membayar biaya perkaraini; Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat telah mengajukanRepliknya tertanggal 3 Desember 2008, demikian halnya kuasa paraTergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 17 Desember 2008 ;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil gugatannya tersebut,Penggugat telah mengajukan 29 suratsurat bukti yang telah ditelitidan disesuaikan dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup berupakecuali buktibukti : P2, S/d P6, P9 s/d P14 dan P17 s/d P20 ;Foto copy Perjanjian No. 593.82

/01/402.102/1989 tertanggal 11 Mei 1989,bukti P1 ;Foto copy Berita Acara Serah Terima No. 593.82/148/402.1/02/190 tertanggal 8Nopember 1990, bukti P2 ;Foto copy Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No.174/1990 tanggal 25 Juli 1990, bukti P3 ;Foto copy Surat kepada Walikota Kepala Daerah Tingkat Il Surabayatanggal 30 Januari 1990 No. 593/2645/044/1990 perihal persetujuanprinsip tukar menukar tanah dengan tanah dan atau bangunan, buktiP4 ;19Foto copy Surat Keputusan Menteri Dalam

kepentingan,maka disitu baru boleh proses) ;12 Bahwa jauh sebelum diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, Penggugattelah mengajukan Surat permohonan Penolakan atau keberatan ataspermohonan hak oleh Dra.Tia Aryati, yang didasarkan pada :aSurat Tugas Lurah Bintarajaya Nomor : 470/08/Pem, yang isinya untukmendata dan meneliti suratsurat tanah pengkavlingan Blok Rawa Pangonanwilayah RT. 007/RW.010, Kelurahan Bintarajaya, Kecamatan Bekasi Barat;Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi, Nomor :593.82

Tia Aryati (incasu Tergugat II Intervensi) yang didasarkan pada :a Surat Tugas Lurah Bintara Jaya No. 470/08/Pem, yang isinya untuk mendatadan meneliti surat surat tanah perkavlingan blok Rawa Pangonan WilayahRT. 07 RW. 10 Kelurahan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi Barat (vide buktiP.1).b Surat Bupati Kepala Daerah TK.IT Bekasi, No. 593.82/49/Tib/1984 perihalpersetujuan prinsip perumahan atas nama PT. Pamor Muda Pratama tanggal3 Mei 1994;Halaman 21 dari 33 halaman.

>;

XI.TA/PERJ/37/1990 tanggal 1 Mei 1990 antara Turut Tergugat Konvensi sebagai pihak pertama dan Penggugat Konvensi sebagai pihak kedua adalah sah menurut hukum;

(Asli);
1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Nomor : 593.82/DPKPPERKIM/948.

Nomor :593.82/DKPP-PERKIM/944.

Bintan Utara Nomor :593.82/DKPP-PERKIM/942 Tanggal 20 Desember 2018 (Fotocopy Legalisir);
2 (dua) Lembar Sosialisasi Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kecamatan Bintan Utara. (Fotocopy Legalisir);
2 (dua) Lembar Daftar Hadir Tanggal 20 Desember 2018. (Asli);
2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Penanggalan / Pelepasan Hak Atas Tanah.

(Fotocopy Legalisir);
1 (satu) Lembar Berita Acara pembayaran Nomor: 593.82/ DPKPPERKIM/984 Tanggal 26 Desember 2018 Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA). (Fotocopy Legalisir);
1 (satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2018 Nomor : DPPASKPD1.04/01/01/16/ 13/5/2 Tanggal 25 Oktober 2018.

Bintan Utara, Nomor 593.82/DPKP-PERKIM/943 Tanggal 23 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran, Ganti Kerugian Tanah untuk kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Nomor: 593.82/DPKP-PERKIM/944 23 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
1 (satu) Rangkap Berita Acara Sosialisasi Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembebasan Lahan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kec.

