PermendagNomor : 75/MDAG/PER/10/2014 Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Perdagangan Nomor 44/MDAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan,Distribusi dan Pengawasan Bahan berbahaya setiap orang atau badanusaha yang tidak memiliki penetapan sebagai ITB2 atau SIUP B2,dilarang untuk :a.

Bahwa ahli menerangkan pelaksanaan kegiatan usahaperdagangan bahan berbahaya (B2) pelaku usaha wajib terlebin dahulumemiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2).

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP),Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Tubsetelah lengkap dan benar maka oleh DPMPSTP kemudianpermohonan tersebut dikirimkan kepada Perindag untuk diteliti secarateknis apabila lengkap maka oleh Disperindag akan memberikanrekomendasi layak atau tidak layak untuk diberikan SIUP B2 danditeruskan kepada DPMPTSP untuk ditindak lanjuti Sesuai darirekomendasi.

SUJONO Als JONO Bin ARJOSWITO (Alm)tidak memiliki SIUP B2 sehingga sesuai dengan pasal 18 PermerindagNomor : 75 /MDAG/ PER/ 10/ 2014 tentang pengadaan, distribusidan Pengawasan Bahan Berbahaya.

SUJONO Als JONO Bin ARJOSWITO (Alm) berlaku sebagai Pengecermercury dan kegiatan yang dilakukannya adalah kegiatan pendistribusianyaitu penyaluran atau peredaran dan penjualan B2; Bahwa ahli menerangkan pelaksanaan kegiatan usaha perdaganganbahan berbahaya (B2) pelaku usaha wajib terlebin dahulu memiliki Surat IzinUsaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2).

Menyatakan Terdakwa Mulyadi Bin Abdul Rahman telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Melakukanusaha perdagangan tanpa dilengkapi surat izin usaha perdagangan/SIUP

Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000, (dua ribu rupiah).Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 06 September2017 Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN Sab yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Mulyadi Bin Abdul Rahman telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan usahaperdagangan tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama

Menyatakan Terdakwa Mulyadi Bin Abdul Rahman telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Melakukanusaha perdagangan tanpa dilengkapi surat izin usaha perdagangan/SIUP;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama4 (empat) bulan;3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan;4.

menjelaskan bahwa Dirjen mempunyai kewenanganuntuk menerbitkan/memperpanjang SIUP, SIPI dan atau SIKPIkepada kapal perikanan dengan ukuran 30 (tiga puluh) GTkeatas.Bahwa Pasal 21 ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan RI Nomor PER.05/MEN/2008 tentang usaha perikanantangkap menjelaskan bahwa Gubernur mempunyai kewenanganuntuk mengeluarkan/menerbitkan SIUP, SIPI dan atau SIKPIkepada kapal perikanan yang berukuran 10 (sepuluh) s/d 30(tiga puluh) GT.Bahwa Pasal 21 ayat 2 peraturan menteri kelautan

danperikanan RI nomor PER.O5/MEN/2008 tentang usaha perikanantangkap menjelaskan bahwa Bupati/walikota mempunyaikewenangan untuk mengeluarkan/menerbitkan SIUP, SIPI danatau SIKPI kepada kapal perikanan yang berukuran 5 (lima) s/d10 (sepuluh) GT.Bahwa sepengetahuan Ahli alat tangkap yang digunakan olehkapal KM.

menjelaskan bahwa Dirjen mempunyai kewenanganuntuk menerbitkan/memperpanjang SIUP, SIP!

dan atau SIKPIkepada kapal perikanan dengan ukuran 30 (tiga puluh) GTkeatas.Bahwa Pasal 21 ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan RI Nomor PER.O5/MEN/2008 tentang usaha perikanantangkap menjelaskan bahwa Gubernur mempunyai kewenanganuntuk mengeluarkan/menerbitkan SIUP, SIP!

