belum diganti rugi maka Tergugat berjanji untuk membayar dengan caramenganggarkan dalam APBD Perubahan 2013 dan APBD Induk 2014sebagaimana tercatat dalam risalah rapat tertangggal 18 September 2013.;4. Bahwa salah satu Aset Daerah Kabupaten Mimika yang belum digantirugi oleh Tergugat dan dijanjikan didalam rapat tersebut untuk dibayaradalah tanah milik Penggugat seluas 100 x 200 m2 = 20.000 m2, terletakdi JI.

Perubahan KabupatenMimika tahun 2013 dan APBD Induk Kabupaten Mimika tahun 2014. ;5.

Hal ini dikarenakan secarategas disebutkan pada poin (1) kesimpulan rapat yakni Pemerintan DaerahKabupaten Mimika dan DPRD Kabupaten Mimika Sepakat untuk mencarisolusi terhadap penyelesaian masalah tanah yang sedang disengketakandan akan diakomodir dalam APBD Perubahan atau APBD Induk.;Bahwa dengan tidak dimasukannya DPRD Kabupaten Mimika dalamgugatan Penggugat sebagai Pihak dalam perkara a quo mengakibatkangugatan Penggugat kurang pihak;B. Dalam Pokok Perkara1.

Kesimpulan Rapat Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika danDPRD Kabupaten Mimika sepakat untuk mencari solusi terhadappenyelesaian masalah tanah yang sedang disengketakan dan akandiakomodir dalam APBD Perubahan atau dalam APBD Induk.;2. Adapun Lokasi tanah yang akan diselesaikan pembayarannyaadalah :a. Lokasi Tanah Damkar;b. Lokasi SD Negeri Inauga dan SMP Negeri 8;c. Lokasi SMP Negeri 7;d. Lokasi SMA Negeri 1;e. Lokasi Samping Eme Neme;f.

perubahandan APBD Induk tahun 2014; Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu, belum ada perubahananggaran; Bahwa Tidak ada disebutkan berapa yang akan dibayarkanKarena hal itu kembali ke Pemerintah Daerah; Bahwa anggaran pembayaran harus dimasukan dan diusulkanoleh Bupati setelah itu kami setujui; Bahwa tidak ada usulan ganti rugi tanah masyarakat diusulkandalam APBD tahun 2014; Bahwa Saksi tidak tahu ada pembayaran pada tahun 2013 dankami tidak diberitahukan; Bahwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten

/2015, tanggal 05Februari 2015;NPHD Kelompok Margaharja Nomor : 523/30/Hibah APBD/2015, tanggal05 Februari 2015;NPHD Kelompok Harapan Jaya Nomor : 523 /48/Hibah APBD/2015,tanggal 05 Februari 2015;Hal 15 dari 35 hal.

Pts No. 3 / TIPIKOR/ 2018 /PT.BDGNPHD Kelompok Maranti Nomor : 523 /33/Hibah APBD/2015, tanggal 05Februari 2015;NPHD Kelompok Pekka Kertaharja Nomor : 523/29/Hibah APBD/2015,tanggal 05 Februari 2015;NPHD Kelompok Rancage Nomor : 523 /26/Hibah APBD/2015, tanggal05 Februari 2015;NPHD Kelompok Harapan Mulya Nomor : 523 /28/Hibah APBD/2015,tanggal 05 Februari 2015;NPHD Kelompok Panber Nomor : 523 /32/Hibah APBD/2015, tanggal 05Februari 2015;NPHD Kelompok Gunamangsa II Nomor : 523 /31/Hibah APBD/2015,

Pts No. 3 / TIPIKOR/ 2018 /PT.BDG NPHD Kelompok Margaharja Nomor : 523/30/Hibah APBD/2015, tanggal05 Februari 2015; NPHD Kelompok Harapan Jaya Nomor : 523 /48/Hibah APBD/2015,tanggal 05 Februari 2015; NPHD Kelompok Maranti Nomor : 523 /33/Hibah APBD/2015, tanggal 05Februari 2015; NPHD Kelompok Pekka Kertaharja Nomor : 523/29/Hibah APBD/2015,tanggal 05 Februari 2015; NPHD Kelompok Rancage Nomor : 523 /26/Hibah APBD/2015, tanggal05 Februari 2015; NPHD Kelompok Harapan Mulya Nomor : 523 /28/Hibah APBD

