Pasal 64 ayat (1) Sub pasal 63 ayat (1) UU RI No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AI KHATIM Bin UJE(Alm) dan terdakwa IIHENDRA GUNAWAN Bin H. NURDIN dengan pidana penjara masingmasingselama 9 (sembilan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masapenahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;3.

UJJANG ZARKASYI (dari Kantor AgamaKabupaten Lebak) Penyelenggaraan ibadah haji Reguler maupun Khusus dikelola olehKementrian Agama dengan SISKOHAT (Sistim Komputerisasi Haji Terpadu) bekerjasamadengan pihak BPS (Bank Penerima Setoran) yang memiliki akses online ke RekeningMenteri Agama dan setiap orang atau KBIH tidak dibenarkan untuk menerima setoranbiaya perjalanan ibadah haji tahun 2011 berdasarkan Peraturan Presiden RI.

No. 13Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ;ATAUKEDUABahwa Terdakwa I Al Khatim bin Uje (alm) baik secara bersamasama maupun bertindaksendirisendiri dengan terdakwa II Hendra Gunawan bin H. Nurdin pada hari tanggal danjam yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Pebruari 2011 hingga pada tanggal1 November 2011 atau setidaktidaknya pada suatu waktu pada tahun 2011 bertempat diKp. Lebak Picung Kel.

UJANG ZARKASYI (dari Kantor AgamaKabupaten Lebak) Penyelenggaraan ibadah haji Reguler maupun Khusus dikelola olehKementrian Agama dengan SISKOHAT (Sistim Komputerisasi Haji Terpadu) bekerjasamadengan pihak BPS (Bank Penerima Setoran) yang memiliki akses online ke RekeningMenteri Agama dan setiap orang atau KBIH tidak dibenarkan untuk menerima setoranbiaya perjalanan ibadah haji tahun 2011 berdasarkan Peraturan Presiden RI.

No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengertimaksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umumdipersidangan telah mengajukan saksisaksi, masingmasing setelah disumpah menurutagamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.

Wahab telah menyetorBiaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sejumlah Rp. 25.500.000, (duapuluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pada Bank Mandiri Syariah CabangMeureudu atas nama Zulkudus bin A. Wahab;Bahwa maksud Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalahuntuk keperluan dalam rangka mengambil Biaya PenyelenggaraanIbadah Haji sejumlah Rp. 25.500.000, (dua puluh lima juta lima ratus riburupiah) pada Bank Mandiri Syariah Cabang Meureudu atas namaZulkudus bin A.

Penetapan No. 0068/Pdt.P/2017/MS.Sgikandung), selain itu Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk penarikanBiaya Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Bank Mandiri Syariah CabangMeuruedu atas nama Zulkudus bin A.

Bahwa ketentuan Bab II tentang Kuota huruf A Sisa Kuota nomor 1 huruff Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomer 337Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal haji DanUmroh Nomor 123 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PembayaranBiaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Knusus dan Pengurusan Dokumen HajiKhusus Tahun1440H/ 2020 yang berbunyi Pendamping sebagaimanadimaksud dalam huruf c paling banyak 2 (dua) orang suami/istri, anakkandung dan/ atau menantu, adik

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan seluruh PermohonanPemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan Nama dan tanggal lahir Pemohon pada dokumen Setoran Awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Nomor SPPH : 112131401059 dan Nomor Porsi : 1300541266 yang disetorkan melalui Bank BNIS Madura, yang semula tertulis ABD.

112130103199 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya tertanggal 8 Juni 2011 dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) No Rek.0080226271 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Syariah KCP Kapas Krampang yaitu tertulis Nama Pemohon Saiful Munir Alamat Karah Agung No.9 RT 002, RW 010, Jambangan, Kota Surabaya, menjadi Isroji Munir, Alamat Dusun <

Menetapkan tempat tanggal lahir Pemohon II Kebumen, 18 November1968, yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah No: 0013/13/I/2019, tanggal10 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanPetanahan, Kabupaten Kebumen, dirubah menjadi tempat tanggal lahirPemohon Il Kebumen, 17 November 1970, sesuai dengan Tanda BuktiSetoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Setoran BPIH) dengannomor SPPH: 110041082;3.

Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan IbadahHaji Tahun 1437 H/2016 tertulis nama Sukarjo Daryan Sanmurpi bin Sanmurpi untukdibetulkan menjadi Daryan Sanmurpi Surawikrama;Menimbang, bahwa secara umum mengenai perubahan nama diatur dalam Pasal52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telahdiperbaharui dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23Tahun 2006;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini perubahan nama yangdimaksud adalah khusus berkaitan dengan penyelenggaraan

ibadah haji dimanaketentuan mengenai perlunya penetapan Pengadilan dalam hal terdapat perbedaan datanama calon jemaah haji diatur dalam Surat Edaran DIRJEN Penyelenggaraan Haji danUmrah Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : Dt.

Larangan syariah terhadap gharar yang dimaksuddisini adalah pada akadakad pertukaran (muawadhah).Husain Hamid Hasan, Hukmu alSyariah alIslamiyyah fiUquud alTamiin, Darul ' tisham, 1976Substansi fatwa DSN nomor 21/DSNMUI/X/2001 tentangPedoman Umum Asuransi Syariah.Undangundang nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan pasal 7 Keppres nomor 55 tahun 2002.Surat dari AJB Bumiputera 1912 No.277/Dit/BS/X/2002tertanggal 16 Oktober 2002 perihal permohonan fatwaAsuransi Haji.Pendapat peserta

Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki tempat lahir Pemohon yangtertulis pada dokumen Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)menjadi tempat lahir Tonasa ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas pemohon memohonkepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenaan menetapkan:ds2.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;Menetapkan Perbaikan identitas Pemohon dalam dokumen setoran biayapenyelenggaraan ibadah haji (BPIH)menjadi tempat lahir tonasa.

dilaksanakanberdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorangseperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakankejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalammelaksanakan aktvitas kependudukannya seharihari yang sesuai dengan ketentuanundangundang;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini perubahan nama yang dimaksudadalah khusus berkaitan dengan penyelenggaraan

ibadah haji dimana ketentuan mengenaiperlunya penetapan Pengadilan dalam hal terdapat perbedaan data nama calon jemaah hajidiatur dalam Surat Edaran DIRJEN Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian AgamaRepublik Indonesia Nomor : Dt.

Foto copy dari foto copy Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1436 H/2015 M dariBank Jatim Cabang Sampang, bermaterai cukup diberi tanda P6 ;. Foto copy dari foto copy Tanda Bukti Setoran Awal BPIH dari Bank Jatim CabangSampang, bermaterai cukup diberi tanda P7 ;. Foto copy Surat Keterangan satu orang/beda nama dari Pj.

1.771jemaah haji yang menggunakan sisa quota nasional, Terdakwamengakomodir kepentingan Anggota Komisi VIII DPR RI;Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengankewenangannya selaku Menteri Agama RI dan tidak sesuaidengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2008 tentangPenyelenggaraan Ibadah Haji yang telah diperbaharui denganUndangUndang Nomor 34 Tahun 2009 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 13Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Ibadah Haji menjadiUndangUndang;Bahwa terungkap fakta, dari pembayaran penyelenggaraan HajiTahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 yang meliputi kegiatansebagaimana dipertimbangkan di atas yang pelaksanaannyatidak sesuai dengan ketentuan serta pengelolaan DanaOperasional Menteri (DOM) Tahun 2010 sampai dengan Tahun2013 untuk kepentingan Terdakwa ternyata telah menimbulkankerugian Negara sebesar Rp27.283.090.068,02 (dua puluh tujuhmiliar dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh ribu enamHal.

Bahwa untuk membiayai Petugas Penyelenggara lbadah Haji(PPIH), sewa perumahan jemaah haji, dan pelaksanaan ibadah hajimenggunakan dana yang pembiayaannya bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun yang bersumberdan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Bahwa terkaitdengan hal tersebut Direktur Jenderal Penyelenggara Haji danUmrah (Dirjen PHU) membuat Petunjuk Teknis mengenai PetugasPenyelenggara lbadah haji (PPIH ) dengan syarat: (1) PegawaiHal. 13 dari 18 hal.

DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tertanggal 29 April 2015 tersebut,pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : Bahwa Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Watamponekiranya nama Pemohon yang tercantum dalam Surat Passport tertulis LINAUKKAS, lahir di Tappale, pada tanggal 14 Januari 1970 dapat dirubah / dibacamenjadi ANDI HERLINA UKKAS, lahir di Tappale, pada tanggal 14 Desember1970 sesuai Tanda Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji pada BankRakyat Indonesia, Kartu

/Pdt.P/2019/PN.Lmg.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c, d dan fUndangUndang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah HajiReguler menyatakan bahwa persyaratan pendaftaran calon Jemaah Hajimemiliki Kartu tanda penduduk yang masih berlaku sesuai dengan domisili ataubukti identitas yang sah, memiliki kartu keluarga dan memiliki tabungan atasnama calon Jemaah Haji yang bersangkutan pada BPS BPIH;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 UndangUndang Nomor 13Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan

Ibadah Haji Reguler menyatakan bahwasetiap Jemaah Haji yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi harus memilikidokumen perjalanan lbadah Haji berupa paspor dan memperoleh Visa Haji;Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkanbahwa Sotomo Bin Aman, lahir di Lamongan 03 Oktober 1961 sebagaimanatercatat dalam bukti surat bertanda P5 berupa Paspor dengan Sutarno BinAman, lahir di Lamongan 13 Juli 1942 sebagaimana tercatat bukti suratbertanda P1 berupa KTP, bukti surat bertanda P2 berupa Kartu

Bahwa ketika Pemohon melakukan pendaftaran Haji pada tanggal 24 11 2011 terdaftar dengan nama Sumini Wirodikromo dan telah melakukanpembayaran pelunasan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1444 H /2019 M tertulis nama Pemohon Sumini Wirodikromo;Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN KIn5. Bahwa ketika pembuatan paspor tersebut dibuat menggunakandata/dokumen akta nikah sehingga paspor yang terbit dengan nama tertulisSumini Wirodikromo;6.

Mudassir bin Nasai Abdullah, (Anak LakiLaki) ;Bahwa ketika Almarhum meninggal dunia ibunya yang bernamaAisyahtelah meninggal dunia lebih yaitu sekirakira tahun 1980 ;Bahwa pada tahun 2014 semasa hidupnya Almarhum telah menyetorkanBiaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), melalui Bank Syariah MandiriKantor Cabang Pembantu (KCP) Lambaro Jalan Banda Aceh Km. 8,5Lambaro, Nomor Rekening 7076253158 atas nama Nasai Abdullah,beralamat di Dusun Lamkuta Baro, Desa Lam Bada, Kecamatan Ingin Jaya,Kabupaten Aceh

Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan sebagai salah satu syarat untukmelakukan penarikan setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu(KCP) Lambaro JalanBanda Aceh Km. 8,5 LambaroNomor Rekening 7076253158 atas namaNasai Abdullah ;Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepadaBapakKetua Mahkamah Syariyah Jantho melalui Majelis Hakim yangmenyidangkan permohonan ini, berkKenan menetapkan sebagaiberikut:PRIMAIR:1.

Menetapkan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) buah asli buku control pencatatan penerimaan/pengeluaran uang embarkasi debarkasi tahun 2010; 2. 1 (satu) buah foto copy buku laporan pertanggungjawaban biaya lokal penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah (embarkadi/debarkasi Propinsi Maluku Utara musim Haji 1431 H/2010 Masehi;3. 1 (satu) rangkap foto copy rekening Koran bank BRI Bendahara Kanwil Depag Propinsi Maluku Utara nomor rekening 010301000185301 periode bulan Januari 2010 sampai dengan Desember

Propinsi Maluku Utara musim Haji tahun 2010 1431 H/2010 Masehi;5. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara nomor : 138/KPTS/MU/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Penetapan besaran biaya lokal Penyelenggaraan Ibadah bagi Jamaah calon /Jamaah Haji Propinsi Maluku Utara musim Haji 1431 H/2010 Masehi;6. 1 (asatu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Maluku Utara nomor : 87.A tanggal 30 Agustus 2010 tentang pembentukan Panitia Penyelenggaraan

Ibadah haji Daerah (PPIHD) Propinsi Maluku Utara tahun 1431 H/2010 Masehi;7. 1 (satu) rangkap foto copy kontrak Kerja Perjanjian Akomodasi dan Konsumsi untuk Jamaah Haji di Embarkasi Makassar Propinsi Maluku Utara tahun 2010 nomor : KW.27.2/4/Hj.05/67/2010 dan nomor : 008/BPAH/MKS/2010 tanggal 28 Juli 2010;8. 1 (satu) rangkap foto copy berita acara serah terima biaya sewa truck angkutan bagasi calon Jamaah Haji Propinsi Maluku Utara tahun 1431 H/2010 Masehi fase pemberangkatan dan pemulangan;

