permohonanmana Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon $;Menimbang bahwa guna meneguhkan dalildalil permohonannya Pemohob telahmengajukan alat bukti tulis sebagai berikut; Foto copy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang di keluarkan olehkepala Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa,Nomor.593.3/884/XII/02/2016 tanggal 08 Nopember 2016, bermaterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode ( P.1 ) ; Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 305.Kua.03.03

11 Desa Cibatu Kecamatan Cibatu KabupatenGarut, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepadaAdvokat dan Konsultan Hukum pada Kantor BAMBANGIRAWAN, S.H, dan RUSMANA, S.H. keduanya advokat padaKantor YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DANPENDIDIKAN GUNTUR GARUT, Akta Perubahan No. 2Tanggal 24 Februari 2014, SK Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor : AHU1155.AH.01.04.Tahun 2014 Tanggal 3 Maret 2014 AkreditasiSK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : M.HH01.HN.03.03

Desa Mekar Sari Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut,yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat danKonsultan Hukum pada Kantor BAMBANG IRAWAN, S.H,dan RUSMANA, S.H. keduanya advokat pada KantorYAYASAN LEMBAGA BANTUAN = HUKUM DANPENDIDIKAN GUNTUR GARUT, Akta Perubahan No. 2Tanggal 24 Februari 2014 , SK Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU1155.AH.01.04.Tahun 2014 Tanggal 3 Maret 2014 AkreditasiSK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : M.HH01.HN.03.03

,adalah anggota Organisasi Bantuan HukumPOSBAKUMADIN JAKARTA UTARA TerakreditasiKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum danHAM R.I Nomor: M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013, kantorsekretariat berkedudukan di JI.

SRI HARTINI,SH, KANDIAWAN SS, SH dan KUSWARINI PUJI ASTUTI, SH, MM,Advokat dan Paralegal terdaftar di Yayasan Bantuan Hukum ADILINDONESIAN AGENCY Berdasar UU No 16 Tahun 2013, Tentang BantuanHukum, seSuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013, dengan Nomor 33.0045, berkantor di JL. WRSupratman No. 216 Cangkrep Lor Purworejo, berdasar Surat Kuasa Khusustertanggal 10 Oktober 2013 terdaftar dalam Regester Kuasa KhususPengadilan Agama Purworejo Nomor 391/AVK/13.

Fotocopy Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Dr M Djamil PadangNomor KP 01.01.04/II/20/2011 tanggal 2 Januari 2012, sesuai aslinyaselanjutnya diberi tanda P7;Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor.67/Pdt.G/2016/PN Pdg10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.Fotocopy Surat Kementrian Kesehatan RI Direktorat Jendral Bina UpayaKesehatan RSUP Dr M Djamil Padang Nomor KP.03.03/II/123/2012, tanggal14 Maret 2012, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda P8;Fotocopy Harian Haluan terbitan Kamis tanggal 19 Juli 2012, sesuai

Djamil Padang NoDokoumen 01.05.41 tanggal 1 November 2010, sesuai aslinya, selanjutnyadiberi tanda T.2;Fotocopy Surat Mentri Kesehatan RI Direktorat Jendral Bina UpayaKesehatan RSUP DR M Djamil Padang No.Kp.03.03/II/123/2012 tanggal 14Maret 2012,Hal Bebes sementara Memberikan Pelayanan Kepada Pasiensesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T.3;Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara RSUP.Dr. M.

Djamil Padang No.Kp.03.03/II/325/2012 tanggal08 Maret 2012, fotokopy dari copy copy, selanjutnya diberi tanda T.22;Fotocopy Surat Direktur Utama RSUP. Dr. M. Djamil PadangNo.KP.02.07/II/113/2012 tanggal 10 Maret 2012, sesuai aslinya, selanjutnyadiberi tanda T.23;Fotocopy Surat Direktur Utama RSUP. Dr. M.

Menkumham M.HN.03.03 Tahun 2016,beralamat di Graha Mitra Sunter Blok D Nomor : 911, Jalan Sunter BonlevardRaya, Jakarta 14350, yang bertindak baik sendirisendiri maupun bersamasama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 089/SK/LBH.MS/VII/2018 tanggal06 Juli 2018;HAL .2 PUTUSAN NO. 402/PID/2018/PT.DKI.PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;Membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan berikutturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 September2018Nomor 1193/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt.