PembangunanUntuk Kepentingan Umum Guna Keperluan Pembangunan Velodrome Dan Sport HallSerta Sarana Olah Raga Lainnya, yang menetapkan lokasi pembangunan stadion di DesaPerjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;Bahwa dengan adanya penetapan lokasi pembangunan Velodrome & Sport Hallserta Sarana Olahraga lainnya di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang,Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, selanjutnya Kepala Dinas Cipta Karya2Kabupaten Kutai Kartanegara dengan surat Nomor: 600494.A/593.82

PembangunanUntuk Kepentingan Umum Guna Keperluan Pembangunan Velodrome Dan Sport HallSerta Sarana Olah Raga Lainnya, yang menetapkan lokasi pembangunan stadion di DesaPerjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;Bahwa dengan adanya penetapan lokasi pembangunan Velodrome & Sport Hallserta Sarana Olahraga Lainnya di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang,Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, selanjutnya Kepala Dinas Cipta KaryaKabupaten Kutai Kartanegara dengan surat Nomor : 600494.A/593.82

No. 2394 K/Pid.Sus/2013Bahwa dengan adanya penetapan lokasi pembangunan Velodrome & Sport Hallserta Sarana Olahraga Lainnya di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang,Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, selanjutnya Kepala Dinas Cipta KaryaKabupaten Kutai Kartanegara dengan surat Nomor: 600494.A/593.82/UM/IX/2003tanggal 30 September 2003 mengajukan permohonan pembebasan Hak Atas Tanah dilokasi Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang seluas 50 Ha kepada Bupati KutaiKartanegara.Bahwa dalam

SHEILA KUNIARI pada tanggal 17 Februari 2003 seluas954 M2 dengan Nomor 64.02.33/593.82/PHAT/Ter.s/1293/11/ 2003 sehargaRp76.320.000, atau sebesar Rp80.000,/M2 (Bukti TerlampirB 1).1422 SAALUDIN. AK kepada H. NOOR ALI pada tanggal 26 Mei 2003 seluas 418M2 dengan Nomor 64.002.33/593.82/PHAT/T gr.s/1404N/2003 seharga Rp30.000.000,atau sebesar Rp71.770,/ M2 (Bukti TerlampirB2).3 RESMIADI kepada H.

NOR ALI pada tanggal 26 Mei 2003 seluas 760 M2dengan Nomor 64.002.33/593.82/PHAT/Ter.s/1403N/2003 seharga Rp50.000.000, atausebesar Rp65.7891 ,/M2 (Bukti TerlampirB3)Buktibukti tersebut yang kami sampaikan juga termuat dalam buku registrasi padaKantor Kecamatan Tenggarong Seberang (Bukti Terlampir B4).Jika kita mengacu kepada Keppres Nomor 55 Tahun 1993 Pasal 15 dan PeraturanMenteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Pasal16 (a) maka Bukti Transaksi jual beli Tanah antara

Aceh Selatan nomor : 593.82/103/2010, tanggal 30Maret 2010 perihal usulan lokasi area terminal TypeC Labuhanhaji ditujukan kepadaBupati Aceh Selatan. Berserta Lampiran Dokumentasi (Yang telah dilegalisir); 6 (enam) lembar foto copi SK Bupati Aceh Selatan nomor 86 tahun2010, tanggal 15 April 2010, tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah UntukPembangunan Kepentingan Umum Dalam Kabupaten Aceh Selatan, besertalampirannya.

Hal ini didukung puladengan adanya surat Pengajuan permohonan pembebasan tanah yang berasal darisaksi Suhasmi selaku Camat Labuhanhaji dengan surat nomor : 593.82/109/2010tanggal 18 Februari 2010 yang ditujukan Bupati Aceh Selatan yang isinya memohonkepada Bupati Aceh Selatan untuk mengalokasikan dana pembebasan tanah seluas20.000 M x Rp.50.000, = Rp.1.000.000.000, yang terletak di Gampong Padang BakauKec. Labuhanhaji Kab.

Tio Achriyat Bin Zainoen Hasanselaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi menerbitkan SuratNomor : 593.82/103/2010 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Selatan perihal usulanlokasi area terminal type C Labuhanhaji dengan disertai dengan Hasil Survey danPemetaan Awal di Desa Padang Bakau Kec. Labuhanhaji Kab.

