dan Terbanding II berdomisili;Membaca surat Delegasi Pemberitahuan memeriksa perkara (inzage)nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Pgp kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiatnomor.W7.U1/3148/HK.02.359/12/12/2018 tertanggal 6 Desember 2018 joSurat Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tertanggal 10 Desember 2018kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang;Membaca Akta pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage)Nomor :25/Pdt.G/.2018/PN.Pgp, tertanggal 10 Desember 2018 yang dibuatoleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Desember 2018 oleh JurusitaPengadilan Negeri Pangkalpinang kepada Kuasa Hukum Pembanding/semulaPenggugat dan telah diterima secara syah oleh Kuasa Pembanding/semulaPenggugat;Membaca surat Panitera an.Ketua Pengadilan NegeriPangkalpinang nomor W7.U1/3198/HK.02.359/12/2018 tertanggal 6Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata No. 1/PDT/2019/PT.BBLDesember 2018 dan surat risalah pemberitahuan mempelajari berkas perkaranomor:25/Pdt.G/2018/PN.Pkp tertanggal 10 Desember 2018 nomorW7.1/2/6090/HK.02/12/2018 tentang delegasi

PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIRJalan Lintas Riau Sumut KM. 167 Banjar XIIUJUNG TANJUNGEmail: pn.rohil@gmail.comEmail Delegasi: delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNOMOR 6 /Pid.C/2021/PN RhlDEM!

Nomor15 /PDT.G/2015/PN.Sky, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ,dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para pihak, yaitu : Kepada para Penggugat / para Terbanding yang disampaikan melalui kuasa hukumnya(Hendri Dunan,SH.MH dkk) atas bantuan delegasi Jurusita Pengadilan NegeriHalaman 38 dari 45, Putusan Nomor 62/PDT/ 2016 /PT.PLGPalembang dengan Relaas pemberitahuan permohonan banding tanggal 21 Maret2016; Kepada kuasa hukum Tergugat , Il, VI, XV, XVI, XVII,

Nomor 15 /PDT.G/2015/PN.Sky, untuk diperiksa dandiputus dalam peradilan tingkat banding, dan permohonan banding mana telahdiberitahukan kepada para pihak, yaitu : Kepada para Penggugat / para Terbanding yang disampaikan melalui kuasa hukumnya(Hendri Dunan,SH,.MH dkk) atas bantuan delegasi Jurusita Pengadilan NegeriPalembang dengan Relaas pemberitahuan permohonan banding tanggal 19 April 2016; Kepada Tergugat Ill, IV, V, IX, X, Xl, Xll yang disampaikan melalui kuasa hukumnya(Andanan Wdris,SH. dkk)

dari Pengadilan Negeri Sekayu tanggal20 April 2016, No.W6.U7/533/PA.03.01/IV/2016 ;Kepada Tergugat , Il VI, XV, XVI, XVII, XVII, XIX, XX, XXI, XXIl, XXIll, XXIV / paraPembanding yang disampaikan melalui kuasa hukumnya Ridwan Hayatuddin,SH dkk)Halaman 41 dari 45, Putusan Nomor 62/PDT/ 2016 /PT.PLGatas bantuan delegasi Jurusita Pengadilan Negeri Palembang dengan Relaaspenyerahan kontra memori banding tanggal 09 Juni 2016 dan surat permohonanbantuan delegasi dari Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 31

Jurusita PengadilanNegeri Tanjung Karang dengan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkarabanding tanggal 25, 26 April 2016, No.15/Pdt.G/2015/PN.Sky ; Kepada Tergugat , Il, Vl, XV, XVI, XVIL XVIIL XIX, XX, XXI, XXIl, XXIll / paraPembanding yang disampaikan melalui kuasa hukumnya (Ridwan Hayatuddin,SH dkk)atas bantuan delegasi Jurusita Pengadilan Negeri Palembang dengan Relaaspemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 11 Mei 2016,No.15/Pdt.G/2015/PN.Sky ; Kepada Penggugat , ll, Ill

NM, V, Vl / para Terbanding yang disampaikan melaluikuasa hukumnya (Hendri Dunan,SH dkk) atas bantuan delegasi Jurusita PengadilanNegeri Palembang dengan Relaas pemberitahuan memeriksa berkgas perkara bandingtanggal 17 Mei 2016, No.15/Pdt.G/2015/PN.Sky ;Halaman 42 dari 45, Putusan Nomor 62/PDT/ 2016 /PT.PLG Kepada Terguat VIl, dengan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara bandingtanggal 25 Februari 2015 ; Kepada Tergugat VII dengan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkarabanding tanggal

