biaya atasperpanjangan Sertifikat tersebut, karena sebagaimana disyaratkan olehUndangUndang Rumah Susun maupun Anggaran Dasar ataupunAnggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun JITCMangga Dua.Bahwa Tergugat secara hukum (berdasar kepada Sertifikat Hak Milik AtasSatuan Rumah Susun atas nama Tergugat) telah jelas mengetahui bahwahak atas objek yang dibeli oleh Tergugat tersebut tercantum dalamSertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah susun No. 721/IVB.98/Ancol, dimana pada kolom huruf (c)

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas satuanrumah susun.Ayat (1)Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) terdiri atas :Huruf a.Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur atas Hak Tanah Bersama menuKetentuan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 ;Huruf b.Gambar denah tingkat rumah susun yang bersangkutan, yangmenunjukkan satuan rumah susun yang dimiliki ;Huruf cPertelaan mengenai besarnya

No. 2115 K/Pdt/2009Hak Milik atas satuan rumah susun meliputi hak atas bagian bersama,benda bersama dan tanah bersama, yang semuanya merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan,yang menimbulkan hak kewajiban, dan tanggung jawab bagi pemiliknya.Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun tersebut terdiri atas :Huruf aSalinan Buku Tanah dan Surat ukur tanah bersama menuKetentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ;Huruf b.Gambar denah tingkat rumah susun yang

bersangkutan yangmenunjukkan satuan rumah susun yang dimiliki ;Huruf c.Pertelaan mengenai besarnya bagian hak dan bagian bersama, bendabersama, dan tanah bersama yang bersangkutan.

Sertifikat Hak Milik atassatuan rumah susun tersebut harus sudah ada sebelum satuansatuanrumah susun yang bersangkutan dapat dijual.

PERSATUAN PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN INDONESIA (P3RSI), DKK VS MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI;

Susun.

pemilik dari satuan rumah susun.

Keharusan pengurus tidak sebagaipengurus pada apartemen rumah susun lain bertujuanmemberikan perlindungan yang ingin diberikan oleh UndangUndang Rumah Susun yakni untuk melindungi kepentinganhukum pemilik dan penghuni satuan rumah susun dalam lingkuppengelolaan rumah susun.

PPPSRSberdasarkan BAB X UndangUndang Rumah Susun merupakankelembagaan yang memiliki peran dan fungsi penting dalampengelolaan rumah susun. Menurut Pasal 1 angka 21 UndangUndang Rumah Susun, PPPSRS adalah badan hukum yangberanggotakan para pemilik atau penghuni sarusun.

Artinya hak Para Pemohon selaku pemilik beberapa unit satuanrumah susun dalam suatu Rumah Susun menjadi sama dengan pemiliklainnya yang hanya memiliki satu unit saja.

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN GRAHA CEMPAKA MAS (PPPSRS GCM) VS I. PENGURUS PERHIMPUNAN RUMAH SUSUN CAMPURAN GRAHA CEMPAKA MAS (PPRSC-GCM)., II. AGUS ISKANDAR., DKK;

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN "GADING RESORT RESIDENCES" (diwakili Drs. FAHRIAN, Dk) VS I. PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN "GADING RESORT RESIDENCES" (diwakili ARITANTO)., II. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA;

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN APARTEMEN ROBINSON (PPPSRS Aparetemen Robinson);

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI RUMAH SUSUN (PPPSRS) CONDOTEL SAKALA SUITES BALI;

,dan kawankawan, kesemuanya kewarganegaraanIndonesia, Para Advokat yang beralamat kantor di JalanSerma Kawi Nomor 11 Denpasar, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: 806 Tahun 2019 tanggal 5September 2019;PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUANRUMAH SUSUN (PPPSRS) CONDOTEL SAKALAHalaman 1 dari 7 halaman.

bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan, ParaPenggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN:1.Mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan = yangdimohonkan oleh Para Penggugat;Memerintahkan Tergugat untuk menunda/menangguhkan ataspelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Bupati Badung tentangPengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Badungtentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun/Kondotel Nomor:014/6100/PPPSRS/PEM/1X/2018 tertanggal 14 September 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Badungtentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun/Kondotel Nomor:014/6100/PPPSRS/PEM/1X/2018 tertanggal 14 September 2018;4.

