telinga, hidung tenggorokan kepala dan leher : dijumpaitelinga adanya tandatanda infeksi/peradangan pada telinga kanan(diagnose : otitis media akut stadium sekresi telinga kanan denganpenyebab dugaan penyebab dugaan adanya trauma benda tumpulpada telinga kanan )4 Konsul specialis saraf : dijumpai adanya tandatanda cedera kapalaringan berupa retak linear (bergaris) pada tulang tengkorak kiri.

Konsul specialis anak : dijumpai lukaluka dan patah tulang pada kaki kiriruas baw ah Konsul specialis mata : dijumpai opada kelopak mata kiri adanya lukamemar dan luka lecet disertai bengkaka dengan proses penyembuhan,dengan fungsi penglihatan (visus) cenderung normal disertai adanyapendarahan pada bola mata kiri dan pada kelopak mata bagian dalam.3.

PEMERIKSAAN SPESIALIS LAINNYA (KONSUL SPESIALISTI K LAIN) Konsul Spesialis bedah ortopedi : dijumpai tandatanda patah tulang kakikiribawah (diagnose : fraktur tibia fibula left) Konsul specialis telinga, hidung tenggorokan kepala dan leher : dijumpaitelinga adanya tandatanda infeksi/poeradangan pada telinga kanan(diagnose : otitis media akut stadium sekresi telinga kanan denganpenyebab dugaan penyebab dugaan adanya trauma benda tumpulpada telinga kanan ) Konsul specialis saraf : dijumpai adanya tandatanda

perjanjian sebagaimana diatur dalam Pa:KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halal dimana pengaturan Pasal 1337 KUHPerdatasebaliknya dari suatu sebab yang halal dengan menyebut suatu sebab adalah terlarang; Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkan dengan unsur ke ersahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah suatu perjanjian akan tidak sakbertentangan dengan undangundang, kesusilaan baik dan ketertiban umum; Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai Lex specialis

derogat legi generaliperaturan perundangundangan karena Kontrak Karya dan peraturan perundangundangan medua produk hukum yang berbeda, doktrin Lex specialis derogat legi generali hanydiberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatur samayang satu lebih khusus daripada yang lain, seperti Undangundang dengan Undangundang dimUndangundang mengatur hal secara umum sementara Undangundang yang lain mengatukhusus, namun bila produk hukum berbeda sementara yang satu mengatur

secara khusus dan ymengatur secara umum, doktrin Lex specialis derogat legi general tidak dapat diberdemikian pula bila perjanjian yang mengatur suatu hal dan pada saat bersamaan ada pperundangundangan mengatur hal yang sama maka doktrin Lex specialis derogate legi generdapat diberlakukan, sehingga substansi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, tperaturan perundangundangan yang berlaku;bahwa atas pendapat Pemohon Banding yang menyatakan karakteristik Kontrak Karya yang berspisialis,

Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Ph.D di atas yaittLex specialis derogat legi generali hanya dapat diberlakukan terhadap produk hukum yang samesubstansi masalah yang diatur sama, sedangkan antara Kontrak Karya dengan Undangundang NTahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua produk hukum yangdimana Kontrak Karya merupakan produk hukum perdata dan Undangundang Nomor 28 Tahmerupakan produk hukum publik;bahwa menurut Majelis, Kontrak Karya tidak diatur secara khusus dalam Undangundang

NTahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, oleh karena itu Pajak Kendaraan Bermo'Alatalat Berat dan Besar yang dimiliki Pemohon Banding harus tunduk pada ketentuan yang tedalam Undangundang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;bahwa dengan demikian menurut Majelis pendapat Pemohon Banding bahwa Kontrak Karya melex specialis tidak mempunyai landasan yuridis yang kuat, sehingga Kontrak Karya antara Pemerdengan Pemohon Banding tanggal 2 Desember 1986 tidak dapat diberlakukan sebagai lex :terhadap

Pasal 1320KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halal dimana pengaturan Pasal 1337 KUHPerdata bersifatsebaliknya dari suatu sebab yang halal dengan menyebut suatu sebab adalah terlarang; Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkan dengan unsur ke empat darisahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah suatu perjanjian akan tidak sah apabilabertentangan dengan undangundang, kesusilaan baik dan ketertiban umum; Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai Lex specialis

derogat legi generali terhadapperaturan perundangundangan karena Kontrak Karya dan peraturan perundangundangan merupakandua produk hukum yang berbeda, doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapatdiberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatur sama dimanayang satu lebih khusus daripada yang lain, seperti Undangundang dengan Undangundang dimana satuUndangundang mengatur hal secara umum sementara Undangundang yang lain mengatur secarakhusus, namun bila produk

hukum berbeda sementara yang satu mengatur secara khusus dan yang satumengatur secara umum, doktrin Lex specialis derogat legi generali tidak dapat diberlakukan,demikian pula bila perjanjian yang mengatur suatu hal dan pada saat bersamaan ada peraturanperundangundangan mengatur hal yang sama maka doktrin Lex specialis derogate legi generali tidakdapat diberlakukan, sehingga substansi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, termasukperaturan perundangundangan yang berlaku;bahwa atas pendapat

Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Ph.D di atas yaitu doktrinLex specialis derogat legi generali hanya dapat diberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengansubstansi masalah yang diatur sama, sedangkan antara Kontrak Karya dengan Undangundang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua produk hukum yang berbedadimana Kontrak Karya merupakan produk hukum perdata dan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009merupakan produk hukum publik;bahwa menurut Majelis, Kontrak Karya tidak

diatur secara khusus dalam Undangundang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, oleh karena itu Pajak Kendaraan Bermotor JenisAlatalat Berat dan Besar yang dimiliki Pemohon Banding harus tunduk pada ketentuan yang tercantumdalam Undangundang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;bahwa dengan demikian menurut Majelis pendapat Pemohon Banding bahwa Kontrak Karya merupakanlex specialis tidak mempunyai landasan yuridis yang kuat, sehingga Kontrak Karya antara Pemerintah RIdengan Pemohon

dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halaldimana pengaturan Pasal 1337 KUHPerdata bersifat sebaliknya dari suatu sebab yanghalal dengan menyebut suatu sebab adalah terlarang;Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkan dengan unsur keempat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah suatuperjanjian akan tidak sah apabila bertentangan dengan undangundang, kesusilaan baikdan ketertiban umum;Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai Lex specialis

khususdaripada yang lain, seperti Undangundang dengan Undangundang dimana satuUndangundang mengatur hal secara umum sementara Undangundang yang lainmengatur secara khusus, namun bila produk hukum berbeda sementara yang satumengatur secara khusus dan yang satu mengatur secara umum, doktrin Lex specialisderogat legi generali tidak dapat diberlakukan, demikian pula bila perjanjian yangmengatur suatu hal dan pada saat bersamaan ada peraturan perundangundanganmengatur hal yang sama maka doktrin Lex specialis

Hikmahanto Juwana, SH,LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapatdiberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatursama, sedangkan antara Kontrak Karya dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua produk hukum yang berbedadimana Kontrak Karya merupakan produk hukum perdata dan Undangundang Nomor 28Tahun 2009 merupakan produk hukum publik;bahwa menurut Majelis, Kontrak Karya tidak diatur

secara khusus dalam UndangundangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, oleh karena itu PajakKendaraan Bermotor Jenis Alatalat Berat dan Besar yang dimiliki Pemohon Banding harustunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Undangundang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah;MenimbangMenimbangMenimbangbahwa dengan demikian menurut Majelis pendapat Pemohon Banding bahwa KontrakKarya merupakan lex specialis tidak mempunyai landasan yuridis yang kuat, sehinggaKontrak Karya antara Pemerintah

RI dengan Pemohon Banding tanggal 2 Desember 1986tidak dapat diberlakukan sebagai lex specialis terhadap Undangundang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;bahwa menurut Majelis, sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa salah satu syaratsahnya suatu perjanjian adalah sebab yang halal dan dalam Pasal 1337 KUHPerdatadijelaskan bahwa yang menentukan suatu sebab yang terlarang apabila dilarang olehUndangundang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban

khususdaripada yang lain, seperti Undangundang dengan Undangundang dimana satuUndangundang mengatur hal secara umum sementara Undangundang yang lainmengatur secara khusus, namun bila produk hukum berbeda sementara yang satumengatur secara khusus dan yang satu mengatur secara umum, doktrin Lex specialisderogat legi generali tidak dapat diberlakukan, demikian pula bila perjanjian yangmengatur suatu hal dan pada saat bersamaan ada peraturan perundangundanganmengatur hal yang sama maka doktrin Lex specialis

hanya berlaku khusus untuk PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan dan tidak berlaku untuk PajakKendaraan Bermotor;e Dalam Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubarahanya mengatur ketentuan yang berkaitan dengan pengusahaanpertambangan batubara dan sama sekali tidak mengatur pajak atas kendaraanWwimenosebermotor, sehingga tidak relevan dijadikan acuan dalam penentuan lexspesialis;bahwa atas pendapat Pemohon Banding bahwa masalah perpajakan di dalam Kontrak Karyabersifat Lex Specialis

Hikmahanto Juwana, SH,LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapatdiberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatursama, sedangkan antara Kontrak Karya dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua produk hukum yang berbedadimana Kontrak Karya merupakan produk hukum perdata dan Undangundang Nomor 28Tahun 2009 merupakan produk hukum publik;bahwa menurut Majelis, Kontrak Karya tidak diatur

secara khusus dalam UndangundangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, oleh karena itu PajakKendaraan Bermotor Jenis Alatalat Berat dan Besar yang dimiliki Pemohon Banding harustunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Undangundang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah;bahwa dengan demikian menurut Majelis pendapat Pemohon Banding bahwa KontrakKarya merupakan lex specialis tidak mempunyai landasan yuridis yang kuat, sehinggaKontrak Karya antara Pemerintah RI dengan Pemohon Banding

tanggal 2 Desember 1986tidak dapat diberlakukan sebagai lex specialis terhadap Undangundang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;bahwa menurut Majelis, sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa salah satu syaratsahnya suatu perjanjian adalah sebab yang halal dan dalam Pasal 1337 KUHPerdatadijelaskan bahwa yang menentukan suatu sebab yang terlarang apabila dilarang olehUndangundang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;bahwa menurut Majelis

' didukung dengan faktafakta sebagai berikut:Bahwa penjelasan Pemohon Banding di atas tentang karakteristik Kontrak Karyayang lex specialis' didukung dengan Surat Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor S1032/MK.04/1998 tanggal 15 Desember 1988 yang menyatakan bahwaKontrak Karya Pertambangan diberlakukan dan dipersamakan dengan UndangUndang,oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya diberlakukansecara khusus (special treatment/lex specialis); Pasal 11 dari UndangUndang

Tetapi, PT NMR berpendapatbahwa emas batangan merupakan BKP berdasarkan Kontrak Karya ;Hakim Majelis HI antara lain melalui Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 05761/PP/M.I1/16/2005 (Bukti PK8) telah mengakui konseplex specialis dan menetapkan bahwa berdasarkan Kontrak Karya,emas batangan tetap merupakan Barang Kena Pajak ;Hal ini kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui PutusanMahkamah Agung RI No. 139/B/PK/PJK/2005 tertanggal 13 Juli2009 (Bukti PK9).