AcehSelatan;e Bahwa benar, Suhasmi sebagai Camat Labuhan haji ada mengajukanpermohonan pembebasan tanah dengan surat nomor : 593.82/109/2010 tanggal 18Februari 2010 yang ditujukan Bupati Aceh Selatan yang isinya memohon kepada BupatiAceh Selatan untuk mengalokasikan dana pembebasan tanah yang terletak diGampong Padang Bakau Kec. Labuhanhaji Kab.

Yang dikeluarkan olehGubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat, sesuai dengan SuratKeputusannya tertanggal 24 Februari 1992, Nomor 593.82/SK.237Pem.UM/92:Bahwa Tergugat berjanji untuk membangun Kantor Koperasi Unit DesaWahana Karya Rancaekek ditempat pembangunan Proyek tetapi padakenyataannya sampai sekarang Tergugat masih belum malaksanakanpembangunan tersebut, oleh karena itu sangat wajar apabila Penggugatmenuntut biaya konpensasi atas pembangunan gedung KUD tersebut yangtidak terlaksana dengan

didalam proses pembangunan proyek dimaksud;Bahwa setelah semua surat yang disepakati diterbitkan diantaranya SuratPenunjukkan dan Perintah Kerja Pelaksanaan Pekerjaan PembangunanPasar Wahana Karya di Desa Rancaekek Wetan tanggal 23 November1991 Nomor 103/B/KUD/WK.R.1/X1I/1991maka Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, langsung melakukan prestasinya denganmenguruskan perijinan yang diperlukan berikut semua biayanya,diantaranya: Persetujuan Ijin Lokasi tanggal 24 Februari 1992, Nomor 593.82

Il Palembang atau yang lebih dikenaldengan sebutan Panitia 9 (yang terdiri dari Tergugat , Tergugat IV,Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX,Tergugat X dan Tergugat XI) melakukan pembebasan tanahtanah yangberada di Jalan Mayjen Singadekane Sungai Pedada Rt. 20 KelurahanKeramasan Kecamatan Kertapati Palembang (dahulu berada di Kelurahankeramasan, Kecamatan Seberang Ulu , Kotamadya Palembang);Bahwa adapun yang menjadi Panitia 9 tersebut (berdasarkan Surat TugasNomor : 593.82

Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang, Penggugat belum menerimaganti rugi, dengan demikian maka secara hukum tanah tersebut masihtetap sah sebagai tanah hak milik Penggugat;Sebagai bukti penggugat tidak menerima ganti rugi dapat dilinat dari SuratKeterangan yang dibuat JAKFAR bin WASAN tanggal 29 Februari 2008.JAKFAR bin WASAN adalah salah seorang Panitia Pembebasan Tanahyang ditunjuk oleh Tergugat XI, sebagaimana Surat Penunjukan dariPanitia Pembebasan Tanah Kotamadya Palembang, serta Surat TugasNo. 593.82

Poncol RT/RW 01/010, Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat) dengan luas kurang lebih 6.520 M2 (kurang lebih enam ribu lima ratus dua puluh meter persegi), dengan rincian sebagai berikut,

sebelumnya yang sah;Terkait dengan legalitas hukum Penggugat, Penggugat memiliki haksecara hukum karena Penggugat adalah badan hukum yang didirikanberdasarkan hukum Indonesia sehingga oleh karenanya Penggugatadalah subjek hukum yang dapat memegang hak guna bangunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria;Bahwa dalam memperoleh SHBG Nomor 1524/Gembor Penggugat telahterlebin dahulu mendapatkan Persetujuan Lokasi dan Ijin PembebasanTanah Nomor 593.82

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa BaratNomor 593.82/SK.339BPN/1991 tentang Persetujuan Lokasi dan JjinPembebasan Tanah yang terletak di Desa Gembor KecamatanJatiuwung Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, untuk mendirikanIndustri Furniture dan Wood Working, atas nama PT TalentaAnugerah Pratama pada tanggal 20 Februari 1991 (lihat Bukti P10);8. Tanda Daftar Perusahaan Nomor 09.02.1.46.07480 tanggal 18November 2015 (Bukti P17);9.