POKOK PERKARA :1.Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi(sebelumnya Para Pembanding/Para Penggugat) untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN)Surabaya Nomor 155/B/2019/PTTUN.SBY tertanggal 31 Juli 2019 junctoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar Nomor24/G/2018/PTUN.DPS tertanggal 14 Maret 2019;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Badungtentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun

telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masingmasingpada tanggal 26 September 2017 yang pada intinya agar menolakpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan II;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 UndangUndang Nomor 20Tahun 2011 tentang Rumah Susun

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN APARTEMEN ROBINSON (PPPSRS Apartemen Robinson);

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUANRUMAH SUSUN APARTEMEN ROBINSON (PPPSRSAPARTEMEN ROBINSON), beralamat di ApartemenRobinson, Jalan Jembatan Dua Raya Nomor 2,Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, KotaAdministrasi Jakarta Utara, yang diwakili oleh LennywatiTeddy, S.E., jabatan Ketua dan Emmy Gustinawati,jabatan Sekretaris;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa YudiRhisnandi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokatpada Kantor Hukum Yudhie & Rekan, beralamat diHalaman 1 dari 6 halaman

Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Nomor 48 Tahun2020, tanggal 23 Januari 2020 tentang Pencatatan dan PengesahanAkta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun ApartemenRobinson Kota Administrasi Jakarta Utara;4.

Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Nomor 48 Tahun2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pencatatan dan Pengesahan AktaPendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PerhimpunanPemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Robinson KotaAdministrasi Jakarta Utara;4. Menghukum Tergugat II Intervensi untuk tunduk pada isi putusan perkaraini;5.

PENGURUS PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN MEDITERANIA PALACE RESIDENCES KEMAYORAN;

PENGURUS PERHIMPUNAN PEMILIK DANPENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN MEDITERANIAPALACE RESIDENCES KEMAYORAN, tempatkedudukan di Jalan Landas Pacu Utara Selatan Blok A1Nomor 2, Kelurahan Kebon Kosong, KecamatanKemayoran, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh KhairilPoloan dan Yeny Rosa, jabatan masingmasing sebagaiKetua dan Sekretaris;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Amrul KhairRusin, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Law Office Amrul KhairRusin & Partners, beralamat di

Putusan Nomor 427 K/TUN/2020Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta Nomor 272 Tahun 2019, tentang Pencatatandan Pengesahan Susunan Pengurus dan Pengawas PerhimpunanPemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Mediterania PalaceResidences Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode20192022, tertanggal 23 April 2019, sampai dengan adanya Putusandalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti (in kracht vangewijsde); Dalam pokok perkara:1.

Putusan Nomor 427 K/TUN/2020Khusus lbukota Jakarta Nomor 272 Tahun 2019, tentang Pencatatandan Pengesahan Susunan Pengurus dan Pengawas PerhimpunanPemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Mediterania PalaceResidences Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode20192022, tertanggal 23 April 2019, sampai dengan adanya Putusandalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti (in kracht vangewijsde); Dalam pokok perkara:1Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi (Dahulu ParaPembanding/ Para Penggugat

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN APARTEMEN TAMAN RASUNA (P3SRS-ATR);;

Menyatakan Terdakwa NI NENGAH SUSUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penghinaan Ringan;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir telah melakukan suatu tindak pidana; 4.

- NI NENGAH SUSUN.

mengajukan saksisaksiyang kesemuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Hindu,dimana keterangan para saksi tersebut sbb:Saksi I (korban) DEVI MAYA HARIANIBahwa saksi saat diperiksa mengaku dalam keadaan sehat dan bersedia memberikanketerangan dengan sebenarnya ;Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014, sekira pukul 17.00 wita, danpada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014, sekira pukul 08.00 wita, saksi Devi MayaHariani telah dihina oleh seorang perempuan yang bernama Ni Nengah Susun

dijalan Umum Samuh Kaja, dusun Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan dan KabupatenKarangasem ;Bahwa benar penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa I Nengah Susun terhadapsaksi Devi Maya Hariani dengan cara mengatakan ANJING, SUNDEL, JAUHJAUH DATANG DARI JAWA KESINI JADI SUNDEL ;Bahwa benar pada waktu terjadinya penghinaan terhadap saksi Devi Maya Harianiyang dilakukan oleh Terdakwa Ni Nengah Susun bertempat di Jalan Umum SamuhKaja, dusun Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, yangada pada