Newmont Minahasa Raya (PT NMR)dalam hal sifat lex specialis Kontrak Karya dimana emas batanganadalah merupakan objek PPN (sebagai Barang Kena Pajak)berdasarkan Kontrak Karya Pasal 13(7), meskipun hal ini diaturberbeda didalam Pasal 4A ayat 2d UndangUndang No. 18/2000 danPP No. 144/2000 yang mana mengatur bahwa emas batangan bukanmerupakan Barang Kena Pajak ;Jadi dengan sifat lex specialis dari Kontrak Karya yang mengaturbahwa hasil produksi PT NMR berupa emas batangan adalahterhutang PPN, maka Hakim

Majelis II dan Mahkamah Agung telahmemutuskan dengan mendasarkan diri pada ketentuan yang terdapatdi dalam Kontrak Karya ;Tentunya sangat tidak tepat apabila dalam kaitan dengan UU PPNmaka sifat lex specialis dari Kontrak Karya diakui, tetapi dalamkaitan dengan UndangUndang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,sifat lex specialis dari Kontrak Karya tidak diakui ;Di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajakmerujuk kepada pasal 1320 dan 1337 KUH Perdata dan menyatakanbahwa sahnya

Di dalam pendapattertulisnya, Pak Kosim secara khusus menekankan mengenai proses dariditerbitkannya suatu Kontrak Karya dan juga sifat Lex Specialis dariKontrak Karya yang harus dihormati baik oleh pemerintah pusat maupunpemerintah daerah. Berikut adalah beberapa kutipan dari pendapat tertulisdari Bapak Kosim (uraian tertulis mengenai pokokpokok materi darikesaksian Pak Kosim terlampir sebagai Bukti PK10) ;PokokPokok Pikiran Bapak Ir.

' didukung dengan Surat Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor S1032/MK.04/1998 tanggal 15 Desember 1988 yang menyatakan bahwaKontrak Karya Pertambangan diberlakukan dan dipersamakan dengan UndangUndang,oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya diberlakukansecara khusus (special treatment / lex specialis);Bahwa di samping itu, sifat atau karakteristik "/ex specialis" juga didukungdengan: Pasal II dari UndangUndang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak PertambahanNilai Barang

Negara) sebagai pihakyang telah menyetujui dan menandatangani Kontrak karya tersebut.Sebagaimana diuraikan di atas, sifat Lex Specialis dari KontrakKarya juga diatur dan diakui oleh undangundang yaitu UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai, UndangUndang PajakPenghasilan, dan UndangUndang Pertambangan Mineral danBatubara.

Newmont Minahasa Raya (PT NMR)dalam hal sifat lex specialis Kontrak Karya dimana emas batanganadalah merupakan obyek PPN (sebagai Barang Kena Pajak)berdasarkan Kontrak Karya Pasal 13(7), meskipun hal ini diaturberbeda didalam Pasal 4A ayat 2d UndangUndang No. 18/2000 danPP No. 144/2000 yang mana mengatur bahwa emas batangan bukanmerupakan Barang Kena Pajak ;Hal. 23 dari 40 hal. Put.

No. 854/B/PK/PJK/201224Jadi dengan sifat lex specialis dari Kontrak Karya yang mengaturbahwa hasil produksi PT NMR berupa emas batangan adalahterhutang PPN, maka Hakim Majelis II dan Mahkamah Agung telahmemutuskan dengan mendasarkan diri pada ketentuan yang terdapatdi dalam Kontrak Karya ;Tentunya sangat tidak tepat apabila dalam kaitan dengan UU PPNmaka sifat /ex specialis dari Kontrak Karya diakui, tetapi dalamkaitan dengan UndangUndang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,sifat lex specialis dari

Di dalam pendapat tertulisnya, Pak Kosim secara khususmenekankan mengenai proses dari diterbitkannya suatu Kontrak Karyadan juga sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya yang harus dihormatibaik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berikut adalahbeberapa kutipan dari pendapat tertulis dari Bapak Kosim (uraiantertulis mengenai pokokpokok materi dari kesaksian Pak Kosimterlampir sebagai Bukti PK10) ;PokokPokok Pikiran Bapak Ir.

dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halaldimana pengaturan Pasal 1337 KUHPerdata bersifat sebaliknya dari suatu sebab yanghalal dengan menyebut suatu sebab adalah terlarang; Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkan dengan unsur keempat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah suatuperjanjian akan tidak sah apabila bertentangan dengan undangundang, kesusilaan baikdan ketertiban umum; Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai Lex specialis

khususdaripada yang lain, seperti Undangundang dengan Undangundang dimana satuUndangundang mengatur hal secara umum sementara Undangundang yang lainmengatur secara khusus, namun bila produk hukum berbeda sementara yang satumengatur secara khusus dan yang satu mengatur secara umum, doktrin Lex specialisderogat legi generali tidak dapat diberlakukan, demikian pula bila perjanjian yangmengatur suatu hal dan pada saat bersamaan ada peraturan perundangundanganmengatur hal yang sama maka doktrin Lex specialis

