Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ; 31Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterimamaka Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara;Memperhatikan Undang Undang serta Pasal Pasal yang berlaku ; MEN GAODILI e Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard) ; e Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.521.000, (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaran

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,(Lima Ribu Rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis Hakim Pengadilan NegeriNganjuk pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 oleh kami PUJO SAKSONO, SH,MH selakuHakim Ketua, A AGUNG PUTRANTO, SH dan DWIANTO JATI SUMIRAT, SH, masingmasing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yangterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Hakim anggota tersebut dengandidampingi oleh AMBO

Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (duaribu rupiah).Demikian diputus dalam rapat permusyawaran majelis hakim Pengadilan, padahari ini 9 September 2015, oleh kami BONGBONGAN SILABAN,SH,LLM sebagaiHakim Ketua Majelis, H. AGUSTUSTILSH,MHum dan H. SUWARSA HIDAYAT,SH,M.Hum masingmasing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu jugadiucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri olehHakimHakim Anggota tersebut dan dibantu Hj.

Bahwa bahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 337ayat (6) UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009tentang Majelis Permusyawaran Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, danDewan Perwakilan Rakyat Daerah, keberadaan Sar.Bob Andika Mamana Sitepu, SH. sebagai AnggotaDPRD Kota Binjai Pengganti Antar Waktu telah diambilsumpah/janjinya pada tanggal 2 Desember 2011;ai Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat a quotelah kadaluarsa, sehingga cukup beralasan menuruthukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Bahwa dalil gugatan penggugat poin 4, poin 5, poin 6, dan poin 7, bahwapara penggugat dalam gugatannya menyebutkan Tergugat dan TergugatIl melakukan jual beli atas Objek Sengketa tidak pernah di publikasikankepada masyarakat Negeri Kamarian, dan tidak diketahui oleh Tua TuaAdat Negeri Kamarian, Badan Permusyawaran Desa Kamarian, Ketua Ketua RT, Proses ini dilakukan secara tertutup hal mana secara tegasperlu ditegaskan kepada Para Penggugat bahwa tidak ada satu prosespengadaan tanah untuk kepentigan

Bahwa para Penggugat dalam Gugatannya menyebutkan Tergugat danTergugat II melakukan jual beli atas objek sengketa tidak pernah dipublikasikan kepada masyarakat Negeri Kamarian, dan tidak diketahuloleh Tua Tua Adat Negeri Kamarian, Badan Permusyawaran DesaKamarian, Ketua Ketua RT, Proses ini dilakukan secara tertutup halmana secara tegas perlu ditegaskan kepada Para Penggugat bahwaHalaman 30 dari 82 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Drhtidak ada satu proses pengadaan tanah untuk kepentigan umumdilakukan

ditandatangani oleh Pemerintah DesaKamariang makanya Penggugat mencari perlindungan kepada BadanPermusyawaratan Desa;Bahwa sepengetahuan saksi suratsurat Penggugat yang ditandatanganoleh Badan Permusyawaratan Desa itu sah menurut hukum adat danhukum Negara;Bahwa saksi tidak ada pengumuman melalui tabaos (staf desa berteriakkeliling kampung menggunakan megaphone untuk mengumumkan terkaitjual beli tanah tersebut);Bahwa sepengetahuan saksi juga tidak ada surat pemberitahuan dariPemerintah Desa kepada Badan Permusyawaran

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 1.991.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh saturibu rupiah);Demikian diputusankan dalam permusyawaran majelis hakim padahari Jumat, tanggal 28 Desember 2018 Miladiyah, bertepatan dengantanggal 19 Rabiul akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Anmad Jakar, M.H.,sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Hulailah, M.H. dan Drs. Muh.

Pimpinan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaran Negeri sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) dipilin dari dan oleh anggota Saniri Negeri atauBadan Permusyawaratan Negeri secara langsung dalam Rapat SaniriNegeri atau Badan Permusyawaratan Negeri yang diadakan khususPasal 25 ayat 1 menyatakan bahwa Pergantian antar waktu anggota/pimpinanSaniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri, karena;a). Meninggal dunia; 20+ 220 2 on nnn on on oneb). Permintaan sendiri; 222222 one one on oon onec).

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Dalam Konpensi dan Rekonpensi:Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi sebesarRp. 631.000,(enam ratus tiga puluh satu ribu ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis yangdilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 miladiyah bertepatandengan tanggal 28 Sya'ban 1489 hijriyah, oleh kami MOH. RASID, S.H., M.H.I.sebagai Hakim Ketua, Dra. ZAENAH, S.H., M.H., dan H.

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi:Membebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. 591.000,(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis Pengadilanagama Bangil yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 April 2018miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1439 hijriyah, oleh kamiMOH.RASID, S.H., M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Dra. ZAENAH, S.H., M.H.

Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para TergugatRekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yangdalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaran Majelis HakimPengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh kamiHj.

Menolak selain dan selebihnya ; DALAM KONVENSI REKONVENSI:Membebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biayaperkara ini sebesar Rp. 1.016.000, (Satu Juta enam belas ribu rupiah); Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaran Majelis Hakim , pada hariKamis tanggal 30 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1434 Hijriyah,oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang terdiri dari Drs. MOH.