/2015, tanggal 05Februari 2015;NPHD Kelompok Margaharja Nomor : 523/30/Hibah APBD/2015, tanggal05 Februari 2015;NPHD Kelompok Harapan Jaya Nomor : 523 /48/Hibah APBD/2015,tanggal 05 Februari 2015;NPHD Kelompok Maranti Nomor : 523 /33/Hibah APBD/2015, tanggal 05Februari 2015;NPHD Kelompok Pekka Kertaharja Nomor : 523/29/Hibah APBD/2015,tanggal 05 Februari 2015;NPHD Kelompok Rancage Nomor : 523 /26/Hibah APBD/2015, tanggal05 Februari 2015;NPHD Kelompok Harapan Mulya Nomor : 523 /28/Hibah APBD/2015,

tanggal 05 Februari 2015;NPHD Kelompok Panber Nomor : 523 /32/Hibah APBD/2015, tanggal 05Februari 2015;NPHD Kelompok Gunamangsa II Nomor : 523 /31/Hibah APBD/2015,tanggal 05 Februari 2015;NPHD Kelompok Raksa Bumi IV Nomor : 523 /27/Hibah APBD/2015,tanggal 05 Februari 2015;8. 10 (Sepuluh) berkas Proposal Pencairan Kelompok :Hal 29 dari 35 hal.

tahun 2010 oleh Tergugat II bersama denganPenggugat II dengan No.10.3301/Sub KONT.FISIK/APBD/2010,kemudian kontrak tersebut di ADDENDUM lagi oleh Penggugat IIHalaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Kdrdan Tergugat II dengan No.10.3302/Sub KONT FISIK/APBD/2010tanggal 6 Januari 2010;6 Bahwa sub kontrak No.10.3302/Sub KONT.FISIK/APBD/2010tanggal 6 Januari 2010, dirubah oleh Tergugat III pada saatTergugat HII menjadi Pejabat Pembuat Komitmen untuk kontraktersebut;7 Bahwa atas

sub kontrak No.10.3302/Sub KONT FISIK/APBD/2010tanggal 6 Januari 2010 di ADDENDUM pada saat Tergugat IIImenjadi Pejabat Pembuat Komitmen untuk kontrak tersebut denganNomor 01/ADDENDUM/KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 22September 2010 kemudian dibuat lagi oleh Tergugat III SubKontrak No.10.3303/Sub KONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 23September 2010, kemudian dibuat lagi SUB.KONTRAK IV olehTergugat HI selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk kontraktersebut dengan No.10.3304/Sub KONT FISIK/APBD/2010 tanggal21

Januari 2011;8 Bahwa pada tahun 2011 dibuatlah ADDENDUM II atas Kontrak,dengan No.02/ADDENDUM/KONT.FISIK/APBD/XII/2011tanggal 5 Desember 2011;9 Bahwa pada tahun 2012, oleh Tergugat V dibuat perubahan kontrakdengan Nomor :Sub.Kontrak V dengan Nomor : 10.3305/Sub KONT FISIK/APBD/2012tanggal 8 Februari 2012;No.03/ADDENDUM/KONT.FISIK/APBD/X/2012 tanggal 29 Oktober2012;Sub.Kontrak VI dengan Nomor : 10.3306/Sub KONT FISIK/APBD/2012tanggal 1 Nopember 2012; Sub.Kontrak VII dengan Nomor : 10.3307/Sub KONT

FISIK/APBD/2012tanggal 1 April 2013;10 Tergugat V secara sepihak telah melakukan pemutusan kontrakdalam surat nomor : 600/925/41948/2013 tanggal 20 Desember2013;11 Bahwa dalam keseluruhan dokumen kontrak Nomor :1033/KONT.FISIK/ APBD/2009 tanggal 8 Oktober 2009 sampai denganSub.Kontrak VII Nol0.3307/Sub KONT FISIK/APBD/2012tanggal April 2013, ditemukan fakta terjadi sisa jangka waktupelaksanaan Pekerjaan selama 151 hari Kalender dan apabiladilakukan penghitungan ulang terhadap jangka waktu pekerjaanakan

/2009 tanggal 8 Oktober 2009 sampai dengan Sub.Kontrak VIINo10.3307/Sub KONT FISIK/APBD/2012 tanggal 1 April 2013;Menyatakan untuk tidak mencairkan Jaminan Uang Muka PelaksanaanPEMBANGUNAN RSUD GAMBIRAN II Kota Kediri, Kontrak IndukNomor :1033/KONT.FISIK/APBD/2009 stanggal = 8 Oktober 2009PEMBANGUNAN RSUD GAMBIRAN II Kota Kediri sampai denganSub.Kontrak VII No10.3307/Sub KONT FISIK/APBD/2012 tanggal 1 April2013;Menyatakan Tidak Melakukan Denda atas PEMBANGUNAN RSUDGAMBIRAN II Kota Kediri;Menyatakan

Dengan demikian Pengesahan PerdaKabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2010 sudah dapat dilihat dengan terangbenderang merupakan hasil rekayasa Pemerintah Daerah (terutama BupatiSeluma/Murman Effendi) untuk menyulap APBD menjadi uang pribadi;Indikasi Pengesahan Perda Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2010syarat dengan kepentingan probadi sudah mulai terasa sejak dimenangkannyaseluruh paket proyek dalam Perda Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2010tersebut oleh PT.

APBD Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 60.000.000.000.;b. APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 70.000.000.000.,;c. APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 80.000.000.000,;Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM2013d. APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 80.000.000.000,;e. APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 60.000.000.000.;.

