Ditemukan 14971 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Korupsi Dinas pendidikan dan kebudayaan Samsudin vs menteri pendidikan dan kebudayaan ri; Ir. budiman Mt vs menteri pendidikan dan kebudayaan ri; Kantor dinas pendidikan dan kebudayaan Sumba timur Francollyn mandalika Dkk vs menteri pendidikan dan kebudayaan ri; Moch. ojat sudrajat s. Dr. jusdin puluhulawa S.h. M.si vs menteri pendidikan dan kebudayaan ri; Roni edison S.sn. M.sn vs menteri pendidikan dan kebudayaan ri; Buttu sarira vs kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten mamasa; Dr. heru widodo M.hum. Dkk vs menteri pendidikan Kebudayaan riset Dan teknologi ri;
Pengadilan PN KLATEN Pidana Khusus
Register : 15-05-2023 — Putus : 29-05-2023 — Upload : 31-05-2023
Putusan PN KLATEN Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Kln
Tanggal 29 Mei 2023 — Pemohon:
Sudino Bin Harjodikromo
Termohon:
Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X Eks BPCB Prov Jawa Tengah
34 — 13
  • Pemohon:
    Sudino Bin Harjodikromo
    Termohon:
    Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X Eks BPCB Prov Jawa Tengah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-05-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3263 K/Pdt/2017
Tanggal 16 Mei 2018 — KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI DKI JAKARTA,
24 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINASPARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI DKIJAKARTA,
    KEPALA DINASPARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI DKIJAKARTA, berkedudukan di Jalan Kuningan Barat Nomor 2Jakarta Selatan;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Primair1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Pengadilan PT BANTEN Perdata Tanah
Register : 11-04-2017 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 2/PDT/2017/PT.BTN
Tanggal 22 Maret 2017 — Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Tangerang
70 — 24
  • Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Tangerang
    Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Tangerang,berkedudukan hukum dan berkantor di Gedung CisadaneJIn.KS.Tubun No.01 Kota Tangerang dan selanjutnyadisebut sebagai Terbanding Il/Tergugat Il ;Pengadilan Tinggi tersebut;Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 4 Januari2017 Nomor : 2/PEN/PDT/2017/PT.BTN tentang Penunjukkan Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;Membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan denganperkara ini;DUDUK PERKARAMenimbang
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-09-2005 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 633/Pdt.G/2004/PN.SBY
Tanggal 22 September 2005 — Achmad, BA melawan Menteri Pendidikan Nasional RI dahulu disebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Cs
40 — 0
  • Achmad, BAmelawan Menteri Pendidikan Nasional RI dahulu disebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Cs
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata
Register : 24-05-2022 — Putus : 05-10-2022 — Upload : 07-10-2022
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Pkl
Tanggal 5 Oktober 2022 — Penggugat:
1.Budiman
2.Buhori
Tergugat:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan
60 — 22
  • Penggugat:
    1.Budiman
    2.Buhori
    Tergugat:
    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 13-08-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 PK/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI VS I. PUSPITA SARI SUHENDRA., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK;
66 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI VS I. PUSPITA SARI SUHENDRA., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK;
    ,Jakarta;SYAMSUL HADI, S.H., M.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum,Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan dan Kebudayaan, berkantor di Jalan JenderalSudirman, Senayan Jakarta;Drs.
    SUXHARTONO ARHAM, M.Si., Kepala Lembaga PenjaminanMutu Pendidikan Kalimantan Barat, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,,berkantor di Jalan Abdul Muis Perumnas Ill, Tanjung Hulu,Pontianak:MULYANTO, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I, BiroHukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan dan Kebudayaan, berkantor di Jalan JenderalSudirman, Senayan, Jakarta;MUHAMMAD RAVII, S.H., M.M., Kepala Sub Bagian BantuanHukum Il, Biro Hukum
    dan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkantor di JalanJenderal Sudirman, Senayan, Jakarta;LUSIANA MATONDANG, S.H., Staf pada Bagian BantuanHukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkantor di JalanJenderal Sudirman, Senayan, Jakarta;ENI HARLIANI, S.H., Staf pada Bagian Bantuan Hukum, BiroHukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal KementerianHalaman 1 dari 31 halaman.
    Putusan Nomor 96 PK/TUN/2015Pendidikan dan Kebudayaan, berkantor di Jalan JenderalSudirman, Senayan, Jakarta;8.
    Putusan Nomor 96 PK/TUN/2015berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor024a/0/1991, dengan nomenklatur Balai Penataran Guru Pontianakyang berkedudukan di Kotamadya Pontianak.
Pengadilan PTTUN BANJARMASIN TUN
Register : 23-01-2024 — Putus : 29-02-2024 — Upload : 29-02-2024
Putusan PTTUN BANJARMASIN Nomor 4/B/2024/PT.TUN.BJM
Tanggal 29 Februari 2024 — Pembanding/Tergugat : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara
Terbanding/Penggugat : ANDI RIZAL AMIRSYAH MOHAMMAD
37 — 28
  • Pembanding/Tergugat : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara
    Terbanding/Penggugat : ANDI RIZAL AMIRSYAH MOHAMMAD
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 27-09-2022 — Putus : 01-03-2023 — Upload : 06-03-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 338/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 1 Maret 2023 — Penggugat:
Yayasan Harapan Utama Surabaya Indonesia
Tergugat:
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia
270 — 65
  • Penggugat:
    Yayasan Harapan Utama Surabaya Indonesia
    Tergugat:
    Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia
Pengadilan PTUN MANADO TUN Pertanahan
Register : 18-02-2013 — Putus : 22-10-2013 — Upload : 06-08-2014
Putusan PTUN MANADO Nomor 09/G/2013/PTUN.MDO
Tanggal 22 Oktober 2013 — Penggugat: JAN AGUSTINUS ITEM; Tergugat: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO; Tergugat II Intervensi: MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
103 — 33
  • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diterbitkan oleh Tergugat;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai Nomor 30/Kleak/2012 tanggal 8 Nopember 2012, Surat Ukur Nomor 00005/Kleak/2010 tanggal 17 Maret 2010, Luas 19.170 m2, atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;4. Menolak Gugatan Penggugat selebihnya ; 5.
    Penggugat: JAN AGUSTINUS ITEM;Tergugat: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO;Tergugat II Intervensi: MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
    Sam Ratulangi ;: Jalan Kampus Unsrat Bahu Manado: IRIYANTO NAINGGOLAN, SH;: Kepala Sub Bagian BantuanHukum Il Bagian BantuanHukum dan OrganisasiSekretariat Jenderal KementerianPendidikan dan Kebudayaan ;Alamat7.NamaJabatanAlamat8.
    KementerianPendidikan dan Kebudayaan;13.
    berada di dalam areal KampusUniversitas Sam Ratulangi, tetapi Penggugat tidak bisa menunjukkandalam Sertipikat Hak Pakai Nomor berapa masingmasing bidang tanahitu terletak sebab terdapat beberapa sertipikat hak pakai lain atas namaKementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Bukti T.IlInterv.10);b. Nomor 2/KLEAK Tahun 2013 atas nama Pemerintah RepublikIndonesia cq. Kementerian Pendidikan clan Kebudayaan (Bukti T.IIInterv.11).Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa kedua Sertipikat Hak Pakaitersebut telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan asasasas umum pemerintahan yangbaik. Dengan demikian penerbitan kedua Sertikat Hak Pakai itu tidakmengandung cacat hukum adminitratif.8.