Hikmahanto Juwana, SH,LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapatdiberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatursama, sedangkan antara Kontrak Karya dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua produk hukum yang berbedadimana Kontrak Karya merupakan produk hukum perdata dan Undangundang Nomor 28Tahun 2009 merupakan produk hukum publik;bahwa menurut Majelis, Kontrak Karya tidak diatur

secara khusus dalam UndangundangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, oleh karena itu PajakKendaraan Bermotor Jenis Alatalat Berat dan Besar yang dimiliki Pemohon Banding harustunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Undangundang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah;bahwa dengan demikian menurut Majelis pendapat Pemohon Banding bahwa KontrakKarya merupakan lex specialis tidak mempunyai landasan yuridis yang kuat, sehinggaKontrak Karya antara Pemerintah RI dengan Pemohon Banding

tanggal 2 Desember 1986tidak dapat diberlakukan sebagai lex specialis terhadap Undangundang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;bahwa menurut Majelis, sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa salah satu syaratsahnya suatu perjanjian adalah sebab yang halal dan dalam Pasal 1337 KUHPerdatadijelaskan bahwa yang menentukan suatu sebab yang terlarang apabila dilarang olehUndangundang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;bahwa menurut Majelis

merupakan dua produk hukum yang berbeda, doktrin Lex specialisderogat legi generali hanya dapat diberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengansubstansi masalah yang diatur sama dimana yang satu lebih khusus daripada yang lain,seperti Undangundang dengan Undangundang dimana satu Undangundang mengatur halsecara umum sementara Undangundang yang lain mengatur secara khusus, namun bilaproduk hukum berbeda sementara yang satu mengatur secara khusus dan yang satumengatur secara umum, doktrin Lex specialis

hanya berlaku khusus untuk PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan dan tidak berlaku untuk PajakKendaraan Bermotor;e Dalam Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubarahanya mengatur ketentuan yang berkaitan dengan pengusahaanpertambangan batubara dan sama sekali tidak mengatur pajak atas kendaraanbermotor, sehingga tidak relevan dijadikan acuan dalam penentuan lexspesialis;monogsbahwa atas pendapat Pemohon Banding bahwa masalah perpajakan di dalam Kontrak Karyabersifat Lex Specialis

Hikmahanto Juwana, SH,LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapatdiberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatursama, sedangkan antara Kontrak Karya dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua produk hukum yang berbedadimana Kontrak Karya merupakan produk hukum perdata dan Undangundang Nomor 28Tahun 2009 merupakan produk hukum publik;bahwa menurut Majelis, Kontrak Karya tidak diatur

secara khusus dalam UndangundangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, oleh karena itu PajakKendaraan Bermotor Jenis Alatalat Berat dan Besar yang dimiliki Pemohon Banding harustunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Undangundang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah;bahwa dengan demikian menurut Majelis pendapat Pemohon Banding bahwa KontrakKarya merupakan lex specialis tidak mempunyai landasan yuridis yang kuat, sehinggaKontrak Karya antara Pemerintah RI dengan Pemohon Banding

tanggal 2 Desember 1986tidak dapat diberlakukan sebagai lex specialis terhadap Undangundang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;bahwa menurut Majelis, sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa salah satu syaratsahnya suatu perjanjian adalah sebab yang halal dan dalam Pasal 1337 KUHPerdatadijelaskan bahwa yang menentukan suatu sebab yang terlarang apabila dilarang olehUndangundang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;bahwa menurut Majelis

Dengan sifat /ex specialis dari Kontrak Karya, maka ketentuan didalam Pasal 13 ayat 7(i)(a) akan tetap berlaku, meskipun UndangUndangPPN dan peraturan pelaksanaannya mengalami perubahan. Namun demikian,khusus menyangkut tarif PPN, Pasal 13 ayat 7(1)(a) mengatur bahwa tarifPPN yang 10% dapat berubah apabila UndangUndang PPN atau peraturanyang berlaku merubah tarif tersebut.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding)) menganalisis sengketa ini denganmembagi kepada 3 permasalahan:1.2.3.Penafsiran /ex specialis dari kontrak karya Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding);Sudut pandang mengenai emas batangan;Pengakuan pengkreditan Pajak Masukan;yang dapat diuraikan sebagai berikut:9.1.Perbedaan Penafsiran J/ex specialis dari Kontrak KaryaTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);9.1.1.

Hal ini menegaskan bahwa tidakada unsur /ex specialis dari kontrak karya, namunjustru menegaskan akan adanya unsur /ex specialisdari Perjanjian Pajak Ganda yang relevan yaituapabila mengatur tarif yang lebih rendah daripadatarip UndangUndang PPh;Butir 7 menegaskan tunduknya kontrak karya padaUndangUndang PPN di mana di atur pengenaanpajak atas pembelian dan penjualan BKP.

Putusan Nomor 143/B/PK/PJK/20179.1.5.9.1.7.begitu pula mengenai tarip yang diberlakukan yangmemang secara garis besar mengatur demikian;Bahwa demikian, apa yang diklaim TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)dalam hal ini terminologi /ex specialis adalah kurangtepat karena dalam peraturan ini pun tidak terdapatketentuan khusus mengatur pengenaan PPN yangberbeda dari yang diatur dalam UndangUndangPPN;e.