Ali Syaifudin, SH,MH, Dodi Rusmana, SH, MH, Ery Kustriyah, SH, Muchlis, SH,Rachmat Sumantri, SH dan Triana Nurhasanah, SH Para PengurusOrganisasi Bantuan Hukum POSBAKUMADIN JAKARTA UTARATerakreditasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.1Nomor: M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013, yang Berkantor di JI.

Kendari terakreditasi Menteri Hukumdan HAM RI Nomor M.MH02.HN.03.03 tahun 2013 berkantor di Pos BantuanHukum Advokat Indonesia PN. Kendari ( POSBANKUM ADIN PN. KENDARI)beralamat di jalan Ir.

Arshy Citra Kamato dan telah pula dibuatkankontrak/perjanjian antara pemenang lelang dengan Pejabat PembuatKomitmen PPK Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak diLingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KabupatenKampar Provinsi Riau Erizal Anedi, ST sebagaimana Surat PerjanjianNomor: 03.03/Kontrak/PPKPemb.Jbt/PUPRBJJ/VI/ 2018 tanggal 05 Juni2018 yang memuat ketentuan yang harus disepakati kedua belah pihak.Bahwa terhadap peristiwa/perbuatan hukum tersebut di atas, telah nyataterdapat

Surat perjanjian/kontrak antara pemenang dengan TergugatNomor: 03.03/KONTRAK/PPKPEM.JBT/PUPRBJJ/VI/2018 tanggalO05 Juni 2018;2. Surat Penyerahan Lapangan SPL Nomor : 04.03/SPL/PPKPEMBJBT/PUPRBJJ/V1/2018 tanggal 05 Juni 2018;3.

Bahwa tindakan lanjutan Tergugat sehubungan dengan hal di atas adalahmenerbitkan Surat Perjanjian Nomor 03.03/Kontrak/PPKPemb.Jbt/PUPRBJJ/V1/2018 tanggal 05 Juni 2018 yang memuat ketentuan yang harusdisepakati kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam ketentuanPasal 86 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.21.

Bukti T7 : Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Konstruksi HargaSatuan (SPKKHS) Nomor : 03.03 / KONTRAK/PPKPEMB.JBT/PUPRBJJ/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018Program Pembangunan jalan Dan Jembatan,Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak,Kecamatan Kampar (Sesuai dengan asli).8. Bukti T8 : Fotocopy Surat Bagian Pengadaan Barang/JasaSekretariat Daerah Kabupaten Kampar Pokja IV TahunAnggaran 2018 Nomor : O1/IST/POKJAIV/V/2018,tanggal 18 Mei 2018 kepada Direktur Utama PT.

Undangundang Nomor 51 Tahun 2009, khususnya terkait denganKeputusan Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara, danpengecualian sengketa tata usaha Negara yang dihubungkan denganketentuan dalam Pasal 47 Undangundang Nomor 51 Tahun 2009, makadalam perkara ini Ssudah ada pemenang lelang yaitu Tergugat II Intervensi 1dan Tergugat II Intervensi 2 yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor: 03.03/Kontrak/PPKPemb.Jbt/PUPRBJJ/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018.

Bahwa, Penggugat adalah Ketua Biro Bantuan Hukum Fakultas HukumUniversitas Simalungun yang telah Terdaftar/Terverifikasi danTerakreditasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor: M.HH01.HN.03.03 TAHUN 2016,Tentang Lembaga/ Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi danAkreditasi sebagai pemberi bantuan hukum periode Tahun 2016 S.D2018, tertanggal 7 Januari 2016;4.