Halaman 15tempat pekerjaan proyek berbeda, gugatan demikian harus ditolak dandikesampingkan;Bahwa gugatan PENGGUGAT terbaca mendalilkan seolah olah ParaTERGUGAT adalah pihak lain yang berdiri sendiri secara terpisah dariPENGGUGAT, NAMUN kenyataannya Para TERGUGAT adalah orang orangyang hanya bekerja untuk kepentingan PENGGUGAT sebagai bagian yang tidakterpisahkan / tidak berdiri sendiri bisa dikatakan sebagai karyawan dariPENGGUGAT sendiri karena tidak terbukti adanya delegasi atau peljanjiankhusus

TERGGUGAT tanggal 20 Desember 2011 hanyasebatas penawaran saja, belum ada perjanjian / persetujuan tertulis dari PT.SAKA GRAHA INDONESIA, surat tersebut terpaksa dibuat karena diminta olehSUJCUR dan Para TERGUGAT tidak mengetahui untuk digunakan kemana danuntuk tujuan apa, karena Para TERGUGAT sama sekali tidak diajak untukmelakukan negosiasi atau pembicaraan apapun, karena keberadaan ParaTERGUGAT beserta kelima orang tersebut hanya sebatas DIMINTA untukmengerjakan proyek tanpa ada perjanjian atau delegasi

Halaman 17tugaskan dengan surat perintah kerja untuk mengeijakan proyek yang didapatoleh PENGGUGAT, tidak ada perjanjian profit dan lain lainya Para TERGUGATbukan sub kontraktor yang menerima delegasi pekerjaan;Bahwa mohon ditolak dan dikesampingkan dalil point angka 4, oleh karena uangsebanyak tersebut dikeluarkan adalah untuk mendukung Pekerjaan yang dilakukan dengan Surat Perintah Kerja Untuk Kepentingan PENGGUGAT sendirisebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor Surat Perintah Kerja Nomor :JK/86/

Halaman 27dari Penggugat sendiri karena tidak terbukti adanya delegasi atauperjanjian khusus tentang sub kontraktor termasuk perjanjian pembagianprofit, oleh karenanya Para Tergugat tidak dapat digugat untukmempertanggungajawabkan perbuatan yang dilakukan untuk dan atas namadan kepentingan Penggugat sendiri ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat Il mengenaigugatan Penggugat kabur dan Error In Persona, setelah Majelis Hakim meneliti danmencermati gugatan Penggugat, bahwa di dalam

gugatan Penggugat tidakmenjelaskan status Para Tergugat secara jelas apakah sub kontraktor sebagaipenerima delegasi proyek atau bukan dan juga berdasarkan bukti P9 yaitu berupasurat perintah kerja No.

melalui Pengadilan NegeriIndramayu pada tanggal 23 Maret 2021; Terbanding Il semula Terlawan II pada tanggal 19 Maret 2021; Terbanding Ill semula Terlawan III pada tanggal 19 Maret 2021; Terbanding IV semula Terlawan IV secara delegasi melalui PengadilanNegeri Indramayu pada tanggal 23 Maret 2021; Turut Terbanding semula Turut Terlawan secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 24 Maret 2021; Turut Terbanding Il semula Turut Terlawan II pada tanggal 19 Maret 2021;Permohonan banding

tersebut disertai/diikuti dengan memori banding yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 16 Maret2021 dan telah diberitahukan kepada: Terbanding semula Terlawan secara delegasi melalui Pengadilan NegeriIndramayu pada tanggal 23 Maret 2021; Terbanding Il semula Terlawan II pada tanggal 19 Maret 2021; Terbanding Ill semula Terlawan III pada tanggal 19 Maret 2021; Terbanding IV semula Terlawan IV secara delegasi melalui PengadilanNegeri Indramayu pada tanggal 23 Maret 2021

; Turut Terbanding semula Turut Terlawan secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 24 Maret 2021; Turut Terbanding Il semula Turut Terlawan II pada tanggal 19 Maret 2021;Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Terlawan telahmenyampaikan kontra) memori banding yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Sumber pada tanggal 5 April 2021 dan telah diberitahukankepada kuasa Pembanding semula Pelawan secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal

21 April 2021;Halaman 43 dari 51 halaman putusan Nomor 198/PDT/2021/PT BDGBahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding II semula Terlawan Iltelah pula menyampaikan kontra memori banding yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Sumber pada tanggal 15 April 2021 dan telah diberitahukankepada kuasa Pembanding semula Pelawan secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 April 2021;Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatanuntuk memeriksa berkas

perkara (inzage) masingmasing kepada: Terbanding semula Terlawan secara delegasi melalui Pengadilan NegeriIndramayu pada tanggal 23 Maret 2021; Terbanding Il semula Terlawan II pada tanggal 19 Maret 2021; Terbanding Ill semula Terlawan III pada tanggal 19 Maret 2021; Terbanding IV semula Terlawan IV secara delegasi melalui PengadilanNegeri Indramayu pada tanggal 23 Maret 2021; Turut Terbanding semula Turut Terlawan secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 24 Maret 2021; Turut

kewenangan atau wewenang dimaksudkan untuk mendalilkan perilakusubjek hukum, sedangkan komponen dasar hukum bahwa kewenangan atau wewenang ituselalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukummengandung makna adanya standard umum (semua jenis kewenangan atau wewenang)dan standar khusus (untuk jenis kewenangan atau wewenang tertentu) (PhilipusM.Hadjon, Gema Peratun No. 12 Agustus tahun2000); Menimbang, bahwa cara untuk memperoleh wewenang pemerintah dengan carayaitu : atribusi, delegasi

Atribusi merupakan pemberian wewenangpemerintahan yang baru berdasarkan suatu ketentuan dalam peraturan perundangundangan, delegasi terjadinya pelimpahan suatu wewenang yang telah ada olehadministrasi negara yang wewenang pemerintahan secara atibutif kepada administrasinegara lainnya.

dari Walikota Padang;Menimbang, bahwa wewenang delegasi tidak dapat ditafsirkan,dimana cukupjelas apa yang didelegasikan dari si pemberi delegasi kepada sipenerima delegasi dalamsurat keputusan, artinya Walikota Padang hanya memberikan kewenangan kepadaKepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang sebatas untuk menandatanganiIzin Mendirikan Bangunan atau dengan kata lain Kepala Dinas Tata Ruang dan TataBangunan Kota Padang dalam melakukan tindakan hukum hanya melakukantandatangan saja terhadap

kepada FeriyantoGani (Penggugat) (Vide Bukti Pidan TX), Majelis Hakim berpendapat tindakanhukum Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang (Tergugat) dalam halpenandatanganan Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan pendelegasian dari WalikotaPadang, merupakan tindakan hukum yang berbeda dengan tindakan hukum dalam halmenerbitkan surat perintah bongkar yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang danTata Bangunan Kota Padang (Tergugat) yang menjadi objek sengketa;Menimbang, bahwa kewenangan delegasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun2005 Tentang Peraturan Pelaksana Undangundang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam hal menerbitkanSurat Perintah Bongkar tanggal 6 Februari 2012 No. 640/2.04/DTRTBPP/2012kepada Feriyanto Gani (Vide Bukti P1dan TX) yang menjadi objek sengketa tidakmemiliki kewenangan, dimana Tergugat hanya berwenang melakukan tindakan hukumhanya sebatas menandatangani Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan delegasi

dengan orangpemberi delegasi ;Bahwa dalam teori perolehan kekuasaan tersebut ada dua pertama : secaraatributif, Kedua : secara pelimpahan wewenang, kemudian pelimpahan tersebutdapat berupa delegasi dan dapat berupa mandat ;Bahwa kewenangan delegatif yang bertanggungjawab secara administrasi adalahyang menerima delegasi bukan pemberi delegasi jika kKewenangan mandat yangbertanggungjawab adalah mandataris ;Bahwa dalam kewenangan delegasi kekuasaan dan tanggungjawab telahdiserahkan, untuk kewenangan

sehingga penerima delegasi tidak sebagai pelaku penyerta namunsebagai pelaku utama dan pemberi delegasi tidak dapat dituntutpertanggungjawaban pidananya kecuali ada perintah dari pemberi delegasi untukmelakukan suatu tindak pidana karena apabila demikian pemberi delegasisebagai pelaku yang menyuruh melakukan (doenpleger) ;Bahwa dalam Hukum Pidana berkaitan dengan perintah tersebut terdapat duahal : Pertama : perintah lisan dan kedua perintah tertulis.