Gadang ;Bahwa benar dengan adanya saksi yang dikatakan ANJING, SUNDEL, JAUHJAUH DATANG DARI JAWA KESINI JADI SUNDEL membuat saksi malukepada orang ;Bahwa benar saksi dengan Terdakwa Ni Nengah Susun sudah dari sejak lama tidakada kecocokan yang mana saksi telah kawin dengan mantan suaminya Terdakwa ;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar mengatakancicing cai, sudel cai.Saksi IT INENGAH MERTA Alias GADANGBahwa saksi saat diperiksa mengaku dalam keadaan sehat dan bersediamemberikan

keterangan dengan sebenarnya dan saksi mengerti diperiksadengan adanya tindak pidana penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa NiNengah Susun terhadap saksi korban Devi Maya Hariani ;Bahwa benar tidak pidana itu terjadi hari dan tanggal tidak ingat yaitu padabulan Mei 2014, sekira pukul 17.00 wita, di Jalan Umum Samuh Kaja, DusunSamuh, Desa Bugbug, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem ;Bahwa saksi tahu penghinaan terhadap saksi korban Devi Maya Hariani yangdilakukan oleh Terdakwa Ni Nengah Susun dengan

Devi Maya Hariani dengan Terdakwa sudah dari sejaklama tidak ada kecocokan karena saksi korban Devi Maya Hariani tinggalbersama dengan mantan suami Terdakwa ;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa bahwapada hari saptu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 17.00 wita, di jalan Raya Semuh Kaja,Dusun Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem saat itu saksi korbanDevi Maya Hariani sedang menyapu di depan rumah saksi korban, tidak lama kemudiandatang terdakwa Ni Nengah Susun

JUSAN Bin SUSUN, dkk.

LahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalJUSAN Bin SUSUN;Pantai Cermin; SY65 Tahun/02 Februari 1952; QLakilaki; ~~Indonesia;Dusun Rt.006 x esa Pantai CerminKecamatan TapIslam; Wwpaten Kampar;AgamaPekerjaan Petani; c&ll. Nama lengkap AL TTORI Bin JUSNAN;Tempat lahir : PawtaiCermin;Kebangs=ma

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN BUKAN HUNIAN MENARA IMPERIUM DAN SADIKUN WIRATNO DAN ANGELINA WARIAWAN ARIEF PUTRI;

Putusan Nomor 594 K/TUN/2018Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta Nomor 1167 Tahun 2017 Tanggal 16 Juni 2017tentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun Bukan Hunian Menara Imperium yangterletak di Jalan H.R.

. , Kota Administrasi JakartaSelatan;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 1167 Tahun 2017 Tanggal 16Juni 2017 tentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilikdan Penghuni Satuan Rumah Susun Bukan Hunian Menara Imperiumyang terletak di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta Nomor 1167 Tahun 2017 Tanggal 16 Juni 2017tentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun Bukan Hunian Menara Imperium yangterletak di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. , Kota Administrasi JakartaSelatan;Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 594 K/TUN/20183.

Mewajibkan Termohon Kasasi untuk mencabut Keputusan GubernurProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1167 Tahun 2017Tanggal 16 Juni 2017 tentang Pengesahan Akta PembentukanPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun BukanHunian Menara Imperium yang terletak di Jalan H.R. Rasuna Said Kav., Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan4.

Adanya dua permohonan pengesahan Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Menara Imperium telahdiselesaikan melalui mediasi oleh Tergugat sesuai dengan tugas dantanggung jawabnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadappenghunian rumah susun;Halaman 6 dari 8 halaman.

I KETUT ASTAWA VS NENGAH SUSUN, dkk

Nengah Susun/Tergugat Dengan batasbatas sebagai berikut:Timur : Pangkung/Sungai;Barat : Garapan Nengah Korna & Dadong Mungkreng;Utara : Garapan Ketut Kari & Nyoman Koner;Selatan : Garapan Nyoman Manik;b. Nyoman Koner/Tergugat IIIDengan batasbatas sebagai berikut:Timur : Pangkung/Sungai;Barat : Garapan Kari;Utara : Garapan Wayan Sura;Selatan : Garapan Nengah Susun;c.