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi:Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon/Tergugat rekonvensisebesaqr Rp. 316.000,(tiga ratus enam belas ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis yangdilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 miladiyah bertepatandengan tanggal 09 Muharram 1488 hijriyah, oleh kami MOH. RASID,S.H.,M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Drs. MAHASIN, S.H., dan H.

tidak perlu Tergugat tanggapi secara panjang lebar dikarenakandalildalil gugatan Para Penggugat tersebut sesuai dengan fakta yang ada;Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat (Penggugat sampaidengan Penggugat VII) yang termuat dalam uraian gugatan pada angkaRomawi V yaitu terkait dengan Dasar dan Alasan Gugatan pada angka 9,maka perlu Tergugat tanggapi bahwa terkait dengan penerbitan obyeksengketa tersebut Tergugat tidak memuat Undangundang RepubikIndonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaran

Bahwa pengaturan tentang DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana termuatpada Undangndang Repubik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 TentangMajelis Permusyawaran Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapatpada bagian Bab VI yaitu dari Pasal 363 sampai dengan Pasal 412;b.

PetugasKelompok Penyelenggara Pemungutan Suara(KPPS) pada TPS 16, dan Pengangkatan Sadr.Ahmad Buhkori Petugas KelompokPenyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) padaHalaman82dari97 HalamanPutusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.TPS pada Pemilihan Kepala Desa WanaherangKecamatan Gunung Putri Kabuapten Bogor,(foto copy sesuai dengan copynya);Bukti T.II Int14 : Foto Pelantikan Kepala Desa WanaherangPeriode 20212027, pada tanggal 05 Februari2021, (foto copy sesuai dengan copynya);Bukti T.II Int15 : Foto copy Badan Permusyawaran

DesaWanaherang Nomor 141.1/03/Kpts/BPD/II/2021,tentang Pembubaran Panitia Kepala PemilihanKepala Desa Tingkat Desa WanaherangKecamatan Gunung Putri Tahun 2021, padatanggal 09 Februari 2021, (foto copy sesuaidengan copynya);Bukti T.II Int16 : Foto copy Surat Badan Permusyawaran DesaWanaherang Nomor 141/05/BPDWNH/II/2021,kepada Bupati Bogor Perihal LaporanPembubaran Panitia Kepala Pemilihan KepalaDesa Tingkat Desa Wanaherang KecamatanGunung Putri Tahun 2020, pada tanggal 11Februari 2021, (foto copy

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi:Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi sebesarRp. 616.000,(enam ratus enam belas ribu ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis yangdilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016 miladiyah bertepatandengan tanggal 08 Jumadi Awal 1437 hijriyah, oleh kami Moh. Rasid,S.H.,M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Sitti Husnaenah dan Drs.

dalil gugatan PENGGUGAT pada poin E angka 1,2, 3, dan 4bahwa TERGUGAT telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor349/KPTS/VIIV2017 tentang Pemberhentian Anggota BadanPermusyawaratan Desa Pada Desa Senderak, Desa Pangkalan Batangdan Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis padafaniggal 15: Agustus 201 7 jnnsnnnessnsenccesinnneennnciminnnnnnsenmininnnnnnisionmemnnnnnniesHalaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor: 53/G/2017/PTUNPbr.Bahwa TERGUGAT memberhentikan PENGGUGAT selaku AnggotaBadan Permusyawaran

Publik Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian SengketaInformasi Publik di Pengadilan serta Peraturan Peraturan lain yang terkait;MENGADILI Menolak Permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan ; Menguatkan Putusan Komisi Informasi Jawa Timur Nomor : 69/V/KI Prov.Jatim PSA/2018 Tanggal 3 Mei 2018 ; Menghukum Pemohon Keberatan membayar biaya perkara sejumlah Rp.323.000, ( Tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah ) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaran

GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) ;Bahwa pada saat ini kepala desa terpilin telah dilantik berdasarkanSurat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/342/KTUN/1.12/2019, namun pihak Penggugat tidak memahami subyek mana sajayang harusnya digugat, Penggugat dalam mendalilkan gugatannyahanya menarik Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kemiri,Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, sebagai Pihak Tergugat danKetua Badan Permusyawaran Desa, Desa Kemiri, Kecamatan Panti,Kabupaten Jember, sebagai

terima (Niet Onvankelijke Verklaard);GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM):Bahwa pada Saat ini Tergugat Intervensi Il sebagai Kepala Desa Terpilihtelah dilantik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jember bernomor :188.45/342/KTUN/1.12/2019, namun pihak Penggugat tidak memahamisubyek mana saja yang harusnya digugat, Penggugat dalammendalilkan gugatannya hanya menarik Ketua Panitia PemilinanKepala Desa, Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember,Sebagai Pihak Tergugat dan Ketua Badan Permusyawaran

keputusanpengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesual dengan peraturan perundangundangan;6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf dadalah wakil bupati atau camat; 7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati wajibmenyelesaikan perselisinan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari; Menimbang, bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Kemiri telahdibentuk Panitia Pemilihnan Kepala Desa Desa Kemiri, Kecamatan Panti,Kabupaten Jember oleh Badan Permusyawaran

Memerintahkan barang bukti berupa :1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang di bungkus menggunakankertas koran yang disimpan dalam tas selendang warnacoklat dengan bobotbersih 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram dan setelah dilakukanpengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung bobotbersih menjadi 1,03 (satu koma nol tiga) gram.Dirampas untuk dimusnahkan ;Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000, (dua ribu rupiah);14Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaran

Maliki ;e 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Leo Candra ;e 1 (satu) buah dompet warna coklat ;e 1 (satu) buah KTP atas nama Leo Candra ;e 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri atas nama Leo Candra ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis Hakim pada hari :KAMIS tanggal 12 DESEMBER 2013 oleh kami : HERDI AGUSTEN, SH.MHum SelakuHakim Ketua Majelis, HERSLILY MOKOGINTA