5% x 7,5% X Rp10.000.000.000.000,) : Rp37.500.000.000.Hal. 17 dari 33 hal. Put.No.141 K/Pdt.SusHakl/201318a.

Royalti Penggunaan Formula GRPT untuk 20(duapuluh) tahun berikutnya denganpersentase royalti sebesar 2,5% (dua komalima persen):e Produksi material (PM) : 2.000.000 ton pertahun;e Nilai jual material (NJM) : Rp800.000, perton;e Total nilai jual (TNJ) : Rp32.000.000.000.000.

Putusan Nomor 1598/B/PK/PJK/2017bahwa untuk mendukung alasan dan penjelasan Pemohon Banding, Pemohonbanding telah memberikan datadata tersebut di bawah ini:i) Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun pembukuan 2008;ii) General Ledger akun Royalti;iii) General Ledger akun Interest;iv) Buktibukti tagihan berkaitan dengan pembayaran Royalti;v) Buktibukti pembayaran Royalti;vi) Technology Agreement antara NV Bekaert SA dengan PT Bekaert Indonesiavii) Benchmark Report Bekaert NV atas Trademark

bahwa terjemahannya adalah sebagai berikut:"Istilah "royalti" sebagaimana dimaksud didalam Pasal ini berarti pembayaranHalaman 6 dari 26 halaman.

Oleh karena itu, Pemohon Banding meyakini bahwapembayaran royalti adalah biaya yang dapat dikurangkan untuk tujuanperhitungan perpajakan;bahwa sesuai dengan Technology Agreement antara NV Bekaert SA denganPemohon Banding, pembayaran royalti merupakan pembayaran sehubungandengan lisensi yang diberikan oleh NV Bekaert SA Belgium sebagai pemeganglisensi kekayaan intelektual (intelectual property) kKepada Pemohon Bandingsebagai penerima izin (licensee);bahwa Pasal 2 dari Technology Agreement mengatur

Hal inidikarenakan Pemohon Banding tidak memiliki teknologi know how, informasiatau data untuk memproduksi barang barang industri kawat baja tersebut;bahwa di dalam Benchmark Report mengenai royalti studi ("Analysis ofComparable Data Technology License Agreements Benchmark Report' and"Analysis of Comparable Data Trademark License Agreements BenchmarkReport') terdapat informasi berkaitan dengan data pembanding yangmenunjukkan kewajaran atas tingkat royalti yang dibayarkan kepada BekaertBelgia;bahwa

berdasarkan penjelasan di atas, pembayaran royalti yang dilakukan olehPemohon Banding kepada kepada NV Bekaert SA sebesar USD 2,657,554.00merupakan pembayaran royalti sehubungan untuk mendapatkan, menagih danmemelihara penghasilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 UndangUndangPajak Penghasilan dan dapat dibiayakan sebagai pengurang penghasilan bruto.Dengan demikian koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas biaya royaltisebesar USD 2,657,554.00 seharusnya dibatalkan;Koreksi atas Penghasilan/Biaya

Bahwa fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidak dapatmembuktikan eksistensi dari Royalti tersebut.

kepada induk tersebut substansinya merupakanpembayaran kepada "diri sendiri" yang dapat dianalogikan sebagaipembayaran royalti oleh cabang (BUT) kepada kantor pusatnya yangmerupakan satu kesatuan ekonomis berdasarkan Pasal 5 ayat (3)UndangUndang Pajak Penghasilan, sehingga biaya royalti tersebut tidakdapat dikurangkan dari penghasilan bruto (non deductable).

Pembayaran royalti lazim/wajarnyaberdasarkan produksi.

Dengan kata lain, makna royalti atas paten adalah bagiankeuntungan atas penggunaan paten yang ditransfer ke pemilik paten.. bahwa terkait sengketa atas Biaya Royalti yang dibayarkan kepadapemegang saham ini, terdapat kasus yang sama sebagaimanadiputus dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.38849/PP/M.1/15/2012 tanggal 25 Juni 2012 a.n.

PT SankenIndonesia, dimana putusan Majelis adalah tetap mempertahankankoreksi Terbanding atas Biaya Royalti yang dibayarkan kepada pihakpemegang saham, yaitu Sanken Jepang dengan alasan bahwaPembayaran royalti kepada induk tersebut substansinya merupakanpembayaran kepada "diri sendiri;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis yang tidakmempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas Biaya Royalti sebesar US$ 340.632 adalah tidaktepat karena tidak sesuai dengan ketentuan perundangundanganperpajakan

Sehubungan dengan hal ini,Pemohon Banding telah memperhitungkan komponen biaya royalti dalammenetapkan harga penjualan produk ke UJ agar dapat memenuhi kewajibanpembayaran royalti ke SCJ atas keseluruhan penjualan di Indonesia;Bahwa adalah suatu kewajaran bahwa SCJ harus menerima kompensasiatas penggunaan kekayaan intelektual baik oleh anak perusahaan ataupunbukan anak perusahaan di seluruh negara.