1 Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan RI Nomor PER.05/MEN/2008 tentang usaha perikanantangkap menjelaskan bahwa Gubernur mempunyai kewenanganuntuk mengeluarkan/menerbitkan SIUP, SIPI dan atau SIKPIkepada kapal perikanan yang berukuran 10 (sepuluh) s/d 30(tiga puluh) GT.Bahwa Pasal 21 ayat 2 peraturan menteri kelautan danperikanan RI nomor PER.O5/MEN/2008 tentang usaha perikanantangkap menjelaskan bahwa Bupati/walikota mempunyaikewenangan untuk mengeluarkan/menerbitkan SIUP, SIPI danatau SIKPI

Jaya mempunyai isi Kotor (GT) sebesar 5 GT;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun2002 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NomorPer.05/Men/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap Kriteria kapal ikan yangsudah diwajibkan memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat jinPenangkapan Ikan (SIPI) adalah dengan tonase 5 GT ke atas, dan suratHal. 2 dari 11 hal. Put.

Timbul Jaya mempunyai isi Kotor (GT) sebesar 5 GT;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun2002 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NomorPer.05/Men/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap Kriteria kapal ikan yangsudah diwajibkan memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat IjinPenangkapan Ikan (SIPI) adalah dengan tonase 5 GT ke atas, dan suratyang harus ada di atas kapal seperti yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) PerMen Nomor : Per. 05/Men/2008 tentang

Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Kaspuri Bin Sarim dengan Pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telahdijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah)Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) unitJaring Mini Purse Saine; Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No. 05/SIUP/DPPK/2007 dikeluarkanoleh Pemerintah Kota Pekalongan Dinas Pertanian, Peternakan

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No. 05/SIUP/DPPK/2007 dikeluarkanoleh Pemerintah Kota Pekalongan Dinas Pertanian, Peternakan danKelautan, di Pekalongan tanggal 9 Juni 2007;Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) No. 05/SIPI/DPPK/2007 dikeluarkanoleh Pemerintah Kota Pekalongan Dinas Pertanian, Peternakan danKelautan, di Pekalongan tanggal 9 Juni 2007, barang bukti tersebut (a),(b), (c), (d), (e) Semuanya dikembalikan kepada yang berhak saksi H.Munari;Hal. 6 dari 11 hal. Put.

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No. 05/SIUP/DPPK/2007dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan Dinas Pertanian,Peternakan dan Kelautan, di Pekalongan tanggal 9 Juni 2007;Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 485 K/Pid.Sus/2009e. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) No. 05/SIPI/DPPK/2007dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan Dinas Pertanian,Peternakan dan Kelautan, di Pekalongan tanggal 9 Juni 2007, barangbukti tersebut (a), (b), (c), (d), (e) semuanya dikembalikan kepadayang berhak saksi H.

Menyatakan terdakwa TAI UT Bin WIK CAI, terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidangpenangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolanan danpemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan(SIUP) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DakwaanPrimair kami yaitu dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Jo Pasal 104UU RI Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah ditambah dandiubah dengan UU RI Nomor

Wib, atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014,bertempat di Perairan Teritorial Laut Indonesia, atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriLhoksukon, Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolanan dan pemasaran ikan yang tidakHalaman 3 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2014/PNLSK (Perikanan)memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP

Rumapea dan saksi Suryanto (masingmasinganggota TNI Angkatan Laut Kal II.163 Bireuen di titik Koordinat 05 1000 Utara 097 5030 Timur di Perairan Teritorial Laut Indonesia tidakmemiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Jo Pasal 104 UU RI Nomor 31 tahun 2004sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009tentang Perikanan.SUBSIDAIRBahwa ia Terdakwa TAI UT pada hari Selasa tanggal 08 April

Yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa selaku Nakhoda Kapal BintangLaut IX ditangkap oleh saksi M.

Menyatakan Terdakwa TAI UT BIN WIK CAI telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usahaperikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP ;2.