APBD Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 60.000.000.000..menjadi Rp 74.750.000.000,;b. APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 70.000.000.000.,.menjadi Rp 75.250.000.000,;c. APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 80.000.000.000,. tetap;d. APBDTahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 80.000.000.000,. Tetap;e.

Jalan DenganKonstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan PekerjaanTahun Jamak Untuk Masa (Lima) Tahun Anggaran merupakan Perdayang berkaitan dengan APBD, dikarenakan substansi dari Perdatersebut berkaitan dengan alokasi anggaran APBD KabupatenSeluma tahun 2011,2012,2013,2014, dan 2015.

PSP yangmerupakan perusahaan Murman Effendi (Bupati pada saat tersebut)menunjukan bahwa Perda ini sengaja diberlakukan untuk memuluskan niatMurman Effendi untuk menguras APBD Seluma. Oleh karena itu unsurmerugikan kepentingan umum disini adalah bahwa dengan adanyaanggaran proyek dalam Perda tersebut selama 5 tahun APBD Selumaharus terkuras.

Tahun Anggaran 2005 Kabupaten SerdangBedagai dan Peraturan Daerah Nomor : 366 Tahun 2005 tentangPerubahan APBD Tahun 2005 pada Sekretariat DaerahKabupaten Serdang Bedagai Bidang Administrasi Pemerintahanterdapat anggaran dana yang peruntukannya untuk membiayaikegiatan makanan dan minuman rapat dengan jumlahkeseluruhan sebesar Rp. 260.000.000, sesuai dengan koderekening 2.01.03.1.02.007.02.01;e Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2005tentang APBD Tahun Anggaran 2005 Kabupaten SerdangBedagai

No. 616 K/Pid.Sus/201 1diperuntukkan pengeluaran biaya bunga papan TA.2005 ;33.1 (satu) Exp foto copy legalisir nomor dan tanggalpengesahan APBD pada Sekretariat DaerahSerdang Bedagai TA. 2005 ;34.1 (satu) Exp foto copy legalisir Buku Kas ModelBend. 10 Penerimaan dan Pengeluaran SekretariatDaerah Serdang Bedagai APBD TA. 2005 ;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara atas nama Makkun Hasugian, S.Sos ;e Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biayaperkara yang timbul

Permendagri Nomor : 2 Tahun 1996tentang Pelaksanaan APBD Pasal 14 ayat 1 sub b adalah keliru, karenaPermendagri Nomor : 2 Tahun 1994 jo. Permendagri Nomor : 2 tahun 1996tentang Pelaksanaan APBD Pasal 14 ayat 1 sub b harus dihubungkan denganPermendagri Nomor : 2 Tahun 1994 jo. Permendagri Nomor : 2 Tahun 1996tentang Pelaksanaan APBD Pasal 18 ayat 8 yang menegaskan :*Kepala Biro/Kepala Keuangan wajib menolak pembayaran apabila :a.

rancangan APBD, perubahan APBD danpertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tugas tugasPejabat Perencana Daerah dan Pejabat PengawasKeuangan Daerah (PPKD);e Bahwa Drs.

ingkar janji (wanprestasi) untuk membayar tagihan Penggugat sejumlah Rp 206.944.400,- (dua ratus enam juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah)- Menghukum Tergugat I untuk membayar denda keterlambatan pembayaran kepada Penggugat sebesar 6 (enam) persen setahun dari keseluruhan tagihan Penggugat yang dihitung sejak tanggal gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, yaitu sejak tanggal 01 Desember 2014 hingga putusan ini dilaksanakan, yang harus dibayar dari uang APBD

atau APBD Perubahan Pemerintah Kota Semarang- Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengusulkan kepada Tergugat II agar tagihan Penggugat ditambah denda tersebut dapat dimasukkan sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD atau APBD Perubahan Tahun Anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang dengan seketika dan sekaligus setelah putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.241.000

Menyatakan Sah dan berkekuatan Hukum mengikat Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) No. 002/SPMKS-FSK/APBD/P2TB/XII/2011, tanggal 19 Desember 2011 dan Surat Penunjukan Langsung Nomor : 640/79 tanggal 2 Maret 2012 serta Surat No.S-3540/PW25/2/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;4.

Bahwa kemudian sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)Nomor : 27/SPMKFSK/APBD/P2TB/V/2011, Penggugat diberikanwaktu pelaksanan pekerjaan tersebut selama 210 hari yaituhingga tanggal 11 Desember 2011 dan Penggugat telahmenyelesaikannya dan telah memperoleh pembayaran ;.

Fotocopy surat perjanjian no. 27/SPKFSK/APBD/P2TB/V/2011tanggal 2 mei 2011, sesuai aslinya, bermeterai cukup yang diberitanda bukti P.2 ;6. Fotocopy surat perintah mulai kerja (SGPMK) no. 27/SPMKFSK/APBD/P2TB/V/2011, sesuai aslinya, bermeterai cukup yang diberi tandabukti P.3 ;7. Fotocopi surat no.640/79 tanggal 2 maret 2012 sesuai aslinya,bermeterai cukup yang diberi tanda bukti P.4 ;8.

