g Sik o6xu2015Lampiran =" Kepada Yth :Perihal : Berkas Susulan Kontra Memori PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIKKasasi INDONESIANo. 100/G/2014/PTUNJKT Jalan Medan Merdeka Utara No. 9 13Jakarta PusatDi JAKARTA.Sehubungan dengan Perkara Kasasi Nomor : 100/G/2014/PTUNJKT, yang kami kirimkan keMahkamah Agung Republik Indonesia dengan Surat Nomor : W2TUN1.147/HK.06/VIII/2015,tertanggal 18 Agustus 2015., yang saat ini perkara tersebut masih dalam proses di MahkamahAgung Republik Indonesia dalam perkara antara

PLN (Persero) Nomor : 088J.P/DIR2016 tentangPenertiban Pemakaian Tenaga Listrik dan pasal 13 ayat 1 dan 2Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 tahun 2014, juga pengenaanTagihan Susulan kepada Terbanding semula Penggugat sebesar Rp.1.609.806.428 (satu milyar enam ratus sembilan juta delapan ratusenam ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) sah secara hukumkarena tagihan susulan tersebut merupakan sanksi atas pelanggaranyang dilakukannya sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL;Bahwa besaran Tagihan

Susulan telah sesuai dengan perhitunganrumusan sanksi yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan MenteriESDM Nomor 07 Tahun 2010 tentang Tarif Tenaga Listrik YangDisediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT.

Beli TenagaListrik (selanjutnya disebut PJBTL) Nomor : PJBTL312100521202144320 tanggal 14 Pebruari 2012 dan Nomor59/SPJBTL/PA/2011 tanggal 03 Maret 2016;Bahwa dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor :02P/451/M.PE/1991 tentang Hubungan Pemegang KuasaKetenagalistrikan untuk kepentingan Umum dan Masyarakat disebutkanpada Pasal 2 ayat (1) huruf f bahwa Mengambil tindakan ataspelanggaran yang dilakukan pelanggan dalam setiap perjanjian jual belitenaga listrik, antara lain berupa tagihan susulan

dan kemudian diikutidengan pemutusan sementara untuk jangka waktu yang dapatditetapkan oleh Pengusaha maksimum selama 2 (dua) bulan;Bahwa dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2010 tentangTarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan(Persero) PT Perusahaan Listrik (P2TL) terhadap konsumen maupunbukan konsumen yang melakukan pemakaian tenaga listrik secara tidaksah, pada Pasal 13 ayat (3) disebutkan bahwa Ketentuan mengenaipenertiban pemakaian tenaga listrik dan tagihan susulan

ditolak oleh Pengadilan NegeriJakarta Barat dengan Putusan Nomor 676/Pat.G/2015/PN.Jkt.Brt, tanggal 25Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Menolak gugatan Penggugat dalam konvensi untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi:Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melakukanperbuatan melawan hukum;Menyatakan penetapan tagihan susulan

Menyatakan penetapan tagihan susulan sebesarRp1.362.121.763,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua jutaseratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah)adalah sah secara hukum:4. Menyatakan surat tagihan Nomor 117/155/A.CKR/2013 tanggal 2Desember 2013, perihal peringatan yang ditujukan kepadaPenggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sah secarahukum;5.

Putusan No. 76/Pdt.G/2016/PTA.MdnBahwa permohonan banding a quo yang menyatu dengan berkas perkaratelah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medandengan Nomor 76/Pdt.G/2016/PTA.Mdn, tanggal 13 September 2016, yanguntuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai Judex Facti ditingkat banding, telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulangperkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.Telah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding yang di ajukansecara susulan

oleh Pemohon/Pembanding tertanggal 28 Juli 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin tanggal 01Agustus 2016 yang diberitahukan/diserahkan kepada Temohon/Terbandingpada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 dan Kontra Memori BandingTermohon/Terbanding yang diajukan secara susulan oleh Termohon/Terbandingtertanggal 10 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan AgamaKisaran pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 selanjutnyadiberitahukan/diserahkan kepada

Surat Perintah Membayar No : 19078/Kandepag Kota pasuruan tanggal13072005 dikeluarkan SP2D Nomor : 426618 A/032/129 tanggal26072005 untuk pembayaran Susulan Gaji Januari s/d Mei 2005 untuk12 pegawai/36 jiwa sebesar Rp.67.869.000, ;. Surat Perintah Membayar No : 0071057/Kandepag Kota Pasuruantanggal 08062005 dikeluarkan SP2D Nomor : 425169 A/032/129 tanggal29 Juni 2005 untuk pembayaran Susulan Gaji Januari s/d Mei 2005 untuk1 pegawai / 1 jiwa sebesar Rp.4.025.000. ;3.