Sehinggasebagai akibatnya, Pajak Masukan yang dibayar dalamrangka memproduksi emas tersebut tidak dapatdikreditkan;Bahwa sebagaimana Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa kontrakkarya tersebut adalah /ex specialis, Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) menyatakan produkyang dihasilkan adalah BKP.

dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halal dimanapengaturan Pasal 1337 KUHPerdata bersifat sebaliknya dari suatu sebab yang halaldengan menyebut suatu sebab adalah terlarang; Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkan dengan unsurke empat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah suatuperjanjian akan tidak sah apabila bertentangan dengan undangundang, kesusilaan baik danketertiban umum; Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai Lex specialis

merupakan dua produk hukum yang berbeda, doktrin Lex specialisderogat legi generali hanya dapat diberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengansubstansi masalah yang diatur sama dimana yang satu lebih khusus daripada yang lain,seperti Undangundang dengan Undangundang dimana satu Undangundang mengatur halsecara umum sementara Undangundang yang lain mengatur secara khusus, namun bilaproduk hukum berbeda sementara yang satu mengatur secara khusus dan yang satumengatur secara umum, doktrin Lex specialis

Hikmahanto Juwana, SH,LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapatdiberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatursama, sedangkan antara Kontrak Karya dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua produk hukum yang berbedadimana Kontrak Karya merupakan produk hukum perdata dan Undangundang Nomor 28Tahun 2009 merupakan produk hukum publik;bahwa menurut Majelis, Kontrak Karya tidak diatur

secara khusus dalam UndangundangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, oleh karena itu PajakKendaraan Bermotor Jenis Alatalat Berat dan Besar yang dimiliki Pemohon Banding harustunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Undangundang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah;MenimbangMenimbangMenimbangbahwa dengan demikian menurut Majelis pendapat Pemohon Banding bahwa KontrakKarya merupakan lex specialis tidak mempunyai landasan yuridis yang kuat, sehinggaKontrak Karya antara Pemerintah

RI dengan Pemohon Banding tanggal 2 Desember 1986tidak dapat diberlakukan sebagai lex specialis terhadap Undangundang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;bahwa menurut Majelis, sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa salah satu syaratsahnya suatu perjanjian adalah sebab yang halal dan dalam Pasal 1337 KUHPerdatadijelaskan bahwa yang menentukan suatu sebab yang terlarang apabila dilarang olehUndangundang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban

dengan Undangundang, oleh karena itu ketentuan perpajakanyang diatur dalam Kontrak Karya diberlakukan secara khusus (specialtreatment/lex specialis);Bahwa di samping itu, sifat atau karakteristik "lex specialis" juga didukungdengan: Pasal Il dari UndangUndang Nomor 11 Tahun 1994 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) (pasal ini tidak mengalamiperubahan di dalam UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000) yang berbunyi:"Dengan berlakunya Undangundang ini:b. pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan

Majelis Hakim Pengadilan Pajaktelah keliru dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya yangmengabaikan sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya yang manadi dalamnya mengatur, antara lain, mengenai PajakPajak danLainLain Kewajiban Keuangan Perusahaan, termasuk masalahpajak daerah sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 ayat 11Hal. 25 dari 46 hal.

Karya yang bersangkutan;Dengan sifat lex specialis tersebut ketentuan perpajakanyang diatur di dalam Kontrak Karya akan berlaku meskipun halHal. 27 dari 46 hal.

Dengan dasarlex specialis dari Kontrak Karya PT NNT berpendapat bahwapengenaan PKB harus didasarkan pada Kontrak Karya,karena di dalam Kontrak Karya terdapat pasal yang mengaturmasalah pengenaan pajak daerah;Perlu kami sampaikan bahwa atas sifat lex specialis dariKontrak Karya telah diuji di dalam persidangan PengadilanPajak atas kasus PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR)yang merupakan perusahaan pertambangan yangmenghasilkan emas batangan dan beroperasi berdasarkanKontrak Karya yang sama persis dengan

Majelis Ill danMahkamah Agung telah memutuskan dengan mendasarkandiri pada ketentuan yang terdapat di dalam Kontrak Karya;Tentunya sangat tidak tepat apabila dalam kaitan dengan UUPPN maka sifat lex specialis dari Kontrak Karya diakui, tetapidalam kaitan dengan UndangUndang Pajak Daerah danRetriousi Daerah, sifat lex specialis dari Kontrak Karyatidak diakul;2.a.2 Di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim PengadilanPajak merujuk kepada pasal 13820 dan 13837 KUH Perdata danmenyatakan bahwa

artinya masalahperpajakan yang secara spesifik diatur didalam Kontrak Karya berlaku khusus(dipersamakan dengan undangundang), dalam hal tidak diatur secara khususmaka berlaku ketentuan UndangUndang Perpajakan yang ada;Bahwa argumentasi Pemohon Banding di atas tentang karakteristikKontrak Karya yang bersifat lex specialis didukung dengan faktafakta sebagaiberikut:Bahwa penjelasan Pemohon Banding di atas tentang karakteristikKontrak Karya yang lex specialis didukung dengan Surat Menteri KeuanganRepublik

Sebagaimanadiuraikan di atas, sifat lex specialis dari Kontrak Karyajuga diatur dan diakui oleh undangundang yaituUndangUndang Pajak Pertambahan Nilai,UndangUndang PajakPenghasilan, dan UndangUndang PertambanganMineral dan Batubara. Oleh karena itu hal yangmenyangkut materi pengenaan/perhitungan pajak bagiperusahaan pertambangan yang beroperasi berdasarkanKontrak Karya, termasuk Pemohon Peninjauan Kembali,harus tunduk terhadap ketentuanketentuan terkait yangHalaman 26 dari 44 halaman.

Putusan Nomor 1003/B/PK/PJK/2013secara khusus diatur didalam Kontrak Karya yangbersangkutan;Dengan sifat lex specialis tersebut ketentuanperpajakan yang diatur didalam Kontrak Karya akanberlaku meskipun hal yang sama diatur berbeda didalamundangundang yang berlaku.