    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yangditerbitkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado(vide bukti T5 dan T II Int 10). Kemudian selain daripada itu, letak tanahyang diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 30 objek sengketa beradadalam wilayah hukum Kota Manado.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 09-07-2013 — Putus : 18-12-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 120/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 18 Desember 2013 — NURWANI IDRIS;DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
95 — 50
  • NURWANI IDRIS;DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
    No.120/G/2013/PTUNJKT.34Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kopertis Wilayah HI Jakarta,yang kemudian oleh Kopertis Wilayah II Jakarta diteruskan usulannya kepadaBiro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
    Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengansurat Nomor : 618/K3/KP/2011, tanggal 22 Juli 2011, Perihal Permohonanpenetapan angka kredit jabatan akademik dosen PNS Dpk a.n. Dr.
    Nurwani Idris, kepadaRektor Universitas Jayabaya Jakarta (fotocopy sesuaiSurat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.Nomor : 60512/C/4/1981, Tanggal 29 Juni 1981, MenetapkanSdr. Dra. Ny.
    Tanggal 11 Maret 2013, kepadaDirektur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen DiktiKementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (fotocopy sesuai: Surat Edaran Nomor : 1118/E4.5/2011. Tanggal 19 Mei 2011.Hal : Pelayanan Direktorat Diktendik Ditjen Dikti. kepada RektorPerguruan Tinggi Pemerintah. Dan Koordinator Kopertis WilayahI. s/d. XII. Serta Direktur Politeknik (fotocopy sesuai: Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan R.I.
    No.120/G/2013/PTUNJKT.Rektor kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui KopertisWilayah III Jakarta, yang kemudian oleh Kopertis Wilayah III Jakartaditeruskan usulannya kepada Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikandan Kebudayaan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-05-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 285 K/Pdt/2016
Tanggal 17 Mei 2016 — ACHMAD, BA VS MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI dahulu disebut sebagai MENTERI PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN RI,, DK
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ACHMAD, BA VS MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI dahulu disebutsebagai MENTERI PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN RI,, DK
    MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI dahulu disebutsebagai MENTERI PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN Rl,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta,2.
    ./2016kronologis mempunyai atasan keberatan sebagai berikut:5.1.Bahwa sejak adanya pemberontakan G 30 S/PKI pada tahun 1965telah dilaksanakan wawancara oleh Tim Skrining Kantor WilayahPendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur untuk mengetahuiketerlibatan seorang PNS, apakan terlibat dalam pemberontakan G 30 S/PKI atau tidak;5.2.Bahwa pada tanggal 22 September 1975 Penggugat diwawancarai olehTim Skrining Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan JawaTimur, dan Penggugat saat itu dicurigai/dituduh
    Dengan demikian jelas bahwa antaraKanwil Depdikoud Propinsi Jawa Timur dan Depdikbud R.I Pusat(Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.) memiliki hubungan hukurndan hubungan struktural.
    Demikian juga antara Kantor Unit PelaksanaanTugas di daerah dengan Kanwil Depdikoud Propinsi Jawa Timurdan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. secara hierarkismemiliki hubungan hukum dan hubungan struktural;Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah, maka disini akan nampak jelas bahwa KanwilDepdikbud Propinsi Jawa Timur menjadi hapus atau sudah tidak ada lagi.Keberadaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa TimurHalaman 8 dari 16 hal. Put.
    Karena Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur diangkat dandiberhentikan oleh Gubernur Jawa Timur.