Sumber Maju tanggal 23 September 2013 ;---------------------------------------------------------------9.1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil nomor : 285/22-02/PK/VI/ 2010, tanggal 3 Juni 2010 atas nama I MADE SUECA ANTARA, ST ;------------------------------------------------------------------------------------------------10.1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan nomor : 220255201697, tanggal 3 Juni 2010, atas nama I MADE SUECA ANTARA, ST;----------------------------11

. 1 ( satu) lembar Tanda Daftar Industri nomor : 247/ 715.1.2/ Jbr/ Ind/ VI / 2010, tanggal 3 Juni 2010, atas nama I MADE SUECA ANTARA, ST ; --------12.1 (satu) berkas permohonan SIUP dan TDP atas nama pemohon I MADE SUECA ANTARA, ST tanggal 19 April 2010 ;-----------------------------------------13.1 (satu) lembar surat keterangan tempat usaha dari Desa Penyaringan, nomor : 410/971/ PMD/IV/ 2010 tanggal 1 April 2010;-----------------------------14.1 (satu) lembar daftar hasil cek lapangan

Jembrana tanggal 3 Mei 2010 ;-----------------------------------------------------15.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksan perijinan, SIUP, TDP,TDI, nomor : 503/ 233/ srt.3 / BAP/Prjn/2010 tanggal 27 April 2010;---------------------------16.1 (satu) lembar nota dinas mohon tanda tangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dari Kasi Pelayanan Perijinan tertanggal 3 Juni 2010;---------------------------------------------------------------------------------------17.1 (satu) berkas

Bidang perdagangan, mempunyai tugas pokok meliputi potensi pasar,perlindungan konsumen, usaha perdagangan (SIUP, SIUP MB, TDP dan TDG),memonitoring distribusi barang (sembako, barangbarang bersubsidi, barangpenting dan barang strategis) serta mempromosikan hasilhasil produksiUMKM, IKRT dan IMB; c). Bidang koperasi, mempunyai tugas pokok penyelenggaraan tugas dibidangkoperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).

mencari arsip dan menemukan SIUP UDSumber Maju; Bahwa saksi menerangkan di dalam SIUP UD.

Bidang perdagangan, mempunyai tugas pokok meliputi potensi pasar,perlindungan konsumen, usaha perdagangan (SIUP, SIUP MB, TDP danTDG), memonitoring distribusi barang (sembako, barangbarang bersubsidi,992abarang penting dan barang strategis) serta mempromosikan hasilhasilproduksi UMKM, IKRT dan IMB;3).

Bidang perdagangan, mempunyai tugas pokok meliputi potensi pasar,perlindungan konsumen, usaha perdagangan (SIUP, SIUP MB, TDP danTDG), memonitoring distribusi barang (sembako, barangbarang bersubsidi,barang penting dan barang strategis) serta mempromosikan hasilhasilproduksi UMKM, IKRT dan IMB;Hal 109 dari 130 halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps.1103).

Bidang perdagangan, mempunyai tugas pokok meliputi potensi pasar,perlindungan konsumen, usaha perdagangan (SIUP, SIUP MB, TDP danTDG), memonitoring distribusi barang (sembako, barangbarang bersubsidi,barang penting dan barang strategis) serta mempromosikan hasilhasilproduksi UMKM, IKRT dan IMB;3).

ikan tanpa tanda selar bermesin Tian Li 30 PK berbendera Indonesia yangdinakhodai oleh terdakwa RAHMAD pada posisi 0309450 LU dan 09949365 BTsedang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumendokumen sesuaiketentuan yang berlaku, kemudian Petugas Patroli mendekati kKedua kapal tersebut danpada posisi 0310'4396 LU dan 099476316 BT Petugas Patroli melakukanpemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap awak dan muatan, bahwakedua kapal tersebut tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan ( SIUP

ikan tanpa tanda selar bermesin Tian Li 30 PK berbendera Indonesia yangdinakhodai oleh terdakwa RAHMAD pada posisi 0309450 LU dan 09949365 BTsedang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumendokumen sesuaiketentuan yang berlaku, kemudian Petugas Patroli mendekati kKedua kapal tersebut danpada posisi 03104396 LU dan 09947'6316 BT Petugas Patroli melakukanpemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap awak dan muatan, bahwakedua kapal tersebut tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan ( SIUP

ikan tanpa tanda selar bermesin Tian Li 30 PK berbendera Indonesia yangdinakhodai oleh terdakwa RAHMAD pada posisi 0309450 LU dan 09949365 BTsedang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumendokumen sesuaiketentuan yang berlaku, kemudian Petugas Patroli mendekati kKedua kapal tersebut danpada posisi 03104396 LU dan 099476316 BT Petugas Patroli melakukanpemeriksaan , setelah dilakukan pemeriksaan terhadap awak dan muatan, bahwakedua kapal tersebut tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan ( SIUP

Sumut perairan Teritorial Indonesia ;Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROMADON danTerdakwa RAHMAD masing masing sebagai nakhoda kapal ikan tanpa nama dantanpa tanda selar bermesin Tian Li 30 PK adalah setelah dilakukan pemeriksaanterhadap keduannya dan kapal yang dinakhodainya serta dokumen yang merekabawa, ditemukan dari hasil pemeriksaan diatas kapal ikan tersebut keduannya tidakdapat menunjukan Surat Ijin Usaha Perikanan ( SIUP) dan Surat Ijin PenangkapanIkan ( SIPI) untuk

), 3) Surat Laik Operasi (SLO), 4) SuratPersetujuan Berlayar (SPB), dan bagi kapal berukuran dibawah 6 GT cukup memilikiBukti pencatatan kapal perikanan, sedangkan yang 5 GT tidak diwajibkan SIUP danSIPI termasuk Nelayan Nelayan kecil dan tida diwajibkan memiliki SIUP dan SIPItetapi cukup melakukan surat pencatatan kapal di instansi terkait ;Bahwa setelah diperlihatkan kepadanya barang bukti berupa 2 (dua) unit kapal ikantanpa nama tanpa tanda selar bermesin Tian Li 30 PK berbendera Indonesia dan

Disperindag RAYA (SIUP) Beralamat diSAKSI DWI Malang Kab. Malang BERSAMA) Ji. Dsn.BUDIANTO ,UD 04 KarangdurenFebruari Pakisaji2009(TDP)LUTFI ADI 503/ / SIUP 1325547530 MEBEL 21 TidakSANTOSO / K/35.07.303/2015 30 SINGAJAY Desembe terdaftar diSAKSI A r 2015 registrasiSAKSI Dw Badan Pelayanan Disperindag (SIUP) DisperindagBUDIANTO Perizinan Terpadu Kab. MalangPemkab Malang 21Desember 2015(TDP)SAIPUL 180/1006/SIUP 1325464521 UD.

Malang E25Agustus2016(TDP)PUJI 503/0835/SIUP 1325168014 UD. 19 TidakERNAWATI / K/35.07.303/2016 82 UNGGUL Agustus terdaftar diSAKSI 2016 registrasiSAKSI DW Badan Pelayanan Disperindag (SIUP) DisperindagBUDIANTO Perizinan Terpadu Kab.

Malang BERSAMA), (SIUP)Malang UD Berala04 mat diFebruari Jl. Dsn.2009 Karang(TDP) duren Pakisaji16.) LUTFI ADI 503/ / SIUP 132554753030 MEBEL 21 TidakSANTOSO / K/35.07.303/2015 SINGAJAYA Desembe terdaftaSAKSI DWI Disperindag Kab. r 2015 r diBUDIANTO Badan Pelayanan Malang (SIUP) registraPerizinan Terpadu siPemkab Malang 21 DisperiDesembe ndagr 2015(TDP)17. SAIPUL 180/1006/SIUP 132546452122 UD. SRI 10 Maret TidakIKHROM / K/421.302/2016 REJEKI 2016 terdaftaSAKSI DWI Disperindag Kab.