Fotocopi surat perintah mulai kerja sementara no. 002/SPMKSFSK/APBD/P2TB/XII/2011, sesuai aslinya, bermeterai cukup yangdiberi tanda bukti P.5 ;9. Fotocopi dokumentasi pekerjaan tribun lapangan merdeka kotaambon, sesuai aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda buktiP.6 ;10. Fotocopi surat kesepakatan bersama no.02/KB/VIII/2012 danno. 12/FSKKEP/PT.MBS/VIII/2012, sesuai aslinya, bermeterai cukupyang diberi tanda bukti P.7 ;11.

Fotocopi surat perintah mulai kerja sementara no. 001/SPMKSFSK/APBD/P2TB/XII/2011, sesuai aslinya, bermeterai cukupyang diberi tanda bukti T.1 ;2. Fotocopi surat perintah mulai kerja sementara no. 002/SPMKSFSK/APBD/P2TB/XII/2011, sesuai aslinya, bermeterai cukupyang diberi tanda bukti T.2 ;3. Fotocopi surat no. 03/PP/PLFSK/P2TBDPU/VIII/2012 tanggal 20Agustus 2012 sesuai aslinya, bermeterai cukup yang diberitanda bukti T.3 ;4.

Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (SPKK) No.80/SPKFSK/APBD/P2TB/V//2011 .2. Surat Perintah Mulai Kerja Sementara ( SPMKS) Nomor : 002/SPMKSFSK/APBD/P2TB/XII/2011, tertanggal 19 Desember 2011 ;3. Surat Penunjukan Langsung Nomor : 640/79, tertanggal 02 Maret2012 ;4. Surat Kesepakatan Bersama Penggugat dan Kepala Dinas PekerjaanUmum Propinsi Maluku selaku Pengguna Anggaran No. 02/KB/VIII/2012tertanggal 30 Agustus 2011;5.

Penyusunan perubahan, Perhitungan APBD Tahun Rp. 225.000.000,20054. Pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban APBD/Rp. 200.000.000.Tahun 20045.

Talaud bulan April 2005 ;17.Bukti pengeluaran tanggal 28 April 2005 insentif Pembahasan DanPenetapan PerdaPerda, Perhitungan APBD 2005, PembahasanLaporan Pertanggungjawaban APBD 2004, dan PenyusunanPembahsan APBD 2006: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl.Talaud bulan April 2005 ;18.Bukti pengeluaran tanggal 28 April 2005 atas pembayaran insentifpenyusunan dan pembahasan perhitungan APBD 2005: Terlampirdalam LPJ DPRD Kab. Kepl.

Talaud bulan Maret 2005 ;46.Surat penerimaaan insentif rapat penyusunan perubahan perhitunganAPBD 2005, Pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD 2004,Penyusunan dan pembahasan APBD 2006 Kab. Kepl. TalaudTerlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl. Talaud Bulan September2005 ;47.Surat penerimaan insentif rapat pembahasan dan penetapan perdaperda, penyusunan perubahan, perhitungan APBD 2005,pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD 2004,penyusunan dan pembahasan APBD 2006; Terlampir dalam LPdJDPRD Kab.

Talaud bulan April 2005 ;17.Bukti pengeluaran tanggal 28 April 2005 insentif Pembahasan DanPenetapan PerdaPerda, Perhitungan APBD 2005, PembahasanLaporan Pertanggungjawaban APBD 2004, dan PenyusunanPembahasan APBD 2006: Terlampir dalam LPJ DPRD Kab. Kepl.Talaud bulan April 2005 ;18.Bukti pengeluaran tanggal 28 April 2005 atas pembayaran insentifpenyusunan dan pembahasan perhitungan APBD 2005: Terlampirdalam LPJ DPRD Kab. Kepl.

Malang 13/2015 Tentang APBD Tahun Anggaran 2016dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum.B.

Seharusnya alokasi anggarankesehatan dalam APBD Kabupaten Malang tahun anggaran 2016diluar gaji minimal adalah Rp. 326.155.248.356,40.Halaman 12 dari 42 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2016Tabel 1. Alokasi Anggaran Kesehatan APBD Kab. Malang TahunAnggaran 2016; Total Belanja Daerah Anggaran Kesehatan APBD Anggaran Kesehatan SesuaiPerubahan APBD Kab Kab Malang 2016 Diluar Gaji Pasal 171 ayat (2) UU KesehatanMalang 2016 (Rp.)

APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD dengan:a. ketentuan peraturan perundangundangan yang lebihtinggi;b. kepentingan umum;c.

/Kota dan peraturan bupati/wali kota dimaksud.(8) Dalam hal pembatalan dilakukan terhadap seluruh isi PerdaKabupaten/Kota tentang APBD dan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksudpada ayat (6), diberlakukan pagu APBD tahun sebelumnya.b.

