Terhadap aspek ini, terlepas lamanya amar tuntutan yangdijatunkan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutannya, maka disatu sisikebijakan formulatif pembentuk KUHAP tidak ada memberikan pedomanpemidanaan kepada Hakim sebagai kebijakan aplikatif dalam penjatuhan pidanaHalaman 24 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Cagbaik itu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, ataukah pidana penjarasementara waktu.

Dalam KitabUndangundang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan kolonial, hanyamengenal istilah halhal yang meringankan dan halhal memberatkan;Menimbang, bahwa oleh karena kebijakan formulatif tidak ada memberipedoman pemidanaan bagi kebijakan aplikatif sebagai rambu pengaman guna memilihalternative pidana tersebut yang paling cocok, selaras, dan pantas untuk dijatuhkankepada Terdakwa, maka konsekuensi logisnya acap kali terdapat pula adanya perbedaansudut pandang dalam menjatuhkan pidana;Menimbang

perlu dipertimbangkanlagi;Menimbang, bahwa untuk memilih lamanya penjatuhan pidana yangdianggap paling tepat, cocok, pantas untuk di jatuhkan terhadap diriterdakwa sesuai perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakimakan mempertimbangkan perbuatan, kesalahannya maka majelis Hakimmempertimbangkan nuansa yang bersifat legal justice, moral justice, dansocial justice tentang aspek sebagai berikut :Menimbang, bahwa oleh karena kebijakan formulatif tidak adamemberi PEDOMAN PEMIDANAAN bagi kebijakan aplikatif

berkewajiban membayar upahTergugat selama 6 (enam) bulan sejak Februari 2011 s/d Juli 2011 ;Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik IndonesiaNomor : 37/PUUIX/2001 (T11) yang memutuskan bahwa frasa belumditetapkan dalam Pasal 155 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berkekuatan hukum tetap,menurut pendapat Majelis Hakim amar putusan tersebut belum dapat serta mertaditerapkan karena masih memerlukan peraturan perundangundangan yang aplikatif

Pasal 3 Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik ProfesiKepolisian Negara Republik Indonesia juga menyebutkan mengenaiprisipprinsip KEPP = moeliputi :kepatutan, kepastian hukum,sederhana, kesamaan hak, aplikatif, akuntabel, yaitu pelaksaanpenegakan KEPP dapat dipertanggungjawabkan secaraadminsitratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta.halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 57/G/2019/PTUN.PBRFaktanya sidang Kode Etik tersebut tidak ada dilaksanakan ataudilaksanakan tanpa kehadiran Penggugat karenaya

Majelis Hakimberpijak pada KUHAP, dalam tahap aplikatif atau pelaksanaannya meliputi 3(tiga) tahapan, yakni sebelum peradilan (preadjudication), sidang pengadilan(adjudication) dan setelah pengadilan (postadjudication).

perkara Desersi yang Terdakwanyatidak diketemukan tidak terikat pada batasan tenggangwaktu 6 (enam) bulan setelah berkas dilimpahkan barudapat disidangkan sebagaimana diatur dalam pasal 143UndangUndang Nomor 31 tahun 1997, bahkan denganadanya batas waktu paling lama 5 (lima) bulansebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017tersebut memberikan pemahaman bahwa perkara Desersiyang Terdakwanya tidak diketemukan dapat disidangkansetiap saat setelah dipanggil secara sah 3 (tiga) kali.Bahwa pada tataran aplikatif

Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atauorang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsuatau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat ataupunkarangan perkataan bohong mengerakkan orang lain untukmeyerahkan barang sesuatu kepadanya, membuat hutang ataumengahpus piutang;Bahwa unsur ini bersifat alternatif merupakan aplikatif perbuatan aktifdari pelaku/terdakwa yang bersifat melawan hukum sebagaimana dilimitkandalam unsur ini yaitu perobuatan aktif : a) memakai nama palsu

Majelis Hakim cenderungmengedepankan bagaimana pola penegakan hukum aplikatif yang berkeadilandalam menciptakan fungsi korektif dan korektif pada sisi kKemanusiaan.

Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu,dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataanbohongBahwa unsur ini bersifat alternatif merupakan aplikatif perbuatan aktifdari pelaku/terdakwa yang bersifat melawan hukum sebagaimana dilimitkandalam unsur ini yaitu perobuatan aktif : a) memakai nama palsu, atau b) keadaanpalsu, atau c) dengan akal dan tipu muslihat, atau d) karangan perkataanbohong.Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor. 251/Pid.B/2016/PN.Tsm.

Ekonometrika:Suatu Pendekatan Aplikatif M. Firdaus Bumi Aksara 240. Ekonomi Kelembagaan Ahmad Erani Yustika Erlangga 341. Ensiklopedia Tematis Eyewitness: Hutan Theresa Greenaway Bumi Aksara 342. Ensiklopedia Tematis Eyewitness: Tubuh Manusia Richard Walker Bumi Aksara 243. Epidemiologi Gizi Albiner Siagian Erlangga 344. Etika Bisnis Laura P. Hartman Bumi Aksara 445. Fisika Jilid 1 Edisi 5 Douglas C. Giancoli Erlangga 646.

Firdaus Bumi 2Pendekatan Aplikatif Aksara40. Ekonomi Kelembagaan Ahmad Erani Yustika Erlangga 341. Ensiklopedia Tematis TheresaGreenaway j/Bumi 3Eyewitness: Hutan Aksara42. Ensiklopedia Tematis Richard Walker Bumi 2Eyewitness: Tubuh AksaraManusia43. Epidemiologi Gizi Albiner Siagian Erlangga 344. Etika Bisnis Laura P. Hartman Bumi 4Aksara45. Fisika Jilid 1 Edisi 5 Douglas C. Giancoli Erlangga 646. Fisika Universitas Jilid 2 Hugh D.Young Bumi 6Edisi 10 Aksara47. Hukum & Moralitas Petrus Ckp.

Firdaus Bumi 2Pendekatan Aplikatif Aksara40. Ekonomi Kelembagaan Ahmad Erani Yustika Erlangga 341. Ensiklopedia Tematis TheresaGreenaway /Bumi 3Eyewitness: Hutan Aksara42. Ensiklopedia Tematis Richard Walker Bumi 2Eyewitness: Tubuh AksaraManusia43. Epidemiologi Gizi Albiner Siagian Erlangga 344. Etika Bisnis Laura P. Hartman Bumi 4Aksara45. Fisika Jilid 1 Edisi 5 Douglas C. Giancoli Erlangga 646. Fisika Universitas Jilid 2 Hugh D.Young Bumi 6Edisi 10 Aksara47. Hukum & Moralitas Petrus Ckp.

Ekonometrika:Suatu Pendekatan Aplikatif

M. Firdaus

Bumi Aksara

2

40.

Firdaus Bumi 2Pendekatan Aplikatif AksaraAO. Ekonomi Ahmad Erani Erlangga 2Kelembagaan YustikaAl. Ensiklopedia Tematis Theresa Greenaway Bumi 3Eyewitness: Hutan Aksara42. Ensiklopedia Tematis Richard Walker Bumi 2Eyewitness: Tubuh AksaraManusiaA3. Epidemiologi Gizi Albiner Siagian Erlangga 344. Etika Bisnis Laura P. Hartman Bumi 4Aksara45. Fisika Jilid 1 Edisi 5 Douglas C. Giancoli Erlangga 646. Fisika Universitas Jilid Hugh D.Young Bumi 62 Edisi 10 Aksara47. Hukum & Moralitas Petrus Ckp.

Firdaus Bumi 2Pendekatan Aplikatif AksaraAO. Ekonomi Ahmad Erani Erlangga 3Kelembagaan Yustika41. Ensiklopedia Tematis Theresa Greenaway Bumi 3Eyewitness: Hutan AksaraA2. Ensiklopedia Tematis Richard Walker Bumi ZEyewitness: Tubuh AksaraManusia43. Epidemiologi Gizi Albiner Siagian Erlangga 344. Etika Bisnis Laura P. Hartman Bumi 4Aksara45. Fisika Jilid 1 Edisi 5 Douglas C. Giancoli Erlangga 646. Fisika Universitas Jilid Hugh D.Young Bumi 62 Edisi 10 Aksara47. Hukum & Moralitas Petrus Ckp.