Republik Indonesia (SIUP) NomorBUDIANTO Lembaga Pengelola c.q. Lembaga Indukdan Penyelenggara Pengelola dan 6 BerusaOSS Penyelenggara Septemb haOSS er 2019 (NIB) /(NIB) Oss22.) YUDA 503/0477/SIUP 132554753029 UD. DUA 21 TidakIRAWAN / K/35.07.303/2015 SEKAWAN Desembe terdaftaSAKSI DWI Disperindag Kab. r 2015 r diBUDIANTO Badan Pelayanan Malang (SIUP) registraPerizinan Terpadu siPemkab Malang 21Desember 2015(TDP)23.)

SIUP / No. TDP / Nama Tgl.

Bahwa dari keterangan ahli dimaksud (akan dihadirkan dipersidangan) membuktikan dalam hal Pengangkutan danPerdagangan Bahan Bakar Minyak baik berupa Bensin, Solar,LPG maupun Pelumas, Terpidana i.c Usaha Napurpur telahmemiliki izin sebagaimana termaktub dalam Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) yang diterbitkan Bupati Tapanuli Selatansesuai Nomor : 98/02.09/SIUP/PK/XII/2012 tertanggal 10Desember 2012 dan juga Surat Tanda Daftar Perusahaan(STDP) yang berlaku hingga 28 Agustus 2017 untuk KegiatanUsaha

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 98/02.09/SIUP/PK/XII/2012 tertanggal 10 Desember 2012 dan Surat Tanda DaftarPerusahaan (STDP) yang berlaku hingga 28 Agustus 2017;3.2. Putusan dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakimatau kekeliruan yang nyata.1.

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori peninjauankembali tanggal O08 Oktober 2013, tidak dapat dibenarkan denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana, yaitu baik Bukti PK 1 berupa fotocopi Surat IzinUsaha Perdagangan Nomor 98/02.09/SIUP/PK/ XII/2012 tanggal 10Desember 2012 dan Bukti PK 2 berupa fotocopi Surat Tanda DaftarPerusahaan, maupun dua orang

Siregar, tidak dapat dibenarkan, sebab materi dariketerangan saksisaksi maupun surat bukti SIUP dan SPTD telahdiajukan dan dipertimbangkan dalam putusan Judex Facti, dan walaupuntidak ada larangan untuk mengangkut dan menjual solar bersubsididengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) perliter dalamSIUP dan SPTD yang dikeluarkan Bupati, akan tetapi dalam PeraturanPresiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumenpengguna jenis BBM bersubsidi jelas dilarang dan merupakan

Enengserta Saudara Japnol als Epi memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) atautidak;Bahwa Mobil di sewa sehari semalam sebesar Rp. 350.000, (tiga ratus limapuluh ribu rupiah), tapi belum dibayar;Bahwa Saksi mengangkut benih udang lobster/oenur dengan tidak memilikiSurat ljin Usaha Perikanan (SIUP);Bahwa Saksi menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbutannya;Terhadap keterangan Saksitersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;5.

, kalau nelayan dibawah 5gros ton hanya ijin dari Dinas Perikanan, dan kalau diatas 5 gros ton harusmemiliki SIUP;Bahwa kalau untuk nelayan kecil tidak menggunakan alat tangkap, hanya alatbantu, hanya dengan lampu, maka benur akan merapat dan penangkapan padamalam hari;Bahwa menurut Ahli yang bisa diambil itu yang beratnya diatas 200 gram danbesar kepala 8 cm, kalau misalnya dibudidayakan dan mempunyai ijin SIUP;Bahwa Budidaya , Penanghkapan, pemasaran harus ada SIUP;Bahwa ada 4 (empat) SIUP, yaitu

Dengan sengaja di wlayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP (surat Ijin usaha perikanan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1);3.

