Agustus 2004 dan M.Syakir kepada Miltos Papachristos perihal Octane Issue dan 3 (tiga)lembar terjemahan print out email tertanggal 23 Agustus 2004.. 1 (Satu) lembar print out dan fax tertanggal 25 Agustus 2004 danMiltos Papachristos kepada Dennis Kerrison, Paul Jennings, DavidTurner, Geoff Hignett dan 1 (satu) lembar hasil terjemahan print outdan fax tertanggal 25 Agustus 2004.. 1 (Satu) lembar print out surat tertanggal 27 Agustus 2004 dan WillySebastian kepada Miltos Papachristos perihal Lead Defense

No.866 K/Pid.Sus/2016Lead Defense dan 2 (dua) lembar hasil terjemahan printout surat tertanggal 27 Agustus 2004.1 (satu) lembar print out email tertanggal 10 September2004 dan David Turner kepada Paul Jennings perihal Visitto Singapore and Indonesia dan (3 (tiga) lembarterjemahan print out email tertanggal 10 September 2004.1 (satu) lembar print out email tertanggal 20 September2004 dan David Turner kepada Muhammad Syakir perihalVarious dan 2 (dua) lembar terjemahan print out emailtertanggal 20 September

.: SLTP PGRI.didampingi oleh Penasehat Hukum dariLembaga Pembela Hukum Institute of Legal Defense yang berkantor diPakuningratan No.14 Yogyakarta 55233 ;Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 26April 2014, Nomor : SP. KAP/47/V/2014/Reskrim.Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Yogyakarta,masingmasing oleh :1.

tindakpidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;75Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkanperbuatannya;Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendamkepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagaiperlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (Social defense

pertimbanganInstitusional (Kelembagaan) pemberlakuan Perkapolri No. 9 Th. 2010adalah usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalammelakukan perkawinan dan perceraian yang merefleksikan kedisiplinandalam melaksanakan kewajiban institusional (kelembagaan).Bahwa apabila kita linat secara filosofis terkait tentang izin atasan anggotaPolri adalah tidak bisa dilepaskan dari tujuan negara gunamensejahterakan masyarakat (social welfare) dimana tugas polri sebagaisarana perlindungan sosial (social defense

Bahwa dalil tergugat yang pada pokoknya menyatakankebakaran lahan Tergugat akibat bencana alam sehinggaTERGUGAT tidak dapat dituntut tanggung jawab mutlak (Strictliabilty) adalah dalil yang keliru dan menyesatkan serta untukmenghindar dari pertanggung jawaban terhadap kerugian yangtimbul, karena menurut DR Andri G Wibisana untuk dapatditeima sebagai alasan untuk melepaskan diri daripertanggungjawaban (defense), force majeure haruslahmerupakan peristiwa yang tidak dapat diperkirakan/tidak dapatdiantisipasi

unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwadinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanatersebut oleh karena itu para terdakwa harus mempertanggung jawabkanperbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal denganperbuatan yang telah dilakukannya ;Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balasdendam kepada para terdakwa, akan tetapi lebin mengedepankan aspek sosialsebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan para terdakwa(Social defense

perdamaian antara terdakwa ataupun keluarga terdakwadengan keluarga korban;Halhal yang meringankan :+ Terdakwa belum pernah dihukum;+ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;+ Terdakwa berterus terang selama proses persidangan;Halaman 59 dari Putusan No.244/Pid.Sus/2015/PN.PbmMenimbang, bahwa tujuan penghukuman ataupun penjatuhan pidanabukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebihmengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dariperbutan terdakwa (Social defense

Jawaban paling tidak mengenai pokokpokok utama dalilbantahan yang dikemukakan tergugat, baik bantahan formilberupa eksepsi (exceptie objection) maupun bantahanterhadap pokok perkara (verweer ten principale; verweertegen de eis, defense against the claim),iii.iv. ... OstSyaratsyarat putusan yang ditentukan Pasal 184 HIR, Pasal 195 RBgtersebut bersifat imperative atau hukum memaksa (dwingenderecht,mandatory rule), karena terdapat di dalamnya perkatan harus.

Defense (hak untuk membela diri);5. Evidence (hak yang berkaitan dengan pembuktian atasdugaan tindak pidana yang ia lakukan);6. Fair and impartial court (peradilan jujur dan tidakmemihak). Bahwa~ apabila Apabila unsurunsur due process of lawtersebut dilanggar, maka hal itu. merupakan penyimpanganterhadap due process of law yang pada gilirannya merupakanpelanggaran terhadap hak asasi manusia.

