Dawuan Barat Kec.Cikampek Kab Karawag atau setidaktidaknya masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri KarawangKarawang namun karena terdakwa ditahan di RutanBandung dan sebagian besar saksisaksi bertempat tinggal lebih dekat padapengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanamenjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa danmengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menanam,

setidaktidaknya pada suatu waktudisekitar bulan November 2014, atau setidaktidaknya masih termasuk dalam tahun2014 bertempat di mobil di Jalan Johar Kab Karawang atau setidaktidaknya masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang namun karena terdakwaditahan di Rutan Bandung dan sebagian besar saksisaksi bertempat tinggal lebihdekat pada pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat(2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa danmengadilinya, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bermula pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 18.00 wibtelah membeli (satu) paket sabu seharga Rp. 300.000, ( tiga ratus ribu rupiah ) dariASEP Als SULE (DPO) di warung kopi daerah patok besi setelah mendapat sabukemudian oleh terdakwa dibawa pulang ke rumah kemudian pada hari Rabu tanggal19 November

atau setidaktidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari2015 atau dalam tahun 2015 bertempat di bawah jembatan Layang Sadang KabupatenPurwakarta atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk kedalam daerahhukum Pengadilan Negeri Purwakarta, namun karena terdakwa bertempat tinggal, ditahan,dan sebagian besar saksisaksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan NegeriBandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1981Tentang Hukum Acara Pidana menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Bandung untukmemriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3(tiga) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,30 Gram,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa berawal pada bulan Januari 2014 terdakwa dikenalkan oleh temannyayang ditahan di LP Gintung Kabupaten Cirebon kepada Sdr.Abang (DPO)ATAUdengan memberitahu

pukul 02.30 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu masih dalambulan Januari 2015 atau dalam tahun 2015 bertempat di Kampung Rambutan Jakarta Timuratau. setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukumPengadilan Negeri Jakarta Timur, namun karena terdakwa bertempat tinggal, ditahan, dansebagian besar saksisaksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung,maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang HukumAcara Pidana menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa danmengadili perkara ini, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, berupasabu seberat 0,30 Gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut :e Bahwa berawal pada bulan Januari 2014 terdakwa dikenalkan oleh temannyayang ditahan di LP Gintung Kabupaten Cirebon kepada Sdr.Abang (DPO)dengan memberitahu bahwa kalau membeli sabu bisa kepada Sdr.Abang.Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira pukul

belah pihak yang berperkara melanjutkanperdebatan mereka dengan Penggugat mengajukan Replik tanggal 09Januari 2017 dan Tergugat mengajukan Duplik tanggal 18 Januari 2017;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDalam EksepsiMenimbang, bahwa dalam jawabannya Tegugat telah mengajukaneksepsi yang menyangkut kewenangan

Pengadilan Negeri Denpasar untukmemeriksa dan memutus perkara ini karena berdasarkan ketentuan Pasal118 ayat (1) HIR, Pasal 142 ayat (1) RBg, dengan menyatakan bahwagugatan yang diajukan oleh Penggugat salah alamat dan tempat tinggalTergugat sesuai KTP adalah di Banjar Apuan, Desa Apun, KecamatanBaturiti, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar tidakberwenang sama sekali untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkaraHal 13 dari 18 hal putusan Nomor 785/Pat.G/2016/PN Dpsaquo,

Hal ini dibuktikan dengan adanyakipemyang telah dimiliki oleh Tergugat sampai tanggal 18042017 dan memangbenar Tergugat telah tinggal brsama anak pertama di tempat tersebut,Tergugat juga menerima surat panggilan sidang pada alamat sehinggasangat mengadaada jika dikatakan bahwa Tergugat tidak tinggal disana;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Penggugat menyangkuttentang kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa danmemutus perkara ini, maka sebelum lebih lanjut memeriksa materi pokokperkara

KASAU pada hari Selasa tanggal 10Maret 2015 sekitar pukul 09.30 wita, atau setidaktidaknya pada bulan Maret 2015, bertempat dirumah JOKO HARIANTO di Jl.Dr.Wahidin Gang Sepakat Rt 10 Kel.Sanga sanga DalamKec.SangaSanga Kab.Kukar, atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masihtermasuk daerah Hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atausebagian merupakan kepunyaan orang laindengan maksud

KASAU pada hari Selasa tanggal 10Maret 2015 sekitar pukul 09.30 wita, atau setidaktidaknya pada bulan Maret 2015, bertempat dirumah JOKO HARIANTO di Jl.Dr.Wahidin Gang Sepakat Rt 10 Kel.Sanga sanga DalamKec.SangaSanga Kab.Kukar, atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masihtermasuk daerah Hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan ataupekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan

Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk memeriksadan mengadili perkara a quo sehubungan dengan kekeliruan Penggugatmenentukan kewenangan Pengadilan Negeri yang dipilih;Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 1183 K/Pdt/201715. Bahwa ketentuan hukum dalam Pasal 149 RBg telah mengatur secarategas kewajiban Pengadilan Negeri (Majelis Hakim) untuk memberikansuatu putusan tersendiri (pbutusan sela).

Adapun kedua ketentuan hukumtersebut dapat dikutip sebagai berikut:Bila Tergugat dalam surat jawabannya seperti dimaksud dalam Pasal 145mengajukan sanggahan tentang Kewenangan Pengadilan Negeri itu, makaPengadilan Negeri, meskipun Tergugat tidak hadir dan setelah mendengarpenggugat, harus mengambil keputusan tentang sanggahan itu;16.

Berdasarkan ketentuanketentuan hukum, penafsiran yuridis olehMahkamah Agung R.I. melalui Pedoman Teknis dan doktrin di atas, sertadengan mengingat perkara a quo diperiksa dengan mendasarkan padaasas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diaturdalam ketentuan hukum Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka kami memohonkepada Majelis Hakim yang mulia agar memeriksa dan memutusmengenai kewenangan Pengadilan Negeri Lahat, sebelum mulaimemeriksa

nama Pemohon;Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimanatermuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwaPengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkanpermohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebin dahuluakan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksivoluntair yang merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undangundang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa pencatatanperubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeritempat pemohon, hal ini berarti tentang perubahan nama merupakan yurisdiksivoluntair;Menimbang, bahwa materi permohonan ini adalah mengenaipenambahan/ perubahan nama, karenanya permohonan Pemohon dapatditerima untuk diperiksa melalui acara permohonan;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam

Tangerang atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam Kewenangan Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengadilinya, yang tanpa hakatau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan NarkotikaGolongan I bukan tanaman.

Tangerang atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam Kewenangan Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengadilinya, telahmenyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, yangdilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diurai berawal adanya informasi darimasyarakat bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis Sabu, kemudian atas informasitersebut saksi RUDI SULIS dan saksi HERI DWI S melakukan patroli observasi kewilayah yang

tetangga;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut Pemohonmenyatakan benar dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makasegala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkaraPermohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapanini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggaldalam wilayah hukum dan kewenangan

Pengadilan Negeri Batang, maka Hakimberpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Batang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya padapokoknya bermaksud melakukan penggantian nama anak Pemohon, karenanama anak Pemohon yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dengan nama SEPTIAN DHANISSAPUTRA dirasa berat dan anak tersebut sering mengalami sakit sakitan, untukMenimbang, bahwa berdasarkan

Jebres, KotaSurakarta atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta, telah mengambilbarang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untukmemiliki barang itu dengan melawan hukum, pencurian yang dilakukan untuk dapatmasuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itudengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaianpakaian

MajelisHakim, Pemohon dan Pemohon II menerangkan bahwa ia memohon agarnama dan tempat tingga Pemohon yaitu Soekidi, lahir di Rembang, 22 th,diganti menjadi Saiun, lahir di Blitar tanggal 01041948 serta nama dantempat tanggal lahir Pemohon II yaitu Suetipah binti Amat Kodran, Rembang17 th, dibetulkan menjadi Tipah binti Mat Kodran, lahir di Blitar tanggal 07021952;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menjelaskan tentangpermohonan penggantian nama adalah bukan kewenangan Pengadilan Agamamelainkan kewenangan

Pengadilan Negeri, lalu Pemohon dan II menyatakanmencabut perkara ini;Halaman 3 dari 6 him.