Pasal 53:(1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD danrancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaranAPBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerahmenjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturankepala daerah tentang penjabaran APBD.(2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD danperaturan kepala daerah tentang penjabaran APBDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambatlambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaransebelumnya.(3) Kepala daerah menyampaikan peraturan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum melalui surat Nomor600/62/DPU/I/2012 tanggal 10 Februari 2012 Perihal Penyampaian Laporan AkhirRealisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan APBD/APBN TA 2011, menyampaikanLaporan Akhir Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan APBD/ APBN TA 2011kepada Bupati Samosir Cq. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat DaerahKabupaten Samosir.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 211/SPP/LS/1.03.01/APBD/2011, tanggal 29 Desember 2011;c. Surat Pernyataan SPPLS, tanggal 29 Desember 2011;d. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 211/SPMLS/1.03.01/APBD/ 2011,tanggal 29 Desember 2011;e. Berita Acara Pembayaran nomor : 620/10.1/BAP/KTR/APBDPU/DPU/SAM2011, tanggal 29 Desember 2011;f.

SPM: 065/SPM/LS/1.03.01/APBD/2011 tanggal 28 Oktober 2011.1 (satu) lembar surat asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM> 211/SPM/LS/1.03.01/APBD/2011 tanggal 29 Desember 2011.1 (satu) berkas asli Sertifikat Bulanan, Bulan Oktober 2011, Nopember 2011dan Desember 2011 Pekerjaan Pembangunan Jalan Simpang Polma Salaon Kec. Pangururan Kab. Samosir Kegiatan APBD Kab. Samosir TahunAnggaran 2011.1 (satu) berkas asli Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Jalan SimpangPolma Salaon Kec.

Kesimpulan pembahasan di tuangkan menjadi APBD Kabupaten;h. Setelah APBD kabupaten, masuk ke dalam DPA (Dokumen PelaksanaAnggaran).Namun untuk kegiatan TA 2011 di Dinas PU Kab.

SPM :065/SPM/LS/1.03.01/APBD/2011 tanggal 28 Oktober 2011.5. 1 (satu) lembar surat asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM :211/SPM/LS/1.03.01/APBD/2011 tanggal 29 Desember 2011.6.1551 (satu) berkas asli Sertifikat Bulanan, Bulan Oktober 2011, Nopember 2011dan Desember 2011 Pekerjaan Pembangunan Jalan Simpang Polma Salaon Kec. Pangururan Kab. Samosir Kegiatan APBD Kab. Samosir TahunAnggaran 2011.1 (satu) berkas asli Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Jalan SimpangPolma Salaon Kec.

kas yang mengakibatkan beban APBD,tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerahtentang APBD disahkan dan ditetapkan dalam lembarandaerah ;3 Bahwa Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten BulukumbaNomor : 02/PIMPDPRDBK/1/2002 tanggal 3 Januari 2003pada poin 2 mengatakan Pencairan Anggaran sebagaimanadimaksud di atas mengacu pada Anggaran APBD tahun 2002 danakan disesuaikan setelah ada penetapan APBD tahun 2003 ;Khusus untuk dana koordinasi pada pagu anggaran Bappeda sebesar Rp.275.000.000,tidak

2003 ;3 Perda Bulukumba Nomor : 16 Tahun 2003 tentang PerubahanAPBD 2003 ;4 Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 67/XII/2003 tentangPerhitungan APBD 2003 ;5 Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : KPTS.14/VI/2004 tentangPenjabaran Perhitungan APBD 2003 ;6 Keputusan DPRD Bulukumba Nomor : 03/KPTS/DPRD.Bk/Un/2003 tentang Persetujuan Penetapan APBD 2003 ;7 RASK Bappeda 2003 ;8 SPM Nomor: 1196/PK/2003 tanggal 10 Juni 2003 ;9 Keputusan Pimpinan DPRD Bulukumba Nomor : 02/PimpDPRDBk/I/2002 tentang Persetujuan

Pencairan Anggaran Tahun 2003 ;10 Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.09/I/2003 tanggal 6Januari 2003 tentang Pembentukan Panitia Penyusunan APBD,Perubahan APBD dan Perhitungan APBD Bulukumba TA. 2003 ;11 Nota Pembayaran Nomor : 2472/B.IX/BUD/2003 tanggal 10 Juni2003 ;12 Persetujuan SPPPK tanggal 9 Juni 2003 ;13 Lampiran Formulir SPPPK Daftar Rincian Penggunaan AnggaranBelanja tanggal 9 Juni 2003 ;14 Daftar Pembayaran Biaya Transportasi Anggaran DPRD dariKomisi A, Komisi B, Komisi D dalam rangka

Tahun 2003 ;10 Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.09/I/2003 tanggal 6 Januari12003 tentang Pembentukan Panitia Penyusunan APBD, Perubahan APBDdan Perhitungan APBD Bulukumba TA. 2003 ;1 Nota Pembayaran Nomor : 2472/B.IX/BUD/2003 tanggal 10 Juni 2003 ;12 Persetujuan SPPPK tanggal 9 Juni 2003 ;13.