KPTS/IJ/2020 TentangKebijakan Pengawasan Dan Program Kerja Pengawasan TahunanInspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan RakyatTahun 2020 dimana dinyatakan bahwa Berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah danPeraturan Menteri' PUPR Nomor 20/PRT/M/2018 tentang PenyelenggaraanSistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian PUPR, InspektoratJenderal merupakan salah satu 3 (tiga) lapis pengendalian yang disebutthree line of defense

sebagai Third Line of Defense penerapanpengendalian internal di Kementenan PUPR memiliki, yang bertugas untukmelakukan reviu dan evaluasi terhadap MR yang telah disusun besertaimplementasinya serta memastikan bahwa satuan kerja dan unit organisasitelah menjalankan tanggungjawab sesuai dengan perannya;Halaman 218 dari 226 Halaman Putusan Nomor : 50/G/2020/PTUN.Mtr.Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Surat Inspektorat JenderalKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut, Tim PenelitiBalai

Defense (hak untuk membela diri);5. Evidence (hak yang berkaitan dengan pembuktian atasdugaan tindak pidana yang ia lakukan);6. Fair and impartial court (peradilan jujur dan tidakmemihak). Bahwa~ apabila Apabila unsurunsur due process of lawtersebut dilanggar, maka hal itu. merupakan penyimpanganterhadap due process of law yang pada gilirannya merupakanpelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Mutter yang menolak pembelaan dalam common law(common law defense) tentang contributory negligence, diberi tanda P12; Menimbang, bahwa selain bukti suratsurat tersebut di atas, Penggugatjuga mengajukan 5 (tiga) orang saksi, yang didengar keterangannyadipersidangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut: 1. Saksi OCTAVIANUS ... 78 1.

TPK/2021/PT.BDG.Pada tanggal 8 September 2015, FOO WENG KEE membuat suratkepada Kepala Pusfatekgan Nomor SA/FWK/08092015menyampaikan halhal sebagai berikut:e Telah menunjuk PT Bhumi Prasaja untuk menangani pengadaan diLAPAN.e Memastikan bahwa kualitas gambar PLEAIDES memenuhispesifikasi.e Memastikan data yang dikirimkan asli dari Airbus Defense andSpace dan menjamin data yang dikirimkan tidak lebih dari 3 bulansejak diambil.Pada tanggal 8 September 2015, NURWADJEDI menyampaikan SuratNomor : B8.3/

Globe akan memastikan data sesuai dengan spesifikasi.e Digital Globe akan memastikan data yang dikirimkan adalah data originaldan menjamin data dikirimkan dalam kondisi baik.Pada tanggal 8 September 2015, FOO WENG KEE membuat surat kepadaKepala Pusfatekgan Nomor SA/FWK/08092015 menyampaikan halhalsebagai berikut:e Telah menunjuk PT Bhumi Prasaja untuk menangani pengadaan di LAPAN.e Memastikan bahwa kualitas gambar PLEAIDES memenuhi spesifikasi.e Memastikan data yang dikirimkan asli dari Airbus Defense

Jawaban paling tidak mengenai pokokpokok utama dalibantahan yang dikemukakan tergugat, baik bantahan formilberupa eksepsi (exceptir objection) maupun bantahan terhadappokok perkara (verweer ten principle; verweer tegen de eis,defense against the claim)iii.

tersebut oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat(1) KUHP terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harusdijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telahdilakukannya ;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sematamata sebagaibalas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih bersifat kepada pembinaandan lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadapHalaman 76 dari 80 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN.Simmasyarakat dari perbuatan terdakwa (Social defense

diduga sebagai pelaku pidana untukmembicarakan penyelesaian atas 1 proses yang terjadi ketika itudisepakati maka sebetulnya itu menjadi dasar bagi Jaksa untuk tidakmenuntut kita punya mekanisme itu misalnya di dalam undangundangPajak Pasal 18Bahwa kita bicara soal kejujuran transparansi mediasi penal ataurestorative Justice hadir salah satunya adalah kritik terhadap posisi korbandi dalam satu sengketa pidana Peradilan Pidana tidak memberikan tempatkepada korban untuk curhat itu pelaku ada self defense

telahmelakukan pembayaran pre delivery payment (PDP) sejumlahUSD141.789.855,14 (Seratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluhsembilan ribu delapan ratus lima puluh lima koma empat belas sen dolarAmerika Serikat);Halaman 14 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI Bahwa setelah penandatanganan sales and purchase agreement, Airbusmemberi fee kepada Terdakwa melalui Connaught International sebagaiperusahaan intermediary dan disamarkan melalui perjanjian consultantagreement antara European Aeronautic Defense

