Ditemukan 5685 data
12 — 7
Menyatakan syarat talik talak telah terpenuh ;4. Menjatuhkan talak satu Khuli Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadhberupa uang sebesar Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) ;5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mengirimkansalinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangkasih KabupatenCiamis untuk dicatat dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;6.
9 — 6
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,mengenai alasanalasan perceraian sudah terpenuh; Menimbang, bahwa dengan kondisi riel rumah tangga Pemohon danTermohon terakhir sebagaimana dipertimbangkan di atas yang tidak lain adalahfakta yang diperoleh di persidangan,sesungguhnya menunjukan bahwa kerukunantidak mungkin lagi bisa diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk mencapaikehidupan rumah tangga mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
9 — 5
berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
35 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria di dalam menjatuhkanputusannya, khusus dalil yang menolak gugatan Pemohon Kasasi yangdidasari atas adanya Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang diatur didalamUndang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria;Bahwa sesuai dengan Pasal 20 Undang Undang Nomor 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria menyebutkan bahwaSertifikat Hak Milik adalah Hak Turun Termurun, terkuat dan terpenuh
yangdapat di punyai orang atas tanah;Bahwa dari ketentuan hukum tersebut jelas sertifikat hak milikmerupakan bukti terkuat dan terpenuh dari buktibukti surat lainnya, namunakan tetapi Judex Facti Pengadilan Negeri Rantau Parapat dan Judex FactiPengadilan Tinggi Medan didalam putusannya tidak mempertimbangkanbukti Surat P1 Hitam dan P2 Hitam yang merupakan bukti kepemilikanatas tanah terperkara dalam bentuk sertifikat hak milik yang terkuat danterpenuh yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten
memang berada di lokasi tanah terperkara;Bahwa dengan demikian karena posisi letak Sertifikat Hak Milik Nomor292 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 293, memang berada diobjek terperkara,maka Judex Facti Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan Judex FactiPengadilan Tinggi Medan didalam putusannya tidak menerapkan KetentuanHukum Agraria sebagaimana yang diatur didalam Pasal 20 Undang UndangNomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria;adalah hak milik adalah hak turun termurun terkuat dan terpenuh
diajukan oleh Pemohon Kasasi didepanpersidangan perkara ini, yakni bukti P3 Hitam yang menyatakan bahwaPosisi letak Sertifikat Hak Milik Nomor 292 dan Sertifikat Hak Milik Nomor293, berada di posisi koordinat sebagaimana yang ada di bukti P3 Hitamyang merupakan tanah terperkara;Bahwa buktibukti Pemohon Kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi didepan persidangan perkara ini khususnya bukti P1 Hitam, P2Hitam, adalah merupakan bukti kepemilikan yang syah dan sempurna danmempunyai kekuatan terkuat dan terpenuh
tersebut diatas yang tidak menganalisa dan mempertimbangkan Bukti Surat P3 Hitamadalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat dantelah pula tidak mencerminkan keadilan adanya, karena dengan tidakmenganalisa dan mempertimbarigkan isi dan Bukti P3 Hitam tersebutmengakibatkan kebenaran dari kepemilikan tanah (objek terperkara)Pembanding/Penggugat tersebut sebagaimana bukti P1 Hitam dan bukti P2 hitam berupa Sertifikat Hak Milik yang merupakan bukti kKepemilikan yangsempurna, terkuat dan terpenuh
8 — 3
berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
6 — 3
berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
10 — 3
berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
16 — 14
berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
13 — 9
Menetapkan syarat talik talak telah terpenuh ;4. Menetapkan jatuh talak satu khuli Tergugat Tergugat terhadap PenggugatPenggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah);5.
6 — 0
Undangundang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuh ;Menimbang, bahwa begitu pula Mediator dalam laporannyatertanggal 27 Desember 2018 menyatakan bawah proses mediasi antaraPenggugat dan Tergugat agar kedua belah pihak tetap rukun dalam rumahtangga, tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakanterbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteriyang terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraianterhadap Tergugat adalah
14 — 5
berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
7 — 4
berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
6 — 4
berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
7 — 3
Agama Kabupaten Cirebon, serta keterangan dua orangsaksi, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinanyang sah ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugatdidasarkan atas alasan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab dan lalai dalam hal memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugattidak mempunyai penghasilan tetap sehingga kebutuhan ekonomi rumah tanggatidak terpenuh
7 — 4
;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, ternyata mediasiantara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berhasil dengandemikian ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuh ;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraianterhadap Termohon berdasarkan alasan bahwa antara Pemohon danTermohon sejak tanggal 15 Juni 2018 sering terjadi perselisihnan danpertengkaran yang teruSs menerus dan antara Pemohon dan Termohontelah pisah rumah sejak tanggal 18 Juni 2018 yang lalu, hingga
14 — 5
Undangundang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuh ;Menimbang, bahwa begitu pula Mediator dalam laporannyatertanggal 01 Oktober 2020 menyatakan bawah proses mediasi antaraPutusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Bks hal. 5 dari 9 hal.Penggugat dan Tergugat agar kedua belah pihak tetap rukun dalam rumahtangga, tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya memberikannasehat kepada Penggugat agar dapat rukun dan tetap membina rumahtangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil, dengan demikian perintahpasal
48 — 24
Undangundang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuh ;Menimbang, bahwa begitu pula Mediator dalam laporannyatertanggal 26 Nopember 2020 menyatakan bawah proses mediasi antaraPenggugat dan Tergugat agar kedua belah pihak tetap rukun dalam rumahtangga, tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya memberikannasehat kepada Penggugat agar dapat rukun dan tetap membina rumahtangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil, dengan demikian perintahpasal 65 dan 82 Undangundang nomor 7 tahun 1989
6 — 1
halaman 359 ;b peSlagry ts ad gb oc Je bib ste lalArtinya : Jika talaq digantungkan dengan syarat (janji) maka jatuhlah talak itudengan terwujudnya syarat (janji) tersebut ;Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan dan halhalsebagimana tersebut diatas, maka alasan perceraian sebagaimana diatur dalampasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah R.I nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terbukti ada dan berdasaratas hukum serta syarat taklik talak telah terpenuh
9 — 3
berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
6 — 2
Menyatakan syarat talik talak telah terpenuh ;3. Menjatuhkan talak satu khuli dari Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadapPenggugat (PENGGUGAT ASLI) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) ;4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 456.000,00(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);Demikian diputuskankan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Sumedang pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 M.bertepatan dengan tanggal 2 Syaban 1440 H., oleh kami Drs.