Ditemukan 2274 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1188 1588 1778 1784 1088 1988 17.8 17808 17828
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Putus : 13-06-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176/B/PK/PJK/2013
Tanggal 13 Juni 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
215 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) No. 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006 (fotokopiterlampir), menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut di atas,yang petikannya adalah sebagai berikut:1.Bahwa ketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon Banding selakupemegang (KK) Kontrak Karya adalah bersifat "Nailed down", dengandemikian pengenaan Pajak
Pengadilan PN BLITAR Perdata
Putus : 02-02-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan PN BLITAR Nomor 68/Pdt.G/2015/PN Blt
Tanggal 2 Februari 2016 — Muhamad Ari Yahya VS Bank Danamon Indonesia, Tbk. DSP Unit Pasar Sambi CS
71 — 9
  • Nomor: 1788 K/Sip/1976, dan Putusan Mahkamah Agung RI.Nomor: 279 K/Sip/1976, bahwa gugatan provisi seharusnya bertujuan agar adatindakan sementara dari Hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara.Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak ;Halaman 28 dari 41 halaman Putusan No. 68/Pdt.G/2015/PN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Putus : 02-05-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63/B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 Mei 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA, VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
233 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) No. 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006 (fotokopiterlampir), menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut di atas,yang petikannya adalah sebagai berikut:1.Bahwa ketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon Banding selakupemegang (KK) Kontrak Karya adalah bersifat "Nailed down", dengandemikian pengenaan Pajak
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 20-03-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Kln
Tanggal 26 September 2019 — Penggugat:
1.PONIMAN
2.SUKINI
Tergugat:
1.PARDI
2.SUTARNO
3.WARTI
36 — 7
  • Gugatan A terhadap B ini bertentangandengan hukum, karena peristiwa yang menjadi dasar gugatannya,yaitu perjudian, tidak membenarkan tuntutannya (Pasal 1788 BW),karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.Juga dikatakan bertentangan dengan hukum bilamana kedudukanPenggugat tidak dibenarkan mengajukan gugatan;Halaman 15 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2019/PN KInGugatan tidak beralasan apabila tidak diajukan peristiwaperistiwayang membenarkan tuntutan, atau peristiwaperistiwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 18-02-2013 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 24-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154 B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 Mei 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT;
25 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 27Tahun 1959:Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) No. 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006(fotokopi terlampir), menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturantersebut di atas, yang petikannya adalah sebagai berikut:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 31-03-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 /B/PK/PJK/2015
Tanggal 31 Maret 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT),
33 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importer, kKendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Putus : 13-06-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 177/B/PK/PJK/2013
Tanggal 13 Juni 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
205 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) No. 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006 (fotokopiterlampir), menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut di atas,yang petikannya adalah sebagai berikut:1.Bahwa ketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon Banding selakupemegang (KK) Kontrak Karya adalah bersifat "Nailed down", dengandemikian pengenaan Pajak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Kendaraan BermotorPKB
Putus : 27-08-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 444 /B/PK/PJK/2014
Tanggal 27 Agustus 2014 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA BARAT)
251 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importir, kKendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor: 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-12-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 97/PDT/2016/PT BJM
Tanggal 16 Februari 2017 — RADEN ROROSURYO PROBOWATI, SH. Melawan BERLIAN MARISKA MARBUN - dkk
227 — 142
  • cukup dipertimbangkan, maka putusan tersebut dapatdikwalifikasi sebagai putusan yang bertentangan dengan hukum atau putusanyang salah menerapkan hukum, khususnya Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 189 RBg ;Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim tingkat pertama dalamputusannya dalam mempertimbangan tentang gugatan provisi telah salah dalammenerapkan hukum atau bertentangan dengan hukum khususnya Pasal 191 RBgdan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1788
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Kendaraan BermotorPKB
Putus : 02-05-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81/B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 Mei 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
224 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kendaraan seperti ini juga dibebaskan dari BBNKB,hal ini sesuai dengan Perpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemenEnergi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006 (fotokopi terlampir),menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebutdi atas, yang petikannya adalah sebagai berikut:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 05-03-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 808 B/PK/PJK/2012