Atas penerimaan royalti tersebut,SCJ telah dikenakan pajak di AS sehingga, koreksi atas biaya royalti PemohonBanding akan mengakibatkan terjadinya pengenaan pajak secara bergandaserta bertentangan dengan perjanjian kontraktual yang telah disepakati antaraSCJ dan Pemohon Banding;Bahwa sehubungan dengan persentase yang ditetapkan untukmenghitung royalti sebesar 6%, Pemohon Banding berpendapat bahwapersentase tersebut telah memenuhi prinsip kewajaran yang berlaku.

Hal inididukung dengan hasil studi dan analisa yang telah dilakukan oleh pihakeksternal yang independen untuk tahun pajak 2008, dimana analisa tersebutmenunjukkan bahwa persentase royalti yang dikenakan oleh SCJ ke PemohonBanding masih berada dalam batasan wajar persentase royalti yang dikenakanSCJ ke pihak ketiga atas transaksi lisensi sebanding. Metodologi dalamHalaman 9 dari 30 halaman.

Adalah kewajibanPemohon Banding untuk membayarkan imbalan (berbentuk royalti) ataspemberian hak oleh SCJ untuk menggunakan Trade Mark dan LicenseTechnology dalam kegiatan produksi, distribusi dan penjualan produk ataskeseluruhan penjualan dalam wilayah Indonesia. Kewajaran harga ataspersentase royalti tersebut telah didukung dengan studi yang dilakukan olehpihak eksternal.

Dengan demikian, PPN yang telah dibayarkan PemohonBanding terkait dengan biaya royalti tersebut seharusnya dapat diterima sebagaiPPN Masukan yang dapat dikreditkan, sehingga kami mohon agar koreksi PPNMasukan atas biaya royalti yang dibayarkan ke SCJ tersebut dibatalkan;2) Koreksi atas biaya Regional StaffBahwa beban Regional staff merupakan beban yang dibayarkan ke SCJohnson & Son Inc sesuai dengan perjanjian regional staff service yangditandatangani oleh Pemohon Banding dan SC Johnson & Son Inc

sebesarRp5.043.663.769,00bahwa sengketa biaya royalti timbul dari perbedaan tarif pajak yangdigunakan oleh Terbanding dengan Pemohon Banding.

Pembebanan biaya royalti yang dibayarkankepada FDK Energy Co., LTD telah dilengkapi dengan surat keterangandomisili dari pihak otoritas pajak Jepang. Atas Pajak Penghasilan Pasal 26yang terutang, telah Pemohon Banding potong dan setor dengan tarif 10%sesuai dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda IndonesiaJepang.

Berikut ini perhitungan Pajak Penghasilan pasal 26 yang terutangatas biaya royalti:Dasar Pengenaan Pajak atas biaya royalti Rp 5.043.663.769,00Tarif Pajak = 10%Rp 504.366.377,00bahwa atas alasan tersebut di atas, menurut Pemohon Banding tarif yangPPh pasal 26 yang terutangdigunakan dalam memotong Pajak Penghasilan Pasal 26 atas royalti adalahtarif yang sesuai dengan tarif dalam Persetujuan Penghindaran PajakBerganda IndonesiaJepang yaitu sebesar 10 %;PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN YANG SEHARUSNYA

yang berasal dari suatu Negara dan dibayarkan kepadapenduduk Negara lainnya, dikenakan pajak di Negara lainnya itu;Pasal 12 ayat (2):Namun demikian, royalti tersebut dapat juga dikenakan pajak diNegara dimana royalti itu berasal, sesuai dengan per undangHalaman 13 dari 34 halaman.

AtasPajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang, telah TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) potongdan setor dengan tarif 10% sesuai dengan P3B IndonesiaJepang;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) sudah menyarnpaikan form DGT1 sehubungandengan biaya royalti yang dibayarkan kepada FDK EnergyCo., LTD yang berdomisili di Jepang;Bahwa Pembebanan biaya royalti yang dibayarkan kepadaFDK Energy Co., LTD telah dilengkapi dengan suratketerangan domisili dari pihak otoritas

Pembayaran Royalti kepada Pemerintah;Bahwa Terbanding beranggapan bahwa royalti pemerintah yangHalaman 3 dari 38 halaman. Putusan Nomor 1136/B/PK/Pjk/2017berhubungan dengan produksi batubara harus dibayarkan oleh pemilik IzinUsaha Pertambangan ("IUP"). Sehubungan dengan kepemilikan IUP olehPT. Arzara Baraindo Energitama ("ABE") dan PT. Kemilau Rindang Abadi("KRA"), maka ABE dan KRA seharusnya membayar royalti pemerintahkepada Bendahara Pemerintah dan bukannya dibayarkan oleh PemohonBanding.

Berdasarkan hal tersebut, pemeriksa pajak beranggapan bahwaterdapat pembayaran antara Pemohon Banding dan ABE/KRA danmemperlakukan hal tersebut sebagai objek pajak PPh Pasal 23;Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf h UU PPh menjelaskan bahwa termasukdalam pengertian penghasilan adalah royalti atau imbalan atas penggunaanhak;Bahwa dengan demikian, Terbanding berpendapat bahwa royalti tersebutsejumlah Rp183.331.106.548,00 (total untuk periode Januari sampaidengan Desember 2010) merupakan objek PPh Pasal 23

Royalti yang dibayarkan kepada Pemerintah tidak termasuk dalampengertian royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hurufh Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 36 Tahun2008 ("UU PPh");Bahwa penjelasan Terbanding dalam SPHP tentang definisi royalti tidakmencakup definisi royalti dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h UU PPh secarautuh.

royalti dibidang pertambangan...."

;Bahwa oleh karena itu, pembayaran iuran produksi/royalti kepemerintah seharusnya bukan merupakan objek pajak karenamerupakan penerimaan Pemerintah;Halaman 7 dari 38 halaman. Putusan Nomor 1136/B/PK/Pjk/2017Cc.Royalti tersebut dibayarkan langsung oleh Pemohon Banding kepadaPemerintah cq Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaluirekening Kas Umum Negara;Bahwa royalti ke Pemerintah atas produksi batubara olen ABE dan KRAsudah dibayar langsung ke kas Negara (Lampiran 6 surat banding).

Sijunjung memberikan blanko untukpembayaran royalti kepada saksi Epi Radisman, dan saksi Epi Radisman membayar royalti kekas negara sebesar Rp. 100.000.000, melalui kantor Pos Sijunjung ;Bahwa terdakwa menerima wang dari Rustian Jonny sebesar Rp.180.000.000, (seratusdelapan puluh juta rupiah) dengan perincian Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) untukpembayaran royalti ke kas negara dan Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) untukkeuntungan perusahaan terdakwa ;21e Bahwa setelah royalti dibayar

Sijunjung yang diantarkan oleh saksi Epi Radisman, dansetelah menerima blanko untuk pembayaran royalti dari Dinas Pertambangan Kab. Sijunjung,saksi Epi Radisman membayar royalti ke kas negara sebesar Rp. 100.000.000, melalui kantorPos Sijunjung ;Bahwa benar setelah royalti dibayar maka Dinas Pertambangan Kab.

Sijunjung yang diantarkan oleh saksi Epi Radisman, dansetelah menerima blanko untuk pembayaran royalti dari Dinas Pertambangan Kab.

adalah : Rp. 100.000.000 (seratusjuta rupiah) untuk pembayaran royalti kepada negara, Rp. 20.000000, untuk Pemda, Rp.20.000.000, untuk keamanan dan Rp. 40.000.000, fee untuk perusahaan terdakwa ;Bahwa benar setelah royalti dibayar, maka Dinas Pertambangan Kab.

Setelah terdakwa membayar royalti kepada negarasebesarRp. 100.000.000, Dinas Pertambangan Kab.

kepada induk tersebut substansinyamerupakanpembayaran kepada 'diri sendiri' yang dapat dianalogikan sebagai pembayaran royalti oleh cabang (BUT) kepada kantor pusatnya yangmerupakan satu kesatuan ekonomis berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UUPPh, sehingga biaya royalti tersebut tidak dapat dikurangkan daripenghasilan bruto (non deductable).

Dengan demikian, mengingatPemohon Banding merupakan perusahaan yang dimiliki dan didirikan diIndonesia oleh Bayer Materialscience AG (Jerman) untuk kepentinganBayer Materialscience AG (Jerman) sendiri dalam rangka penetrasipasar di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi dantransfer of intangible property atas pembayaran royalti tidak dapatdibuktikan.Bahwa sesuai data, fakta, dan ketentuan perundangundangan yangberlaku, dapat diketahui bahwa pembayaran royalti kepada BayerMaterialscience

royalti atas paten kepada pemilik paten karenapengguna paten mendapat hasil/keuntungan/benefit atas patentersebut.