Barat tanggal 27 September 2010;15. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari EMI RUSMINI, SE sebesar Rp. 28.375.000,-untuk pembayaran Embarkasi/Debarkasi CJH Kabupaten Halmahera Tengah tahun 1431 H/2010 Masehi tanggal 22 Oktober 2010;16. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari EMI RUSMINI,SE sebesar Rp. 4.625.000,- untuk pembayaran Embarkasi/Debarkasi CJH Kabupaten Halmahera Tengah tahun 1431 H/2010 Masehi tanggal 15 November 2010;17. 1 (satu) buah buku laporan penyelenggaraan

Ibadah Haji Propinsi Maluku Utara musim Haji 1431 H/2010 Masehi Kanwil Kementerian Agama Propinsi Maluku Utara;18. 1 (satu) buah leptop Merk Toshiba warna hitam ukuran 14 inci;19. 2 (dua) lembar surat daftar uang saku dan transport panitia pemulangan dan pemberangkatan Ibadah Haji Daerah tahun 1431 H/2010 Masehi bagi anggota DPRD Propinsi Maluku Utara;Barang bukti 1 (satu) unit leptop Merk Toshiba warna hitam ukuran 14 inci, dikembalikan kepada saksi Arif Bilo,Bc.Ak dan barang bukti yang lain

Ibadah Haji bagiJamaah calon Haji Propinsi Maluku Utara tahun 2010 tersebut, terdapat danasebesar Rp. 473.569.000, (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enampuluh sembilan ribu rupiah), saksi Fitria Drachman,SE selaku Wakil BendaharaPanitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah (PPIHD), atas petunjuk TerdakwaDrs.

Pada tanggal 30 Agustus 2010 H.Abdul Rahman Kharie,S.Ag selaku KepalaKantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Maluku, mengeluarkan SuratKeputusan Nomor : 87A Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010, tentangkomposisi dan personalia Panitia Penyelenggaraan lbadah Haji Daerah(PPIHD) Propinsi Maluku Utara Musim Haji Tahun 2010;Bahwa setelah dibentuknya Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah(PPIHD) Propinsi Maluku Utara Musim Haji Tahun 2010 tersebut, pada tanggal01 September 2010 Gubernur Maluku Utara

Ibadah Haji Daerah (PPIHD), Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2017/PNTteHal. 52 dari...dengan jumlah quota calon Jamaah haji tahun 2010 untuk masingmasingKabupaten/Kota sebagai berikut : NO URAIAN JUMLAH QUOTA (ORANG)1.

Ibadah Haji tahun 2010, ada anggota DPRDProp.

Ibadah Haji bagi Jamaah calon HajiPropinsi Maluku Utara tahun 2010 yaitu :1.

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon atas namaRUKIYAH, dengan Tempat dan tanggal lahirJANGKUK,01 JULI1949sebagai mana tersebut dalam Akta Kelahiran dengan nomor5202-LT-29102015-0052, Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor Pendaftaran122150201014danSetoran Biaya Penyelenggaraan

Ibadah Haji (BIPIH)Nomor Porsi :1500081837atas namaINAQ RIFAI BINTI AMAQ RAHNANdengan tempat dan tanggal lahirJANGKUK,01 JULI1949dan nama yang tertera pada Paspor Nomor :E5752773atas namaRUKIYAH MUHAMAD MUNAJIdengan tempat dan tanggal lahirJANGKUK,01 JULI1949adalah 1 (satu) orang yang

Bahwa ketika pemohon melakkukan pendaftaran Haji padatanggal 24 11 2011 terdaftar dengan nama Kaeri Resodimedjo dan telahmelakukan pembayaran pelunasan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun1444 H/ 2019 M tertulis nama Pemohon Kaeri Resodimedjo.Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PN KIn5. Bahwa ketika pembuatan paspor tersebut dibuatmenggunakan data/dokumen akta nikah sehingga paspor yang terbit dengannama tertulis Kaeri Resodimedjo.6.

Foto copy bukti setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, Nomor:130500233, tertanggal 08 Juni 2015 atas nama NUR ASIA, (P 4);5. foto copy Kutipan Akte Kelahiran nomor 966/L/IstDisp/IP/1997, tertanggal04 Juli 1997, atas nama NUR SIYAH, (P5) ;Menimbang, bahwa selain mengajukan suratsurat bukti tersebut di atas, pemohonjuga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama M.Masrur dan Suroso yangmasing masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut :Saksi 1.