Tanggal 5 Maret 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA ; GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 8 Tahun 1959;2 Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiridari luar negeri atau dibeli langsung dari importer, kendaraan seperti inijuga dibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuaidengan Perpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006, menyatakanpendapat yang sejalan dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-12-2013 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1008 B/PK/PJK/2013
Tanggal 18 Maret 2014 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA
29 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1008/B/PK/PJK/2013Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai dengan Perpu Nomor 27Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006, menyatakanpendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut di atas, yang petikannya adalahsebagai berikut:1.Ketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon Banding selaku pemegang (KK)Kontrak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-06-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 227/B/PK/PJK/2015
Tanggal 10 Juni 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA BARAT),
48 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importer, kKendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-02-2013 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 24-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 April 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT;
29 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor. 111/B/PK/PJK/2013Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi danSumber daya Mineral (DESDM) No. 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18September 2006 (fotokopi terlampir), menyatakan pendapat yang sejalandengan pengaturan tersebut di atas, yang petikannya adalah sebagaiberikut:1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 29-03-2017 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 179/Pdt.Bth/2017/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 8 Agustus 2018 — Penggugat:
PT. INDO RAYA ENERGI
Tergugat:
1.ICT COTTON LIMITED
2.PT. GREENMILL SPINNING INTERNATIONAL dahulu PT. ROYAL COTTON INDONESIA
303 — 198
  • Sebagaimana penegasan dalam Putusan MANo. 1788 K/Sip/1976 dan Putusan MA No. 279 K/Sip/1976, yaitu bahwaGugatan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari Hakimmengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara;Menimbang, bahwa selain pertimbangan sebagaimana tersebut di atas,berdasarkan Pasal 180 (1) HIR dan Pasal 54 RV tersebut, suatu permohonanPutusan Serta Merta dan Putusan Provisi hanya dapat dikabulkan apabilaterpenuhinya syaratsyarat sebagai berikut: Terdapat bukti Autentik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-12-2013 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1005 B/PK/PJK/2013
Tanggal 18 Maret 2014 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA
35 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importir, kKendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor: 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-02-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 820/B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Februari 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)
25 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dari luarnegeri atau dibeli langsung dari importer, kendaraan seperti ini juga dibebaskan dariBea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai dengan Perpu Nomor 27 Tahun1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber Daya Mineral(DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006, menyatakanpendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 10-02-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 PK/PID/2016
Tanggal 10 Februari 2016 —
152 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • , hargaRp67.044.000,00;Akta PPJB Nomor 11, tanggal 26 Nopember 2014, Persil Nomor203.D.IV, Blok Sumur Ugul, Kohir Nomor 510/1788, luas 7.200m?, harga Rp86.400.000,00;Akta PPJB Nomor 12, tanggal 26 Nopember 2014, Persil 203,Blok Sumur Ugul, luas 2.240 m?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-06-2013 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167/B/PK/PJK/2013
Tanggal 13 Juni 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
29 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 27Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi danSumber daya Mineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18September 2006 (fotokopi terlampir), menyatakan pendapat yang sejalandengan pengaturan tersebut di atas, yang petikannya adalah sebagaiberikut:1. Bahwa ketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon BandingHalaman 14 dari 48 halaman.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 11-08-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 516/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 20 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : SARI JATININGSIH, SE
Terbanding/Tergugat II : PT. SYNTHESIS KARYA PRATAMA
Terbanding/Tergugat I : PT. ROYAL PREMIER INTERNATIONAL
115 — 57
  • Bahwa berdasarkan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor: 1788 K/Sip/ 1976 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor:279 K/Sip/1976, diketahui pada pokoknya menegaskan bahwa: ; Gugatan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakansementara dari hakim terhadap hal yang tidak termasuk pokokperkara;:dan berdasarkan pendapat Yahya Harahap (/bid, Halaman 884885)diketahui Putusan Provisionil (provisionele beschikking) merupakanHal. 37Put.