Dengan kata lain, makna royalti atas paten adalah bagiankeuntungan atas penggunaan paten yang ditransfer ke pemilikpaten.. bahwa terkait sengketa atas Biaya Royalti yang dibayarkan kepadapemegang saham ini, terdapat kasus yang sama sebagaimanadiputus dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.38849/PP/M.1/15/2012 tanggal 25 Juni 2012 a.n.

PT SankenIndonesia, dimana putusan Majelis adalah tetap mempertahankankoreksi Terbanding atas Biaya Royalti yang dibayarkan kepadapihnak pemegang saham, yaitu Sanken Jepang dengan alasanbahwa Pembayaran royalti kepada induk tersebut substansinyamerupakan pembayaran kepada "diri sendiri;Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 202 /B/PK/PJK/201511.12.i Bahwa dengan demikian, putusan Majelis yang tidakmempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas Biaya Royalti sebesar US

XII/16/2013: Pajak Pertambahan Nilai: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapkoreksi kredit pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.1.302.604.245,00;bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas pengkreditan PajakPertambahan Nilai Jasa Luar Negeri atas Biaya Royalti sesuai denganUndangundang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 9 ayat(8) huruf b: perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidakmempunyai hubungan langsung dengan kegiatan

kegiatan usaha PemohonBanding dan karenanya Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri atas klaimpenggantian tersebut merupakan Pajak Pertambahan Nilai Masukan yangdapat dikreditkan;Pendapat Majelis :bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan terhadap pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai Jasa LuarNegeri atas Biaya Royalty sebesar Rp.1.302.604.245,00 karena PemohonBanding melakukan penyerahan kepada pihak yang mempunyai hubunganistimewa yang tidak seharusnya membayar royalti

, sehingga atas PajakPertambahan Nilai Jasa Luar Negeri yang dibayarkan tidak ada hubunganlangsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sesuai dengan Pasal 9ayat (8) huruf b UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;bahwa menurut Pemohon Banding Surat Setoran Pajak Pajak PertambahanNilai Jasa Luar Negeri yang dikreditkan untuk Masa Pajak Oktober sampaidengan Desember 2008 merupakan pembayaran atas jasa yang terdiri dari: Jasa Teknik Intellectual Property (Royalti) sebesar Rp.784.965.338,00; Jasa Sewa

Mold sebesar Rp. 297.851.291,00; Jasa Klaim Penggantian sebesar R 219.787.61 :Jumlah Rp. 1.302.604.245,00bahwa koreksi atas Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeriatas Jasa Royalti sebesar Rp.784.965.338,00 berkaitan dengan koreksiTerbanding atas biaya royalty yang dibayarkan kepada related parties dalampenghitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Buku 2008 sebesarUSD2,855,667.00 Masa April 2008 sampai dengan Maret 2009;bahwa berdasarkan pembahasan sengketa atas biaya royalti pada PajakPenghasilan

CorporationJepang;bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan peristiwa pengalihan hakpenggunaan harta tidak berwujud namun Pemohon Banding tidak dapatmembuktikan manfaat ekonomis yang diterma Pemohon Banding;bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan transaksi antara pihak yangmempunyai hubungan istimewa mempunyai nilai persentase yang wajardibandingkan dengan transaksi yang dilakukan antara pihakpihak yang tidakmempunyai hubungan istimewa;bahwa Majelis berkesimpulan Pemohon Banding tidak dapat membuktikaneksistensi royalti

Dengan demikian, royalti yangdibayarkan kepada Pemerintah atas Kuasa Penambangan tersebutakan ditanggung oleh Pemohon Banding dan ABK berdasarkanproporsi bagi hasil tersebut;Bahwa pembayaran biaya royalti secara keseluruhan dilakukan olehABK atas nama Pemohon Banding. Berdasarkan perjanjian, ABK hanyamenanggung royalti sebesar 88%, sedangkan sisanya sebesar 12%ditanggung oleh Pemohon Banding.

Mengingat ABK seharusnya hanyamenanggung royalti sebesar 88%, maka sisanya sebesar 12% akandimintakan pembayarannya kepada Pemohon Banding;Bahwa koreksi biaya royalti sebesar Rp740.038.963,00 terdiri dari: Unit No Bukti Uraian Debit1 JM07.05.02 Kurang Bayar iuran royalti th 0102 audit OPN USD 38,452.94 348.921 .978,002 JM07.05.03 Tambahan iuran royalti tahun 2003 USD 31,502.44 285.853.1411 ,003 JM07.05.04) kurang bayar iuran royalti th 0304 USD 11,600.60 105.263.844,00Total Kurang Bayar Royalti 740.038.963,00

Bahwa kewajiban royalti Pemohon Banding tahun 2001 sampai dengan2004 telah diperiksa oleh Tim OPN Satgas Bidang PNBP.