Sel.Tergugat didalilkan telan melakukan perbuatan melawan hukumsebagaimana pada posita Nomor 6 dalam gugatan Penggugat yangkemudian dipertegas kembali oleh Penggugat pada Pettitum Nomor 6yang menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawanhukum, dan oleh karena materi gugatan Penggugat yang padadasarnya mengenai gugatan waris mal waris, akan tetapi salah satudalam posita dan pettitumnya mendalilkan perbuatan melawan hukumyang menjadi domain atau kewenangan Pengadilan Negeri, makasecara hukum

Pengadilan Agama Selong tidak berwenang mengadiliperkara ini Karena menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Selong;b.

salah satu posita gugatan Penggugat justru Para Tergugatdidalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana padaposita Nomor 6 dalam gugatan Penggugat yang kemudian dipertegaskembali oleh Penggugat pada Pettitum Nomor 6 yang menyatakan ParaTergugat melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karena materigugatan Penggugat yang pada dasarnya mengenai gugatan waris mal waris,akan tetapi salah satu dalam posita dan pettitumnya mendalilkan perbuatanmelawan hukum yang menjadi domain atau Kewenangan

Pengadilan Negeri,maka secara hukum Pengadilan Agama Selong tidak berwenang mengadiliperkara ini Karena menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Selong;b.

Pengadilan Negeri, maka secara hukum PengadilanAgama Selong tidak berwenang mengadili perkara ini karena menjadikewenangan Pengadilan Negeri Selong, majelis hakim berpendapat bahwaperbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dapat merugikanpihak lain dan itu bisa terjadi dalam perkara pidana maupun perkara perdata.Dan dengan dimintanya/dituntutnya perbuatan para tergugat yang menguasaldan mempertahankan tanah sengketa dan II secara sepihak, dan tanpaHlm 44 dari 53 halaman putusan Nomor 0672

Republik Rakjat Tiongkokuntuk tetap menjadi Warga Negara Republik Indonesia ( Fomulir IV ) tertanggal 17 Pebruari 1968 Nomor 09/1968/IV ; Bahwa sejak kecil Pemohon telah hidup di lingkungan Warga Negara Indonesia dantelah lama dalam kesehariannya Pemohon menggunakan nama IndonesiaHENDRATNO KRISTANTO sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk(KTP) maupun Kartu Keluarga (KK) Pemohon ; Menimbang, bahwa perubahan nama tersebut adalah bukan merupakanperubahan nama keluarga (she) sehingga menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri ; Menimbang, bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon adalah bukan merupakan titel, pangkat, gelar kebangsawanan dari suatu daerah ;Menimbang, bahwa oleh karena sejak kecil Pemohon telah hidup dilingkunganWarga Negara Indonesia dan telah lama dalam kesehariannya Pemohon menggunakannama Indonesia HENDRATNO KRISTANTO, dan hal tersebut tidak ada masalah dimasyarakat, maka menurut Hakim permohonan ganti nama yang kehendaki. ........dikehendaki oleh Pemohon adalah berdasar menurut hukum

paksa sebesar kurang lebihRp. 3.450.000, (Tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas kejadianini korban melaporkan ke pihak Kepolisian agar diproses sesuai hukum yangRVR jp mmm mmmPerbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal368 ayat 1 KUHP Jo pasal 64 (1) KUHP ; Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukankeberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umummaupun mengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa danmengadili perkara tersebut ; 2222202 222222 Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2(dua) orang saksi di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya masingmasingtelah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yangpada pokoknya sebagai berikut : nnn n nnn nnn nen nnnneHal.3 dari 9 hal.