Surat Perintah Membayar No : 0068054/Kandepag Kota Pasuruantanggal 08062005 dikeluarkan SP2D Nomor : 425165 A/032/129 tanggal29 Juni 2005 untuk pembayaran Susulan Gaji Januari s/d Mei 2005 untuk4 pegawai/5 jiwa sebesar Rp.13.339.500, ;4. Surat Perintah Membayar No : 0072058/Kandepag Kota Pasuruantanggal 08062005 dikeluarkan SP2D Nomor : 425180 A/032/129 tanggal29 Juni 2005 untuk pembayaran Susulan Gaji Januari s/d Mei 2005 untuk10 pegawai/23 jiwa sebesar Rp.44.708.500, ;5S.

Munif, M.SiPejabat yang diberikan wewenang untuk melakukan Pengujian SPP yangdiajukan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), kemudianmenandatangani SPM ;e Bahwa aturan yang mendasari Penggajian Calon Pegawai NegeriSipil :e Bahwa sesuai UU No. 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara ;e Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor : 02/PB/2005 tanggal 09 Mei 2005,yaitu pada Pasal 4 : kelengkapanSurat Permintaan Pembayaran (SPP) LS untuk pembayaran gajiinduk/gaji susulan/ kekurangan gaji

Surat Perintah Membayar No : 19078/Kandepag Kota Pasuruan tanggal13072005 dikeluarkan SP2D Nomor : 426618 A/032/129 tanggal26072005 untuk pembayaran Susulan Gaji Januari s/d Mei 2005 untuk12 pegawai/36 jiwa sebesar Rp.67.869.000, ;. Surat Perintah Membayar No : 0071057/Kandepag Kota Pasuruantanggal 08062005 dikeluarkan SP2D Nomor : 425169 A/032/129 tanggal29 Juni 2005 untuk pembayaran Susulan Gaji Januari s/d Mei 2005 untuk1 pegawai/1 jiwa sebesar Rp.4.025.000, ;3.

2019

CPNS 2019/2020 dan penetapan jadwal seleksi susulan SKB 2019/2020 program sisa formasi / formasi kosong CPNS 2019/2020;

diri TA 2019/2020 pada instansi pusat dan daerah;

Kamistanggal 21 Juli 2016, secara patult.Bahwa permohonan banding a quo yang menyatu dengan berkas perkaratelah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medandengan Nomor 76/Padt.G/2016/PTA.Mdn, tanggal 13 September 2016, yanguntuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai Judex Facti ditingkat banding, telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulangperkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.Telah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding yang di ajukansecara susulan

oleh Pemohon/Pembanding tertanggal 28 Juli 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin tanggal 01Agustus 2016 yang diberitahukan/diserahkan kepada Temohon/Terbandingpada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 dan Kontra Memori BandingTermohon/Terbanding yang diajukan secara susulan olehTermohon/Terbanding tertanggal 10 Agustus 2016, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu tanggal 10 Agustus2016 selanjutnya diberitahukan/diserahkan kepada

Sus/2012IRekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di KabupatenGunungkidul TA 2007 dan Lampirannya;Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 51/KPTS/2007tanggal 23 Maret 2007 tentang Penetapan Wilayah danAlokasi Jumlah Penerima Bantuan Rumah Roboh/RusakBerat Susulan Rahabilitasi dan Rekonstruksi Rumah PascaGempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul TA 2007 danLampirannya;Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 55/KPTS/2007tanggal 4 April 2007 tentang Penetapan KelompokMasyarakat Rumah Roboh/Rusak berat Susulan KegiatanRahabilitasi

Rehabilitasi danRekonstruksi rumah Pasca Gempa bumi di KabupatenGunungkidul Tahun Anggaran 2007 dan Lampirannya;Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 240/KPTS/2007tanggal 12 Desember 2007 tentang Penetapan KelompokMasyarakat Penerima Dana Bantuan Rahabilitasi danRekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di KabupatenGunungkidul TA 2007 dan Lampirannya;Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 51/KPTS/2007tanggal 23 Maret 2007 tentang Penetapan Wilayah danAlokasi Jumlah Penerima Bantuan Rumah Roboh/RusakBerat Susulan

Rahabilitasi dan Rekonstruksi Rumah PascaGempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul TA 2007 danLampirannya;Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 55/KPTS/2007tanggal 4 April 2007 tentang Penetapan KelompokMasyarakat Rumah Roboh/Rusak berat Susulan KegiatanRahabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi diKabupaten Gunungkidul TA 2007 dan Lampirannya;Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 115/KPTS/2007tanggal 1 November 2006 tentang Penetapan Wilayah danAlokasi Jumlah Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi

Dan di atas tanah tersebut juga adaHalaman 25 dari 70 halamanPutusan nomor 4198/Padt.G/2014/PA Cms..bangunan rumah susulan yang sekarang ditempati oleh DedeParjaman, dan anakanaknya; Batasbatas tanah tersebut sebagaiberikut: Sebelah Utara : Solokan; Sebelah Timur : tanah Milik Rukma; Sebelah Selatan : Jalan sukamulya; Sebelah Barat : tanah Milik lou Hapsah;Bahwa tanah tersebut sebelah barat berbatasan langsung dengantanah watas Hapsah (Penggugat), dan watas tersebut hasilpembelian dari orang lain

Dan di atas tanah tersebut jugaada bangunan rumah susulan yang sekarang ditempati olen DedeParjaman, dan anakanaknya; batasbatas tanah tersebut sebagaiberikut: Sebelah Utara : Solokan; Seebelah Timur : tanah Milik Rukma; Sebelah Selatan : Jalan sukamulya; Sebelah Barat > tanah Milik lou Hapsah;Bahwa tanah tersebut sebelah barat berbatasan langsung dengantanah watas Hapsah (Penggugat), dan watas tersebut hasilpembelian dari orang lain seluas 50 bata;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya

Sukamulya RT05 RW 021 Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis,dengan luas tanah 538 M2; Bahwa di atas objek waris tersebut berdiri sebuah rumah permanentdengan luas 163 M2 dimana bagian rumah (asal) ditempati olehTergugat 4, dan bagian rumah (susulan) ditempati oleh Tergugat 1,Tergugat 2, dan Tergugat 3; Bahwa benar objek waris tersebut sesuai dengan yang tercatat dalamLeter C No. 400 Persil 113 D.IIl atas D.

(Tergugat 1) Tahun 1990membangun sebuah rumah (susulan) yang menempel di bagian sampingrumah asal di atas objek waris 3.1 tersebut dan menempatinya sampaisekarang yang merupakan bagian Penggugat tersebut. Bahwa objek warisHalaman 37 dari 70 halamanPutusan nomor 4198/Padt.G/2014/PA Cms..tersebut tercatat dalam Leter C No. 400 Persil 113 D.IIIl luas 550 M? atasnama Madhapi, sedangkan dalam SPPT PBB No. 011104 diubah menjadiatas nama D.

Di atas sebidang tanah tersebutberdiri sebuah rumah permanen (asal) dan rumah susulan dengan luasseluruhnya 163 M2, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara : Selokan; Sebelah Timur : Tanah Yayan; Sebelah Selatan : Jalan Sukamulya; Sebelah Barat : Tanah Milik Siti Hapsah;dimana bagian rumah (asal) semula berdiri sampai duduk jendela,kemudian diselesaikan pembangunannya oleh almarhumah Cicih ketikamasih hidup yang pembiayaannya diambil dari hasil penjualan objek warisangka 3.2 posita gugatan

sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) Tahun Anggaran 2007 Nomor: 0224.0/06903.0//2007 tanggal5 Maret 2007 dengan nama satuan kerja Dinas Permukiman dan PrasaranaWilayah Provinsi DIY Kode Satker 962724 total senilaiRp1.367.879.072.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliardelapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu Rupiah), yangsalah satunya dilaksanakan di wilayah Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo,Kabupaten Bantul untuk kategori rumah rusak berat susulan

rekonstruksi rumah yang diberikan sebesarRp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) untuk pembangunan satu unitrumah inti dengan kontruksi rumah tahan gempa dan sepenuhnyadipergunakan untuk pembangunan rumah dengan prioritas struktur rumahtahan gempa (pondasi, sloof, kolom, ring, balk, dan atap) yang jikaterdapat sisa wajib dipergunakan untuk keperluan melengkapi rumah(dinding, pintu, jendela, dll); Bahwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi kategori rumah rusak berat susulan

TIT MATRA TUJUTAMA sebesarRp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) perbulan; Bahwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Desa Dlingo, KecamatanDlingo, Kabupaten Bantul, Saksi JUNI JUNAIDI, S.Ag., M.Pd.l. selaku LurahDesa Dlingo bertindak sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP)dengan tugas pokok sebagai berikut:a. Bersamasama dengan KMK dan fasilitator (Sepanjang sudah terikatkontrak) memfasilitasi pembentukan pokmas;b.