2006 tersebut dilakukan oleh ABK, ABK kemudian menagihkembali porsi royalti Pemohon Banding di tahun 2007;Bahwa mengingat penagihan biaya royalti oleh ABK ke PemohonBanding dilakukan di tahun 2007, maka Pemohon Bandingmembukukan biaya royalti tersebut di tahun 2007;Bahwa dengan demikian, menurut pendapat Pemohon Bandingpembebanan biaya royalti di tahun 2007 sudah tepat karena tagihanbiaya royalti tersebut oleh ABK kepada Pemohon Banding dilakukan ditahun 2007 karena itu mohon agar koreksi dibatalkan

Bahwa selain hal tersebut, koreksi pembebananpenyesuaian harga Royalti Ro740.038.963,00 menurutPemohon Peninjauan Kembali dikarenakan TermohonPeninjauan Kembali membebankan penyesuaian hargaatas royalti yang dalam bukti beban tersebut terjadi di tahun2006 (tahun sebelumnya);.

No.114/B/PK/PJK/2009 perbedaan antara pendapatan royalty, jasa distribusi danjasa manajemen yang dilaporkan di SPT PPh Badan denganpendapatan royalty, jasa distribusi dan jasa manajemen yangdilaporkan di SPT masa PPN dengan perhitungan' sebagaiberikutPendapatan royalti menurut SPT PPh Badan (53006)Rp. 813.815.365e Jasa distribusi menurut SPT PPh Badan (57006) Rp.930.450.619e Jasa manajemen menurut SPT PPh Badan (77300) Rp.151.692.863e Jumlah pendapatan royalti dan distribusi Rp.1.895.958.847e Pendapatan

royalti dan distribusi menurut SPT PPNRp.1.467.894.570Objek PPN yang kurang dilaporkan Rp. 428.064.277Bahwa Pemohon tidak setuju dengan koreksi fiscal yangdilakukan oleh Terbanding terhadap objek PPN tersebut diatas didasari kepada hal hal sebagai berikutBahwa objek PPN tersebut di atas merupakan pendapatanroyalty yang dihitung berdasarkan estimasi yang secaraotomatis dilakukan oleh system untuk keperluan pencatatanakuntansi.

Bahwa yang menjadi obyek sengketa yang diajukanpermohonan peninjauan kembali oleh PemohonPeninjauan Kembali dahulu Terbanding adalahKoreksi objek Pajak Pertambahan Nilai berupapendapatan royalti, jasa distribusi dan jasamanajemen sebesar Rp. 428.064.277,00b.

PengadilanPajak tersebut, karena pertimbangan hukum yangtidak tepat sehingga menghasilkan putusan yangnyata nyata tidak sesuai dengan peraturanperundang undangan yang berlaku, khususnyaterhadap pertimbangan Majelis Hakim yangmenyatakan sebagai berikutHalaman 14 alinea 6 dan 7 :"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas faktafakta dan bukti bukti dalam persidangan, data yangada dalam berkas~ banding, keterangan Pemohonbanding dan Terbanding dalam persidangan, majelisdapat meyakini bahwa pendapatan royalti

Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak padahalaman 14 alinea 6 yang mengatakan"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta faktadan bukti bukti dalam persidangan, data yang ada dalamberkas banding, keterangan Pemohon banding danTerbanding dalam persidangan, majelis dapat meyakinibahwa pendapatan royalti sebesar Rp. 428.064.277,00 yangdijadikan koreksi oleh Terbanding sesungguhnya masihmerupakan angka estimasi dan bukan merupakan realisasipenerimaan Pemohon banding ;Bahwa pendapat Majelis

Putusan Nomor 1594/B/PK/PJK/2017IV.Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali iniditerima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan KembaliBahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan PeninjauanKembali ini adalah:Koreksi Harga Pokok Penjualan pada pos Biaya Royalti Rp.19.731.443.325,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak;Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan

Putusan Nomor 1594/B/PK/PJK/2017Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeridan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan brutodikurangi:a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memeliharapenghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaandengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium,bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentukuang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahanlimbah, premi asuransi, biaya administrasi

Putusan Nomor 1594/B/PK/PJK/20176.bahwa dari dokumen TLA tersebut diperoleh informasi antara lain:> Royalti 5 % dari Net Sales yang harus dibayarkan oleh PT PabrikCat dan Tinta Pacific kepada Surya Industries Pte LtdUEA.bahwa pada tanggal 18 Nopember 2005, dibuat Amandement TLAkedua, dari dokumen tersebut diperoleh informasi antara lain:> Royalti 7 % dari Net sales yang harus dibayarkan oleh PT PabrikCat dan Tinta Pacific kepada Surya Industries Pte LtdUEA;bahwa selain kronologis tersebut Pemohon

Pajak a quo serta berdasarkan hasil penelitian atas dokumendokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) dan faktafakta yang nyatanyata terungkap pada persidangan,maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)menyatakan sangat keberatan dengan putusan Majelis HakimPengadilan Pajak yang tidak mempertahankan Koreksi Harga PokokPenjualan pada pos Biaya Royalti Rp. 19.731.443.325,00 denganargumentasi sebagai berikut:3.1.