., MAP selakuKepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara mengirimkan suratbalasan kepada Bupati Toba Samosir Nomor 593.82/DBHPE/5747/2010Perihal Dukungan untuk Pembebasan Tanah di Kabupaten Toba Samosiryang isinya menyatakan bahwa Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara : Memberikan rekomendasi untuk Pelaksanaan Peningkatan Jalandan Jembatan pada ruas jalan PorseaTanggaBandar PulauPulauRakyat di Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Asahansepanjang 13,4 Km dengan lebar perkerasan 6 M ; Untuk

Marapinta Harahap, MM, MAP selakuKepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara mengirimkan suratbalasan kepada Bupati Toba Samosir Nomor 593.82/DBHPE/5747/2010Perihal Dukungan untuk Pembebasan Tanah di Kabupaten Toba Samosiryang isinya menyatakan bahwa Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara : Memberikan rekomendasi untuk Pelaksanaan Peningkatan Jalan danJembatan pada ruas jalan PorseaTanggaBandar PulauPulau Rakyat diKabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Asahan sepanjang 13,4 Kmdengan lebar perkerasan

Samosir Nomor 16.a Tahun2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi PelaksanaanPembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba SamosirTahun 2011 ;17)1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 16.b Tahun2011 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah, Tanaman Tumbuhdan Bangunan dalam Rangka Pengadaan Tanah bagi PelaksanaanPembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba SamosirTahun 2011 ;18)1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera UtaraNomor 593.82

Samosir Nomor 16.a Tahun2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi PelaksanaanPembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba SamosirTahun 2011 ;18)1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 16.b Tahun2011 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah, Tanaman Tumbuhdan Bangunan dalam Rangka Pengadaan Tanah bagi PelaksanaanPembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba SamosirTahun 2011 ;19)1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera UtaraNomor 593.82

Jawa Barat tanggal 971987 No. 593.82/SK.73.S/AGRDA/2561987 tentang Izin Lokasi;. Bahwa Penggugat memperoleh seluruh tanah tersebut dengan membelidari PT. Karawaci Graha Permai (termasuk Tanah Objek Perkara).PT.Karawaci Graha Permai memperoleh tanah tersebut dengan membelidari PT. Jawa Barat Indah Company. Bahwa sebagaimana telahdiuraikan di atas, PT.

dilakukan dihadapan PejabatPPAT yaitu Camat Curug Tangerang dan Kepala Desa Bencongan (Pejabatini sekaligus bertindak sebagai Panitia Pembebasan Tanah KabupatenTangerang);Kemudian berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Panitia Pembebasantanah yang dilakukan oleh Camat Curug dan Kepala Desa BenconganTangerang, seterusnya memproses tentang izin lokasi kepada GubernurKepala Daerah Wilayah Propinsi Jawa Barat, yang akhirnya Gubernur KDHTingkat Jawa Barat pada tanggal 971987 dalam Surat Keputusannya No.593.82

tanahtanahpartikelir, tanah obyek sengketa termasuk katagori tanah kongsi yangharus diredistribusikan kepada rakyat tidak boleh diberikan kepada pihaklain in casu Tergugat ;Halaman 45 dari 61 hal.Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL.Bahwa Tergugat II menolak secara tegas dalil Penggugat tersebut karenaTergugat telan memperoleh Ijin Lokasi berdasarkan Surat KeputusanGubernur KDH Tk.I Jawa Barat No. 593/SK.638PemUm tanggal 25 Mei1990 jo tentang Pemberian Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah seluas +7.100 Ha jo No. 593.82

Jawa Barat Nomor 593/SK.638Pem.Um/ 1990tanggal 25 Mei 1990 tentang Pemberian ljin Lokasi dan Pembebasantanan Kawasan Industri PT Pertiwi Lestari seluas + 7.100 Ha joNomor 593.82 / SK. 1920Pem.Um/ 92 tanggal 3 Nopember 1992tentang perpanjangan masa berlakunya Surat Keputusan GubernurHalaman 47 dari 61 hal.Putusan Nomor 364/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL.KDH Tk.