Tetapi, PT NMR berpendapat bahwa emasbatangan merupakan BKP berdasarkan Kontrak Karya;Hakim Majelis Ill antara lain melalui Putusan PengadilanPajak Nomor Put.05761/PP/M.1II/16/2005 (Bukti PK8)telah mengakui konsep lex specialis dan menetapkanbahwa berdasarkan Kontrak Karya, emas batangan tetapmerupakan Barang Kena Pajak;Hal ini kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agungmelalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 139/B/PK/PJK/2005 tertanggal 13 Juli 2009 (Bukti PK9).

Newmont Minahasa Raya (PT NMR) dalam hal sifatlex. specialis Kontrak Karya dimana emas batanganadalah merupakan objek PPN (sebagai Barang KenaPajak) berdasarkan Kontrak Karya Pasal 13 (7),meskipun hal ini diatur berbeda didalam Pasal 4A ayat2d UndangUndang Nomor 18/2000 dan PeraturanPemerintah Nomor 144/2000 yang mana mengaturbahwa emas batangan bukan merupakan Barang KenaPajak;Jadi dengan sifat /ex specialis dari Kontrak Karya yangmengatur bahwa hasil produksi PT NMR berupa emasHalaman 28 dari 44

Karya yang bersangkutan.Dengan sifat Lex Specialis tersebut ketentuan perpajakanyang diatur di dalam Kontrak Karya akan berlaku meskipun halyang sama diatur berbeda di dalam UndangUndang yangberlaku.

Dengan dasarLex Specialis dari Kontrak Karya PT NNT berpendapatbahwa pengenaan PKB harus didasarkan pada KontrakKarya, karena di dalam Kontrak Karya terdapat pasal yangmengatur masalah pengenaan pajak daerah.Perlu kami sampaikan bahwa atas sifat Lex Specialis dariKontrak Karya telah diuji di dalam persidangan PengadilanPajak atas kasus PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR)yang merupakan perusahaan pertambangan yangmenghasilkan emas batangan dan beroperasi berdasarkanKontrak Karya yang sama persis dengan

Putusan Nomor 998/B/PK/PJK/20138.2.a.2Jadi dengan sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya yangmengatur bahwa hasil produksi PT NMR berupa emasbatangan adalah terhutang PPN, maka Hakim Majelis Ill danMahkamah Agung telah memutuskan dengan mendasarkandiri pada ketentuan yang terdapat di dalam Kontrak Karya.Tentunya sangat tidak tepat apabila dalam kaitan dengan UUPPN maka sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya diakui,tetapi dalam kaitan dengan UndangUndang Pajak Daerah danRetribusi Daerah, sifat Lex

Tindakan tidak menghormati lagi segala ketentuan KontrakKarya dan atau sifat Lex Specialis dari Kontrak Karyadapat memicu tindakan serupa dari pemegang KontrakKarya, yang nampaknya justru akan dapat berdampakkepada kerugian Negara yang jauh lebih besar.d.

Oleh karena itu sesuai pula dengan suratdari Menteri Keuangan Nomor: S1032/MK.04/1988 tanggal 15 Desember1988, maka ketentuan yang ada didalam Kontrak Karya tersebut merupakanLex Specialis dari ketentuan umum yang berlaku.

Sebagaimanadiuraikan di atas, sifat Lex Specialis dari KontrakKarya juga diatur dan diakui oleh undangundang yaituUndangUndang Pajak Pertambahan Nilai, UndangUndang Pajak Penghasilan, dan UndangUndangPertambangan Mineral dan Batubara.

Dengan dasar lex specialis dari KontrakKarya PT. NNT berpendapat bahwa pengenaan PKBdan BBNKB harus didasarkan pada Kontrak Karya,karena di dalam Kontrak Karya terdapat pasal yangmengatur masalah pengenaan pajak daerah;Perlu kami sampaikan bahwa atas sifat lex specialisdari Kontrak Karya telah diuji di dalam persidanganPengadilan Pajak atas kasus PT. Newmont MinahasaRaya (PT.

NMRberpendapat bahwa emas batangan merupakan BKPberdasarkan Kontrak Karya;Hakim Majelis III antara lain melalui Putusan PengadilanPajak Nomor Put. 05761/PP/M.III/16/2005 (Bukti PK8)telah mengakui konsep lex specialis dan menetapkanbahwa berdasarkan Kontrak Karya, emas batangantetap merupakan Barang Kena Pajak;Hal ini kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agungmelalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 139/B/PK/PJK/2005 tertanggal 13 Juli 2009 (Bukti PK9).

Newmont Minahasa Raya (PT.NMR) dalam hal sifat lex specialis Kontrak Karyadimana emas batangan adalah merupakan objek PPN(sebagai Barang Kena Pajak) berdasarkan KontrakKarya Pasal 13 (7), meskipun hal ini diatur berbeda didalam Pasal 4A ayat (2) d UndangUndang Nomor 18Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 144Halaman 32 dari 53 halaman.Putusan Nomor 81/B/PK/PJK/2013Tahun 2000 yang mana mengatur bahwa emasbatangan bukan merupakan Barang Kena Pajak;Jadi dengan sifat lex specialis dari Kontrak Karya

Tindakan tidak menghormati lagi segala ketentuanKontrak Karya dan atau sifat Lex Specialis dariKontrak Karya dapat memicu tindakan serupa dariHalaman 34 dari 53 halaman.Putusan Nomor 81/B/PK/PJK/2013pemegang Kontrak Karya, yang nampaknya justruakan dapat berdampak kepada kerugian Negara yangjauh lebih besar;d.

