Nafkah pemeliharaan/hadhonah 1 orang anak yang bernama ANAK,umur 9 tahun minimal sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ratus riburupiah) setiap bulannya dengan tambahan 20 % setiap pergantiantahun, Sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);4.Membebankan kepada Pemohon untuk biaya perkara ini sebesar Rp. 696.000,(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis yangdilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 April 2019 miladiyah bertepatandengan tanggal 25 Rajab

Menolak dan menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak diterima untukselainnya;Dalam Konvensi dan RekonvensiMembebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarbiaya perkara ini sebesar Rp.351.000, (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis Hakim yangdilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2016 M. bertepatan dengantanggal 3 Jumadil Akhir 1437 H., oleh Kami Drs.

persidangan Majelis Hakim tidak adamenjatuhkan putusan Provisi oleh karena hal itu maka gugatan Provisi tersebutharuslah di tolak ;DALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa atas perkara ini pihak Tergugat I telah mengajukaneksepsi sebagaimana diuraikan di muka ;Menimbang, bahwa setelah242525Memperhatikan,, Serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;26MENGADILIDALAM KONPENSIDALAM EKSEPSIe Menolak eksepsieksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA DEMIKIANLAH, diputus dalam rapat permusyawaran

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara inisebesar Rp. 971.000,(Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).Putusan Nomor 1855/Pdt.G/2018/PA.BQl. ....ccceccsecccseeceeeeeeeeeeseeeeeeaeeeaeeshalaman 23 dari 24Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis yangdilangsungkan pada hari Senin tanggal 1 April 2019 miladiyah bertepatandengan tanggal 25 Rajab 1440 hijriyah, oleh kami MOH. RASID, S.H.,M.H.I.sebagai Hakim Ketua, H. SUHARNO, S.Ag. dan Hj.

Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis Hakim pengadilanNegeri Pelalawan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2014 oleh kami ACHMADHANANTO, SH.M.Hum Hakim Ketua Majelis, SANGKOT LUMBAN TOBING, SH. danWANDA ANDRIYENNI, SH.M.Kn masingmasing sebagai HakimHakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi HakimHakim

Pemiliklama);Satu unit mobil merk Toyota Type Agya jenis mobilpenumpang, model Mini Bus pembuatan tahun 2017 atas namaSUROSO (Pemilik lama);Satu unit mobil merk Mitsubishi jenis mobil barang, modelTruk pembuatan tahun 2003 atas nama SOLIKHAN;Satu unit mobil merk Daihatsu jenis mobil barang, modelPick up pembuatan tahun 2017 atas nama SOLIKHAN; 4.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 3.231.000,(tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaran

Membebankan biaya perkara ke pada Terdakwa sebesar Rp. 1.000, (seriburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis HakimPengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu , tanggal 21 Januari2015, oleh kami : Moch.Sholeh,SH.MH, selaku Hakim Ketua , Edison,SH.MH dan H.Ratmoho,SH.MH, masingmasing sebagai Hakim Anggota,putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadirioleh para HakimAnggota , dengan dibantu oleh Yeni

Bahwa benar dalil gugatan PENGGUGAT pada poin E angka 1,2, 3,dan 4 bahwa TERGUGAT telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor :350/KPTS/VIII/2017 tentang Pemberhentian Anggota BadanPermusyawaratan Desa Pada Desa Teluk Pambang, Desa Ulu Pulau danDesa Suka Maju, Desa Bantan Air, Desa Bantan Timur dan DesaKembung Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 15Agustus 2017 222222 22 nnn nnn n eeeBahwa TERGUGAT memberhentikan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT IIselaku Anggota Badan Permusyawaran Desa (BPD

Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala DesaHal. 11dari 23 hal.Put.No.66/PDT/2017/PT.PLG.dan Pengangkatan Kepala Desa Periodo 2016 2022 seKecamatan TalangPadang, Kabupaten Empat Lawang, pada kolom 2 (dua) nomor urut 4 (empat).Dan semestinya Badan Permusyawaran Desa (BPD) Juga dijadikan Tergugatkarena BPD yang menetapkan Panitia PILKADES (Vide Pasal 7 huruf bPermendagri No.112 Tahun 2014), Menerima Berita Acara Hasil Penghitungansuara, Surat suara dan Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan danPenghitungan

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 591.000,(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis yangdilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 miladiyah bertepatandengan tanggal 15 Syawal 1438 hijriyah, oleh kami MOH. RASID, S.H.,M.H.I.sebagai Hakim Ketua, Dra. ZAENAH, S.H., M.H. dan H. SUHARNO, S.Ag.

