PenetapanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 82/PEN.EKS/2011/PTUNBDG tanggal 13 Juni 2014, (diberi tanda P15);Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Jawa Barat Nomor : 05/Pbt/BPN.32/2014 tanggal 13 Maret 2014,(diberi tanda P16);Fotocopy Fotocopy Putusan Perkara Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 2350 K/Pdt/2017 Putusan Pengadilan Tinggi BandungNomor : 478/Pdt/2016/PT.

tersebut harus dibatalkan atau batal demihukum karena materi muatan yang terkandung dalam Permen ESDM No. 32/2013dibentuk dengan tidak berdasarkan pada kewenangan.62 Bahwa, selain mengenai masalah kewenangan sebagaimana diuraikan di atas,ketentuanketentuan tata niaga dalam Permen ESDM No. 32/2013 menjadikanPermen ESDM No. 32/2013 tersebut rancu dan kabur, karena tidak sesuaidengan peruntukkan dan tujuannya itu sendiri, yang sesuai Pasal 41 PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2010 (konsideran Permen No. 32

/2014)diamanatkan untuk mengatur tata cara pemberian izin khusus di bidangpertambangan mineral dan batubara, bukan hubungan tata niaga;63 Bahwa, adanya fakta ketidaksesuaian antara judul/tujuan dengan materi muatanyang terkandung di dalamnya merupakan suatu bentuk ketidakonsistenanMenteri ESDM dalam mengeluarkan dan merumuskan suatu kebijakan.

Oleh karena itu apabilabenar terjadi Jual Beli ooyek sengketa dengan mempergunakan dasar AktaIkatan Jual Beli dan kuasa menjual No.32/2014 tertanggal 20 Oktober2014 , maka sangat jelas adalah bohong dan rekayasa yang dilakukantergugat bersama tergugatll.Tanpa melibatkan tergugatlll sebagai istripenggugat, maka perbuatan hukum yang dilakukan melalui Ikatan Jual Belimaupun Jual Beli obyek sengketa adalah cacat hukum/tidak sah.Dengandemikian balik nama SHM No.770 yang semula atas nama penggugat(Sugeng

PenetapanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 82/PEN.EKS/2011/PTUNBDG tanggal 13 Juni 2014, (diberi tanda P15);Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Jawa Barat Nomor : 05/Pbt/BPN.32/2014 tanggal 13 Maret 2014,(diberi tanda P16);Fotocopy Fotocopy Putusan Perkara Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 2350 K/Pdt/2017 Putusan Pengadilan Tinggi BandungNomor : 478/Pdt/2016/PT.

ElenKumaat dari fakultas teknik ; Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Tahun 2013 ada wisuda atau tidak ; Bahwa, menurut Saksi, dirinya masih aktif sebagai Dosen yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Wakil Menteri selaku Plt Rektor ; Bahwa, menurut Saksi, saat itu diadakan pemilihan senat karena tidak adasenat lain ; Bahwa, menurut Saksi, yang menjadi acuan pemilihan Senat dan anggota senatyang baru adalah Permendiknas No.32/2014 ; Bahwa, Saksi adalah Dosen Fakultas Peternakan, dan Saksi adalah Panitia

Fotokopi dari fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat Nomor 10/Pbt/BPN.32/2014 tentang PembatalanSertipikat Hak Milik No. 1864/Desa Tuk, Terbit Tanggal 19032004, SuratUkur Tanggal 17022004 No. 02/2004, Seluas 1770 m2 Terakhir Tercatat AtasNama Haji Muhammad Djunaedi Terletak Di Desa Tuk, Kecamatan Kedawu ng(DH.

Dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai RUPS yangsesual dengan kewenangan Dewan Komisaris berdasarkanAnggaran Dasar Perseroan dan secara prinsip telah mengikutiketentuan terkait dengan prosedur penyelenggaraan RUPSsebagaimana diatur dalam UUPT dan POJK No. 32/2014.Dalildalil Para Pemohon Intervensi dan juga Termohon Asal / TermohonIntervensi Il yang pada intinya menyatakan bahwa seolaholah telahterjadi keterlambatan RUPS atas pemberhentian sementara Direksi PT.TPSF Tbk. yang lama (Para Pemohon

Dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai RUPS yangsesual dengan kewenangan Dewan Komisaris berdasarkanAnggaran Dasar Perseroan dan secara prinsip telah mengikutiketentuan terkait dengan prosedur penyelenggaraan RUPSsebagaimana diatur dalam UUPT dan POJK No. 32/2014.Dalildalil Para Pemohon Intervensi dan juga Termohon Asal / TermohonIntervensi Il yang pada intinya menyatakan bahwa seolaholah telahterjadi keterlambatan RUPS atas pemberhentian sementara Direksi PT.TPSF Tbk. yang lama (Para Pemohon

Ketua Muda Pidana No. 32/2014/S.12.TAH/PP/2014/MA tanggal22 Januari 2014 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Januari 2014 ;Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karenadidakwa :Kesatu :Primair :Bahwa Terdakwa Herlin Munik Harahap Alias Elin baik secara sendirisendiri atau bersamasama dengan saksi Zulkarnain Rambe Alias Zoel AliasAzis, saksi Ewin Syahputra Siregar, saksi Gong Matua Siregar Alias Regar,saksi Faisal

Dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai RUPSyang sesuai dengan kewenangan Dewan Komisarisberdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan secaraprinsip telah mengikuti ketentuan terkait dengan prosedurpenyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam UUPTdan POJK No. 32/2014.Dalildalil Para Pemohon Intervensi dan juga Termohon Asal / TermohonIntervensi Il yang pada intinya menyatakan bahwa seolaholah telahterjadi keterlambatan RUPS atas pemberhentian sementara Direksi PT.TPSF Tbk. yang lama (Para Pemohon

Putusan Nomor 1615 K/PID.SUS/201725)26)27)28)29)30)31)32)2014 Satuan Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung PekerjaanLand Clearing Pematangan Lahan Fasilitas Sisi Udara Baru RadinInten Il Lampung Tahap (1 Paket) Nilai HPS Rp8.749.460.000,00sumber dana DPA (RM) APBD TA.2014;Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Tambahan I(Addendum ) Nomor158/1214/ADD/APBDDHB/XII/2014 tanggal 03 Desember 2014 atasSurat Perjanjian Nomor K.03/PKT.3/APBDDHB/VW/2014 tanggal 18Agustus 2014 Pekerjaan Land Clearing Pematangan

HAMAMI;

23

1 (satu) lembar Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP Nomor : 503/32/2014 Tgl. 04 Agustus 2014 An. HAMAMI;

24

1 (satu) lembar Rekomendasi Surat Tanda Daftar Perusahaan/ TDP Nomor : 503/32/04/2014 Tgl. 04 Agustus 2014 An.

Penggugat tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijk Verklaard);Dalam Rekonpensie Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijk Verklaard);Dalam Konpensi dan Rekonpensi;e Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.959.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan riburupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana AktaPernyataan Permohonan Banding tanggal 29 Oktober 2014 Nomor : 32

/2014 jo Nomor : 11 / Pdt.G / 2014 / PN.

Putusan ECourt Perkara Nomor101/G/2021/PTUN.BDGP47P48P49P50P51P52P53P54P55P56P57P58: Keputusan Kepala Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Provinsi JawaBarat nomor:319/HGB/BPN.32/2014 Tentang Pemberian hak Guna Bangunanatas Tanah Seluas 93.875 M2 atas nama PT.

V selaku pemegang saham yang jugaduduk sebagai anggota dewan komisaris, bersama dengan Tergugat XIlyang juga merupakan anggota dewan komisaris;Bahwa mata acara Dewan Komisaris ini juga tidak disampaikan 5 (lima)hari sebelum Rapat komisaris (Rakom) yang diadakan pada tanggal 15Januari 2020 sesuai yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) juncto Pasal32 dan Pasal 20 butir (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.33/POJK.4/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten AtauPerusahaan Publik (POJK No.32

/2014) yang berbunyi :Pasal 17 ayat (2)Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) harisebelum rapat diselenggarakan.Pasal 32Halaman 10 dari 130Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Ckr16.17.18.Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyempaian bahan rapatDireksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mutatis mutandis berlakubagi rapat Dewan Komisaris.Pasal 20 butir (6)Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana pada

RUDI FAJAR.(29)2014 an(30)2014 an.(31)2014 an.(32)2014 an.(33)2014 an.(34)2014 an.(35)2014 an.(36)2014 an.(37)2014 an.(38)2014 an.(39)2014 an.SKGR no: 251 / SKGR / XII / 2014, Tgl 23 DesemberMULIA NAULI.SKGR no: 315 / SKGR / XIl / 2014, Tgl 23 DesemberMULIA NAULI.SKGR no: 269 / SKGR / XIl / 2014, Tgl 23 DesemberMULIA NAULI.SKGR no: 267 / SKGR / XIl / 2014, Tgl 23 DesemberMULIA NAULI.SKGR no: 312 / SKGR/ XIl / 2014, Tgl 23 DesemberMULIA NAULI.SKGR no: 268 / SKGR / XII / 2014, Tgl 23 DesemberMULIA

No. 448 K/Pid.Sus/201722)23)24)25)26)27)28)29)30)31)32)2014 tentang Data Laporan Harian (Maret) Oleh BPBD Kota Madiun.(fotokopi legalisir).1 (satu) buah Buku Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Kota Madiun Paket Pembangunan Embung PilangbangoKota Madiun Nomor Kontak 050/181/401.206/2014 Tanggal 28 Maret2014 Tentang Data Laporan Harian (April) Oleh BPBD Kota Madiun.

Terdapat bukti kwitansi Ro 5.000.000, untuk pembelian kayu danpaku TgI.692013;Nota tanggal 692013 senilai Rp 400.000, untuk pembelian paku;Nota tanggal 692013 senilai rp 4.600.000, untuk pembelian kayu;Permohonan pencairan tahap kedua Tgl.6 Desember 2013;oo Flkwitansi tanggal 32 2014 senilai Ro 9.000.000, untuk pembeliankayu;7. nota tanggal 322014 senilai Rp 9.000.000, untuk pembeliankayu.Bahwa yang membuta laporan pertanggung jawaban kelompokBubara 4 yaitu Terdakwa;Bahwa nomor rekening yang digunakan

Sentul City, Tbk;

., LL.M. (8 halaman),1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Kuasa Membebankan HakTanggungan, Nomor 32/2014, tanggal 20 Nopember 2014 yangdibuat oleh Notaris Chandra Lim, SH., LL.M. (8 halaman),1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Kuasa Membebankan HakTanggungan, Nomor 33/2014, tanggal 20 Nopember 2014 yangdibuat oleh Notaris Chandra Lim, SH., LL.M. (8 halaman),1 (Satu) bundel foto copy legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan,Nomor 146/2014, tanggal 10 Desember 2014 yang dibuat olehPejabat