Pertiwi Lestari seluas + 7.100 Ha joNomor 593.82/SK.1920Pem.Um/92 tanggal 3 Nopember 1992tentang perpanjangan masa berlakunya Surat Keputusan GubernurKDH Tk.

Yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat IJawa Barat, sesuai dengan Surat Keputusannya tertanggal 24 Februari 1992,Nomor 593.82/SK.237Pem.UM/92;24 Bahwa Tergugat berjanji untuk membangun Kantor Koperasi Unit Desa WahanaKarya Rancaekek I ditempat pembangunan Proyek tetapi pada kenyataannya sampaisekarang Tergugat masih belum malaksanakan pembangunan tersebut, oleh karenaitu sangat wajar apabila Penggugat menuntut biaya konpensasi atas pembangunanHal. 7 dari 36 hal. Put.

No. 488 K/Padt/20131818e Persetujuan Jjin Lokasi tanggal 24 Februari 1992, Nomor 593.82/SK.237Pem.Um/1993., dari Gubernur Kepda Propinsi Tingkat I Jawa Barat;e Jjin Mendirikan Bangunan tanggal 14 Oktober 1992, Nomor 644/649/Seksi.Perijinan., dari Pemerintah DT. II Kabupaten Bandung;e Surat Ijin Pemakai tanah Kavling tanggal 7 Oktober 1992, Nomor 644/64/ SeksiPerijinan., dari Pemerintah DT.

Tanah persawahan seluas kurang lebih 720 M2 (panjang 30 meterlebar 24 meter), yang masih dikuasai oleh Negara, dengan SuratPernyaat Pelepasan Hak Nomor : 593.82/35/PEMT., atas namaYULIANA, yang terletak di Kelurahan Muara Jawa Pesisir,Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kuatai Kartanegara, ProvinsiKalilamantan Timur, dengan batasbatas sebagai berikut:Pada sebelah Utara berbatasan dengan tanah AisyahPada sebelah Timur berbatasan dengan tanah M.

Put.No.183/Pdt.G/PA Prg.593.82/33/PEMT., atas nama YULIANA, yang terletak di KelurahanTama Pole, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kuatai Kartanegara,Provinsi Kalilamantan Timur, dengan batasbatas sebagai berikut : Padasebelah Utara berbatasan dengan Lorong/Gang Padasebelah Timur berbatasan dengan tanah Arif Padasebelah Selatan berbatasan dengan Parit dan tanah H.

(Surat Nomor : 593.82/1.236/B tanggal 13 September 2003 Pembebasan tanah dilakukan dari as jalan pada sisi utara jalandan sisi selatan jalan sehingga posisi batas tanah milik jalansaat ini ratarata pada posisi utara jalan berkisar 11.00 metersampai dengan 11,50 meter dari sisi selatan jalan berkisarantara 8,50 meter sampai dengan 10,00 meter dari as jalan saatini. Tanah obyek sengketa, termasuk tanah yang terkena pelebaran jalan tersebut.5. Bahwa Surat Pemerintah Desa Ngestiharjo No.Pem/Ngth.

tentangPembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah UntukPembangunan Kawasan Industri di Desa Maluk dan DesaBukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Baratyang ditandatangani oleh Bupati Sumbawa Barat ;Tim Persiapan melaksanakan Pemberitahuan RencanaPembangunan, sebagaimana Surat Pemberitahuan RencanaPembangunan Kawasan Industri Nomor:591/2304/Pem/X/2021 tanggal O8 Oktober 2021 yangditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten SumbawaBarat Selaku Ketua Tim Persiapan;Terdapat Pemberitahuan Nomor : 593.82

Industri di Desa Maluk dan Desa BukitDamai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat yangditandatangani oleh Bupati Sumbawa Barat;Halaman 52 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Sbw.> Tim Persiapan melaksanakan Pemberitahuan RencanaPembangunan, sebagaimana Surat Pemberitahuan RencanaPembangunan Kawasan Industri Nomor : 591/2304/Pem/X/2021tanggal 08 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh SekretarisDaerah Kabupaten Sumbawa Barat Selaku Ketua Tim Persiapan;Terdapat Pemberitahuan Nomor : 593.82