delegasi, maka hal tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawabannyakepada pemberi delegasi karena pemberi delegasi bukan sebagai pelakupenyuruh atau penyerta, hal ini karena dalam kKewenangan delegasi apabila tidakada laporan atau pemberitahuan dari penerima delegasi maka tanggung jawabsepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima delegasi ;Bahwa apabila penerima delegasi di dalam melakukan perbuatan hukumberpedoman kepada peraturan tertulis misalnya berpedoman pada PeraturanBupati ternyata dalam

pelaksanaan pekerjaannya penerima delegasi tidakmelaksanakan sebagaimana peruntukannya maka sepanjang penerima delegasitidak memerintahkan kepada pemberi delegasi, pemberi delegasi tidak dapatdimintai pertanggungjawabannya ;Bahwa dalam struktur organisasi antara PA, KPA dan PPK merupakankewenangan delegasi karena sudah ada penunjukan kerja ;Bahwa yang menjadi pokok antara pelaku utama dan pelaku penyerta adalahmeansrea yakni apabila pemberi delegasi tidak mengetahui terhadap pelnggaranyang dilakukan

oleh penerima delegasi meski pemberi delegasi ikut serta dalammenyetujui atau menandatangani dokumen, maka Pasal 55 KUHP tersebut tidakdapat diterapbkan karena antara penyerta dengan pelaku utama tidak terdapatsikap batin untuk melakukan tindak pidana tersebut ;Bahwa asas Geen straf zonder schuld (tidak ada pidana tanpa kesalahan) dalamHukum Pidana merupakan asas umum yang juga dapat diterapbkan dalamkejahatanindividu seperti tindak pidana korupsi, kemudian tindak pidana hanyadiperuntukan kepada

Risalah Pernyataan PermohonanBanding Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.BKN yang ditanda tangani oleh PaniteraPengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Jumat tanggal 1 November2013, Kuasa dari Tergugat , Il telah menyatakan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.BKNtanggal 21 Oktober 2013;Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan pernyataanbanding Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.BKN yang ditanda tangani oleh JurusitaPengadilan Negeri Pekanbaru (bantuan pemberitahuan secara delegasi

kepada TergugatWl/Turut Terbanding pada tanggal 22 November 2013 ;Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya,Kuasa Tergugat I, Il/para Pembanding telah mengajukan memori bandingtertanggal 18 November 2013 yang diterima diKepaniteraan PengadilanNegeri Bangkinang pada tanggal 19 November 2013, dimana berdasarkanRelaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 07/PDT/G/2013/PN.BKN yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita PengadilanNegeri Pekanbaru (bantuan pemberitahuan secara delegasi

Nomor 23/PDT/2014/PTRPengadilan Negeri Pekanbaru (bantuan pemberitahuan secara delegasi),kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkansecara patut kepada kuasa Tergugat I,II/ para Pembanding pada tanggal15 Januari 2014 dan oleh juru sita Pengadilan Negeri Bangkinang telahdiberitahukan/diserahkan kepada Tergugat Ill/Turut Terbanding padatanggal 6 Januari 2014 ;Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan MemeriksaBerkas Nomor .07/Pdt.G/2013/PN.BKN, kuasa Tergugat , Il/ paraPembanding

dan yangbertanggungjawab adalah mandannya;e Bahwa kewenangan dapat diambil sewaktuwaktu;e Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah dapat memberikan pelimbahankewenangan tergantung Kepala Daerahnya, dan yang bertanggungjawab yangmenerima delegasi tersebut;e Bahwa apabila telah dilimpahkan delegasi tidak bisa lagi mengintervensikewenangan yang telah dilimpahkan;e Bahwa apabila sudah diberi delegasi adalah orang yang diberi delegasi dantanggungjawab tata usaha negara sesuai dengan batas kewenangannya

Mhum., untuk membedakanMandat dengan Delegasi adalah Pertama prosedur pelimpahannya kalau antaraatasan dengan bawahan maka masuk ke dalam Mandat, Tanggungjawab adapada Mandan, pada Delegasi tanggungjawab ada pada Delegataries/orang yangdiberi delegasi, kalau pendelegasian tersebut kepada bawahan namanya Mandat,antara Delegasi dengan Mandat tidak ada hirarkinya;e Bahwa tanggal 19 Agustus 2004 sdr. H.