' didukung dengan Surat Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor S1032/MK.04/1998 tanggal 15 Desember 1988 yang menyatakan bahwa6Kontrak Karya Pertambangan diberlakukan dan dipersamakan dengan Undangundang,oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya diberlakukansecara khusus (special treatment / lex specialis);Bbahwa di samping itu, sifat atau karakteristik "Jex specialis" juga didukungdengan : Pasal II dari UndangUndang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak PertambahanNilai

Majelis HakimPengadilan Pajak telah keliru dalam pertimbanganpertimbangan hukumnyayang mengabaikan sifat Lex specialis dari Kontrak Karya yang mana didalamnya mengatur, antara lain, mengenai PajakPajak dan LainLainKewajiban Keuangan Perusahaan, termasuk masalah pajak daerahsebagaimana diatur di dalam Pasal 13 ayat 11 dari Kontrak Karya tersebut ;Argumentasi Pemohon Peninjauan Kembali di atas tentang karakteristikKontrak Karya yang bersifat Lex specialis didukung dengan faktafaktasebagai berikut:e

Sebagaimana diuraikan di atas,sifat Lex specialis dari Kontrak Karya juga diatur dan diakui oleh undangundang yaitu UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai, UndangUndangPajak Penghasilan, dan UndangUndang Pertambangan Mineral danBatubara.

Dengan dasarlex specialis dari Kontrak Karya PT NNT berpendapat bahwa pengenaanPKB harus didasarkan pada Kontrak Karya, karena di dalam Kontrak Karyaterdapat pasal yang mengatur masalah pengenaan pajak daerah ;Perlu kami sampaikan bahwa atas sifat lex specialis dari Kontrak Karyatelah diuji di dalam persidangan Pengadilan Pajak atas kasus PT NewmontMinahasa Raya (PT NMR) yang merupakan perusahaan pertambangan yangmenghasilkan emas batangan dan beroperasi berdasarkan Kontrak Karyayang sama persis

Newmont Minahasa Raya (PT NMR) dalam hal sifatlex specialis Kontrak Karya dimana emas batangan adalah merupakanobyek PPN (sebagai Barang Kena Pajak) berdasarkan Kontrak Karya Pasal13(7), meskipun hal ini diatur berbeda didalam Pasal 4A ayat 2d UndangUndang No. 18/2000 dan PP No. 144/2000 yang mana mengatur bahwa emasbatangan bukan merupakan Barang Kena Pajak ;Jadi dengan sifat lex specialis dari Kontrak Karya yang mengatur bahwahasil produksi PT NMR berupa emas batangan adalah terhutang PPN, makaHakim

di dalamKontrak Karya bersifat Lex Specialis, Majelis sependapat dengan ahli Prof.Hikmahanto Juwana, SH.

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S1032/MK.04/1988 (Bukti PK7) tanggal 15 Desember 1988 yangmenyatakan bahwa Kontrak Karya Pertambangan diberlakukan dandipersamakan dengan UndangUndang, oleh karena itu ketentuanperpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya diberlakukan secarakhusus (special treatment/lex Specialis).

Tindakan tidak menghormati lagi segala ketentuan KontrakKarya dan atau sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya dapatmemicu tindakan serupa dari pemegang Kontrak Karya, yangnampaknya justru akan dapat berdampak kepada kerugianNegara yang jauh lebih besar.d.

NMR) dalam hal sifat /ex specialis KontrakKarya dimana emas batangan adalah merupakan obyek PPN(sebagai Barang Kena Pajak) berdasarkan Kontrak Karya Pasal 13(7), meskipun hal ini diatur berbeda didalam Pasal 4A ayat 2dUndangUndang Nomor 18/2000 dan PP Nomor 144/2000 yangmana mengatur bahwa emas batangan merupakan bukan BarangKena Pajak.Jadi dengan sifat /ex specialis dari Kontrak Karya yang mengaturbahwa hasil produksi PT.

Justru dengan sifat Jex specialis, pertentangan itumenjadi tidak ada.Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan tersebut di atas adalahkeliru dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perusahaanperusahaan Kontrak Karya termasuk Pemohon PeninjauanKembali.

Putusan Nomor 1005/B/PK/PJK/2013tunduk terhadap ketentuanketentuan terkait yang secarakhusus diatur di dalam Kontrak Karya yang bersangkutan;Dengan sifat lex specialis tersebut ketentuan perpajakanyang diatur di dalam Kontrak Karya akan berlaku meskipunhal yang sama diatur berbeda di dalam UndangUndang yangberlaku.

Dengan dasarlex specialis dari Kontrak Karya PT NNT berpendapatbahwa pengenaan PKB harus didasarkan pada KontrakKarya, karena di dalam Kontrak Karya terdapat pasal yangmengatur masalah pengenaan pajak daerah;Perlu kami sampaikan bahwa atas sifat lex specialis dariKontrak Karya telah diuji di dalam persidangan PengadilanPajak atas kasus PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR)yang merupakan perusahaan pertambangan yangmenghasilkan emas batangan dan beroperasi berdasarkanKontrak Karya yang sama persis dengan

Put. 05761/PP/M.IIV16/2005 (Bukti PK8) telahmengakui konsep lex specialis dan menetapkan bahwaberdasarkan Kontrak arya, emas batangan tetapmerupakan Barang Kena Pajak;Hal ini kKemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung melaluiPutusan Mahkamah Agung RI No. 139/B/PK/PJK/2005tertanggal 13 Juli 2009 (Bukti PK9).

