yang pada pokoknya adalahsebagai berikut : Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat ; Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah padatahun 1998 dan sudah dikaruniai seorang anak, semula rukun dan harmonisdirumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Surabaya, namun sekarangantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah selama 4 tahun 3 bulandipandang adil adalah perceraian dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islamdalam kitab Fathul Wahhab

pendapat Majelis Hakimsebagai berikut :Uslogri yo aby ning aire Sd dlrol ole clSi sgtdll dyJgre curd LivgArtinya : Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorangperempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnyaseperti wali dan dua orang saksi ;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II telah memberikanpernyataan yang sama dimuka persidangan tentang adanya hubunganpernikahan antara Pemohon dan Pemohon Il, hal ini sudah sejalan denganketentuan hukum islam seperti termaktubdalam kitab Fathul Wahhab

oll aiS 109 eats oly ira) a M9 Jol Jl olyisaArtinya : Apabila seorang lakilaki berkata : Fulanah isteriku, dan sekalipun iatidak merinci tetapi perempuan itu membenarkan pernyataan lelaki itu,atau wali mujbirnya, maka telah dianggap cukup;Menimbang bahwa pengakuan Pemohon dan Pemohon II tersebut telahbersesuaian juga dengan keterangan saksisaksi dimuka persidangan yangmengetahui bahwa antara Pemohon dan Pemohon II telah menikah sehinggahal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Abdul Wahhab

No. 1 tahun 1974 /uncto pasal 39 dan 40Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa selain dari fakta hukum tersebut diatas telah pulasesuai dengan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Figh,halaman 930 yang berbunyi sebagai berikut :NNH WEB THE GED E eo SSAGL OPUI=A) PULECArtinya : barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuanitu sebagai istri seorang laki laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istriselama tidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa permohonan para pemohon

tersebut diajukanuntuk mendapatkan kepastian hukum antara pemohon I dengan pemohon IIadalah suami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurutundang undang/ negara, dan dalil permohonan para pemohon dapatdidukung oleh bukti bukti, sehingga pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalamkitab Ushulul Fiqh halaman 930 tersebut diatas dapat dijadikan salah satudasar dalam pertimbangan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas,maka pernikahan para pemohon telah sesuai dengan rukun

dari 13 Halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.SptArtinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harusdapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan duaorang saksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

, bahwa penetapan itsbat nikah ini dimohonkan bertujuanuntuk mendapatkan buku nikah guna mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapat olehkarena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyaikemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnyapula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

cli: sgt dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

nikah guna mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasimendapatkan dokumen kependudukan dan sebagainya, maka majelis hakimberpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan denganhukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohontentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

No. 1 tahun 1974 juncto pasal 39 dan 40Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalamkitab Ushulul Figh, halaman 930 yang berbunyi sebagai berikut :dazgjptL; sg G8 dog) A519 Gyo GoLeijl gts Jaxto at paas at alo leLgArtinya : barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuanitu sebagai istri seorang laki laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istriselama tidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut diajukanuntuk mendapatkan

kepastian hukum antara pemohon I dengan pemohon IIadalah suami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurutundang undang/ negara, dan dalil permohonan para pemohon dapatdidukung oleh bukti bukti, sehingga pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalamkitab Ushulul Figh halaman 930 tersebut diatas dapat dijadikan salah satudasar dalam pertimbangan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas,maka pernikahan para pemohon telah sesuai dengan rukun dan syaratpernikahan sehingga berdasarkan

2 tahun tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab

pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinanHal 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 0240/Pdt.G/2019/PA.Wsp(mawaaniunnikah) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaianjuga dengan keterangan saksi serta keterangan Pemohon yang dikuatkan dengansumpah dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapatpakar hukum Islam Abdul Wahhab

le CIS: sata dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah mengetahui adanyahubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yangmenyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahankeduanya, karenanya majelis hakim sependapat dengan pernyataan pakarhukum Islam Abdul Wahhab

Sofyan bin Hormansyah dan salah satu syarat kelengkapan administrasimengurus klaim BPJS Ketenagakerjaan dan sebagainya, maka majelis hakimberpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan denganhukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Pemohon tentanghal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200 dan terhadap

tahun2005 tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah serta tidak diketahui alamatnyayang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah Republik Indonsia telahterbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaianyang dipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukumIslam dalam kitab fatkhul wahhab

Penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2017/PA.Tgtperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya UshdlFigh halaman 390 di bawah ini:Lgilgiil le Wo J ety a

buku nikah guna mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasikeberangkatan ibadah haji dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapatoleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum danmempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal inisepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

sebagai pendapat Hakim sebagaiberikut :Uslogri yo aby ning aire Sd dlrol ole clSi sgtdll dyJaro curnblirgArtinya : Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorangperempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnyaseperti wali dan dua orang saksi ;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II telah memberikanpernyataan yang sama dimuka persidangan tentang adanya hubunganpernikahan antara Pemohon dan Pemohon Il, hal ini sudah sejalan denganketentuan hukum islam seperti termaktub dalam kitab Fathul Wahhab

PA.KlaTanggal 31 Januari 2018 M/14 JumadalUla 1439 HArtinya : Apabila seorang lakilaki berkata : Fulanah isteriku, dan sekalipun iatidak merinci tetapi perempuan itu membenarkan pernyataan lelaki itu,atau wali mujbirnya, maka telah dianggap cukup;Menimbang bahwa pengakuan Pemohon dan Pemohon II tersebut telahbersesuaian juga dengan keterangan saksisaksi dimuka persidangan yangmengetahui bahwa antara Pemohon dan Pemohon II telah menikah sehinggahal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Abdul Wahhab

No. 1 tahun 1974 Jo pasal 39 dan 40Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitabUshulul Fiqh, halaman 930 yang berbunyi sebagai berikut :daszygptlo sgw ghd doy) 414 BE YWLes Ler ol oie Jato 4) aa al als LoArtinya : barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itusebagai istri seorang laki laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selamatidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut diajukan untukmendapatkan

kepastian hukum antara pemohon I dengan pemohon II adalahsuami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurut undangundang/ negara, dan dalil permohonan para pemohon dapat didukung olehbukti saksi saksi, sehingga pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitabUshulul Figh, halaman 930 tersebut diatas dapat dijadikan salah satu dasardalam pertimbangan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas,maka pernikahan para pemohon telah sesuai dengan rukun dan syaratpernikahan sehingga

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Sptpernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya UshdlFigh halaman 390 di bawah ini:Lgilgiil ole Wo a ats ol plole arzg JL agus U9 ary j didlo S55 Yo.Artinya: Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka hal demikian dapat dihukumkanadanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain(putusnya perkawinan);Menimbang, bahwa atas

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.SptMenimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200 dan terhadap kaidahberikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkankemaslahatan:arbacdh bec uc Jl We eLYl 9 ,2i.Artinya: Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam mengurusrakyatnya (pihak beperkara) berpijak pada kemaslahatan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon

selama2 tahun tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah serta tidak diketahui alamatnya yangjelas dan pasti didalam dan diluar wilayah Republik Indonsia telah terbukti danmemenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab

dari 14 Halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2020/PA.SptArtinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harusdapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan duaorang saksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

, bahwa penetapan itsbat nikah ini dimohonkan bertujuanuntuk mendapatkan buku nikah guna mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapat olehkarena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyaikemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnyapula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

Uegeall UdyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadapperempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

buku nikah guna mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasimemperoleh Kutipan Akta Nikah dan sebagainya, maka majelis hakimberpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan denganhukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohontentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

Penetapan No. 0003/Pdt.P/2014/PA.NegrTanggal 24 Februari 2014 M/24 RabiulAkhir 1435 H dengan seorang perempuan maka harusdapat menyebutkan syarat sahnya sepertiwali dan dua orang saksi ; Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikanpernyataan yang sama dimuka persidangan tentang adanya hubungan pernikahanantara Pemohon I dan Pemohon IJ, hal ini sudah sejalan dengan ketentuan hukumislam seperti termaktub dalam kitab Fathul Wahhab bisyarhi Manhajit Tullab Juz IIhalaman 36 yang selanjutnya

1199 Law, ol csizgj a WS do yJI Jl olyArtinya : Apabila seorang lakilaki berkata : Fulanah isteriku, dan sekalipun iatidak merinci tetapi perempuan itu membenarkan pernyataan lelaki itu,atau wali mujbirnya, maka telah dianggap cukup;Menimbang bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telahbersesuaian juga dengan keterangan saksisaksi dimuka persidangan yangmengetahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sehingga hal initelah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Abdul Wahhab

2tahun lebih tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalamdan diluar wilayah Republik Indonsia telah terbukti danmemenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinanPenggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankanlagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adiladalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islamdalam kitab fatkhul wahhab

10 tahun tanpa ijin dan tanpa alasan yang sahserta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayahRepublik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab