Ditemukan 210 data
Urut Berdasarkan
Register : 27-07-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PA JAKARTA UTARA Nomor 1532/Pdt.G/2020/PA.JU Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 3
19 — 3
Putusan No.1532/Pdt.G/2020/PA.JUmelaporkan Penggugat Rekonvensi (Termohon) ke Polres JakartaUtara sebagaimana tertuang dalam laporan Polisi Nomor:LPB/573/K/VIII/2020/PMJ/RESJU tanggal 11 Agustus 2020 karenaPenggugat Rekonvensi (Termohon) diduga telah melakukan tindakpidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan penganiayaananak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 UU RI No. 23 Tahun2004 tentang Penghapusan KDRT yang diperkuat dengan bukti hasilvisum et repertum pada tanggal 11 Agustus 2020 di RSUD
Register : 02-06-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PA Soreang Nomor 2759/Pdt.G/2020/PA.Sor Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
74 — 22
74 — 22
Termohon terbukti telahmeninggalkan suami, menelantarkan keluarga, dan memisahkan anakdari bapaknya hingga akhirnya bercerai.Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dijelaskanbahwa KDRT dapat dilakukan oleh seorang istri, ataupun Suami, dalamundangundang tersebut dijelaskan pula bahwa kekerasan yangdimaksud dapat berupa fisik, kekerasan psikis dan penelantarankeluarga.Berdasarkan buktibukti yang ada, Termohon termasuk pelaku KDRT,kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan psikis memisahkan
Register : 08-09-2016 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 29-05-2017
Putusan PA CILACAP Nomor 3981/Pdt.G/2016/PA.Clp Tanggal 4 April 2017 — pemohon termohon
14 — 3
14 — 3
Yang secara Hukum Negaradilindungi oleh UndangUndang Pasal 34 ayat 3 UU Perkawinan UUNo 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT pasal 9 ayat 1.Dengan ancaman penjara paling lama 3 (Tiga) tahun;Tidak Benar,Termohon tidak pernah memberitahu kepada temanPemohon bahwa Pemohon tidak memberikan biaya nafkah. Merekabisa menilai dari gaya hidup mewah Pemohon yang selalu menarktirtemantemannya, beli kalung emas, hp, sandal, sepatu, baju, tas, jamtangan, helm dil semua harus branded.
Register : 10-07-2019 — Putus : 27-09-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 33-K/PM.I-05/AD/VII/2019 Tanggal 27 September 2019 — Oditur:
Hanggonotomo
Terdakwa:
Carkono
51 — 24
Hanggonotomo
Terdakwa:
Carkono
51 — 24
Pidanaumum di sini dapat berarti KUHP, UU Perlindungan Anak,UU Penghapusan KDRT dan termasuk juga UU Narkotika.Dan di dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikatidak diatur khusus atau terdapat penyimpanganpenyimpangan yang mengatur tentang pemecatanseorang prajurit TNI.
Register : 08-07-2019 — Putus : 27-09-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 29-K/PM.I-05/AD/VII/2019 Tanggal 27 September 2019 — Oditur:
Faustinus Lamere, S.H.
Terdakwa:
Djumani Radjuni
43 — 21
Faustinus Lamere, S.H.
Terdakwa:
Djumani Radjuni
43 — 21
Pidanaumum di sini dapat berarti KUHP, UU Perlindungan Anak,UU Penghapusan KDRT dan termasuk juga UU Narkotika.Dan di dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikatidak diatur khusus atau terdapat penyimpanganpenyimpangan yang mengatur tentang pemecatanseorang prajurit TNI.
Register : 04-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN BOGOR Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Bgr Tanggal 9 Maret 2017 — SUJIKIN Alias ARIF HENDRA NOVIANTO bin SANGKUN
145 — 67
145 — 67
Pasal 5 huruf a UU RI UU RI No. 23Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, serta peraturanperaturan lain yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa SUJIKIN ALIAS ARIF HENDRA NOVIANTO BINSANGKUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang mengakibatkanmatinya korban ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap SUJIKIN ALIAS ARIFHENDRA NOVIANTO BIN SANGKUN dengan pidana penjara selama 13(tiga belas) tahun;3.
Register : 19-06-2020 — Putus : 19-06-2020 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 104/Pid.C/2020/PN JKT.SEL Tanggal 19 Juni 2020 —
409 — 319
409 — 319
Pasal 44 ayat (1) UU RepublikIndonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang diacampidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda palingbanyak Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah). Berdasarkan urain diatas, Jaksa Ekstradisi dengan tegas menyatakan: adapun kedalawarsa atasperbuatan yang melanggar pasal 44 ayat 1 UU RI 23 tahun 2004 mengacupada ketentuan pasal 78 ayat 3 KUHP yakni setelah 12 tahun.
Register : 11-04-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 42-K/PM I-03/AL/IV/2019 Tanggal 5 September 2019 — Oditur Militer : Kapten Chk J.M H Sitanggang, S.H
Terdakwa : Kaptu Tku Zulfahmi
209 — 128
209 — 128
Bahwa benar Terdakwa sebagai prajuritTNI AD harus tunduk kepada UndangUndangyang berlaku di Negara RI, dalam perkara iniTerdakwa telah melanggar Pasal 49 huruf a JoPasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004tentang Penghapusan KDRT dan Terdakwasebagai prajurit TNI AD juga tunduk terhadapundangundang tersebut.Hal 8 dari 62 hal Putusan Nomor 42K/PM !03/1V/2019c.
Register : 25-02-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 23-K/PM I-03/AD/II/2019 Tanggal 23 Mei 2019 — Oditur Militer J.H.M. SITANGGANG, S.H., Kapten Chk NRP 11070085320786, Terdakwa Serma Jumali
77 — 32
77 — 32
persoalan rumah tangga Terdakwa dan Saksi1,sehingga nantinya terwujud rasa keadilan dan ketenangan antaraTerdakwa, Saksi1 dan dengan anakanak mereka.Oleh karenanya unsur padahal menurut hukum yang berlakubaginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajibmemberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepadaorang tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Unsurunsur Pasal49 huruf ajo Pasal 9 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 23 tahun2004 tentang Penghapusan
KDRT adalah tidak terbukti.Bahwa dengan adanya tuntutan Sdr.Oditur Militer yangmenyatakan mohon agar Pengadilan Militer I03 Padangmenjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Serma Jumali NRP.3900018400569 sebagai berikut:Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq.
Register : 21-11-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 991/Pdt.P/2018/PN Bjm Tanggal 29 Nopember 2018 — Pemohon:
ABDUL HADI
71 — 8
ABDUL HADI
71 — 8
Print2089/Q.3.10/Ep.2/12/2009Sejak Tanggal 17122009 s/d tanggal 05012009Menimbang , bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44UURI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT ;Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintahpenahanan ini terhadap terdakwa tersebut diatas.Mengingat Pasal 26 ayat 1 jo pasal 21 ayat 4 KUHAP (UU No.8/ 1982)MENETAPKANMemerintahkan untuk melakukan penahanan atas terdakwa RUDI LEATEMIA