telahmelakukan pembayaran pre delivery payment (PDP) sejumlahUSD141.789.855,14 (Seratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluhHalaman 36 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2020/PT.DKIsembilan ribu delapan ratus lima puluh lima koma empat belas sen dolarAmerika Serikat); Bahwa setelah penandatanganan sales and purchase agreement, Airbusmemberi fee kepada Terdakwa melalui Connaught International sebagaiperusahaan intermediary dan disamarkan melalui perjanjian consultantagreement antara European Aeronautic Defense

Soetikno Sudardjo di StandardChartered Bank dengan Nomor 0374000735; Bahwa pada tanggal 25 Januari 2012, Soetikno Soedarjo menerimapembayaran komisi dari European Aeronautic Defense and Space (EADS)Halaman 51 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2020/PT.DKImelalui rekening Connaught Internationaldi UBSdengan nomor 157780sejumlan Eur 4.775.360,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tigaratus enam puluh Euro); Pada tanggal 3 Februari 2012, sebagian komisi dari EADS tersebut yaitusejumlah Euri.750.000,00

pesawat Airbus A320, Garuda Indonesia telahmelakukan pembayaran pre delivery payment (PDP) sejumlahUSD141.789.855,14 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapanpuluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima koma empat belas sendolar Amerika Serikat); Bahwa setelan penandatanganan sales and purchase agreement,Airbus memberi fee kepada Emirsyah Satar melalui ConnaughtInternational sebagai perusahaan intermediary dan disamarkan melaluiperjanjian consultant agreement antara European Aeronautic Defense

pembayaran pre delivery payment (PDP) sejumlahUSD141.789.855,14 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapanHal. 35 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI.puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima koma empat belas sendolar Amerika Serikat); Bahwa setelan penandatanganan sales and purchase agreement,Airbus memberi fee kepada Emirsyah Satar melalui ConnaughtInternational sebagai perusahaan intermediary dan disamarkan melaluiperjanjian consultant agreement antara European Aeronautic Defense

Soetikno Soedarjo di StandardChartered Bank dengan nomor 0374000735: Bahwa pada tanggal 25 Januari 2012, Terdakwa menerimapembayaran komisi dari European Aeronautic Defense and Space (EADS)melalui rekening Connaught Internationaldi UBS dengan nomor 157780sejumlan EUR4.775.360,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tigaratus enam puluh euro); Pada tanggal 3 Februari 2012, sebagian komisi dari EADS tersebutyaitu sejumlah EUR1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu euro)lalu Terdakwa

Agustus 2004 dari M.Syakir kepada Miltos Papachristos perihal Octane Issue dan 3 (tiga)lembar terjemahan print out email tertanggal 23 Agustus 2004. 1 (satu) lembar print out dari fax tertanggal 25 Agustus 2004 dariMiltos Papachristos kepada Dennis Kerrison, Paul Jennings, DavidTurner, Geoff Hignett dan (satu) lembar hasil terjemahan print outdari fax tertanggal 25 Agustus 2004. 1 (satu) lembar print out surat tertanggal 27 Agustus 2004 dari WillySebastian kepada Miltos Papachristos perihal Lead Defense

KetidakhadiranHalaman 256 dari 269 halaman Putusan Nomor 82/G/2020/PTUNJKTPenggugat pada sidang DKPP, jika tidak dipertimbangkan alasannya, otomatisseperti menghilangkan hak dan kesempatan yang bersangkutan untukmengajukan hak pembelaan diri (right of self defense), dalam kondisi seperti iniapabila tetap digelar maka yang terjadi adalah serupa dengan persidangan inabsentia untuk kasuskasus extraordinary crimes, sesuatu yang justru semakinkontradiktif dengan hilangnya kepentingan pengadu yang pada

Joe Mcintyre,the Judicial Function, Fundamental Principles of ContemporaryJudging (Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd, 2019), p.274.Menimbang, bahwa kewajiban memberikan alasan sebagaimana dimaksuddi atas semakin tidak terhindarkan dalam konteks pentingnya fairness bagi semuapihak, khususnya semakin beralasan bagi Penggugat karena ketidakhadirannyapada persidangan di DKPP mengisyaratkan tidak terpenuhinya hak pembelaan diri(right of self defense).