No. 188 K/PID.SUS/2013Kabupaten Bantul untuk kategori rumah rusak berat susulan sebesarRp4.725.000.000,00 (empat miliar tujun ratus dua puluh lima juta Rupiah)sebagaimana tertuang dalam Rekapitulasi Penyaluran Dana BLM PerumahanTahap yang terlampir dalam Surat Perintah Pencairan Dana Dari BendaharaUmum Negara tanggal 26 Juni 2007 Nomor: 847330G/030/118 TahunAnggaran 2007 dengan Surat Perintah Membayar tanggal 22 Juni 2007Nomor: 00025/V1/2007, Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Juni 2007Nomor:

TITl MATRA TUJUTAMA sebesarRp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) perbulan;Bahwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Desa Dlingo, KecamatanDlingo, Kabupaten Bantul, Saksi JUNI JUNAIDI, S.Ag., M.Pd.l. selaku LurahDesa Dlingo bertindak sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP)dengan tugas pokok sebagai berikut:a.

Abdul Khairi (manager) yangdikeluarkan oleh PLN Rayon Kota Baru.e 1 (satu) lembar surat penetapan tagihan susulan P2TL Nomor : 00001/TAGSUS/07/2014 tertanggal 24 Juli 2014 dengan nominal Rp. 23.282.936,yang dikeluarkan oleh PLN Rayon Kota Baru.e 1 (satu) lembar surat pengakuan hutang na. Alimar P. Sitorus Nomor 00001/SPH/2014 dengan nominal Rp. 23.282.936, yang dikeluarkan oleh PLNRayon Kota Baru.e 1 (satu) lembar struk non tagihan listrik na. Alimar P.

olehterdakwa untuk keperluan pribadinya;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Alimar didenda oleh pihak PLNsebesar Rp. 62.000.000, (enam puluh dua juta rupiah).Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa:1 (satu) lembar kuitansi pembayaran denda sejumlah Rp.29.635.700, keKantor PLN rayon Kota baru Jambi tertanggal 24 Juli 2014 yang didalamnyatertera tanda tangan an.Abdul Khairi (manajer) yang dikeluarkan oleh kantorPLN rayon Kotabaru Jambi1 (satu) lembar surat penetapan tagihan susulan

kepadaTerdakwa.Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan hukum yang mendesakuntuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkanuntuk tetap berada dalam tahanan.Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :1 (satu) lembar kuitansipembayaran denda sejumlah Rp.29.635.700, ke Kantor PLN rayon Kota baru Jambitertanggal 24 Juli 2014 yang didalamnya tertera tanda tangan an.Abdul Khairi(manajer) yang dikeluarkan oleh kantor PLN rayon Kotabaru Jambi, (satu) lembarsurat penetapan tagihan susulan

dan 6 (enam) bulan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.Menetapkankan barang bukti berupa :e 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran denda sejumlah Rp.29.635.700, keKantor PLN rayon Kota baru Jambi tertanggal 24 Juli 2014 yang didalamnyatertera tanda tangan an.Abdul Khairi (manajer) yang dikeluarkan oleh kantorPLN rayon Kotabaru Jambie 1 (satu) lembar surat penetapan tagihan susulan

diberitahukankepada pihak lawan pada tanggal 28 Desember 2017 dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 9/G/2017/PTUNPDG; Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan olehPenggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding, mengajukan SusulanKontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Padang pada tanggal 13 Februari 2018 dan telah diberitahukan kepadapihak lawan pada tanggal 14 Februari 2018 dengan Surat Pemberitahuan danPenyerahan Susulan

Pasal 126 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor9 Tahun 2004 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Peradilan Tata Usaha Negaraj Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkarayang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan,salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, suratsuratbukti, keterangan saksisaksi, Memori Banding yang diajukan olehPenggugat/Pembanding, Susulan