Mhum., untuk membedakanMandat dengan Delegasi adalah Pertama prosedur pelimpahannya kalau antaraatasan dengan bawahan maka masuk ke dalam Mandat, Tanggungjawab adapada Mandan, pada Delegasi tanggungjawab ada pada Delegataries/orang yangdiberi delegasi, kalau pendelegasian tersebut kepada bawahan namanya Mandat,antara Delegasi dengan Mandat tidak ada hirarkinya;Halaman 107 dari 144 halaman, Putusan No.01/Pid.Sus/2013/PN.JBI.e Bahwa tanggal 19 Agustus 2004 sdr. H.

Mhum., untukmembedakan Mandat dengan Delegasi adalah Pertamaprosedur pelimpahannya kalau antara atasan dengan bawahanmaka masuk ke dalam Mandat, Tanggungjawab ada padaMandan, pada Delegasi tanggungjawab ada padaDelegataries/orang yang diberi delegasi, kalau pendelegasiantersebut kepada bawahan namanya Mandat, antara Delegasidengan Mandat tidak ada hirarkinya;e Bahwa anggaran untuk Pengadaan 2 (dua) unit MobilPemadam Kebakaran tipe V80 ASM berasal dari AnggaranPendapatan Belanja Daerah Perubahan (

Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiriwewenang yang telah dilimpahkan itu,b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, artinya delegasihanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundangundangan,c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidakdiperkenankan adanya delegasi,d.

Sedangkan PengadilanNegeri yang menerima delegasi sama sekali tidak mengetahuisengketa yang sebenarnya! Cuma kebetulan secara nyata objekbarang eksekusinya saja yang terletak di daerah hukumnya.

Makaatas dasar pemikiran tersebut, Ketua Pengadilan Negeri yangmenerima delegasi dilarang untuk menilai isi penetapan sitaeksekusi;Bahwa berdasarkan uraian di atas nyatalah bahwa Pelawan tidakmemiliki alasan yang relevan dan sah untuk mengajukan perlawanan(partii verzet), yang mengakibatkan gugatan perlawanan Pelawanmenjadi tidak jelas (obscure libel). Dengan demikian gugatanperlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard).II. DALAM POKOK PERKARA1.

dalam hal ini misalnyaPengadilan Negeri Meulaboh, Pengadilan Negeri penerima delegasimemiliki kompetensi relatif untuk melaksanakan sejauh Penetapan yangdibuat oleh Pengadilan Negeri pemberi delegasi itu telah sesuai denganAmar Putusan perkara a quo yang harus dilaksanakan.

Jadi Pengadilan Negeri penerima delegasiharus mengembalikannya kepada pemberi delegasi untuk merevisisesuai dengan Amar putusan perkara a quo; Bahwa Apabila ternyata penetapan untuk dilakukan eksekusi itu isinyaberbeda dengan isi Amar putusan yang harus dilaksanakan maka tentusaja pihak ada yang memiliki hak untuk penangguhan eksekusi.Meskipun pada dasarnya sebetulnya tidak ada penangguhan eksekusi,tapi dalam hal ini termasuk putusan upaya hukum luar biasa.

dengan Pengadilan Negeri SukaMakmue sebagai Penerima Delegasi, dimana Permohonan eksekusidiajukan kepada Pengadilan Negeri yang memutus.

dimana kemudian penetapan dariPengadilan Negeri Bandung tersebut, secara delegasi juga diikuti olehPengadilan Negeri Bale Bandung dimana pada tanggal 10 Nonember 2006telah Menerbitkan Penetapan Delegasi Nomor: 12/PDT.EKS.G/2006/PN.BB/Del. untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap sebidangtanah dan bangunan Jalan Leuwigajah No. 275 Cimahi, Sertifikat HGB199/Utama, seluas 23.270 m?;No. 7 dari 15 hal. Put.

ditangguhkan sampai dengan gugatanperlawanan dalam perkara No. 312/PDT/G/2006/ PN.BDG. mempunyaikekuatan hukum yang tetap;Bahwa berdasarkan penetapan penundaan tersebut butir 3 di atas,Ketua Pengadilan Negeri Bandung secara delegasi pada tanggal 13Desember 2006 juga Menerbitkan Penetapan Nomor: 12/PDT.EKS.G/2006/PN.BB/Del untuk menunda pelaksanaan eksekusi pengosonganterhadap sebidang tanah dan bangunan Jalan Leuwigajah No. 275 Cimahi,Sertifikat HGB 199/Utama, seluas 23.270 m?