4 Oktober 2021, selanjutnya diberitanda TK. 2;Halaman 144 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Sbw.10.11.12.13.14.15.16.17.Foto kopi Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 188.4.45.1200 Tahun2021 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah untukPembangunan Kawasan Industri di Desa Maluk dan Desa Bukit DamaiKecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 7 Oktober 2021,selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda TK.I 3;Foto kopi Surat Pemberitahuan Nomor : 593.82

16;Foto kopi Surat Pengantar Sosialisasi Nomor : 100/148/Pem/X/2021,tanggal 12 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda TK. 17;Halaman 145 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Sbw.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.Foto kopi Undangan' Sosialisasi Pengadaan Tanah Nomor005/2303/Pem/X/2021, tanggal 8 Oktober 2021, selanjutnya diberi tandaTK.1 18;Foto kopi Berita acara Sosialisasi Pemberitahuan Rencana PembangunanKawasan Industri Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat Nomor :593.82

, Nomor : 188.4.45 1495 Tahun 2021 tanggal 19 November 2021,selanjutnya diberi tanda TK. 40;Halaman 147 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Sbw.41.42.43.44.45.46.47.48.49,50.51.Foto kopi Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Industridi Desa Maluk dan Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk KabupatenSumbawa Barat Nomor : 593.82/3431/Pem/X1I/2021 tanggal 19 Nopember2021, selanjutnya diberi tanda TK.I 41;Foto kopi Surat Pengantar Nomor : 045/076/PEM/XI/2021,tanggal 29Nopember 2021

keberatan danmenolak pertimbangan Judex Facti pada halaman 28 s.d. halaman 29yang menyatakan bahwa semua surat termasuk : Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4464, tanggal 13 Februari 2007 ; Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4465, tanggal 13 Februari 2007 ; Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4466, tanggal 13 Februari 2007 ; Surat Keputusan Bupati Bogor No. 591/287/Kpts/Huk/2004, tanggal 1September 2004 ; Surat Sekretaris Daerah No. 593.5/182Tapem tanggal 22 November 2005 ; Surat Keputusan Bupati Bogor No. 593.82

(duaribu lima ratus lima puluh meter persegi) terdaftar atas nama PemerintahKabupaten Daerah Tingkat II Badung, terletak di Jalan Kartika Plaza, SolParadiso Hotel, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten DaerahTingkat Il Badung, Provinsi Daerah Tingkat Bali, yang berdasarkanperjanjian tukar menukar yang dibuat oleh dan antara PemerintahKabupaten Daerah Tingkat II Badung dengan Perseroan (PT GeriaWijaya Prestige) tertanggal 8 April 1992 Nomor 593.82/2093/Pem.Umum, juncto persetujuan prinsip Menteri

ribu lima ratus lima puluh meterpersegi) terdaftar atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat IIBadung, terletak di Jalan Kartika Plaza, Sol Paradiso Hotel, KelurahanKuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, ProvinsiDaerah Tingkat Bali, berikut bangunanbangunan yang didirikan/tertanam diatasnya, yang berdasarkan perjanjian tukar menukar yangdibuat oleh dan antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Badungdengan Perseroan (PT Geria Wijaya Prestige) tertanggal 8 April 1992Nomor 593.82

ribu lima ratus lima puluh meterpersegi) terdaftar atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat IIBadung, terletak di Jalan Kartika Plaza, Sol Paradiso Hotel, KelurahanKuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat Il Badung, ProvinsiDaerah Tingkat Bali, berikut bangunanbangunan yang didirikan/tertanam diatasnya, yang berdasarkan perjanjian tukar menukar yangdibuat oleh dan antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Badungdengan Perseroan (PT Geria Wijaya Prestige) tertanggal 8 April 1992Nomor 593.82

KUTAI ENERGI tanggal 03 Mei 2012 nomor: 593.82/156/Pemt.;