HAIKAL FIRDAUSHalaman 4 dari 7 Putusan Nomor 130/Pdt.P/2018/PN Pklmenjadi MUHAMMAD HAIKAL FIRDAUS sebagaimana dalam permohonanPemohon;Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri Pekalonganyang mengadili perkara ini memutuskan permohonan Pemohon, maka akandipertimbangkan terlebihn dahulu, apakah permohonan Pemohon termasuk kedalam kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan.Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yangmemeriksa perkara ini membaca surat permohonan pemohon, inti

maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan padapokoknya bahwa Anak Pemohon sering mengalami sakit sehinggaPemohonberkehendak untuk merubah nama anaknyadari nama Dzaki Gunawan PutramenjadiDzaki Azfer Atharauf;Menimbang, bahwa oleh karena itu, pertama kali harus dipertimbangkanapakah Pengadilan Negeri berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadilipermohonan Pemohon melalui kuasanya tersebut;Menimbang, bahwa kewenangan

Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) adalahmengadili perkaraperkara pidana dan juga perkara perdata;Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pegadilan Negeri tidakhanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatan kontensiosa),akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkaraperkara perdata yang tidakmengandung suatu persengketaan (gugatan voluntair);Menimbang, bahwa dalam gugatan voluntair (tidak mengandung suatupersengketaan) atau yang dikenal dengan perkara permohonan, yang

Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Oktober2020 dan kontra memori kasasi tanggal 16 November 2020 dihubungkandengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan PengadilanNegeri Batam tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut: Bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo mengenai wanprestasiadalah kewenangan

Pengadilan Negeri bukan kewenangan dari BadanHalaman 4 dari 6 hal.

NyaiHintan RT. 04 Desa Bukit Rawi Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten PulangPisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaktidaknya pada tempattempat lainyang termasuk kewenangan pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenangmemeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikanHalaman 3 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Ppsdan/atau mentrasmisikan dan/atau. membuat dapat diaksesnya InformasiElektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaandan/atau pencemaran

Teluk Betung Selatan, BandarLampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanpa hak atau melawanhukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan berat netto0,2275 gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara antara lainsebagai berikut :Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 jam 09.30 WIB terdakwadihubungi

Teluk Betung Selatan, BandarLampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawanhukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman dengan berat netto 0,2275 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan caracara antara lain sebagai berikut: Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 jam 09.30 WIB terdakwadihubungi oleh saksi Rusdi (dilakukan penuntutan

Teluk Betung Selatan, BandarLampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan PengadilanNegeri Tanjung Karang, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut : Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 jam 09.30 WIB terdakwadihubungi

Puteri Candramidi No. 8 RT. 001RW. 014 Kelurahan Sei Bangkong Kecamatan Pontianak Kota dan bukti P2berupa Surat keterangan dari Pengurus Rt. 01/Rw. 014 tertanggal 26 Pebruari2019 dapat diketahui bahwa pemohon adalah Penduduk Kota Pontianak danmerupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak oleh karenanyaPermohonan Pemohon tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri Pontianakuntuk memeriksa dan mengadili Permohonan tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3, P4 dan P5 berupa suratpernyataan

bahwa berdasarkan keterangan Pasal 52 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundangan lainnya yangbersangkutan, pencatatan penggantian nama dilaksanakan berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri tempat Pemohon ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon adalahdiperbolehkan ;Menimbang, bahwa nama yang dipilih Pemohon tersebut adalah penggantianpenyebutan atau penulisan dan bukan perubahan nama keluarga atau keturunan sehinggamenjadi kewenangan

Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa penggantian nama yang dipilih Pemohon tersebut adalah bukanmerupakan titel, gelar, pangkat, gelar kebangsawanan ;Menimbang, bahwa penggantian nama Pemohon tersebut tidak bertentangan denganUndangUndang dan tidak melanggar kesusilaan , kesopanan atau peradaban suatu daerah ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka cukupberalasan kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakartauntuk memperbaiki dan dapat di catat dalam