adalah izin Pembangunan Kantor Klasis GKJ Gunungkidul(vide Berita Acara Persidangan ke7 tanggal 19 Juli 2017), yang manabangunan gedung tersebut nantinya akan memiliki fungsi sosial dan budayaberupa kegiatan karyakarya pelayanan klasis Gunungkidul bagi masyarakat dibeberapa bidang seperti : pertanian, budaya dengan mengutamakan kearifanlokal: Bahwa Klasis Gunungkidul merupakan gabungan dari 13 gerejagereja KristenJawa (GKJ) yang berada di Kabupaten Gunungkidul, yang mana hasil darisidang Klasis tiap tahunannya

mengabulkanpermintaan/permohonan dari PARA PENGGUGAT tersebut, bahkan apabilaada pihakpihak pekerja yang keberatan dengan sistem/management dari ParaTERGUGAT diancam untuk diberhentikan/ dipecat/ dikeluarkan tanpadiberikan fasilitas maupun hakhaknya;Bahwa ketika PARA PENGGUGAT tidak tahan lagi dengan system/management perkebunan PARA TERGUGAT yang secara mentahmentahtidak menganulir permintaan PARA PENGGUGAT yaitu selama bekerja agardiberikan Upah/Gaji sesuai dengan UMSK Kabupaten Labuhanbatu Selatan,Hak Cuti Tahunannya

perkara aquo maka demi hukum tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa petitum 3 Menyatakan Demi Hukum, bahwa perbuatanTergugattergugat tidak membayar Pajak Yayasan TAN tahun Pajak 2010 s/d 2014adalah Perbuatan Melawan Hukum ;Menimbang bahwa karena namanya perbuatan yang tidak membayar pajakmaka demi hukum perbutan siapapun namanya jika tidak membayar pajak dapatdinilai sebagai warga yang tidak patuh akan hukum maka sebagai Yayasan selakuobjek pajak maka wajib membayar pajak tahunannya

AGARIGUCHI NUSA KARYA selamatahun 2011 s.d 2013 selalu melaporkan SPT PPh dan PPN, baik SPTMasa maupun Tahunannya.

AGARIGUCHI NUSA KARYA selamatahun 2011 s.d 2013 selalu melaporkan SPT PPh dan PPN, baik SPTMasa maupun Tahunannya.

Demi terwujudnya peradilan yang adil, cepat, sederhana dan murahsebagaimana dicanangkan oleh MA RI dalam laporan tahunannya, denganini Tergugat II dan IIl memohonkan agar Majelis Hakim yang Mulia dapatmenjatuhkan putusan sela tanpa harus melalui pembuktian pokok perkara,yang mana dalam putusan sela tersebut kami memohonkan agar MajelisHakim yang Mulia mengeluarkan Tergugat II dan Ill sebagai pihak dalamGugatan.PETITUMBerdasarkan dalil dalil, fakta fakta, serta dasar hukum yang telahTergugat Il dan

bukunya Hukum Acara Perdata Penerbit Sinar GrafikaCet. 10 hlm. 279 menyatakan sebagai berikut:Menurut Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata, perdamaian di antarapihak, sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan.Hal ini pun ditegaskan pada kalimat terakhir Pasal 130 ayat (2) HIR,bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama sepertiputusan yang telah berkekuatan hukum tetap.Demi terwujudnya peradilan yang adil, cepat, sederhana dan murahsebagaimana dicanangkan oleh MA RI dalam laporan tahunannya

Penjualan sebagian saham PT Indosat Tbk.merupakan salah satu cara untuk mendukung program PemerintahIndonesia untuk memenuhi target pendapatan tahunannya sebesar 6,5triliun rupiah dari program privatisasi BUMN.2.

yangada sekarang atas Mobile Virtual Network Operator (MVNO) (mohonlinat halaman 35 BUKTI P42), layanan CDMA dapat menjangkaulayanan nasional di Indonesia seperti misalnya layanan Flexi combo danproduk Esia yang menjangkau beberapa kode wilayah.Dalam paragraf 2.1 dari Bab 2 Laporan LPEM UI (Terlampir BUKTI P46)serta laporan tertulis ahli ekonomi Sri Adiningsih (Terlampir BUKTI P47)yang sudah disampaikan kepada Termohon Keberatan menyatakanbahwa terjadi persaingan antara CDMA dan GSMDi dalam laporanya tahunannya

yang ada sekarang atas Mobile Virtual Network Operator (MVNO)(Halasaman 35 Bukti C 118), layanan CDMA dapat menjangkau layanannasional di Indonesia seperti misalnya layanan Flexi combo dan produk Esiayang menjangkau beberapa kode wilayah.Bahwa dalam paragraf 2.1 dari Bab 2 Laporan LPEM UI (Bukti C 13) sertalaporan tertulis ahli ekonomi Sri Adiningsin (Bukti Lampiran 2) yang sudahdisampaikan kepada Termohon Keberatan menyatakan bahwa. terjadipersaingan antara CDMA dan GSM.Bahwa di dalam laporanya tahunannya

Jadi secara keseluruhan, setiaptahun kepala daerah memimpin pelaksanaan anggaran tahunannya,hanya saja teknis didelegasikan ke bawah namun pertanggungjawabanpolitiknya harus disampaikan kepala daerah kepada legislatif setiap akhirsetelah bulan keenam yang akan dibaca oleh Badan PemeriksaKeuangan, jadi ada pertanggungjawaban teknis dan politik.

kekurangan tahun terdahulu (2015) adalah perbuatan yang tidak dapatHalaman 224 dari 270 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPk/2021/PN Dpsdibenarkan oleh hukum, karena setiap pelaksanaan tahun anggaran selalu disertaipula dengan SOP dan petunjuk teknis pelaksanaannya, bahwa dalam perkara a quoselama proses pemeriksaan tidak ada menunjukkan bahwa tahun 2015 terjadikekurangan, faktanya adalah dalam laporan tahunannya keadaan keuanganseimbang (balance), alasan dana Rp 455.660.550. untuk menutupi kekurangan tahun2015

dibayarkan kepada notaris adalah Rp. 2.900.000.000, (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);Bahwa Notaris mengembalikan kelebihan pembayaran pajaktersebut;Bahwa PT Bank Maluku mengetahui nominal jumlah pajak yangharus dibayar sejumlah Rp. 2.900.000.000, (dua milyar sembilanratus juta rupiah) dari surat notaris yangditujukan kepada PT BankMaluku;Halaman 136 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2017/PN AmbBahwa yang mengetahui bahwa terdapat kelebihan pembayaranpajak adalah OJK dalam pemeriksaan tahunannya

berlaku, sarana yang dipergunakan oleh Wajid Pajak ke KPP adalahmenyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan melakukan pembayaran pajakdengan sarana Surat Setoran Pajak (SSP) ;Bahwa sesuai pasal 1 angka 1 UU KUP, Wajib Pajak adalah orang pribadi ataubadan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajakatau pemotongan pajak tertentu ;Bahwa Persyaratan tertentu bagi Wajib Pajak agar dapat melaporkan SPT Masadan SPT Tahunannya

Harga penawaran yang diajukan setiap tahunannya selalu mendekat(nyaris sama) HPS yang ditetapkan;4. Adanya pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan KKN danadanya mark up harga;Putusan No. 29/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt. Pst. Hal. 2145.

Kalau tidak melaporkan untuk SPT Badan akan kena dendasebesar Rp. 1 Juta.Bila SPT tahunannya nihil hanya wajib melaporkan saja.Bila SPT masa (per bulannya) nihil hanya melaporkan saja, knusus PPhPasal 21 dan PPh Pasal 25.Bila SPT PPN nihil hanya wajib melaporkan saja.Bahwa Saksi tidak mengetahu siapa yang mengisi Formulir PermohonanPendaftaran Wajib Pajak Badan atas nama CV. Ratu Samagat tersebut;Bahwa yang saksi ketahui melalui sistem pelaporan pajak yang saksibaca bahwa Pemilik CV.

Ratu Samagat, setelah melihat beritanya muncul di Televisi danmemang benar ternyata nihil atau tidak ada laporan SPT tahunannya;Bahwa kalau Wajib Pajak melaporkan SPT tahunannya ke Kantor Pajakmaka pelaporannya akan link atau terhubung ke Seksi Pengawasan danKonsultasi (Was Kon). Sepanjang tidak ada pelaporan dari wajib pajak,maka secara sistem tidak akan muncul;Bahwa NPWP CV.

pelaksanaan tugas kepada Kasubsi PengawasanPembayaran Masa.Halaman 206 dari 434 halaman Putusan No.35/Pid.B/TPK/2012 PN.Jkt.PstBahwa Saksi lupa Wajib Pajak Badan yang pernah saksi tangani ketika saksimenjabat Pelaksana di Kantor KPP Kebon Jeruk.Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Pelaksana di KPP Kebon Jeruk,saksi tidak pernah satu tim dengan Terdakwa DHANA dalam menanganiWajib Pajak Badan PPh.Bahwa WP mempunyai kewajiban PPh Pasal 25 yang merupakan angsuranPPh yang ditentukan secara jelas di SPT Tahunannya

Alam Lestari diluar yang 600 ha;Bahwa kalau izin bisa luasnya melebihi 600 ha yang dimohon RKT luasnya 600 ha, karena RKT tahunannya dikerjakan ;Bahwa kalau rencana perusahaan yang mengusulkan; Bahwa yang saksi tinjau dan survey yang luas 600 ha yang diusulkanRKTnya ;Bahwa saksi ada melihat usulan RKT; Bahwa yang mengeluarkan RKT Kepala Dinas Kehutanan Propinsi; Bahwa yang membuat URKT adalah perusahaan ; Bahwa lama jangka waktu pengurusan dari URKT menjadi RKT menurutpengalaman saksi bisa satu bulan

Kantor Hukum Terdakwa,Serta biayabiaya lainnya.Sedangkan apakah seluruh penghasilan dari fee lawyer tersebut telahdipotong pajak atau telah dilaporkan sebagai pajak penghasilannya saksitidak tahu,Untuk penentuan pembagian fee lawyer tersebut kepada saksi, setahu saksijumlahnya ditentukan sendiri oleh terdakwa tanpa adanya suatu perjanjianbagi hasil,Apakah seluruh penghasilan dari lawyer tersebut dimasukan dalamPembukuan Kantor Hukum Terdakwa saksi tidak mengetahuinya,Apakah ada pelaporan pajak tahunannya

PT Indolampung Perkasa pun sempat mencicilsebagian utangnya tersebut kepada SMBC vide antara lain Bukti T36 13s/d Bukti T36 19, Bukti T2,3,4,5,6,7 & 870, Bukti T154a/PR196a s/dBukti T163a/PR.1105A, Bukti T164/PR 189, dan Bukti T150/PR.188serta keterangan saksi fakta Harum SetiawatiLebih lanjut, PT Indolampung Perkasa pun telah mencatat utangnyakepada SMBC dalam laporan tahunannya vide Bukti T151A/PR.191A.PT.