PT NMR berupa emasbatangan adalah terhutang PPN, maka Hakim Majelis Ill danMahkamah Agung telah memutuskan dengan mendasarkandiri pada ketentuan yang terdapat di dalam Kontrak Karya;Tentunya sangat tidak tepat apabila dalam kaitan dengan UUPPN maka sifat lex specialis dari Kontrak Karya diakui,tetapi dalam kaitan dengan UndangUndang Pajak DaerahHalaman 28 dari 46 halaman.

Oleh karena itu sesuai pula dengan suratdari Menteri Keuangan Nomor : S1032/MK.04/1988 tanggal 15 Desember1988, maka ketentuan yang ada didalam Kontrak Karya tersebut merupakanLex Specialis dari ketentuan umum yang berlaku.

Sebagaimana diuraikan di atas, sifat Lex Specialis dariKontrak Karya juga diatur dan diakui oleh undangundang yaituUndangUndang Pajak Pertambahan Nilai, UndangUndang PajakPenghasilan, dan UndangUndang Pertambangan Mineral danBatubara.

Oleh karena itu hal yang menyangkut materi pengenaan/perhitungan pajak bagi perusahaan pertambangan yang beroperasiberdasarkan Kontrak Karya, termasuk Pemohon Penijauan Kembali,harus tunduk terhadap ketentuanketentuan terkait yang secarakhusus diatur di dalam Kontrak Karya yang bersangkutan.Dengan sifat Lex Specialis tersebut ketentuan perpajakan yangdiatur di dalam Kontrak Karya akan berlaku meskipun hal yang samadiatur berbeda di dalam UndangUndang yang berlaku.

Tetapi, PT NMR berpendapatbahwa emas batangan merupakan BKP berdasarkan Kontrak Karya.Hakim Majelis III antara lain melalui Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 05761/PP/M.II/16/2005 (Bukti PK8) telah mengakui konsepLex Specialis dan menetapkan bahwa berdasarkan Kontrak Karya,emas batangan tetap merupakan Barang Kena Pajak.Hal ini kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui PutusanMahkamah Agung RI No. 139/B/PK/PJK/2005 tertanggal 13 Juli2009 (Bukti PK9).

Newmont Minahasa Raya (PT NMR)dalam hal sifat Lex Specialis Kontrak Karya dimana emas batanganadalah merupakan obyek PPN (sebagai Barang Kena Pajak)berdasarkan Kontrak Karya Pasal 13(7), meskipun hal ini diaturberbeda didalam Pasal 4A ayat 2d UndangUndang No. 18/2000 danPP No. 144/2000 yang mana mengatur bahwa emas batangan bukanmerupakan Barang Kena Pajak.Jadi dengan sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya yang mengaturbahwa hasil produksi PT NMR berupa emas batangan adalah8.2.a.2terhutang PPN, maka

Hakim Majelis HI dan Mahkamah Agung telahmemutuskan dengan mendasarkan diri pada ketentuan yang terdapatdi dalam Kontrak Karya.Tentunya sangat tidak tepat apabila dalam kaitan dengan UU PPNmaka sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya diakui, tetapi dalamkaitan dengan UndangUndang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,sifat Lex Specialis dari Kontrak Karya tidak diakui.Di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim PengadilanPajak merujuk kepada pasal 1320 dan 1337 KUH Perdata danmenyatakan bahwa sahnya

dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halal dimanapengaturan Pasal 1337 KUHPerdata bersifat sebaliknya dari suatu sebab yang halaldengan menyebut suatu sebab adalah terlarang; Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkan dengan unsurke empat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah suatuperjanjian akan tidak sah apabila bertentangan dengan undangundang, kesusilaan baik danketertiban umum; Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai Lex specialis

merupakan dua produk hukum yang berbeda, doktrin Lex specialisderogat legi generali hanya dapat diberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengansubstansi masalah yang diatur sama dimana yang satu lebih khusus daripada yang lain,seperti Undangundang dengan Undangundang dimana satu Undangundang mengatur halsecara umum sementara Undangundang yang lain mengatur secara khusus, namun bilaproduk hukum berbeda sementara yang satu mengatur secara khusus dan yang satumengatur secara umum, doktrin Lex specialis

Hikmahanto Juwana, SH,LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapatdiberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatursama, sedangkan antara Kontrak Karya dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua produk hukum yang berbedadimana Kontrak Karya merupakan produk hukum perdata dan Undangundang Nomor 28Tahun 2009 merupakan produk hukum publik;bahwa menurut Majelis, Kontrak Karya tidak diatur

secara khusus dalam UndangundangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, oleh karena itu PajakKendaraan Bermotor Jenis Alatalat Berat dan Besar yang dimiliki Pemohon Banding harusMenimbangMenimbangtunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Undangundang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah;bahwa dengan demikian menurut Majelis pendapat Pemohon Banding bahwa KontrakKarya merupakan lex specialis tidak mempunyai landasan yuridis yang kuat, sehinggaKontrak Karya antara Pemerintah RI

dengan Pemohon Banding tanggal 2 Desember 1986tidak dapat diberlakukan sebagai lex specialis terhadap Undangundang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;bahwa menurut Majelis, sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa salah satu syaratsahnya suatu perjanjian adalah sebab yang halal dan dalam Pasal 1337 KUHPerdatadijelaskan bahwa yang menentukan suatu sebab yang terlarang apabila dilarang olehUndangundang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum