Ditemukan 2144 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menteri meter mentari member mantur mentek mester meneer mentar mentor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 31-01-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 PK/PDT.SUS/2011
PT. STAR CAMTEX; IPOLISNO KRISTINA, DKK.
69 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa mogok kerjayang dilakukan secara tidak sah sebagaimanadimaksudkan Keputusan Menter i Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP232/MEN/2003 khususnya pasal 3 dan pasal 6 pekerjayang melakukan mogok kerja dan telah dipanggil secarapatut oleh perusahaan dianggap mengundurkan diri;Bahwa perusahaan tidak pernah memutus hubungan kerjadengan Termohon yang dalam hal ini !
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk
Tanggal 15 Februari 2021 — Penuntut Umum:
KADEK AGUS AMBARA WISESA, S.H., M.H.
Terdakwa:
ARMANSYAH
60 — 19
  • Peraturan Menter' Dalam Negern Nomor 113Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa jo. Peraturan Bupati SanggauHalaman 9 dari 112 Halaman Putusan Nomor 27/Pid.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 29-01-2018 — Putus : 28-05-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 6/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 28 Mei 2018 — Penggugat:
PURWOTO
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN PENGHULU KEPENGHULUAN BAKTI MAKMUR
2.BUPATI ROKAN HILIR
67 — 31
  • XII/2017 tentang Penetapan Penghulu TerpilihHasil Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Bakti Makmur Kecamatan BaganSinembah Kabupaten Rokan Hilir yang menetapkan Calon Penghuludengan perolehan suara terbanyak yakni atas nama Sucipto nomor urut 5(lima);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas makaMajelis Hakim menilai Panitia Pemilinan Penghulu selaku Tergugat dalamperkara a quo, dalam menerbitkan objek sengketa kesatu secaraprosedural telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menter
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 21-09-2021 — Putus : 15-12-2021 — Upload : 17-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 386/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 15 Desember 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT.Binjai Duraman Indah Lestari Diwakili Oleh : H. FACHRUDDIN RIFAI, SH.,M.Hum
Terbanding/Penggugat : PT.Perkebunan Nusantara II
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq.Gubernur Sumatera Utara, Cq.Walikota Binjai
Turut Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq.Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara di Medan, Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai
Turut Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq.Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta
Turut Terbanding/Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq.Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara di Medan
Turut Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq.Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara di Medan, Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
Turut Terbanding/Tergugat VII : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq.Gubernur Sumatera Utara, Cq.Bupati Kabupaten Deli Serdang
125 — 123
  • Berdasarkan Peraturan Menter!Dalam Negeri Nomor : 47 Tahun 2014 tentang batas daerah KabupatenDeli Serdang dan Batas de arah Kota Binjai sangat jelas disebutkanbatas/pilar serta koordinat wilayah Kabupaten Deli Serdang denganKota Binjai.
Pengadilan PN TAIS Perdata
Register : 13-01-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN TAIS Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Tas
Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
131 — 57
  • PerangkatDesa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas MarasKabupaten Seluma bertentangan dengan kewajiban hukumkepala desa dimana ketentuan peraturan perundangundanganhanya memberikan hak dan kewajiban kepada kepala desa untukmemberhentikan perangkat desa apabila memenuhi syaratsyaratyang di atur dalam Pasal 53 UndangUndang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa Jo Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 5 Peraturan Menter
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 03-05-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 140/PID/2021/PT BDG
Tanggal 23 Juni 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Suharja,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AGUS SOPYAN Diwakili Oleh : ISKANDAR IKBAL, S.H
259 — 215
  • Hal ini sejalanpula dengan pertimbangan putusan PTUN Bandung dalam Putusan Reg.No. 16/G/2014/PTUNBdg halaman 44, yang mengatakan ...danpermohonan pemohon tidak dsertai/dilampiri bukti kewarganegaraanPemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf c serta pengumumantidak memenuhi syarat Pasal 5 ayat 2 peraturan Menter Pertanian danAgraria No. 2 Tahun 1962, maka dapat disimpulkan bahwa prosedurdikeluarkannya Sertifikat Objek sengketa a quo bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 22-10-2019 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 270/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 13 Mei 2020 — Penggugat:
PARLIN
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
2.KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BINJAI
Intervensi:
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II diwakili oleh : MARISI BUTAR-BUTAR
239 — 191
  • (Vide Peraturan Menter) Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata CaraPengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum DanPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan).Bahwa selanjutnya, jika dicermati dengan seksama makakeseluruhan dalil posita dan petitum gugatan Penggugat! tidakada mendalilkan kepentingan hukum Penggugat! (ic.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 13-06-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 58/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat:
Drs. BENNY BACHTIAR, M.Si
Tergugat:
WALI KOTA BANDUNG
302 — 255
  • PUTUSAN Nomor : 58/G/2019/PTUN.BDGDALAM EKSEPSIPENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)DALAM PERKARA A QUOBahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 8 angka 8 telahmendalilkan Bahwa kemudian Menter!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 27-04-2010 — Upload : 06-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 PK/PID.SUS/2009
Tanggal 27 April 2010 —
70 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 3Tahun 2003 tanggal 18 Juli 2003 tentang KedudukanKeuangan DPRD Kabupaten Rembang, yang tidak mengaturmengenai penghasilan pimpinan, anggota, sekretarisDPRD Kabupaten Rembang dan Bupati serta Wakil BupatiCc.SurattanggaltidaksekretarissebagaimanaRembang sebagaimana yang diuraikan diatas;Menter i29 DesemberKedudukan KeuanganmengaturDPRD danyangSekretariatKeputusan MenteriDalam Negeri2003 perihalPimpinan dan Anggota DPRD, yangpenghasilanBupatiditerapkanDalam
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
213 — 122
  • penjualan untukmenyediakan dana khusus kepada pemberi Kerja tidak berhenti serta agarlebin cepat dalam pembuatan aturan pengganti Administrative Procedure(AP) tersebut, Terdakwa memerintahkan BUDI WURASKITO selaku DirekturAircraft Integration agar membuat peraturan pengganti AdministrativeProcedure (AP) Nomor 02DN001A Tanggal 22 Mei 2006 PerihalPenunjukkan Mitra Penjualan dalam bentuk Surat Keputusan (SKEP), agardapat menyediakan dana khusus bagi end user, hal mana bertentangandengan Peraturan Menter
    ANGKASA MITRAKARYA Nomor : 000002610100470306 pada Bank BRI periode 2011.1 (Satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU42356.AH.01Q tahun 2008 tentang persetujuan akta perubahananggaran dasar perseroan tanggal 17 Juli 2008.1 (Satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Keputusan Menter!
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 04-02-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 144/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
Gede Taat Aryana
Tergugat:
1.PT.BANK PAN INDONESIA, Tbk cq PT.BANK PAN INDONESIA, Tbk KCU Kuta
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Denpasar
Turut Tergugat:
2.Chaidy
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
125 — 89
  • Undangundang dan peraturan yang berlaku;Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan lelang eksekusi berdasarkanHak Tanggungan melalui Tergugat II adalah bertentangan dengan undangundang dan peraturan yang berlaku khusunya mengenai syaratpelaksanaan lelang yang cacat hukum dimana dalam perkara aquopenggugat tidak pernah mendapat surat teguran sebanyak 3 (Tiga Kali)melainkan hanya sekali oleh karenanya tindakan Tergugat dan Tergugat IImerupakan perbuatan yang melawan hukum, dimana berdasarkanPERATURAN MENTER
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 08-07-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 137/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat:
PPPSRS The Bellezza Permata Hijau, Jakarta Selatan. Diwakili oleh Dr. R Handojo Wiwoho, SH.,MSc
Tergugat:
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
155 — 50
  • Bahwa dalam menafsirkan Peraturan Gubernur harus sejalandengan Peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Menter!
