Ditemukan 2289 data
121 — 80
VONE YAMLEA, SE, M.Si sebagai Kepala SubBagian Keuangan Kab. Mimika di Timika (foto copy);3 (tiga) lembar Naskah Pelantikan oleh Bupati Kab. Mimika.1 (satu) lembar foto copy SP2DLS / DDL / 1.01.01.01/2015, tanggal 21 Desember2015.4 (empat) lembar surat perintah membayar no.
Terbanding/Jaksa Penuntut : Dra.LELI NILAMSARI, SH
132 — 154
Tugas1) Membantu kepala Bagian Operasional dengan sebaikbaiknyadalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala SubBagian Kredit.2) Mengusulkan kepada Kepala bagian Operasional tentang rencanakerja dan anggaran serta Laporan Tahunan3) Menyelenggarakan ,koordinasi dan mengawasi dalampelaksanaan tugastugas pegawal yang berada dibawahnya sertamelaksanakan pengendalian terhadap seluruh tugas secara efektifdan efesien dengan memperhatikan prinsip kehatihatian .4) Meneliti mengelola dokumen, administrasi
64 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 4 PK /Pid.Sus/201510.Fotokopi Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2006 TentangPetunjuk Pelaksaan Peraturan Daerah Kabupaten SidoarjoNo. 16 Tahun 2006 Tentang Pembentukan dan SusunanOrganisasi Badan Pengelola Keuangan dan KekayaanDaerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 20 November 2006;Fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo No.188/II/404.1.1.3/2003 Tentang Penunjukan Kepala SubBagian Kas Daerah pada Bagian Keuangan SekretariatDaerah kabupaten Sidoarjo sebagai Bendahara UmumDaerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran
115 — 41
Atik Cahyawati MSi, Subbagian PerencanaanProgram yaitu sdr.
SubBagian Keuangan;e Bahwa benar paket pekerjaan pengadaaan alat kesehatan padaDinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebagaimana yangtertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalahsebagai berikut :1.Penanganan Obstetrik dan Neonatal Komprehensif(PONEK) di seksi Rumah Sakit sebanyak 7 (tujuh)paket dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 64 Myang didistribusikan ke Rumah Sakit se Jawa Baratdalam bentuk Belanja Langsung dalam bentukHibah Barang;2.Penanganan Obstetrik dan Neonatal Dasar( PONED) sebanyak
FERDIANSYAH, SH
Terdakwa:
FAUZI, S.T.,M.T. Bin ISMAIL
118 — 47
Bin ISMAIL selaku Kepala SubBagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Tata Usaha RumahSakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang diangkat sebagai PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan DirekturRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 003 Tahun 2016tanggal 27 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya TahunAnggaran 2016, bersamasama dengan dengan saksi HASAN BASRI Bin
Bin ISMAIL selaku Kepala SubBagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Tata Usaha RumahSakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang diangkat sebagai PejabatHal 34 dari 241 hal Putusan No. 48/PID.SUSTPK/2018/PN.
67 — 33
;Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 setelah upacara Hari loudigedung Mitra Praja saksi diserahkan uang sebesar Rp.49.986.500;(empat puluh Sembilan Sembilan ratus delapan puluh enam lima ratusrupiah) dilantai ll Ruang Rapat Gedung Mitra Praja pada hari Kamisdiperintahkan Camat untuk melaksanakan kegiatan Pengembanganwawasan staf Kecamatan Kepulauan Seribu Utara pada hari Jumatdan uang tersebut saksi tidak ambil yang mengambil Kepala SubBagian Keuangan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Pak Seply atasperintah
106 — 56
PBR20Kabupaten Indragiri Hilir, Terdakwa yang ditunjuk selaku Kepala SubBagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) KehutananKeritang pada Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tugaspokok dan fungsi antara lain :1. Melaksanakan sebagian tugas Kepala Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) LingkupWilayah Kecamatan ;2.
85 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam rangka kedinasan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya,perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam ketentuan Pasal 51Ayat (2) KUHP tentang adanya alasan pemaaf ;Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum pidana dan pengertian pejabatatau mempunyai kedudukan sebagaimana tersebut di atas, sudah sangatterang dan jelas, Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai jabatan ataukedudukan, Terdakwa bukan seorang pejabat yang mempunyaikewenangan, melainkan Terdakwa hanya sebagai Staf Pelaksana pada SubBagian
59 — 16
HAVID KURNIA, M.Si. diangkat selaku Kepala SubBagian Pembendaharaan dan Kas Daerah pada Bagian KeuanganSekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat KeputusanWalikota Bandung Nomor:821.2/Kep.079BKD/2008tanggal 25 Januari 2008, dengan tugas pokok dan fungsi Kepala Sub BagianPembendaharaan dan Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Kota Bandungberdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 458 Tahun 2008 tentang RincianTugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Sekretariat Daerah Dan SekretariatDewan
262 — 169
SYAEFUL OHORELLA, S.IP alias MAT dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait penggunaanalat bukti palsu pada sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri DataranHunipopu;Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan pada persidangan ini;Bahwa sakasi mengerti terkait masalah nomenklatur surat persoalan tanah;Bahwa saat ini saksi bertugas sebagai Camat Seram Utara Barat;Bahwa sebelumnya pada tahun 2018 saksi bertugas sebagai Kepala SubBagian
230 — 47
Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turutmelakukan perbuatan itu;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu cukup apabila salahsatu subbagian unsur terpenuhi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yangmelakukan/pelaku (pleger) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatanyang memenuhi rumusan delik sedangkan yang dimaksud dengan orang yangmenyuruh melakukan (doenpleger) adalah orang yang melakukan perbuatanpidana dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara
80 — 13
SOEDARSONO Kota Pasuruan dengan jabatan terakhir sebagai Kepala SubBagian Keuangan sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini.e Bahwa saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) atas dasar KeputusanWalikota Pasuruan Nomor: 188/06/423.031/2013 tanggal 02 Januari 2013 ataupunsebagai Kasubag Keuangan tugas pokok fungsi saya adalah meliputipenatausahaan keugangan di RSUD Dr. R.