Juklak APBD tahun 2001, 1 buku (Kep. Bupati No. 5 tahun 2001).Perda No. tahun 2001 tentang APBD. Nota Keuangan APBD 2001 tanggal 12122000. Pemeliharaan Rumah Dinas 2001. PKD 2001. 222222 enn nen n eePerda No, 15 tala 2001, =22seeee nen eee sees eee eee eeeSewa Gedung, oeee eee ree ree eiLangganan Listrik, Telepon, Air Gas 2002. Pemeliharaan Rumah Dinas, Asrama, Mess, 2002. PKD 2002. 202220202 nn nnn nn nnn enneeeHimpunan Kep. DPRD Kab. Pekalongan. Buku I, Buku II.

Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD tahun 2003.Perda No. 6 tahun 2003 tentang PokokPokok Pengelolaan KeuanganDaerah. SK Pimpinan DPRD terkait dengan Pelaksanaan Anggaran tahun20012003 (6 buku SK).

Juklak APBD tahun 2001, 1 buku (Kep. Bupati No. 5 tahun 2001).Perda No. 1 tahun 2001 tentang APBD. Nota Keuangan APBD 2001 tanggal 12122000. Pemeliharaan Rumah Dinas 2001. PKD 2001. Perda No. 15 tahun 2001. Sewa Gedung. Langganan Listrik, Telepon, Air Gas 2002. Pemeliharaan Rumah Dinas, Asrama, Mess, 2002. PKD 2002. Himpunan Kep. DPRD Kab. Pekalongan. Buku I, Buku II. Lembaran Daerah Tata Tertib DPRD 19992004. Perda Evaluasi Gubernur 2003. Langganan Listrik, Telepon, Air, Gas 2003.

Perda No. 7 tahun 2003 tentang perubahan APBD tahun 2003.Lampiran SK Bupati Pekalongan No. 3 tahun 2003 tentangPenjabaran APBD tahun 2003. 35363738394041424344454647484950Lampiran II Perda No. 1 tahun 2003 tentang Rincian APBD tahunDokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja AdministrasiUmum tahun 2003 DPRD Kab. Pekalongan. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja AdministrasiUmum tahun 2003 Sekretariat DPRD Kab.

Nota Keuangan APBD tahun 2002. hal 33 dari 35 hal Put.No.44/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg51 Sambutan Bupati dalam rangka penetapan Perda tentangperubahan APBD tahun 2002 (3 buku). 52 Copy Polis Asuransi Bumi Putera & Jiwa Sraya danperhitungannya. 53 Bukti pembayaran premi Asuransi Bumiputera sejumlah Rp.502.000.000, (Lima ratus dua juta rupiah). 54 Copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentangPengangkatan Anggota DPRD Kab.

Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari anggaran yang berasal dari APBD kota Banjarmasin, semester I Tahun 2012;3. Buku Kas Umum Bendahara SDN Kelayan Dalam 5 Banjarmasin;4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Bantuan Operasional (BOS) SDN Kelayan Dalam 5 Banjarmasin Triwulan I, II, III, dan IV TA 2012;5. Surat Keputusan (SK) Walikota tentang alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2012;6.

Pembiayaan Pengelolaan BOS APBD 1.000.000 ATK, tinta printer, CD, Flash disk, 200.000penggandaan, surat menyurat Insentif bendahara penyusunan 600.000laporan BOS Transport pengambilan dana BOS 200.000 d. Pembelian Buku LKS Siswa 5.2.3.5.2.3.31.01 BELANJA MODAL Belanja Modal Dana BOS APBD 8.550.000 a. PengadaanKomputer/ Laptop 1buah 5.280.000 b. Penggandaan lainlain yang 3.270.000mendukung dalam proses KBM Jumlah Total Seluruh Dana BOS APBD 28.500.000 Bahwa faktanya terdakwa Hj.

) untuk SD, SDLB untuk dana yang berasaldari APBD adalah: Siswa SD sebesar Rp. 100.000,00 / tahun.

Pembiayaan Pengelolaan BOS APBD 1.000.000 ATK, tinta printer, CD, Flash disk, 200.000penggandaan, surat menyurat Insentif bendahara penyusunan 600.000laporan BOS Transport pengambilan dana BOS 200.000 h. Pembelian Buku LKS Siswa 5.2.3.5.2.3.31.01 BELANJA MODAL Belanja Modal Dana BOS APBD 8.550.000 c. PengadaanKomputer/ Laptop 1buah 5.280.000 d. Penggandaan lainlain yang 3.270.000mendukung dalamproses KBM Jumlah Total Seluruh Dana BOS APBD 28.500.000 Bahwa faktanya terdakwa Hj.

) untuk SD, SDLB untuk dana yang berasaldari APBD adalah; Siswa SD sebesar Rp. 100.000,00 / tahun.