Majelis Hakim Pengadilan Pajakyang tidak mempertahankan Koreksi Harga Pokok Penjualan pada posBiaya Royalti Rp.19.731.443.325,00 diajukan Peninjauan Kembali keMahkamah Agung.Bahwa berdasarkan faktafakta hukum (fundamentum petendi) tersebutHalaman 22 dari 25 halaman.

atau pitapita untuk siaran radio atau televise, paten,merek dagang, pola atau model, rencana, rumus rahasia atau pengolahan, ataupenggunaan atau hak menggunakan perlengkapanperlengkapan industry,perdagangan atau ilmu pengetahuan, atau untuk keterangan mengenai pengalamandi bidang industry, perdagangan atau ilmu pengetahuan;: bahwa dari pemeriksaan Majelis diketahui koreksi Terbanding berdasarkan hasilpenelitian keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilanterkait koreksi biaya Royalti

tersebut di atas, dimana Penelaah Keberatansependapat dengan Pemeriksa bahwa pembayaran royalti kepada Onamba Co.Ltdmerupakan pengeluaran di luar usaha dikarenakan Pemohon Banding tidak dapatmenunjukkan dokumentasi Transfer Pricing atas pembayaran royalti dan tidak dapatmenunjukkan bukti atas kepemilikan harta tidak berwujud tersebut sehingga PajakPertambahan Nilai Masukan impor tersebut tidak dapat dikreditkan ;bahwa menurut Terbanding, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat 8 huruf bbahwa

karena atas biayayang tidak disertai bukti/dokumen pendukung yang kuat;bahwa dalam proses pemeriksaan maupun keberatan Terbanding berpendapatbahwa biaya royalti adalah pembayaran atas penggunaan hak (paten, merk dagang,formula, teknologi,dll) dan Terbanding tetap meminta kepada Pemohon Bandingbukti atas kepemilikan harta tidak berwujud tersebut;bahwa dalam surat uraian bandingnya halaman 7 dinyatakan Terbanding tidakdapat meyakini keberadaan harta tidak berwujud yang ditunjukkan dengan buktikepemilikan

Oleh karena itu penentuan onilaikewajaran pembebanan jasa tidak perlu lagi dilakukan;bahwa atas alasan penolakan keberatan di atas, dalam persidangan PemohonBanding menegaskan kembali bahwa Onamba Co Ltd memang tidak mempunyaihak paten dan Pemohon Banding melakukan pembayaran kepada Onamba Co Ltdatas technical fee yang olen Pemohon Banding disebut sebagai "royalty";bahwa menurut Pemohon Banding, yang dimaksud dengan biaya royalti dalampembukuan Pemohon Banding adalah pembayaran atas jasa Technical

Ltd dan bukti bimbingan teknis, dan Majelisdapat meyakini bahwa terdapat pemberian jasa Technical Assistance dari OnambaJepang kepada Pemohon Banding yang dimasukkan dalam biaya royalti;bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas biaya royaltisebesar USD292.074 tidak dapat dipertahankan;bahwa berdasarkan pendapat Majelis ada koreksi Penghasilan Netto sebesarUSD292,074.00 tidak dapat dipertahankan, maka koreksi Pajak Masukan ImporMasa Pajak Januari s.d.

Menetapkan barang bukti berupa: - 5 (lima) lembar laporan distribusi pembayaran royalti dari karya cipta Indonesia dari tahun 2008 s/d 2012;- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 14 Maret 2009 yang dibuat DHIMAS R TEDJO;- 7 (tujuh) keping VCD bajakan atau hasil pelanggaran hak cipta atas lagu campursari ciptaan MANTHOUS dan DHIMAS TEDJO;- 6 (enam) keping CVD original the best campursari SRGK DHIMAS TEDJO;- 2 (dua) lembar nota toko sembilan jaya tanggal 8 September 2015;- 2 (dua) lembar

kwitansi atau tanda terima pembayaran royalti dari yayasan karya cipta Indonesia;- 2 (dua) lembar tanda terima formulir pendaftaran anggota KCI dan karya music An.

tanda terima pembayaran royalti dariyayasan karya cipta Indonesia;e 2 (dua) lembar tanda terima formulir pendaftaran anggota KCI dankarya music An.

melalui transfersebagai bentuk atau bukti saksi sebagai pencipta lagu;e Bahwa saksi mendapatkan royalti setahun Rp.750.000,00 (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);e Bahwa sepengetahuan saksi perbedaan antara VCD yang asli dengan yangbajakan dari kualitas Piringannya, yang asli ada cukai PPN kualitas Coverlebih bagus, harga yang asli lebih mahal ada selisihnya sedangkan yangbajakan sebaliknya;e Bahwa Toko Sembilan Jaya alamat Jl.

MANTHOUS sudah didaftarkandi Yayasan Karya Cipta Indonesia ada bukti pendaftarannya dan yangmendaftarkan atas lagulagu ciptaan MANTHOUS tersebut yaituMANTHOUS sendiri;Bahwa saksi pernah mendapatkan royalti sebanyak 3 kali dari YKCImasing masing saksi pernah mendapat Rp. 12.000.000 ( dua belas jutarupiah ), Rp. 8.000.000 ( delapan juta rupiah ) dan Rp. 9.000.000 ( sembilanjuta rupiah ) saksi menerima royalti dua kali tunai satu kali transfer;Bahwa Toko Sembilan Jaya belum pernah meminta ijin dari

Cipta Suara Sempurna dengan Logo Dasa Studio sudahtutup sejak 1 Juli 2015 sehubungan merugi dengan maraknyapembajakan sejak tahun 2001;Bahwa dengan maraknya penjualan VCD Bajakan saksi mengalamikerugian antara lain berpengaruh terhadap penjualan VCD asli danhak Royalti tersebut berkurang;Barang bukti berupa antara lain :1 5 dima) lembar laporan distribusi pembayaran royalti dari karya ciptaIndonesia dari tahun 2008 s/d 2012;2 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 14 Maret 2009 yang dibuatDHIMAS

R TEDJO;3 7 (tujuh) keping VCD bajakan atau hasil pelanggaran hak cipta atas lagucampursari ciptaan MANTHOUS dan DHIMAS TEDJO;4 6 (enam) keping CVD original the best campursari SRGK DHIMASTEDJO;5 2 (dua) lembar nota toko sembilann jaya tanggal 8 September 2015;6 2 (dua) lembar kwitansi atau tanda terima pembayaran royalti dariyayasan karya cipta Indonesia;7 2 (dua) lembar tanda terima formulir pendaftaran anggota KCI dan karyamusic An.

kepada induktersebut substansinya merupakan pembayaran kepada "diri sendiri" yangdapat dianalogikan sebagai pembayaran royalti oleh cabang (BUT)kepada kantor pusatnya yang merupakan satu kesatuan ekonomisberdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU PPh, sehingga biaya royalti tersebuttidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (non deductable).

Pembayaran royalti lazim/wajarnyaberdasarkan produksi.Menghubungkan pembayaran royalti dengannet sales bertentangan dengan prinsip kelaziman/kewajaran.e. bahwa formula pembayaran kepada pemegang saham denganprosentase tertentu dari net sales merupakan nature profit sharing.Bagian tertentu hasil usaha anak perusahaan yang disetor atauHalaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 555/B/PK/PJK/2016menjadi hak induk perusahaan merupakan profit sharing yang padahakikatnya merupakan salah satu bentuk pembayaran

dividen;bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tidak dapat membuktikan penentuan royalti telah dilakukan melaluistudi kelayakan dan proses negosiasasi sebagaimana yangdilakukan pihak independen.bahwa pada hakikatnya, pemilik paten dan pengguna paten adalahpihakpihak independen sehingga pengguna paten berkewajibanmembayar royalti atas paten kepada pemilik paten karena penggunapaten mendapat hasil/keuntungan/benefit atas paten tersebut.Dengan kata lain, makna royalti atas paten

adalah bagiankeuntungan atas penggunaan paten yang ditransfer ke pemilik paten.bahwa terkait sengketa atas Biaya Royalti yang dibayarkan kepadapemegang saham ini, terdapat kasus yang sama sebagaimanadiputus dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.38849/PP/M.1/15/2012 tanggal 25 Juni 2012 a.n.

PT SankenIndonesia, dimana putusan Majelis adalah tetap mempertahankankoreksi Terbanding atas Biaya Royalti yang dibayarkan kepada pihakpemegang saham, yaitu Sanken Jepang dengan alasan bahwaPembayaran royalti kepada induk tersebut substansinya merupakanpembayaran kepada "diri sendiri;bahwa dengan demikian, putusan Majelis yang tidakmempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas Biaya Royalti sebesar US$ 340.632 adalah tidaktepat karena tidak sesuai dengan ketentuan perundangundanganperpajakan

kepada induk tersebut substansinyamerupakan pembayaran kepada "diri sendiri" yang dapat dianalogikansebagai pembayaran royalti oleh cabang (BUT) kepada kantor pusatnyayang merupakan satu kesatuan ekonomis berdasarkan Pasal 5 ayat (3)UU PPh, sehingga biaya royalti tersebut tidak dapat dikurangkan daripenghasilan bruto (non deductable).

Dengan demikian, mengingatPemohon Banding merupakan perusahaan yang dimiliki dan didirikan diIndonesia oleh Bayer Materialscience AG (Jerman) untuk kepentinganBayer Materialscience AG (Jerman) sendiri dalam rangka penetrasi pasardi Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi dan transfer ofintangible property atas pembayaran royalti tidak dapat dibuktikan;Bahwa sesuai data, fakta, dan ketentuan perundangundangan yangberlaku, dapat diketahui bahwa pembayaran royalti kepada BayerMaterialscience

Banding)tidak dapat membuktikan penentuan royalti telah dilakukan melaluistudi kelayakan dan proses negosiasasi sebagaimana yang dilakukanpihak independen.. bahwa pada hakikatnya, pemilik paten dan pengguna paten adalahpihakpihnak independen sehingga pengguna paten berkewajibanmembayar royalti atas paten kepada pemilik paten karena penggunapaten mendapat hasil/keuntungan/benefit atas paten tersebut.

Dengankata lain, makna royalti atas paten adalah bagian keuntungan ataspenggunaan paten yang ditransfer ke pemilik paten.. bahwa terkait sengketa atas Biaya Royalti yang dibayarkan kepadapemegang saham ini, terdapat kasus yang sama sebagaimanadiputus dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.38849/PP/M.1/15/2012 tanggal 25 Juni 2012 a.n.

PT SankenHalaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 554/B/PK/PJK/201611.12.Indonesia, dimana putusan Majelis adalah tetap mempertahankankoreksi Terbanding atas Biaya Royalti yang dibayarkan kepada pihakpemegang saham, yaitu Sanken Jepang dengan alasan bahwaPembayaran royalti kepada induk tersebut substansinya merupakanpembayaran kepada "diri sendiri;i.

Asssist law enforcement agencies deter and prosecute counterfeiting, fraud and othercriminal acts that adversely affect the payment services industry; and guarantee settlement inc case of a failure by a member;bahwa biaya yang Pemohon Banding catat merupakan pembayaran kepada Master CardInternasional atas jasajasa yang dilakukan (bukan merupakan pembayaran royalti) dimanapengerjaan atas jasajasa tersebut tidak dilakukan di Indonesia sehingga berdasarkan P3Btersebut atas pembayaran yang Pemohon Banding

lakukan, hak pemajakannya hanya ada dinegara Amerika;Pembayaran Royalti ke Visabahwa Pemohon Banding tidak setuju sebagian dengan koreksi objek Pajak PenghasilanPasal 26 atas pembayaran ke Visa International Service Association (Visa), denganpenjelasan sebagai berikut:bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemohon Banding dengan Visa disebutkanbahwa :MenurutMajelis"OWNER grants to USER a nonexclusive, nontransferable, royaltyfree license to use themarks in connection with the program in

the countries listed in schedule A attached hereto.In the event USER desires to use the mark in connection with the program in countriesother than those listed on schedule A, such schedule may be amended with OWNER'swritten consent to include such other countries"bahwa berdasarkan perjanjian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Visa tidakmengenakan royalti kepada Pemohon Banding;bahwa sengketa ini terjadi karena Terbanding melakukan koreksi atas pembayaran keMaster dan Visa, yang menurut

memberikan hakpemajakan kepada negara tempat sumber penghasilan berada;bahwa Terbanding mengemukakan, Pemohon Banding tidak memberikan rincian angkapembayaran jasa/royalty ke Master dan Visa sesuai jumlah yang disengketakan, rincianyang disampaikan adalah rincian Billing Statement Master/ Visa dalam mata uang USDollar;bahwa selanjutnya Terbanding berpendapat atas pembayaran ke Master dan Visa,berdasarkan data/dokumen yang disampaikan, tidak dapat diyakini merupakan pembayaranjasa (bukan merupakan royalti

Asssist law enforcement agencies deter and prosecute counterfeiting, fraud and othercriminal acts that adversely affect the payment services industry; and guarantee settlement inc case of a failure by a member;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, biaya yang Pemohon Banding catat merupakanpembayaran kepada Master Card Internasional atas jasajasa yang dilakukan (bukanmerupakan pembayaran royalti) dimana pengerjaan atas jasajasa tersebut tidak dilakukandi Indonesia sehingga berdasarkan P3B tersebut atas