1866 KUH Perdata atau pasal 164 A/B (pasal 283 RDS)alatalat bukti dalam perkara perdata terdiri atas:a. bukti tulisanb. bukti dengan saksisaksic. persangkaanpersangkaand. pengakuan; dane. sumpahBahwa majelis hakim mengabaikan buktibukti yang diajukan PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat yang diantaranya Alat Bukti Surat danKeterangan saksisaksi yang diajukan oleh PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat meliputi;Bukti P3 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor M.HH01.HN.03.03

Puri Indah mengajukan permohonan Pembayaran 100% sesuaidengan surat No. 02/PI/I/2016 tanggal 23 Desember 2016, dan berdasarkanSPM (Surat perintah membayar) 0254/SPMLS/I.03.03/2016 tanggal27 Desember 2016 yaitu sebesar Rp1.241.440.900,00 (satu milyar duaratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratusrupiah), namun pada saat itu tidak diterbitkan SP2D oleh Kuasa BUDkepada pihak ketiga atau CV.

PURI INDAHmengajukan permohonan Pembayaran 100% sesuai dengan suratNo. 02/PI/I/2016 tanggal 23 Desember 2016, dan berdasarkan SPM(Surat perintah membayar) 0254/SPMLS/I.03.03/2016 tanggal27 Desember 2016 yaitu sebesar Rp.1.241.440.900,00 (satu milyar duaratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratusrupiah), namun pada saat itu tidak diterbitkan SP2D oleh Kuasa BUDkepada pihak ketiga atau CV.

BA77/STPI/SPK.BOPP/DSDA.AS/DAKTBH/XII/2016 tanggal 21 Desember2016; dane SPM (surat perintah membayar) Nomor: 0254/SPMLS/I.03.03/2016tanggal 27 Desember 2016 yang diterbitkan Pengguna AnggaranDinas Sumber Daya Air Kab. Aceh Selatan tahun 2016 kepadaCV. PURI INDAH.Bahwa pembayaran angsuran termint 100% kepada kontraktor pelaksanaCV. PURI INDAH sepengetahuannya sudah sesuai dengan prestasipekerjaan rill di lagangan berdasarkan dokumen yang dilihat dan terimayaitu.

Aceh Selatan dan berdasarkandokumen PHO sudah menyatakan sesuai dan juga sebelumnya telahditerbikan SPM 100% Nomor: 0254/SPMLS/I.03.03/2016 tanggal27 Desember 2016 oleh pengguna anggaran Dinas Sumber Daya AirKab.

PURI INDAH mengajukan permohonan Pembayaran 100%sesuai dengan surat No. 02/PI/I/2016 tanggal 23 Desember 2016, danberdasarkan SPM (surat perintah membayar) 0254/SPMLS/I.03.03/2016tanggal 27 Desember 2016 yaitu sebesar Rp.1.241.440.900,00 (satu milyardua ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratusrupiah), namun pada saat itu tidak diterbitkan SP2D oleh Kuasa BUD kepadapihak ketiga atau CV.

Bahwa dalam Berita Acara Hasil Pemilinan Nomor: 08.11/PPDPP/2021tanggal 2 Juli 2021 atas nama PT ARAZ MULIA MANDIRI, TergugatMendasarkan pada Adendum Dokumen Pemilihan Nomor Nomor:03.03/ADD/PPDPP/2021 tanggal 2 Juni 2021 untuk PengadaanPekerjaan Konstruksi Pembangunan Sentra IKM, tetapi faktanyaTergugat tidak melaksanakannya dengan benar amanah peraturandimaksud.

Penetapan Tergugat, itu diterbitkan dengan cara melanggarAdendum Dokumen Pemilihan Nomor Nomor: 03.03/ADD/PPDPP/2021tanggal 2 Juni 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan KonstruksiPembangunan Sentra IKM yang disusun sendiri Terguggat. AkibatnyaPenggugat yang berada di Urutan 4 (empat) berdasarkan hasil koreksiaritmatik dari penawaran terendah tidak diluluskan dengan alasan yangdibuatbuat. Atas tindakan Tergugat itu Penggugat merasa dirugikan;c.

Bahwa Tergugat juga tidak profesional selama proses klarifikasi.Tergugat dengan terang benderang bertindak sewenangwenangdengan tibatiba membuat aturan baru yang tidak diatur di AdendumDokumen Pemilihan Nomor : 03.03/ADD/PPDPP/2021 tanggal 2 Juni2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan SentraIKM.

Masa berlaku Jaminan Sanggah Banding palingkurang 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan sanggahbanding sebagaimana tercantum dalam LDP akan tetapi hal ini tidakdilakukan oleh Penggugat. artinya penggugat tidak mengikuti sebagaimanaketentuan yang dimaksud dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 03.03/PPDPP/2021 Tertanggal 27 Mei 2021;Bahwa Tergugat telah melaksanakan ketentuan dalam Peraturan PresidenNo 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintan DanPeraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018

I (V/b;Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH28.KP.03.03 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemindahan PegawaiNegeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon II dilingkungan KementrianHukum dan Hak Asasi Manusia RI, Tergugat ditempatkan sebagai Kepala PusatPenelitian Hakhak Sipil dan Politik pada Badan Penelitian dan Pengembangan HakAsasi Manusia;Bahwa terhadap Keputusan yang dibuat oleh Tergugat a quo, maka Penggugat telahmengajukan gugatan di Pengadilan

Nomor M.HH28.KP.03.03 Tahun2013, tentang Pengangkatan Dan Pemindahan Pegawai Negeri SipilDalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon II Di LingkunganKementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atasnama Samuel Purba, S.H.,M.Hum. ( fotokopi sesuai dengan aslinya);3 Bukti P3 : Salinan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 217/G/2013/PTUNJKT, tanggal 12 Juni 2014.

Struktural eselon II dan Fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyeliadi lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4);Halaman 33 dari 45 halaman Putusan No.179/G/2014/PTUNJKTMenimbang, bahwa dari bukti P 2 yaitu Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.28.KP.03.03 Tahun 2013 tanggal 27Agustus 2013 tentang pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam dan darijabatan struktural eselon HI di lingkungan

Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor : 1058/KPTS/M/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan atasan/ atasan langsung/ Pembantu atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat perbendaharaan satuan kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat;

Jasa Mitra Manunggal Nomor : KU.03.03/P2JN/90 tanggal 14 Februari 2017;

Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/31/VII/2015/Reskrim sejak tanggal 9 Agustus 2015 sampai dengantanggal 28 Agustus 2015Perpanjangan penahanan Penuntut Umum berdasarkan SuratPerpanjangan Penahanan Nomor : B41/RT2/08/2015 sejak tanggal 28Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print298/N.3.25/Epp.2/09/2015 sejak tanggal 17 September 2015 sampaidengan tanggal 06 Oktober 2015.Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor: 114 /ILA2a.03.03

Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/32/VIl/2015/Reskrim sejak tanggal 9 Agustus 2015 sampai dengantanggal 28 Agustus 2015Perpanjangan penahanan Penuntut Umum berdasarkan SuratPerpanjangan Penahanan Nomor : B42/RT2/08/2015 sejak tanggal 28Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print297/N.3.25/Epp.2/09/2015 sejak tanggal 17 September 2015 sampaidengan tanggal 06 Oktober 2015.Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor: 114 /ILA2a.03.03

Kecamatan Alas dengan suratpenolakan nomor 599/kua. 18 03.03/2//pw.00/12/2017, tanggal 08 Desember 2017;Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon mohon kepada BapakKetua Pengadilan Agama Sumbawa Besar C/q Majelis Hakim Yang terhormat berkenanmenerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut : PRIMER :1s Mengabulkan permohonanPemohon ;2.

., Ketiganya adalah Advokatpada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia(POSBAKUM ADIN) PN KENDARI Terakreditasi MenteriHukum dan HAM RI Nomor: M.HH02.HN.03.03 Tahun 2013yang berkedudukan diJalan Gunung Meluhu, PerumahanDiamond Alfa Blok A1, Kel. Tobuuha, Kec.

Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 228/03.03/2018 atas namaPenggugat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.4;Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orangsaksi ke persidangan, hal mana saksisaksi tersebut di bawah sumpahnya telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Surat Keterangan atas nama Pemohon IJ dan Pemohon I nomor KK.03.03/5/Pw.01/14/2011 tanggal 11 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama KABUPATEN SIJUNJUNG, selanjutnya oleh KetuaMajelis diberi kode P.I.2;3.