Pembiayaan Pengelolaan BOS APBD 1.000.000 ATK, tinta printer, CD, Flash disk, 200.000penggandaan, surat menyurat Insentif bendahara penyusunan 600.000laporan BOS Transport pengambilan dana BOS 200.000I. Pembelian Buku LKS Siswa5.2.3.5.2.3.31.01 BELANJA MODALBelanja Modal Dana BOS APBD 8.550.000e. PengadaanKomputer/ Laptop 1buah 5.280.000f.

AMRULLAH selaku Pelaksana Kontraktor dari CVSURYA BANGUN UTAMA berdasarkan Kontrak Nomor : 027/1055/APBD/41104/2008 tanggal 10 Juli 2008 dengan saksi Ir.

Surat Perintah Kerja Nomor Kontrak : 027/162.2/APBD/416104/208tanggal 1522008, nama kegiatan : Perencana Teknis KegiatanPenunjang DAK Bidang Air Bersing dengan nilai kontrak Rp. 47.935.000,Pelaksana CV. Ide Jasa Konsultan;b. Surat Perintah Kerja Nomor Kontrak : 027/888.2/APBD/416108/2008tanggal 0952008, nama kegiatan : Perencana Teknis KegiatanPenunjang DAK Bidang Air Bersih nilai kontrak Rp. 31.650.000,Pelaksana CV. Ide Jasa Konsultan;c.

Menetapkan barang bukti dari Penuntut Umum berupa :Surat Perintah Kerja Nomor Kontrak : 027/162.2/APBD/416104/2008tanggal 1522008, nama kegiatan: Perencana Teknis Kegiatan PenunjangDAK Bidang Air Bersing dengan nilai kontrak Rp. 47.935.000, PelaksanaCV. Ide Jasa Konsultan ;. Surat Perintah Kerja Nomor Kontrak : 027/888.2/APBD/416108/2008tanggal 952008, nama kegiatan : Perencana Teknis Kegiatan PenunjangDAK Bidang Air Bersih nilai kontrak Rp. 31.650.000, Pelaksana CV.

Surat Perintah Kerja Nomor Kontrak : 027/162.2/APBD/416104/2008tanggal 1522008, nama kegiatan: Perencana Teknis Kegiatan PenunjangDAK Bidang Air Bersing dengan nilai kontrak Rp. 47.935.000, PelaksanaCV. Ide Jasa Konsultan;b. Surat Perintah Kerja Nomor Kontrak : 027/888.2/APBD/416108/2008tanggal 952008, nama kegiatan : Perencana Teknis Kegiatan PenunjangDAK Bidang Air Bersih nilai kontrak Rp. 31.650.000, Pelaksana CV. IdeJasa Konsultan;c.

Anggaran Persiapan Pemilu 2014, beserta 9 (sembilan) lembar lampirannya;

Bawaslu Provinsi Papua Barat;

;

Tahun Anggaran 2014 dilingkungan SKPD Provinsi Papua Barat;

TA 2017) menjadi Peraturan DaerahAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran2017 (PERDA APBD TA 2017) dan Rancangan Peraturan Daerah AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018(RAPERDA APBD TA 2018) menjadi Peraturan Daerah Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (PERDA APBD TA2018), yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengankewajiban Para Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya periodeTahun

APBD TA 2017 milik Terdakwa CORNELIS BUSTON diberikan dalam bentuk proyek dengan nilaisekira Rp50 miliar.

Logpon (DAK) (EFF= 9,00 KM) APBD ProvinsiJambi dengan PT. Rudy Agung Laksana.1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1879 DPUPR5.2/15.11/VI/2017 Tanggal O6 Juni 2017 pekerjaanPembangunan Jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci Peb.Jembatan Desa Jelatang ( eff= 135 M), APBD Provinsi Jambidengan PT.

Logpon (EFF= 7,80 Km),APBD Provinsi Jambi dengan PT. Bumi Delta Hatten.1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1340 DPUPR5.2/15.18/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan JalanSimp.pulau Rengas MA. Siau Dusun Tuo Jangkat (EFF= 2,0Km), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Wahyunata Arsita.1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1343 DPUPR5.2/15.18/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017 pekerjaan JalanSimp Kodim Simp. Talang Kawo (EFF= 1,25 Km), APBD ProvinsiJambi dengan PT.

dapat melakukan pembahasan dan pengesahan APBD TA2017 dan TA 2018 tepat pada waktunya;4.

AKAHMAD BADUI,SEberdasarkan Surat Nomor: 620/7824/APBD/DPUPR/ME/2019 dan SuratPerintah Mulai Kerja Nomor: 620/7825/APBD/APBD/DPUPR/ME/2019 tanggal18 Juni 2019. Namun dalam proses pelelangan maupun penandatanganankontrak tersebut Sdr. AKHMAD BADUI, SE Bin DARUSSALAM tidak hadir,kemudian kontrak atas nama Sdr.

KabupatenMuara Enim Tahun Anggaran 2019 Nomor 01/KPTSPPK/APBD/DPUPR/ME/2019 tentang Penunjukan Sdr.

Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD KabupatenMuara Enim Tahun Anggaran 2019 Nomor 01/KPTSPPK/APBD/DPUPR/ME/2019 tentang Penunjukan Sdr.

/DPUPR/ME/2019 Tanggal 17 Juni 2019 dan Berita AcaraPembayaran Nomor : 174/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 18 Juni2019.225) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor174/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019.

keputusan Ketua Umum PSISa No. 01/PSISa/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Susdunan Manajemen Tim PSISa dalam Kompetisi PSSI Divisi dua liga Indonesia XVI tahun 2010 Kota Salatiga.14. 1 (satu) bendel fotokopi laporan pertanggungjawaban PSISa tahun 2009 kepada Pemkot Salatiga No. 05/Lap-PSSI/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009.15. 1 (satu) bendel fotokopi laporan pertanggungjawaban PSISa dalam rangka Kompetisi Divisi II PSSI tahun 2010.16. 1 (satu) lembar fotokopi surat usulan anggaran dari KONI pada APBD

Perubahan kepada Walikota Salatiga No. 80/Ext/V/2010 tanggal 17 Mei 2010.17. 1 (satu) lembar fotokopi surat usulan tambahan anggaran dari KONI pada APBD Perubahan kepada Walikota Salatiga No. 87/ext/VII/010 tanggal 13 Juli 2010.18. 1 (satu) lembar fotokopi surat usulan anggaran dari KONI tahun 2011 kepada Walikota Salatiga No. 90/ext/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010.19. 1 (satu) bendel fotokopi surat laporan pertanggungjawaban dana hibah KONI Kota Salatiga Tahun Anggaran 2010 No. 02/LPJ-KONI/I/2011

APBD TA 2011 senilai Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) kepada PSISa Salatigamelalui KONI Kota Salatiga, karena Saksi tidak tergabungdengan Managemen Tim PS!

rupiah ) yang bersumber dari APBD Penetapan TA 2010tersebut, karena Saksi sudah berada di dalam tahanan ;e Bahwa untuk kepentingan permohonan anggaran danpencairan anggaran pada APBD Penetapan 2010 dan APBDPerubahan 2011 Saksi sudah tidak terlibat atau sudah tidakterkait, karena seingat Saksi pernah membuat surat mandatatau pendelegasian wewenang kepada Sekretaris KONI yaituDANCE ISHAK PALIT ;7.

) Salatiga No. : B/122/l/2013/Res.Sltg tanggall 04Januari 2013 ;e Bahwa Ahli melakukan kegiatan audit dalam rangkaperhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas dugaanpenggelapan dana hibah yang bersumber dari APBDPerubahan TA 2010 dan APBD Penetapan TA 2011 adalahbersama dengan Tim ;e Bahwa ruang lingkup audit yang dilakukan Ahli adalahmenghitung kerugian Keuangan Negara / Daerah pada kasusdugaan penyimpangan Dana Hibah APBD Perubahan TahunAnggaran 2010 dan APBD Tahun Anggaran 2011 dariPemerintah

kepadaPemerintah Kota salatiga ; Mengikuti sirklus pembiayaan APBD,maka permohonan itu dilaksanakan sebelum ditetapkanAPBD tahun yang bersangkutan untuk diperiksa dan diberikanrekomendasi oleh Pemerintah Kota salatiga.

tahun 2010 mendapathibah sebesar Rp. 100.000.000, dan pada APBD TA 2011mendapat hibah sebesar Rp. 200.000.000, ;Bahwa manager Tim PSISa Divisi Il PSSI tahun 2010 dalam hal iniTerdakwa H. TOTO SUPRAPTO BCM, SE setelah menerima danahibah yang bersumber dari APBD Kota Salatiga, tidak membuatlaporan pertanggungjawaban keuangan kepada Pemerintah KotaSalatiga ;Bahwa perbuatan melanggar hukum formil yang dilakukan TerdakwaH. TOTO SUPRAPTO BCM, SE diantaranya adalah :a.

Rani mencairkan dana yang bersumber dariAPBD sebelum APBD tersebut disahkan sebagai PeraturanDaerah bertentangan dengan pasal 25 PeraturanPemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Peagelolaan danPertanggungjawaban Keuangan Daerah "~ Tindakan = yangmengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapatdilakukan sebelum ditetapkan dalam peraturan daerah danditempatkan dalam lembaran daerah, kecuali untukpembayaran gaji Pegawai Negeri ;Bahwa setelah Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2004tentang APBD 2004

Tahun 2004,selanjutnya Perubahan APBD Tahun 2004 tersebutditetapkan berdasarkan Perda.

No. 819K/Pid.Sus/2010berasal dari APBD Kabupaten Ketapang ;Akibat Perbuatan Terdakwa dan Sugiarto MHusin sertaH.Hamdi H.A.Rani,SH.

No. 819K/Pid.Sus/2010Rekening Pos Sekertariat yang isinya memohon agarBupati Ketapang menuangkan pergeseran mata anggarantersebut kedalam Perubahan APBD ~~ Tahun 2004,selanjutnya Perubahan APBD Tahun 2004 tersebutditetapkan berdasarken Perda.