Menolak Gugatan untuk selebihnya;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis HakimPengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Rabu, tanggal 27 Pebruari 2013,oleh kami BAMBANG TRENGGONO, SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis,YUNIZAR KILAT DAYA, SH. MH., dan ADE SUMITRA HS., SH. M.Hum.masingmasing sebagai hakim anggota.

Jergugat adalah badanatau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenangyang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang ataubadan hukum perdata ; Menimbang, bahwa Tergugat adalah Bupati Bengkulu Utara yang menerbitkanobjek sengketa (vide bukti P1 = T4) kepada Penggugat meskipun tahapantahapanyang dipersoalkan oleh Penggugat dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa TepiHalaman 42 dari 67 halaman Putusan nomor: 13/G/20016/PTUNBKLLaut dan Badan Permusyawaran

Desa Tepi Laut namun Keputusan Panitia PemilihanKepala Desa Tepi Laut dan Keputusan Badan Permusyawaran Desa Tepi Laut tidakmenjadi objek sengketa dalam perkara incasu ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena Keputusan TataUsaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah dikeluarkanolehBupati Bengkulu Utara/ Tergugat dan bukan Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tepi Laut atau Keputusan Tata UsahaNegara yang dikeluarkan oleh

Badan Permusyawaran Desa Tepi Laut, maka sesuaidengan Pasal 1 angka (10) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, Penggugat yang telah mendudukkan Bupati Bengkulu Utara yangmengeluarkan obyek sengketa dalam perkara ini sebagai Tergugat adalah telah sesuaidengan ketentuan tersebut, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tepi Laut dan BadanPermusyawaran Desa Tepi Laut tidak dapat didudukkan sebagai Tergugat dalamsengketa

(dua riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaran Majelis HakimPengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis, 22 Juli 2021 oleh kami:DANIEL PALITTIN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, BAMBANGSETIYANTO, S.H., dan GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H, keduanya HakimTinggi Pengadilan Tinggi Makassar masingmasing sebagai Hakim Anggota,berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23Juni 2021, Nomor 398/Pid.Sus/2021/PT Mks., untuk mengadili perkara inidalam tingkat banding

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000, (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis HakimPengadilan Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 Masehibertepatan dengan 5 Jumadil Awal 1433 Hijriyah oleh kami Majelis HakimPengadilan Agama Palangka Raya yang terdiri dari Drs. H.

Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaran majelis hakim pada hariSenin tanggal tanggal 17 September tahun 2012 oleh kami DIRIS SINAMBELA, SHselaku Ketua Majelis Hakim, MARINGAN SITOMPUL, SH.MH dan H,ZUHARDI, SH.masing masing sebagai hakim hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 September tahun2012 oleh Ketua majelis hakim tersebut dengan didampingi hakim hakim anggotadibantu BAHERAMSYAH

Membebankan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis Hakim PengadilanNegeri Tanjungbalai pada hari RABU tanggal 4 Februari 2015, oleh ULINA MARBUN,S.H. M.H. Sebagai Hakim Ketua, TRI S. SARAGIH, S.H dan FORCI NILPA DARMA,S.H.

Putusan Nomor 477 K/TUN/2015.10.11,Pasal 210 Ayat (1) Anggota Badan Permusyawaran Desa adalah Wakil dariPenduduk Desa bersangkutan yang ditetapbkan dengan cara musyawarahdan mufakat, Bukti P24 ;Bahwa UndangUndang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kutipan :Pasal 56 Ayat (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan Wakildari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannyadilakukan secara demokratis ;Penjelasan Ayat (1) yang dimaksud dengan dilakukan secara demokratisadalah dapat

Addas padapersidangan Tertanggal 2 Pebruari 2016 menerangkan dibawah sumpah yaitu :Saksi adalah Ketua Badan Permusyawaran Desa Takkalala yang pada saatpemilihan kepala desa Takkalala tanggal 2 Juni 2016 ikut membantu panitiapemilihan kepala desa di TPS 02 Rempoang Bahwa persoalan tinta yang tidak ada di TPS 02 Rempoang baru diketahuioleh panitia dan saksisaksi setelah 3 orang telah melakukan pencoblosandimana warga yang telah mencoblos menanyakan persoalan tinta dankemudian proses pencoblosan dihentikan

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensiuntuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.491.000, ( Empat ratussembilan puluh satu ribu rupiah) ;Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaran MajelisHakim pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017 Masehi, bertepatandengan tanggal 08 Rabiul Awal 1489 Hijriyah, oleh Dra. Hj. HAMIMAHsebagai Ketua Majelis, NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H. dan Drs.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.2.000, (dua ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis Hakim PengadilanNegeri Tanjungbalai pada hari SENIN tanggal 09 JUNI 2014, oleh kami YANTISURYANI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, WAHYUDINSYAH PANJAITAN,SH ,M.Hum., dan TRI S.