No. 1583 K/Pid.Sus/2010karena dakwaan ke Il pasal 3 jo 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 jo 64(1) KUHP yang aplikatif terhadap faktafakta hukum didapat di persidanganterhadap perkara a quo.Bahwa karena judex facti kurang mempertimbangkan Pasal 197 f KUHAPtentang pada yang memberatkan tindakan Terdakwa selaku PPK terlampauAgresif mengintervensi Panitia Pengadaan Barang, mengintervensi PanitiaPemeriksaan dan Evaluasi Pengadaan Barang / Jasa, mengintervensipengeluaran Termijn ll terutama, yang kesemuanya

Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu,dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataanbohongBahwa unsur ini bersifat alternatif merupakan aplikatif perbuatan aktifdari pelaku/terdakwa yang bersifat melawan hukum sebagaimana dilimitkandalam unsur ini yaitu perobuatan aktif : a) memakai nama palsu, atau b) keadaanpalsu, atau c) dengan akal dan tipu muslihat, atau d) karangan perkataanbohong.

perumusanlamanya sanksi pidana manakah yang dianggap paling sesuai, selaras dan sepadan yangdapat dijatuhnkan kepada Para Terdakwa yang kirakira setimpal dengan perbuatan yangtelah dilakukannya;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek teoritik dan normatif pada dasarnya pidanapenjara, pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh tahun)sebagaimana diancamkan dalam ketentuan Pasal 340 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena kebijakan formulatif tidak ada memberi pedomanpemidanaan bagi kebijakan aplikatif

Penggugat akantetapi hanya dihubunghubungkan saja alias dianalogikan saja;Bahwa Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Permohon tolak dengantegas, karena dalil pemohon tersebut tidak memiliki dasar hukumsebab Termohon dalam menerbitkan objek sengketa telah melaluiproses hukum/Prosedurhukumsebagaimanadimaksud dalampasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesianomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri prinsipprinsip KKEP yaitu, Kepatutan, kepastian, Sederhana, KesamaanHak, Aplikatif

Terhadap' aspek ini, mengenaiammar/diktum tuntutan pidana Jaksa penuntut umum4142tersebut memang apabila dikaji dan dianalisis makadisatu. sisi kebijakan formulatif pembentuk KUHAP tidakada memberikan pedoman pemidanaan kepada MHakim sebagaikebijakan aplikatif.

Pada dasarnya apabila ditariksebuah benang merah anasir ini di satu sisitidaklah dapat disalahkan apabila OditurMiliter bersikap legalistik formalistis demikiansedangkan di sisi lainnya dari Aspek Keadilanpada Kebijakan Aplikatif akan menimbulkanpermasalahan krusial karena KebijakanFormulatif tidak ada membuat PedomanPemidanaan dalam hal apa, dalam keadaanbagaimana dan dalam hal konstruksibagaimana Hakim sebagai kebijakan aplikatifdapat menentukan lamanya pidana penjarayang dipandang serta dianggap

Dalam KitabUndangundang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan kolonial, hanyamengenal istilah halhal yang meringankan dan halhal memberatkan;Menimbang, bahwa oleh karena kebijakan formulatif tidak ada memberipedoman pemidanaan bagi kebijakan aplikatif sebagai rambu pengaman guna memilihalternative pidana tersebut yang paling cocok, selaras, dan pantas untuk dijatuhkankepada Terdakwa, maka konsekuensi logisnya acap kali terdapat pula adanya perbedaansudut pandang dalam menjatuhkan pidana;Menimbang

pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, ilmu pengetahuanitu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa, serta keadilanberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa dari aspek keadilan hukum (/ega/ justice), bahwa Pasal197 Ayat (1) huruf k KUHAP, yakni keadaan memberatkan dan keadaanmeringankan, menjadi tolak ukur fundamental Jaksa Penuntut Umum dalammenentukan amar tuntutannya, namun demikian KUHAP tidak memberikan pedomanpemidanaan kepada Hakim sebagai kebijakan aplikatif