Jumlah uang yang telah saksi serahkan kepada Fajar waruwu untukmengurus masuk CPNS sejumlah Rp. 1.500.000.000. ( Satu milyar Limaratus juta rupiah );Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp.500.000.000. ( Lima Ratus Jutarupiah ) yaitu untuk pengurusan 5 (Lima) orang yang pertama dan uangtersebut adalah uang saksi yang diserahkan oleh Adrianus Zega kepadaFajar Waruwu;Bahwa saksi pernah datang ke kantor Menpan dan bertemu denganseseorang Setiawan untuk menanyakan kepastian janji Fajar Waruwutentang CPNS susulan

yang dimaksudkannya, dan ternyata setelahditanyakan kepada Setiawan memberitahukan kepada saksi bahwa itubohong tidak ada penerimaan CPNS susulan;2 LISANA ARIANI HIA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Nias untuk memberikanketerangan sehubungan dengan laporan saksi tentang Penipuan danPenggelapan yang dilakukan oleh Fajar Waruwu alias Ama Fani danisterinya Mercyani Telaumbanua alias Ina Fani;Bahwa saksi ada Tiga kali diperiksa

pada saat penyerahan uang tersebut Fajar Waruwu adamembicarakan tentang biaya pengurusan CPNS tahn 2013 di Jakarta danmengatakan bahwa ada orang di Jakarta yang dapat untuk mengurus keMenteri pendayagunaan Aparatur Nagara dan Refomasi Birokrasi(Menpan) mengatakan kepada saksi bahwa segera uang tersebut dikirimke Jakarta ;Bahwa saksi juga ada melaporkan Fajar Waruwu ke Polisi tentangPenipuan dan penggelapan terhadap saksi ;Bahwa CPNS yang dijanjikan Fajar Waruwu untuk dapat dibantu lulusformasi susulan

(sisipan) unjtuk tahun 2014 dan mengatakan kepada saksi jika mau dibantuuntuk lulus sudah ada kenaikan biaya menjadi Rp. 120.000.000. perorang dan pada waktu itu mendesak saksi untuk melengkapi kekurangandana tersebut ;e Bahwa pada waktu itu saksi menanyakan kepada Fajar Waruwu apabuktinya untuk bisa dibantu penerimaan susulan (Sisipan ) dan setelahdiperlihatkan kepada saksi fotocopy dokumen antara lain Tanda terimaberkas untuk kabupaten Nias sebanyak 20 orang , Kabupaten Nias Baratsebanyak 21 orang

(Tujuhratus Empat puluh Tujuh juta rupiah ) dan mengatakan kepada saksisebelum pemilihan Legisatif pada 9 April 2014 pengumuman keluar dan Bahwa pada waktu yang telah dijanjikan dan sampai sekarang belum adapengumuman CPNS susulan seperti yang dijanjikan oleh Fajar Waruwu ;e Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah saksi serahkan kepada FajarWaruwu untuk urusan masuk CPNS sejumlah Rp. 747.000.000.

Terhadap temuan tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 13ayat (3) masuk dalam Pelanggaran Golongan II (P II) dengan sanksiperhitungan Tagihan Susulan sesuai Pasal 21 ayat 1 angka 2 dan sanksiPemutusan Sementara sesuai Pasal 10 ayat (4) Peraturan Direksi PTPLN (Persero) Nomor: 088Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban PemakaianTenaga Listrik (P2TL).

Terhadap temuan pelanggaran tersebut makaPENGGUGAT telah melakukan pembayaran Tagihan Susulan padatanggal 15 Agustus 2018;Halaman 14 dari 48 halaman Put.No.25/PDT/2020/PT MKSBahwa kegiatan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) merupakankegiatan rutin PT PLN (Persero), hal mana selain bertujuan untukmenjaga keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana diamanatkandalam pasal 44 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2009 tentangKetenagalistrikan, juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepadapelanggan PT

sebesar Rp.533.000.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) secaracicilan/angsuran sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima JutaRupiah) per bulan;Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pemutusan aliran listrikdan penetapan sanksi Tagihan Susulan yang dilakukan olehTERGUGAT II bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum dantidak menyebabkan PENGGUGAT mengalami kerugian, sehinggamenurut Pasal 1365 KUH Perdata, jika salah satu unsur PerbuatanMelawan Hukum tidak terpenuhi, maka permintaan ganti

Terhadap temuan tersebutmaka sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) masuk dalam PelanggaranGolongan II (P II) dengan sanksi perhitungan Tagihan Susulansesuai Pasal 21 ayat 1 angka 2 Peraturan Direksi PT PLN (Persero)Nomor : 088Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian TenagaListrik yang menyatakan sebagai berikut :Halaman 18 dari 48 halaman Put.No.25/PDT/2020/PT MKS(1) Perhitungan besarnya Tagihan Susulan bagi Pelanggansebagai akibat Pelanggaran sebagaimana dimaksud padaPasal 13 sebagai berikut :2.