81 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 43, 46 dan 47 yang diberikewenngan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan adalah saksiBobby Darmansyah Siregar sebagai Kepala Bagian PengembanganUsaha Ekonomi Daerah dan Khairuddin Siregar sebagai Kepala SubBagian Pemberdayaan Ekoomi Kerakyatan vide bukti P6.A,sedangkan saksi Umi Kalsum diberi kewenangan sebagai BendaharaPengeluaran Pembantu PPKD sesuai dengan Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/839/KPTS/2011 vide bukti P6.B ;3.
ROMI JOHANES,SH.MH
Terdakwa:
OSVIA ROZALLISKY Bin ABDIAN NOOR
260 — 73
Ahli Ervan Nofrian Hidayat yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa saat ini bekerja di Otoritas Jasa Keuangan, dengan Jabatan Staf, SubBagian Pengawasan Bank. Adapun tugas serta tanggung jawab dibidangHalaman 88 dari 144 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN SmrPerbankan antara lain Pengawasan terhadap Bank yang berkantor pusat diProvinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
GUSTI M. SOPHAN
Terdakwa:
Sofia Hartati Ringoringo, SE., AK., MM
435 — 150
Tim)menggantikan Tim Pemeriksa yang tercantum di SP2 Nomor : Print0378/WPJ.05/KP0605/RIKSIS/2017 tanggal 23 Agustus 2017;Tanggal 26 Februari 2018, KPP Pratama Jakarta Cengkarengmenerima Surat dari Kanwil DJP Jakarta Barat perihal Tindak LanjutPenugasan Pemeriksaan atas nama Terdakwa Sofia HartatiRingoringo, Widhiantoro dan Purnomo Adi;Tanggal 28 Maret 2018, Tim Pemeriksa membuat Surat UndanganPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor : Und134/WPJ.05/KP.0600/2018 dan dikirim via POS KILAT melalui SubBagian
79 — 19
Kemudian KabagKeuangan di bawahnya ada 3 Sub yakni Sub Bagian Anggaran, SubBagian Pembukuan dan Sub Bagian Evaluasi dan verifikasi, sedangkanterdakwa di bawah Sub. bagian anggaran yang bertanggungjawablangsung kepada pengguna anggaran; Bahwa saksi tahu masalah ini dari media massa dan setelah ada temuandari BPK bahwa terdakwa terdakwa tidak menyetorkan uang PPh sejaktahun 20092012 lebih kurang sebesar Rp. 1,5 M dan penyalahgunaan UPtahun 2013 lebih kurang sebesar Rp. 301.000.000, lebih.
70 — 18
distribusikanke seksiseksi yang berkaitan dan laporan yang masuk pada saksitelah sesuai dengan aturan yaitu laporan tersebut harus disertaidata pendukung berupa Notice Pajak, laporan SMS, laporanrealisasi, STS dan Bukti Setoran bank, yang selama ini ia ketahuitelah sesuai semua;Bahwa benar laporan bulanan berjalan dari tanggal1 sampaidengan tanggal 15 dan setiap akhir bulan keseluruhannya dari pospelayanan dikirim ke UPTD dari UPTD dikirim kebidangPengawasan, bidang Pajak Dinas Pendapatan Provinsi, subbagian
110 — 26
Bogor menunjuk saksi sebagai pelaksana pada SubBagian Sarana Prasarana Kecamatan dan Kelurahan =;Bahwa saksi bersama anggota tiem dari Bappeda yaituIbu Adiastuti dan Pak Rahmat Mulyana tidak pernahmengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanahtersebut :Bahwa saksi bersama Anggota tiem dari Bappeda tidakpernah diundang oleh Drs. H.M.
254 — 150
Raubaba selaku Kepala SubBagian Keuangan (Kasubag Keuangan) pada Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Kepulauan Yapen sehingga saksi tidakmengetahuinya kelengkapan dokumen tagihan 100 % (seratus persen)tersebut padahal saksi memiliki tugas pokok/kewenangan untukMembuat pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SuratPerintah Membayar (SPM) kepada Penggunaan Anggaran/KuasaPengguna Anggaran namun sepengetahuan saksi pekerjaan tersebutuntuk Tagihan 100 % (seratus persen) telah dibayarkan pada AkhirTahun
52 — 12
NANASUPRIATNA, yang jabatannya pada saat itu adalah sebagai Kepala SubBagian Produk DPRD dan Perundangundangan pada Bagian Persidangan,Risalah Rapat dan Perundangundangan Sekretariat DPRD Kota Cimahiberdasarkan Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor : 821.27/Kep.113KKD/2011 tanggal 23 Februari 2011 dan diangkat sebagaiPejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan DaerahDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011 yang untukselanjutnya disebut PPTK,