Pengadilan PN BENGKAYANG Perdata
Register : 07-02-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bek
Tanggal 13 Juni 2019 — Penggugat:
LIU KUI KHIM
Tergugat:
1.KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NOMOR DUA SUNGAI RAYA
2.KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN SUNGAI RAYA
3.KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKAYANG
36 — 0
  • Penggugat:
    LIU KUI KHIM
    Tergugat:
    1.KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NOMOR DUA SUNGAI RAYA
    2.KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN SUNGAI RAYA
    3.KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKAYANG
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-08-2014 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 539/PDT.G/2014/PN.DPS
Tanggal 11 Mei 2015 — KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI CQ.UNIVERSITAS NEGERI UDAYANA (UNUD), dkk
49 — 25
  • KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI CQ.UNIVERSITAS NEGERI UDAYANA (UNUD), dkk
    disebut tanah SHM 1475) ;7.Bahwa sejak Penggugat membeli tanah SHM 1475 tersebut, Penggugatselalu melakukan kewajibannya, membayar Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) hingga saat ini ;Penerbitan Sertifikat hak Pakai tergugat diatas Tanah Penggugat (Tumpangtindih) ;8.Bahwa pada tanggal 26 November 1997 Tergugat II menerbitkan SertifikatHak Pakai Nomor: 16/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, KabupatenBadung, Provinsi Bali (selanjutnya disebut Tanah SHP No. 16), yangtercatat atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
    Tanah yang telah dimiliki dengan hak milik oleh orang perorangantertentu, berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanah tersebut ;Sehubungan dengan perjanjian dengan pemegang hak milik atastanah tersebut ;Sehubungan dengan hal tersebut, secara jelas pemberian hak pakai No.16/Desa Kelurahan Jimbaran atas nama Departemen Pendidikan danKebudayaan dan Kebudayaan republik Indonesia Cq. Universitas UdayanaDenpasar atas dasar Surat Keputusan tanggal 4 Mei 198 No.
    yang Terhormat untukmengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatanPenggugat ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;Il DALAM POKOK PERKARA :1.Bahwa turut Tergugat memohon kepada Ketua majelis Hakim agarjawaban dalam Eksepsi tersebut termuat kembali dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;Bahwa tanah sengketa dalam perkara aquo adalah tanah denganSertifikat Hak Pakai Nomor 16/Kelurahan Jimbaran atas namaDepartemen Pendidikan dan Kebudayaan
    Republik Indonesia Cq.Universitas Udayana, seluas 8.000 m2 (depalan ribu meter persegi)sebagaimana diuraikan dalam gambar Situasi tanggal 31 Desember1997, Nomor 7524/1997, yang diterbitkan oleh Kepala PertanahanKabupaten Badung pada tanggal 20 Juli 1998 ;Riwayat tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 16/Kelurahan Jimbaranatas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Cq.
    SK. 32/HP/BPN/I/Bd/1998 tentang Pemberian Hak Pakai Atas namaDepartemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq.Universitas Udayana di Denpasar ;Dengan demikian Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional tanggal 4 Mei 1998, No. SK.32/HP/BPN/I/Bd/1998 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama DepartemenPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq.
Pengadilan PN KRAKSAAN Perdata
Register : 14-11-2023 — Putus : 22-12-2023 — Upload : 27-02-2024
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Krs
Tanggal 22 Desember 2023 — Penggugat:
HASAN BUSTHOMI
Tergugat:
1.bupati probolinggo
2.Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten probolinggo
20 — 17
  • Penggugat:
    HASAN BUSTHOMI
    Tergugat:
    1.bupati probolinggo
    2.Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten probolinggo
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 22-03-2021 — Putus : 14-01-2022 — Upload : 25-01-2022
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 20/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 14 Januari 2022 — Penggugat:
YAYASAN DHARMABAKTI WACANA
Tergugat:
YAYASAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DHARMA WACANA
Turut Tergugat:
1.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
2.DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
259 — 144
  • Penggugat:
    YAYASAN DHARMABAKTI WACANA
    Tergugat:
    YAYASAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DHARMA WACANA
    Turut Tergugat:
    1.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
    2.DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 20-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2658 K/Pdt/2013
Tanggal 20 Oktober 2014 — MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT cq. KANTOR WILAYAH PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT cq. BUPATI KABUPATEN BIMA cq. KANTOR KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIMA cq. SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI I TENTE KECAMATAN WOHA, KABUPATEN BIMA VS YUSUF Bin MUHAMMAD, DK
29 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT cq. KANTOR WILAYAH PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT cq. BUPATI KABUPATEN BIMA cq. KANTOR KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIMA cq. SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI I TENTE KECAMATAN WOHA, KABUPATEN BIMA tersebut;
    MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT cq. KANTOR WILAYAH PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT cq. BUPATI KABUPATEN BIMA cq. KANTOR KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIMA cq. SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI I TENTE KECAMATAN WOHA, KABUPATEN BIMAVSYUSUF Bin MUHAMMAD, DK
    MENTERIPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA cq.GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT cq.KANTOR WILAYAH PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANPROPINS! NUSA TENGGARA BARAT cq. BUPATIKABUPATEN' BIMA cq. KANTOR KEPALA DINASPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIMA cq.SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI !
    Propinsi Nusa Tenggara Barat,karena jual beli/peralihnan hak atas tanah objek sengketa dilakukan olehKantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Baratdan sebagaimana tertera/tertulis dalam Sertipikat tanah Sekolah MenengahAtas Negeri Woha (SMAN Woha) atas nama H. lbrahim Ahmad bertindakuntuk dan atas nama Kanwil Depdikbud Propinsi NTB;.
    Bahwa demikian pula dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bima, jugaharus menjadi subjek hukum dalam perkara ini karena telah menerbitkandua buah sertipikat atas objek yang sama, yaitu sertipikat nomor 45 dan 46Hal. 6 dari 13: halaman Putusan Nomor 2658 K/Padt/2013tahun 1980 atas nama Muhamad ama Yusuf serta sertipikat nomor 6 tahun1983 atas nama H. lbrahim Ahmad untuk dan atas nama KanwilDepartemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat.Hal ini dikandung maksud agar Kantor Pertanahan
    MENTERIPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNURPROPINSI NUSA TENGGARA BARAT cq. KANTOR WILAYAH PENDIDIKANDAN KEBUDAYAAN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT cq. BUPATIKABUPATEN BIMA cq. KANTOR KEPALA DINAS PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN KABUPATEN BIMA cq.
    BUPATI KABUPATEN BIMA cq.KANTOR KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATENBIMA cq.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-09-2015 — Putus : 28-01-2016 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 661/Pdt.G/2015/PN Dps
Tanggal 28 Januari 2016 — SOEDARWATI YUGA SOEGAMA MELAWAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA CQ UNIVERSITAS UDAYANA (UNUD), DKK
41 — 23
  • SOEDARWATI YUGA SOEGAMA MELAWAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA CQ UNIVERSITAS UDAYANA (UNUD), DKK
    KEMENTERIANPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA cq.UNIVERSITAS UDAYANA (UNUD), beralamat di kampus, Bukit Jimbaran,Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dalam perkaraini Rektor Universitas Udayana memberikan Kuasa Khusus kepada Dr.NYOMAN SUKANDIA, SH, MH (Advokat), NYOMAN DARMADHA, SH,Hal 1 dari 6 hal Akta Perdamaian No.661/Pat.G/2015/PN Dps.MH (Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana), TJOK DALEMDAHANA, SH, M.
Pengadilan PN PARE PARE Perdata
Register : 16-03-2023 — Putus : 08-08-2023 — Upload : 10-10-2023
Putusan PN PARE PARE Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pre
Tanggal 8 Agustus 2023 — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare
89 — 0
  • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 18-02-2014 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 P/HUM/2014
Tanggal 28 April 2014 — MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI., 3. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN., 4. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
49 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI., 3. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN., 4. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 14-05-2024 — Putus : 03-07-2024 — Upload : 04-07-2024
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Bpp
Tanggal 3 Juli 2024 — Penggugat:
Yayasan Persaudaraan Jamaah Haji Indonesia Balikpapan Timur
Tergugat:
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan
19 — 0
  • Penggugat:
    Yayasan Persaudaraan Jamaah Haji Indonesia Balikpapan Timur
    Tergugat:
    Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan