Nomor 0194/Pdt.P/2018/MSBirTENTANG HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah seperti diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara a quo,Mahkamah Syaryah Bireuen telah mengumumkan melalui papanpengumuman resmi pada Mahkamah Syariyah Bireuen dan mass media yangtelah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkaraPengesahan Nikah antara Pemohon dan Pemohon Il, ternyata sampai saatpersidangan perkara ini dibuka tidak ada

perlumemerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syariyah Bireuen untuk mengirim satu helaiSalinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud olehpasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaidengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tenteng PeradilanAgama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Dengan mengingat, semua peraturan perundangundangan yang berlaku bagiMahkamah Syaryah

termasuk bidang perkawinan dan diajukanoleh orang Islam, dalam hal ini Para Pemohon yang bertempat kediaman diwilayah hukum Mahkamah Syariyah Takengon oleh Karena itu sesuai denganPasal 49 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a UndangUndang Nomor 3 tahun2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam,maka perkara ini termasuk wewenang Mahkamah Syaryah

Penggugat, membuktikan identitas dan tempat tinggal Penggugatdalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariyah Banda Aceh, dengandemikian perkara ini telah diajukan oleh subjek hukum yang benardemikian juga diajukan kepada Mahkamah Syaryah yang berwenang(relative kompetensi) sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU. No. 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 6 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UU.

Agama Nomor 11 tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pencatatannikah, pasal 34 ayat (2) beserta penjelasannya dinyatakan bahwa Perubahan yangmenyangkut biodata suami isteri atau wali dalam buku Kutipan Akta Nikah bisadilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 5 PeraturanMenteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pencatatannikah bahwa Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama atauMahkamah Syaryah

Zainab Syaryah, M.H.I. yang ditunjuk berdasarkanPenetapan Nomor 315/Pdt.G/2013/PA.Bjb. bertanggal 25 September 2013;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator Dra. Hj.

Tergugat telah menjatuhkan talak tiga kepada Penggugat dihadapanayah kandung Penggugat dan teman Pengugat;1012 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat denganTergugat terjadi pada awal bulan 31 Mei 2013, yang paa akhinya antaraPenggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugatakan tetapi tidak berhasil;Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan perkara cerai gugat keMahkamah Syaryah

rupiah);Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh PaniteraMahkamah Syariyah Langsa yang menyatakan bahwa pada tanggal 27Februari 2018 Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum bandingterhadap putusan Mahkamah Syariyah Langsa Nomor 0231/Padt.G/2017/MS.Lgs. tanggal 20 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukankepada pihak lawannya pada tanggal 02 Maret 2018 dan telah terdaftar diKepaniteraan Mahkamah Syaryah

Agama Nomor 11 tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tentangPencatatan nikah, pasal 34 ayat (2) beserta penjelasannya dinyatakan bahwa Perubahan yang menyangkut biodata suamiisteri atau wali dalam buku Kutipan Akta Nikah bisa dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan pada wilayah yangbersangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007tanggal 25 Juni 2007 tentang Pencatatan nikah bahwa Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama atauMahkamah Syaryah

Bahwa, oleh karena perkawinan Pemohon dengan Pemohon II tersebuttelah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan hukumIslam, maka pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il dapatdinyatakan telah sah menurut hukum;10.Bahwa, berdasarkan halhal tersebut di atas maka Pemohon denganPemohon II mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syaryah Bireuenuntuk sudi kiranya memanggil Pemohon dengan Pemohon II untukdidengar keterangannya dalam suatu persidangan dengan memberikanputusan sebagai berikut:Hal.2 dari 7

Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untukmembentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmahsudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masingmasingpihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama makaperceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untukmenyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat; Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku;Bahwa berdasarkan alas an/dalildalil di atas, Penggugat mohon agarKetua Mahkamah Syaryah

ini termasuk bidang perkawinan dandiajukan oleh orang Islam, dalam hal ini Pemohon yang bertempat kediaman diwilayah hukum Mahkamah Syariyah Takengon oleh Karena itu sesuai denganPasal 49 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a UndangUndang Nomor 3 tahun2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam,maka perkara ini termasuk wewenang Mahkamah Syaryah

BirMenimbang, bahwa pada harihari persidangan yang ditetapkan, Penggugat telah hadirsecara pribadi di persidangan, sementara Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lainuntuk hadir dan juga tidak mengutus wakil/ kuasanya untuk hadir di persidangan meskipunmenurut relaas panggilan nomor: 68/Pdt.G/2013/MSBir tanggal 08 Maret 2013, dan tanggal 26Maret 2013 , melalui Mahkamah Syaryah Lhokseumawe, Tergugat telah dipanggil secarapatut dan resmi, sedangkan ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan

perceraiandan tidak ada pernikahan lain;Bahwa para Pemohon tidak mempunyai ahli waris lain selain yang telahdisebutkan diatas;Bahwa pada saat menikah dahulu Pemohon dan Pemohon II tidakmemiliki Akta Nikah karena pada waktu Pemohon dan Pemohon II tidakada biaya, sementara Akta Nikah sangat dibutuhkan untuk kelengkapanadministrasi kependudukan dan karena belum adanya bukti otentik dalambentuk surat dalam pernikahan antara Pemohon dengan Pemohon Il,maka diperlukan adanya penetapan nikah dari Mahkamah Syaryah

Agama Nomor 11 tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tentangPencatatan nikah, pasal 34 ayat (2) beserta penjelasannya dinyatakan bahwaPerubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali dalam buku KutipanAkta Nikah bisa dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan pada wilayahyang bersangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 5 PeraturanMenteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pencatatannikah bahwa Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama atauMahkamah Syaryah

Menetapkan biaya perkara menurut Undangundang yang berlaku;Subsidatr:Jika majelis Hakim Mahkamah Syaryah Takengon berpendapat lain, mohonputusan seadiladilnya.Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapbkan, Pemohontelah hadir sendiri, dan kepada Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetappada permohonannya;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinyatetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa untuk membuktikan dalildalilnya, Pemohon telah mengajukan buktibukti berupa:A

Agama Nomor 11 tahun 2007 tanggal 25 Juni2007 tentang Pencatatan nikah, pasal 34 ayat (2) beserta penjelasannyadinyatakan bahwa Perubahan yang menyangkut biodata suami isteriatau wali dalam buku Kutipan Akta Nikah bisa dilakukan berdasarkanPenetapan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 5Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007tentang Pencatatan nikah bahwa Pengadilan yang dimaksud adalahPengadilan Agama atau Mahkamah Syaryah

Putusan.No. 315/Pdt.G.2017.MS.Jthmaupun sesuai dengan peraturan perundangundangan, untuk ituPenggugatPenggugat ingin mengakhin perkawinan dengan perceraian melaluiMahkamah Syaiyah Jantho, dengan mengingat alasanalasan tersebut diatas.Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepadaBapak Ketua Mahkamah Syaryah Jantho berkenan memanggil Penggugat danTergugat dalam suatu persidangan khusus untuk itu, guna diperiksa dan diadilidengan menjatuhkan putusan sebagai berikut;a.

Kamaruddin Abdullah HakimMahkamah Syariyah Bireuen yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syaryah Bireuen sebagai10Ketua Majelis, Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I dan Dwi Husna Sari, S.H.L, masingmasingsebagai Hakim Anggota, Putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut diucapkan pada hari itu jugadalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota tersebut, danDrs.

Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syaryah Lhoksukon untukmengirm Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara, untuk dicatat dalamregister yang tersedia untuk itu;5.