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung untukmenolak bantahan ini dengan alasan Pengadilan Negeri Bale Bandunghanya menjalankan delegasi untuk melaksanakan eksekusi dariPengadilan Negeri Bale Bandung sebagai pendelegasian eksekusi atasNo. 12 dari 15 hal. Put.

Adanya perintah yang tegas mengenai subjeklembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan, dan bentukperaturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yangdidelegasikan; b. Adanya perintah yang tegas mengenai bentukperaturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yangdidelegasikan; c.

Adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasiankewenangan dari undangundang atau lembaga pembentuk undangundang kepada lembaga penerima delegasi kewenangan tanpapenyebutan bentuk peraturan yang mendapat delegasi. (vide JimlyAsshiddigie, Perihal UndangUndang, PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2010, hlm. 266269);Halaman 14 dari 28 halaman.

Putusan Nomor 11 P/HUM/201713.Bahwa ketiga syarat itu bersifat alternatif dan salah satunya harus adadalam rangka pemberian delegasi kewenangan pengaturan (rule makingpower) itu.

Dengan tidak adanya salah satu dari syarat tersebut di atasdiantaranya berupa pendelegasian baik oleh Undangundang PokokAgraria (UUPA) maupun dari Menteri Agraria dan Tata Ruang dan BadanPertanahan Nasional serta Menteri terkait lainnya, maka dapat diketahuibahwa tidak ada delegasi kewenangan yang diberikan kepada Termohonuntuk menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi,Oleh karena itu PERDA a quo haruslah dinyatakan

Menghukum kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp3.090.000,00 (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa karena putusan tersebut dibacakan tanpahadirnya Tergugat Il maupun Kuasa Hukumnya, maka pemberitahuanputusan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tegal ataspermintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Pemalang (delegasi), padatanggal 15 November 2021;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa HukumPenggugat telan mengajukan permohonan banding pada tanggal

Permohonan BandingNomor 14/Pdt.G/2021/PN Pml Jo Nomor 8/Pdt.Bdg/2021/PN Pml yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang dan permohonan bandingtersebut telah diberitahukan secara sah dan patut oleh Jurusita PenggantiHalaman 11 dari 16 halaman putusan nomor 552/Pdt/2021/PT SMGPengadilan Negeri Pemalang kepada Terbanding semula Tergugat danTurut Terbanding semula Turut Tergugat, masingmasing pada tanggal 23November 2021, kepada Terbanding Il semula Tergugat II pada tanggal 25November 2021 (delegasi

upaya hukum banding tersebutPembanding semula Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya telahmengajukan memori banding tanggal 16 November 2021 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 17 November2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkansecara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat dan kepadaTurut Terbanding semula Turut Tergugat, masingmasing pada tanggal 23November 2021, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 26November 2021 (delegasi

secara sah danpatut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal08 Desember 2021;Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriPemalang telah menyampaikan relas pemberitahuan memeriksa berkasperkara banding (inzage) secara sah dan patut kepada Kuasa HukumPembanding semula Penggugat, kepada Terbanding semula Tergugat ,kepada Turut Tergugat semula Turut Terbanding, masingmasing padatanggal 23 November 2021, kepada Terbanding Il semula Tergugat II padatanggal 25 November 2021 (delegasi

Pelawan telah mengajukan permohonan banding sesuail AktaPernyataan Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.Plw/2020/PN Bjm tanggal 31Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yangmenyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020,Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semulaKuasa Para Pelawan Tersita tersebut telah diberitanukan / disampaikan secara sahkepada Terbanding semula Terlawan Penyita MUTIA CHANDRA MAWARNI bintiNURDIN NUNTJI (Alm) melalui surat delegasi

tertanggal 14 September 2020 NomorW15.U1/2462/Pdt.9/2020 pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalankanpemberitahuan pernyataan banding sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan BandingNomor 7/Pdt.Plw/2020/PN Bjm, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri JakartaSelatan, tertanggal 21 September 2020 atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebutguna memenuhi permintaan delegasi dari Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasintersebut ;Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding

NURDIN NUNTJI (Alm) melalui surat delegasi tertanggal 17 September 2020Nomor W15.U1/2507/Pdt.9/2020 pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untukmenjalankan pemberitahuan memori banding sesuai Surat Pemberitanuan MemoriBanding Nomor 7/Pdt.Plw/2020/PN Bjm ;Dan Relaas Pemberitahuan penyerahan Memori Banding Nomor 7/Pdt.Plw/2020/PN Bjmtelah diberitahukan / disampaikan secara sah kepada Para Terbanding semula ParaTerlawan Penyita melalui kuasanya Taufiq Machfuyana, S.Hut.,SH.

NURDIN NUNTJI (Alm) melalui surat delegasi tertanggal 14 September 2020Nomor W15.U1/2464/Pdt.9/2020 pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untukmenjalankan pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sesualRelaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor7/Pdt.Plw/2020/PN Bjm., dan kepada Para Pembanding semula Para Pelawan Tersitatertanggal 17 September 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Banjarmasin ;Serta kepada Para Terbanding semula

SantoParyatmo) diberikan kewenangan untuk memutuskredit dengan limit Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah), vide PDWK (Pemberian delegasi wewenangkredit) Individual Kredit Performing No. R.001/IVKC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 02012008.KKB diputus oleh Saksi A.

SantoParyatmo) diberikan kewenangan untuk memutuskredit dengan limit Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah), vide PDWK (Pemberian delegasi wewenangh.kredit) Individual Kredit Performing No. R.001/IVKC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 02012008.KKB diputus oleh Saksi A.

SK Direksi PT.BRI Tbk Nokep: S.76DIR/ADK/10/2005 tanggal 14Oktober 2005 tentang Pemberian kewenangan memutus kredit(PDWk).10.Asli Surat Putusan Delegasi wewenang kredit tanpa nomortertanggal 10 September 2006.Hal. 45 dari 50 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/20144611.Asli Surat Putusan Delegasi Wewenang kredit surat no. R.001/IX/KC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 2 Januari 2008.12.SK kewenangan fiat bayar KKB PT.BRI (Persero) Tbk. TelukBetung13. Struktur organisasi PT.

SK Direksi PT.BRI Tok Nokep: S.76DIR/ADK/10/2005 tanggal 14 Oktober2005 tentang Pemberian kewenangan memutus kredit (PDWk).10.Asli Surat Putusan Delegasi wewenang kredit tanpa nomor tertanggal 10September 2006.11.Asli Surat Putusan Delegasi Wewenang kredit surat no. R.001/IX/KC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 2 Januari 2008.12. SK kewenangan fiat bayar KKB PT.BRI (Persero) Tok. Teluk Betung13. Struktur organisasi PT. BRI KC Teluk Betung dari tahun 2006 s/d 2010.14.

Asli Surat Putusan Delegasi wewenang kredit tanpa nomor tertanggal 10September 2006.11.Asli Surat Putusan Delegasi Wewenang kredit surat no. R.001/IX/KC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 2 Januari 2008.12. SK kewenangan fiat bayar KKB PT.BRI (Persero) Tok. Teluk Betung13. Struktur organisasi PT. BRI KC Teluk Betung dari tahun 2006 s/d 2010.Hal. 57 dari 50 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/201414. Photo copy 4 lembar bukti setoran PT.

Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;SUBSIDER:Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohon telah datangmenghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datangmenghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secararesmi dan patut melalui delegasi ke Pengadilan Agama Bantul yang relaaspanggilannya telah dibacakan di dalam sidang, ketidakhadirannya

pemeriksaan di persidangansemuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan MajelisHakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutmelalui delegasi