Armana Kadjar;Utara : Garapan Dadong Mungkreng;Selatan : jalan raya;Dadong Mungkreng/Tergugat IXDengan batasbatas sebagai berikut:Timur : Pangkung garapan Wayan Sura, Ketut Kari &Nengah Susun;Barat : Pangkung/Sungai;Utara : Garapan Ketut Minggu;Selatan : Garapan Nengah Korna;Nyoman Manik/Tergugat XIDengan batasbatas sebagai berikut:Timur : Pangkung/Sungai;Barat : Garapan Nengah Korna & Dadong Mungkreng;Utara : Garapan Nengah Susun;Selatan : jalan raya;Ketut Minggu/Tergugat XIVHal. 5 dari 26 hal.

Nengah Susun/Termohon Kasasi Dengan batasbatas sebagai berikut:Timur : Pangkung/Sungai;Hal. 19 dari 26 hal. Put.

Nomor 1939 K/Pdt/2018Barat : Garapan Nengah Korna & Dadong Mungkreng;Utara : Garapan Ketut Kari & Nyoman Koner;Selatan : Garapan Nyoman Manik;Nyoman Koner/Termohon Kasasi IIIDengan batasbatas sebagai berikut:Timur : Pangkung/Sungai;Barat : Garapan Kari;Utara : Garapan Wayan Sura;Selatan : Garapan Nengah Susun;Ketut Kari/Termohon Kasasi IVDengan batasbatas sebagai berikut:Timur : Garapan Nyoman Koner;Barat : Garapan Dadong Mungkreng;Utara : Garapan Wayan Sura;Selatan : Garapan Nengah Susun;Wayan Sura

Nomor 1939 K/Pdt/2018Selatan : Garapan Wayan Noja;Nengah Korna/Termohon Kasasi VIIIDengan batasbatas sebagai berikut:Timur : Pangkung/Sungai Garapan Nengah Susun &Nyoman Manik;Barat : Tanah Milik Putu Armana Kadjar;Utara : Garapan Dadong Mungkreng;Selatan : Jalan raya;Dadong Mungkreng/Termohon Kasasi IXDengan batasbatas sebagai berikut:Timur : Pangkung garapan Wayan Sura, Ketut Kari &Nengah Susun;Barat : Pangkung/Sungai;Utara : Garapan Ketut Minggu;Selatan : Garapan Nengah Korna;Nyoman Manik/Termohon

PENGURUS PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL CAMPURAN MEDITERANIA GAJAH MADA RESIDENCES;

PENGURUS PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNISATUAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL CAMPURANMEDITERANIA GAJAH MADA RESIDENCES, tempatHalaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 163 K/TUN/2021kedudukan di Jakarta, yang diwakili oleh Ir.

Menyatakan batal atau tidak sah 2 (dua) Surat Keputusan Kepala DinasPerumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakartamasingmasing:Nomor 669 tahun 2019 tentang Pencatatan dan Pengesahan AktaPendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun KomersilCampuran Mediterania Gajan Mada Residences Kota AdministrasiJakarta Barat; danNomor 670 tahun 2019 tentang Pencatatan dan PengesahanSusunan Pengurus dan Pengawas Perhimpunan Pemilik danPenghuni

Satuan Rumah Susun Komersil Campuran MediteraniaHalaman 2 dari 8 halaman.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut 2 (dua) Surat Keputusan Tergugatmasingmasing: Nomor 669 tahun 2019 tentang Pencatatan dan Pengesahan AktaPendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun KomersilCampuran Mediterania Gajan Mada Residences Kota AdministrasiJakarta Barat; dan Nomor 670 tahun 2019 tentang Pencatatan dan PengesahanSusunan Pengurus dan Pengawas Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun Komersil Campuran MediteraniaGajah Mada

Putusan Nomor 163 K/TUN/2021Nomor 669 tahun 2019 tentang Pencatatan dan Pengesahan AktaPendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun KomersilCampuran Mediterania Gajan Mada Residences Kota AdministrasiJakarta Barat tanggal 29 Oktober 2019; danNomor 670 tahun 2019 tentang Pencatatan dan PengesahanSusunan Pengurus dan Pengawas Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun Komersil Campuran MediteraniaGajah Mada Residences Kota Administrasi