Pelanggaran Golongan II (PII):TS2 9 X 720 jam X Day a Tersambung X 0,85 X harga perkWh yang tertinggi pada golongan tarif pelanggan sesualTarif Tenaga Listrik;Bahwa terhadap temuan pelanggaran tersebut maka PENGGUGATtelah melakukan pembayaran Tagihan Susulan pada tanggal 15Agustus 2018 Oleh karena itu, pelaksanaan penetapan TagihanSusulan P2TLtersebut telah sesuai prosedur yang berlaku danbukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;d.

dijawab oleh saksi Matnur atasperintah Andi Nurpati.Keterangan saksi Khaerul Anam, S.H alias ANAM (Staf KetuaKPU, Hafidz Anshari), di bawah sumpah yang termuat dalam rekamansidang menyampaikan yang pada pokoknya menerangkan bahwa telahmenerima surat susulan dari MK akan tetapi hanya menerima satu suratsusulan saja yaitu No.113/PAN.MK/VIII/2009 tanggal 17 Agustus 2009dan tidak menerima susulan Surat No.112/PAN.MK/VIII/2009 tanggal 17Agustus 2009, dan surat tersebut diantar oleh Matnur ke ruang Staf

kejadian dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada tanggal 17 Agustus 2009 yakni berupa, buktibuktisurat, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, adalah pengabaianPasal 184 ayat (1) KUHAP, sehingga putusan judex facti harusdibatalkan;Bahwa apabila fakta hukum yang terungkap dipersidangan pad atanggal 17 Agustus 2009 dan tanggal 18 Agustus 2009 tidak diabaikanoleh Mejelis Hakim (judex facti) dalam pertimbangan hukumnya,seharusnya Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bebas, olehKarena : .e Surat susulan

No.112/PAN.MK/VIII/2009 tanggal 17 Agustus 2009dan No.113/PAN.MK.VII1I2009 tanggal 17 Agustus 2009 telahdisampaikan dan diterima oleh KPU sebelum rapat tanggal 21Agustus 2009 ;Bahwa telah disampaikanya surat susulan No.112/PAN.MK/VIII/2009tanggal 17 Agustus 2009 yang disampaikan pad a hari itu juga,adalah semestinya dengan sendiri telah menghapus dugaan tindakpidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa bersamasama Zainal Arifin Hoesein (Panitera MK, berkas perkara terpisah),karena surat susulan

tersebut telah disampaikan dengan patut dandisertai tanda terima (Berita Acara Penyampaian Surat) jauh harisebelum Rapat KPU pada tanggal 21 Agustus 2009;Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 (sebelum Rapat KPU tanggal21 Agustus 2009), Staf KPU Matnur (Staf Andi Nurpati) telahmelaporkan perihal Surat susulan MK yang akan disampaikankepada Ketua KPU, akan tetapi diperintahkan untuk ditahan dantidak diteruskan, akan tetapi surat susulan lainnya yaitu No.113/PAN.MK/VIII/20009 diperintahkan untuk disampaikan

nnn nnn ncnnncnneFoto copy sesuai dengan Internet Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tanggal 24 Juni1999 Tentang Pendidikan Tinggi; Foto copy dari foto copy Peraturan Menteri Riset, Teknologi,Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun2015 Tanggal 21 Desember 2015 Tentang Standar NasionalPendidikan Tinggi; Foto copy dari foto copy Transkrip Nilai Sementara atasnama Henry Foord Jebss; 00 ne nonoFoto copy sesuai dengan asli Berita Acara Perbaikan NilaiDan Ujian Susulan

Mata Ujian Fisika Dasar atas namaHenry Foord JebSs nnnn nnn nnn nnn nnn nnnFoto copy sesuai dengan asli Berita Acara Perbaikan NilaiDan Ujian Susulan Mata Ujian Fisika Dasar Il atas namaHenry Foord Jebss; 0 22 none nn nnnn nn nnnnePerkara No. 44/G/2016/PTUN.Mks, Hal 24 dari 92 Hal13.

Bukti P.215 :Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara Perbaikan NilaiDan Ujian Susulan Mata Ujian Praktek Fisika Dasar atasnama Henry Foord Jebss; Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara Perbaikan NilaiDan Ujian Susulan Mata Ujian Praktek Fisika Dasar Il atasnama Henry Foord Jebss; Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara Perbaikan NilaiDan Ujian Susulan Mata Ujian Kalkulus atas nama HenryFOOrd JEDSS) 22m nnn n nnn nnn nnn nnn nnnnnnnnennncn nnnFoto copy sesuai dengan asli Berita Acara Perbaikan

NilaiDan Ujian Susulan Mata Ujian Kalkulus II atas nama HenryFPO GIO, SOLIS mmm nm mma re nm enMenimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat tidak mengajukansaksi dipersidangan walaupun telah diberi kesempatan secara patut untuk itu; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya, pihakTergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan denganasli maupun foto copynya serta diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alatbukti yang diberiberikut : 1.

NAMA GURU KETERANGAN KELEBIHAN BAYAR(Rp)1 SULEMAN SUSULAN 12.000.0002 HERMAN YOTOWAU SD YPPK HIRIPAU 9.600.0003 SILVESTER RAHAYAAN SD YPPK 15.000.000TAPORMAY4 SILVESTER RAHAYAAN SD YPPK U. 15.000.000ARARAU5 PIUS YOSEPH SUSULAN 12.000.000TIMAKOPEA6 HENRIKUS NALIM SUSULAN 12.000.000 Halaman 13 Putusan Nomor17/PidSusTPK/2018/PT JAP 7 DRA.

NURHAYATI SD TIMIKA IV 9.000.0008 MARIA TIMANG DAFTAR SUSULAN 12.000.000 PHILIPUS TEKEGE DAFTAR USULAN 9.120.00010 ANTONIUS BWAHYONO SD NEG MAPAR 15.000.00011 ANTONIUS B WAHYONO DAFTAR SD 9.600.000TIMIKA VI12 MARKUS WELERUBUN DAFTAR SUSULAN 15.000.00013. BENNY PAGITA DAFTAR SUSULAN 8.550.000314.

TK HARAPAN 9.600.000BUDIHARTINI BERSAMA47 KAMILUS LESU DAFTAR SUSULAN 8.550.00048 THOMAS HOHAME DAFTAR SUSULAN 9.600.00049 KANISIUS EKO SD YPPK 15.000.000POTOWAYBURU50 PRIMUS AJA SMP 15.000.000POTOWAYBURU51 GEORGINA RENYAAN SD UTA 15.000.00052 WENSISLAUS TETURAN SD YPPK 15.000.000FAKAFUKU53 YUNIKE GOBAY DAFTAR SUSULAN 14.250.00054 = FRANSISKA MAUBAK SD INP BANTI 12.000.00055 AGUSTUNUS UKAPOKA SD YPPK 12.000.000AIWAPUKA56 SAHARUDDIN SMP YAPIS 9.000.00057 PAULA LETSOIN DAFTAR 11.400.000TAMBAHAN58 PHILIPUS

SUSULAN 12.000.0007 DRA.

NAMA GURU KETERANGAN KELEBIHANBAYAR(Rp)1 SULEMAN SUSULAN 12.000.0002 HERMAN YOTOWAU SD YPPK HIRIPAU 9.600.0003 SILVESTER SD YPPK TAPORMAY 15.000.000RAHAYAAN4 SILVESTER SD YPPK U. ARARAU 15.000.000RAHAYAAN5 PlUS YOSEPH SUSULAN 12.000.000TIMAKOPEA6 HENRIKUS NALIM SUSULAN 12.000.0007 DRA.

NegeriJakarta Selatan tanggal 23 Nopember 2014, Nomor 171/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Tergugat,pada tanggal 12 Januari 2015 ;Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat padatanggal 22 Desember 2014 telah mengajukan memori banding dan telahdiberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat, pada tanggal12 Januari 2015 ;Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Tergugat padatanggal 02 Pebruari 2015 telah mengajukan kontra banding susulan

bandingnya tersebut, telah mengajukan keberatankeberatan dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya keberatan terhadapputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.171/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL.tanggal 13 Nopember 2014, dimana Putusan Majelis Hakim Pengadilan NegeriJakarta Selatan A Quo telah keliru/salah menerapkan hukum, serta didasarkanatas pertimbangan hukum yang kurang cukup/tidak lengkap ( onvoldoendegemotiveerd ) ;Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Tergugat dalamkontra memori banding susulan

Pemberitahnuan kepada Turut Terbanding Il/TurutTergugat Il dengan mohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusatberdasarkan Surat Nomor W11.U2/288/ HT.04.10/II/2016 tanggal 01 Februari 2016dan Surat susulan Nomor W111U2/ 1563/HT.02.02/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016.Pemberitahauan kepada Turut Terbanding Ill/Turut Tergugat IIl dengan mohonbantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Surat NomorW11U2/289/HT. 04.10/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 dan Surat susulan NomorW11U2

Pemberitahunan kepadaTurut Terbanding II/Turut Tergugat II mohon bantuan kepada Ketua PengadilanNegeri Jakarta Pusat berdasarkan Surat Nomor W111.U2/288/HT.04.10/II/2016tanggal 01 Februari 2016 dan Surat susulan kedua Nomor W11.U2/1563/HT/02.02/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016.

Pemberitahuan kepada Turut Terbanding V/Turut Tergugat V mohonbantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusar berdasarkan Surat NomorW11.U2/290/ HT.04.10/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 dan surat susulan keduaNomor W11U2/561/HT/02.02/VIII/2016 tanggal 20 Juli 2016. Pemberitahuan kepadaTurut Tebanding VI/Turut Tergugat VI pada tanggal 10 Pebruari 2016.

Pemberitahuankepada Turut Terbanding VII/Turut Tergugat VII mohon bantuan kepada KetuaPengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Surat Nomor W11U2/292/HT.04.02/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 dan Surat susulan Nomor W11U2/1260/HT.02.02/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016.

BDG.2016 dan Surat susulan Nomor W11U2/1559/HT.02.02/VII/2016 tanggal 20 Juli2016.

tanggal Februari2018 ;Data biaya Kapitasi RJTP Kabupaten Musi Banyuasin BulanFebruari 2018 dan Susulan Januari 2018;Halaman 80 dari 145 halaman Put.No.3/Pid.Tpk/2021/PT.PLG50.51.52.Dos54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.Surat Kepala Bidang Penagihan & Keuangan BPJS KesehatanKantor Cabang Utama Palembang nomor : 707/III01/0318,tanggal 14 Maret 2018 perihal Pindah Buku;Data biaya Kapitasi RJTP Kabupaten Musi Banyuasin BulanMaret 2018 dan Susulan Februari 2018;Lampiran surat nomor : /II101/0318, tanggal

BulanMei 2018 dan Susulan April 2018;Lampiran surat nomor : /IIl01/0518, tanggal Mei2018;Surat Kepala Bidang Penagihan & Keuangan BPJS KesehatanKantor Cabang Utama Palembang nomor : 1670/III01/0618,tanggal 06 Juni 2018 perihal Pindah Buku;Data biaya Kapitasi RJTP Kabupaten Musi Banyuasin BulanJuni 2018 dan Susulan Mei 2018;Lampiran surat nomor : /Il01/0618, tanggal Juni2018;Surat Kepala Bidang Penagihan & Keuangan BPJS KesehatanKantor Cabang Utama Palembang nomor : 2066/III01/0718,tanggal 16 Juli

2018 perihal Pindah Buku;Data biaya Kapitasi RJTP Kabupaten Musi Banyuasin BulanJuli 2018 dan Susulan Juni 2018;Lampiran surat nomor : /Il01/0718, tanggal Juli2018;Halaman 81 dari 145 halaman Put.No.3/Pid.Tpk/2021/PT.PLG65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.Surat Kepala Bidang Penagihan & Keuangan BPJS KesehatanKantor Cabang Utama Palembang nomor : 2456/III01/0818,tanggal 14 Agustus 2018 perihal Pindah Buku;Data biaya Kapitasi RJTP Kabupaten Musi Banyuasin BulanAgustus 2018 dan Susulan Juli

BulanMei 2018 dan Susulan April 2018;Lampiran surat nomor : /IIl01/0518, tanggal Mei2018;Surat Kepala Bidang Penagihan & Keuangan BPS KesehatanKantor Cabang Utama Palembang nomor : 1670/III01/0618,tanggal 06 Juni 2018 perihal Pindah Buku;Data biaya Kapitasi RJTP Kabupaten Musi Banyuasin BulanJuni 2018 dan Susulan Mei 2018;Lampiran surat nomor : /Il01/0618, tanggal Juni2018;Surat Kepala Bidang Penagihan & Keuangan BPJS KesehatanKantor Cabang Utama Palembang nomor : 2066/III01/0718,tanggal 16 Juli

.Data biaya Kapitasi RJTP Kabupaten Musi Banyuasin BulanOktober 2018 dan Susulan September 2018;Lampiran surat nomor : /IIl01/1018, tanggalOktober 2018;Surat Kepala Bidang Penagihan & Keuangan BPS KesehatanKantor Cabang Utama Palembang nomor : 3452/III01/1118,tanggal 14 November 2018 perihal Pindah Buku;Data biaya Kapitasi RJTP Kabupaten Musi Banyuasin BulanNovember 2018 dan Susulan Oktober 2018;Lampiran surat nomor : /IllO1/1118, tanggalNovember 2018;Surat Kepala Bidang Penagihan & Keuangan BPJS