Bahwa Budidaya, Penangkapan, pemasaran harus adaSurat Izin Usaha Perikanan (SIUP) jadi ada 4 (empat) SIUP, yaitu Siup untukPenangkapan, Pengelolaan, Pengangkutan dan Pemasaran;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli barang bukti benur yangdiperlihatkan dipersidangan ukurannya 23 cm dan usianya baru 40 hari dan jenisnyaPutusan No. 197/Pid.Sus/2017/PN Pal, hal. 24 dari 29benur Mutiara dan benur Pasir, alau mutiara pasaran diasia tenggara Rp. 60.000,(enam puluh ribu) per ekor, kalau benur pasir

Menyatakan Terdakwa HERMAN Bin JUMALI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Dengan sengaja di Wilayah,pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidangpemasaran ikan tidak memiliki SIUP yang dilakukan secara bersama sama,2.

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mobil pick up merk Suzuki warna biru KB 8089 BA; 1 (satu) lembar STNK KB 8089 BA atas nama ILHAM M AMIN;1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor:279/14.07/KPMPT/PK/X/201 1; 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 503/35/Ekbang/2015;Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Ilham M Amin. 35 (tiga puluh lima) jerigen /ken berisi bensin masingmasing ken/jerigensebanyak 35 liter;Dirampas

empat ratus lima puluh rupiah) perliter dengantotal pembelian sebesar Rp 7.971.250, (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluhsatu ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk selanjutnya akan dibawa menujurumah terdakwa yang beralamat di Dusun Mandala Rt.001 Rw.001 DesaMendalok Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah yang rencananyaakan dijual secara eceran seharga Rp 7.000, (tujuh ribu rupiah) perliter.Bahwa suratsurat yang dimiliki oleh terdakwa berupa : 1 (satu) lembar Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP

sekitar jam 18.30 Wib;Bahwa terdakwa sedang mengendarai kendaraan bermootr Suzuki pick up KB8098 BA warna biru yang bermuatan BBM jenis premium/bensin;Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa keluar dari SPBU denganmembawa premium/bensin kemudian saksi kejar dan ketika di Jalan GustiLelanang, terdakwa dapat diberhentikan kemudian saksi periksa isi muatandan kelengkapan suratnya;Bahwa ketika itu terdakwa ada membawa Surat Tanda Daftar (TDP) atas namaNeti Indriani, Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP

) atas nama Neti Indriani danSurat Rekomendasi yang seluruhnya berupa fotokopian;Bahwa selain surat TDP, SIUP dan rekomendasi, terdakwa tidak memiliki DO(delivery order) maupun izin pengangkutan BBM;Bahwa saksi menelpon Kasat untuk meminta petunjuk atas suratsurat tersebutyang diperintahkan untuk membawa ke kantor;Bahwa terdakwa mengakui bahwa dirinya mengangkut 35 jerigen yang masingmasing jerigennya berisi 35 liter premium/bensin;Bahwa bensin yang diangkut oleh terdakwa direncanakan untuk dijual

) Kecil Nomor :279/14.07/KPMPT/PK/X/201 1;1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan;1(satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 503/35/Ekbang/2015;Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.SusLH/2017/PN MpwMenimbang, bahwa telah juga diperlihatkan barangbarang bukti yakni berupa :dan1 (satu) Unit Mobil pick up merk Suzuki warna biru KB 8089 BA;1 (satu) lembar STNK KB 8089 BA atas nama ILHAM M AMIN;1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor:279/14.07/KPMPT/PK/X/201 1;1 (satu) lembar

;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yangdibacakan dipersidangan pada tanggal 28 September 2011 dimana padapokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara inimemutuskan:31.3.Menyatakan terdakwa UNSALA Bin SARUAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usahaperikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP

Patkamla Posal Sei Taiwan melakukanpatroli laut di perairan Karang Unarang pada pada tanggal 10 Juni2011 pada jarak 1000 yard terlihat 1 (satu) buah perahu motor yangsedang berlayar dari arah Tawau Malaysia, selanjutnya anggota speedPatkamla Posal Sei Taiwan mnendekati perahu motor tersebut danmelakukan pemeriksaan;e Setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi DWI PURWANTO dan saksiWILLY EKA PRASETYA (anggota Patkamla Posal Sei Taiwan) terdakwaUNSALA Bin SARUAN tidak dapat menunjukan dokumen berupa SIUP

Tanpa Nama 1;Bahwa Dokumendokumen yang diperiksa adalah Surat Ijin UsahaPerikanan (SIUP), Keimigrasian berupa Pasport bila dicurigai bukanberasal dari nelayan Indonesia, Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)dan Surat Ijin Berlayar (SIB) dan PMN. Tanpa Nama 1 tidak memilikidokumendokumen tersebut;11e Bahwa saksi juga tidak menemukan dokumen apapun yang ada dikapal PMN. Tanpa Nama 1;e Bahwa Jenis alat tangkap yang digunakan oleh PMN. Tanpa Nama 1adalah pancing ikan renteng;e Bahwa Di kapal PMN.

PER.12/MEN/2009 tentangperubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.O5/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap, maka kapalpenangkap ikan terlebih dahulu harus memiliki Surat Ijin UsahaPerikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) bagikapal diatas 5 GT, sedangkan 5 GT kebawah wajib memilikiTanda Daftar Pencatatan Kegiatan Perikanan dari Dinas Kelautandan Perikanan setempat sebagai pengganti dari SIUP dan SIPI;Bahwa Untuk membedakan kapal asing maupun kapal Indonesiadilihat

Unsur Yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pasal26 ayat (1);Menimbang, bahwa pasal 26 ayat (1) mewajibkan adanya SIUP bagiyang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa pada fakta persidangan ternyata kapal PMN.Tanpa Nama 1 yang dinakhodai terdakwa ternyata ketika ditangkap tidakmemiliki SIUP; 2526Menimbang, bahwa UU Nomor 45 tahun 2009, pada dasarnya hanyamemberi

Sulistiono Bin Susiono AliasSuntari dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwaberada di dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, dendaRp.3.000.000, (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ; Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) konteniner berisi 24 (dua puluh empat) ton limbah bekas, (satu)tendon semen besisi 9 (Sembilan) ton limbah, 5 (lima) buah drum oli bekas dan15 (lima belas) drum kosong, dirampas untuk dimusnahkan ;e Photo copy SIUP

Sumber Alam tersebut adalah terdakwa ;Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ia dalam menjalan kegiatan usahanya tersebuttelah memiliki ijin yang diantaranya adalah Akte Pendirian Perusahaan, SIUP, TDP,SITU, NPWP dan surat persetujuan dari masyarakat, namun terdakwa tidak memilikiijin usaha penyimpanan ataupun pengolahan minyak bumi sebagaimana yangdiisyaraktkan oleh UndangUndang R.I.

Sumber Alam tersebut adalah terdakwa ; Bahwa terdakwa dalam menjalan kegiatan usahanya tersebut telah memiliki ijin yangdiantaranya adalah Akte Pendirian Perusahaan, SIUP, TDP, SITU, NPWP dan suratpersetujuan dari masyarakat, namun terdakwa tidak memiliki ijin usaha penyimpananataupun pengolahan minyak bumi sebagaimana yang diisyaraktkan oleh UndangUndang R.I.

Sumber Alam tersebut adalah terdakwa,dalam menjalan kegiatan usahanya tersebut terdakwa telah memiliki 1jin yang diantaranyaadalah Akte pendirian perusahaan, SIUP, TDP, SITU, NPWP dan surat persetujuan darimasyarakat, namun terdakwa tidak memiliki jin usaha penyimpanan ataupun pengolahanminyak bumi sebagaimana yang diisyaraktkan oleh UndangUndang R.I.

Nur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia telah melakukan usaha perikanan dibidang pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);