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 20-11-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum:
TiMMY WOLYA
Terdakwa:
INDRA IRAWAN.
285 — 349
  • Bahwa ahli menjelaskan brdasarkan pasal 7 dan pasal 8Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NomorHalaman 70 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr131/PMK.04/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Kawasan Berikat: pasal 7 : Untuk mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat,perusahaan yang akan menjadi Penyelenggara Kawasan Berikat harusmengajukan permohonan kepada Menter!
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-10-2016 — Putus : 27-01-2017 — Upload : 31-01-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 604/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 27 Januari 2017 — PT.BANK NEGARA INDONESIA TBK (PERSERO) >< PT.GUSHER TARAKAN DAN DENNY MARDANI BBA
101 — 65
  • Keputusan Menter) Hukum dan PerundangundanganRepublik Indonesia Nomor: C23129.HT.01.01.TH.2000 yangditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2000. Akta, Nomor 49 tanggal 14 September 2001, yang dibuat dihadapan Linda Ibrahim, S.H., Notaris di Jakarta.= Surat Persetujuan tanggal 10 Desember 2003. Surat Kuasa tanggal 8 Juni 2004.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
279 — 991
  • penjualan untukmenyediakan dana khusus kepada pemberi Kerja tidak berhenti serta agarlebin cepat dalam pembuatan aturan pengganti Administrative Procedure(AP) tersebut, Terdakwa memerintahkan BUDI WURASKITO selaku DirekturAircraft Integration agar membuat peraturan pengganti AdministrativeProcedure (AP) Nomor 02DN001A Tanggal 22 Mei 2006 PerihalPenunjukkan Mitra Penjualan dalam bentuk Surat Keputusan (SKEP), agardapat menyediakan dana khusus bagi end user, hal mana bertentangandengan Peraturan Menter
    ANGKASA MITRAKARYA Nomor : 000002610100470306 pada Bank BRI periode 2011.1 (Satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU42356.AH.01Q tahun 2008 tentang persetujuan akta perubahananggaran dasar perseroan tanggal 17 Juli 2008.1 (Satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Keputusan Menter!
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
221 — 155
  • penjualan untukmenyediakan dana khusus kepada pemberi Kerja tidak berhenti serta agarlebin cepat dalam pembuatan aturan pengganti Administrative Procedure(AP) tersebut, Terdakwa memerintahkan BUDI WURASKITO selaku DirekturAircraft Integration agar membuat peraturan pengganti AdministrativeProcedure (AP) Nomor 02DN001A Tanggal 22 Mei 2006 PerihalPenunjukkan Mitra Penjualan dalam bentuk Surat Keputusan (SKEP), agardapat menyediakan dana khusus bagi end user, hal mana bertentangandengan Peraturan Menter
    ANGKASA MITRAKARYA Nomor : 000002610100470306 pada Bank BRI periode 2011.1 (Satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU42356.AH.01Q tahun 2008 tentang persetujuan akta perubahananggaran dasar perseroan tanggal 17 Juli 2008.1 (Satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Keputusan Menter!
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Terdakwa II : IRZAL RINALDI ZAILANI
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
216 — 143
  • penjualan untukmenyediakan dana khusus kepada pemberi Kerja tidak berhenti serta agarlebin cepat dalam pembuatan aturan pengganti Administrative Procedure(AP) tersebut, Terdakwa memerintahkan BUDI WURASKITO selaku DirekturAircraft Integration agar membuat peraturan pengganti AdministrativeProcedure (AP) Nomor 02DN001A Tanggal 22 Mei 2006 PerihalPenunjukkan Mitra Penjualan dalam bentuk Surat Keputusan (SKEP), agardapat menyediakan dana khusus bagi end user, hal mana bertentangandengan Peraturan Menter
    ANGKASA MITRAKARYA Nomor : 000002610100470306 pada Bank BRI periode 2011.1 (Satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU42356.AH.01Q tahun 2008 tentang persetujuan akta perubahananggaran dasar perseroan tanggal 17 Juli 2008.1 (Satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Keputusan Menter!