Suwandi;Susun Suliharti binti Sarikun Marsudiono

XXXXXXXXXX umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu RumahTangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Jakarta Pusat, di bawahsumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon sehingga kenal denganTermohon Susun Suliharti dari sejak mereka menikah pada tahun1984; Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telahdikaruniai 3 (tiga) orang anak; Bahwasetelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumahkediaman bersama di XXXXXXXXXX Jakarta Pusat dan saksi tidaktahu

PERDAMAIAN TELAUBANUA; PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN (PPRSH) APARTEMEN SLIPI

Wahid Hasyim No. 27,Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;melawan:PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN (PPRSH)APARTEMEN SLIPI, beralamat di Jalan Letjen S.

Agar pihak Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian (PPRSH)Apartemen Slipi bersedia untuk memberi kompensasi pengakhiranhubungan kerja kepada pihak pekerja sdr. Perdamaian Telaumbanuadengan rincian sebagai berikut :e Pesangon :7x2xRp.1.172.100 =Rp. 16.409.400e Penghargaan Masa Kerja : 3x Rp. 1.172.100=Rp. 3.516.300Hal. 3 dari 15 hal. Put.

Bahwa dalam amar putusannya Judex Facti telah memutuskan antara lain :MENGADILI : Menyatakan kedudukan sah yang mewakili Tergugat memerlukanputusan Pengadilan Negeri atau Penyelesaian Intern PerhimpunanPenghuni Rumah Susun Hunian Apartemen Slipi sesuai AnggaranDasar Perhimpunan ; Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta tidakberwenang menentukan keabsahan kedudukan pihak yang sahmewakili kepengurusan Perhimpunan Penghuni Rumah SusunHunian Apartemen Slipi sebagai Tergugat ; dst...2.

Bahwa esensi dari gugatan Penggugat adalah mengajukan gugatan terhadapBadan Hukum Tergugat, yaitu : Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian(PPRSH) Apartemen Slipi, selaku pengusaha (badan hukum), yang telahmemberhentikan/memutus hubungan kerja Penggugat (pekerja) dengan carayang melanggar undangundang. Penggugat tidak pernah menentukan siapaTergugat secara personal, karena itu bukan esensi dari gugatannya ;4.

Hunian Apartemen Slipi oleh PengadilanNegeri atau intern Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian ApartemenSlipi maka gugatan dalam perkara ini tidak bisa dilanjutkan pemeriksaan pokokperkaranya atau dihentikan proses perkaranya.Hal. 12 dari 15 hal.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN APARTEMEN BONA VISTA tersebut;

PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN APARTEMEN BONA VISTA VS 1. SUHERMAN, DK

Menyatakan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PENGURUS PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN (PPRS) MEDITERANIA PALACE RESIDENCES tersebut tidak dapat diterima;

PENGURUS PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN (PPRS) MEDITERANIA PALACE RESIDENCES, VS SUPENDI

PUTUSANNomor 219 PK/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan hubungan industrial padapemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkaraantara:PENGURUS PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN(PPRS) MEDITERANIA PALACE RESIDENCES, diwakili olehKetua dan Sekretaris PPRS Mediterania Palace ResidencesKemayoran Khairil Poloan dan Ikhsan, berkedudukan di JalanLandas Pacu Utara Selatan Blok A1 Nomor 2, Kemayoran,

selama sisa kontrak kerjayang telah disepakati yang selurunnya sebesar Rp460.000.000,00 (empatratus enam puluh juta rupiah); Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara iniyang diperhitungkan sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas riburupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 139 K/Pdt.SusPHI/2016, tanggal 25 April 2016 sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PENGURUSPERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN

mengatur sama sekalimengenai pemeriksaan peninjauan kembali dan dengan memperhatikan pulahasil sidang pleno kamar perdata tahun 2018, dalam Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 maka sesungguhnya dalam perkaraPerselisinan Hubungan Industrial tidak ada upaya hukum untuk peninjauankembali, oleh karena dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial tidakdiatur upaya hukum peninjauan kembali, maka permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Pengurus PerhimpunanPenghuni Rumah Susun

Menyatakan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali PENGURUS PERHIMPUNANPENGHUNI RUMAH SUSUN (PPRS) MEDITERANIA PALACERESIDENCES tersebut tidak dapat diterima;Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 219 PK/Padt.SusPHI/20182.