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 23-02-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 21 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Haji MUHADDIN DAHLAN, BA Diwakili Oleh : Djoko Susanto, S.H
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH YARUSIF
Terbanding/Tergugat II : YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM BERCAHAYA YARUSIB
Terbanding/Turut Tergugat I : BUPATI CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat II : DPRD KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat III : DINAS KESEHATAN KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat IV : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat V : KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat VI : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat VII : RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat VIII : KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT KARS
Terbanding/Turut Tergugat IX : BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL BPJS KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat X : IKATAN DOKTER INDONESIA IDI KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat XI : PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA PPNI KABUPATEN CILACAP
Ter
141 — 100
  • yayasantersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya denganketentuan Undangundang ini.(6) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatmemperoleh status Badan Hukum dengan caramenyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuanundangundang ini, dan mengajukan permohonan kepadaMenteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahunterhitung sejak tanggal UndangUndang ini mulai berlaku.(7) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),wajib diberitahukan kepada Menter
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 27-03-2006 — Upload : 26-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14PK/PID/2005
Tanggal 27 Maret 2006 — PANDE NASORAHONA LUBIS
223 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KeputusanPresiden RI No. 27 tahun 1998 (vide Pasal 2) dan SuratKeputusan Menteri Keuangan RI No. 26 tahun 1998 (videPasal 3 dan Pasal 6), dibantu oleh Bank Indonesia dandengan arahan Menter; Keuangan RI.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 29-12-2021 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 693/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 8 Februari 2022 — Pembanding/Tergugat I : TAN SIAUW GIE
Pembanding/Tergugat VIII : POPY SOFIAH SOFYAN SH.
Terbanding/Penggugat I : YAYASAN KAWALUYAAN dalam hal ini di wakili oleh ALISAR dan VC SOFIAN LIMARTO
Terbanding/Penggugat II : Drs. JOHANES MARINUS LUNEL
Terbanding/Penggugat III : dr. ADJITIJO ARGOSELO AMIDJOJO
Terbanding/Penggugat IV : JEANNETTE INDRAWAHYANTI LAKSMONO, S.H.
Terbanding/Penggugat V : dr. JUDIANTI KODIJAT
Terbanding/Penggugat VI : SOESILO GADROEN
Terbanding/Penggugat VII : LANNY TUMEWU
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Terbanding/Turut Tergugat II : IR. LEONARDI SUMAWIDJITA
Terbanding/Turut Tergugat III : AGUS TOM KURNIAWAN
Terbanding/Turut Tergugat IV : ESTER TEDJA
Turut Terbanding/Tergugat II : CHANDRA SUHERMAN
Turut Terbanding/Tergugat III : JAMES NANGOI
Turut Terbanding/Tergugat IV : OEY OBOR WIRIA
Turut Terbanding/Tergugat V : FLORENCE NATALIA
Turut Terbanding/Tergugat VI : TAN SIAW KIAN
Turut Terbanding/Tergugat VII : LIAUW SIN JU JESIS
148 — 114
  • Putusan Nomor 693/PDT/2021/PT.BDG.M.Kn, WNotaris di Kabupaten Bandung, dan telah mendapatkanPersetujuan dari Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : AHUAH.01.060019186 tanggal 3 Agustus 2020yang beralamat di Jalan Kawaluyaan No. 70, Sukapura, KecamatanKiara Condong Bandung 4028.Jo. pertimbangan hukum paragraf ke 1 yang pada pokoknya :"Menimbang, bahwa yayasan Kawaluyaan sebagai Penggugat danVC Sofian Limarto selaku Pengurus dan Sekretaris...dst...dst...dst...kesemuanya dibentuk