Pasal 31ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa karena Termohon atau kuasanya tidak pernahhadir di depan persidangan dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkanHalaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2021/PA.Tbnanoleh suatu halangan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secararesmi dan patut melalui delegasi ke Pengadilan Agama Bantul, maka prosesmediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah

bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawantersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding masingmasing tanggal 11 April 2019 dan tanggal 15 April 2019 dihadapan PaniteraPengadilan Negeri Pelalawan, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanBanding Nomor 12/Akta.Pid/2019/PN Plw, permintaan banding dari Terdakwatersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum tanggal15 April 2019 dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukankepada Terdakwa melalui delegasi

tertanggal 16 April 2019 yangditerima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 22 April 2019dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada PenuntutUmum tanggal 23 April 2019, dan Penuntut Umum juga telah mengajukanHalaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 169/PID.SUS/2019/PT PBRmemori banding tertanggal 22 April 2019 yang diterima di kepaniteraanPengadilan Negeri Pelalawan tanggal 23 April 2019 dan memori bandingtersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa melalui delegasi

kePengadilan Negeri Pekanbaru dengan surat Ketua Pengadilan NegeriPelalawan Nomor W4.U11/833/HK.07/4/2019 tanggal 23 April 2019 ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memoribanding tertanggal 24 April 2019 yang diterima di kepaniteraan PengadilanNegeri Pelalawan tanggal 25 April 2019 dan kontra memori banding tersebuttelah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa melalui delegasi kePengadilan Negeri Pekanbaru dengan surat Ketua Pengadilan NegeriPelalawan Nomor W4.U11/857/HK.07/4

Relaas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Jakarta Pusat (delegasi), yang menerangkan bahwapada tanggal 19 April 2018 kepada Tergugat dan Ill, melalui kuasahukumnya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;Relaas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Cibinong (delegasi), yang menerangkan bahwa padatanggal 07 Mei 2018 kepada Tergugat II telah diberitahukan adanyapermohonan banding tapi yang bersangkutan sudah

Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor :544/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Jakarta Pusat (delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal 14Mei 2018, kepada Para Terbanding semula Tergugat dan III, melalui kuasahukumnya telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut;Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor :544/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Cibinong (delegasi), yang

Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) Nomor544/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Jakarta Selatan (delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal11 Mei 2018, kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada paraTerbanding semula Tergugat dan Tergugat III, masingmasing melaluikuasa hukumnya telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkaratersebut;Relaas pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) banding Nomor544/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dibuat

oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Cibinong (delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Mei2018, kepada Terbanding Il semula Tergugat II telah diberitahukan untukmempelajari berkas perkara, tapi yang bersangkutan sudah tidak tinggal dialamat tersebut sehingga inzage tersebut diteruskan ke Kelurahansetempat;Relaas pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) banding Nomor544/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa

pada tanggal 11 Mel2018, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV telah diberitahukan untukmempelajari berkas perkara, tapi yang bersangkutan sudah pindah sehinggainzage tersebut diteruskan ke kantor Walikota setempat;Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) Nomor544/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Jakarta Timur (delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal 27April 2018, kepada Terbanding V semula Tergugat V, melalui kuasahukumnya telah

untuk seluruhnya ;DALAM KONVENSI dan REKONVENSIMenghukum para Tergugat / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biayaperkara ini yakni sebesar Rp. 3.010.000, (Tiga juta Sepuuh ribu rupiah ;Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Cibadakdiucapkan pada tanggal 10 Juni 2021 dengan dihadiri oleh kuasa ParaPenggugat, Kuasa Para Tergugat, Kuasa Turut Tergugat dan tanpa hadirnyaTurut Tergugat Il dan Turut Tergugat Ill, olen karenanya putusan tersebutdiberitahukan kepada Turut Tergugat Il secara delegasi

Terbanding Illsemula Turut Tergugat Ill pada tanggal 28 Juni 2021 Permohonan bandingtersebut disertai/diikuti dengan memori banding yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 3 Agustus 2021 dan diberitahnukankepada Para Terbanding semula Para Penggugat masingmasing pada tanggal9 Agustus 2021, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat secaradelegasi melalui Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 13 Agustus 2021,kepada Turut Terbanding Il Ssemula Turut Tergugat Il secara delegasi

melaluiPengadilan Negeri Bogor pada tanggal 10 Agustus 2021 dan kepada TurutTerbanding II Ssemula Turut Tergugat III pada tanggal 9 Agustus 2021;Bahwa terhadap memori banding tersebut, Para Terbanding semulaPara Penggugat/kuasanya telah menyampaikan kontra memori banding yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 16 Agustus2021 dan diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat/kuasanya secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan padatanggal 19 Agustus

2021, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 23 Agustus2021, kepada Turut Terbanding Il semula Turut Tergugat II secara delegasimelalui Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 19 Agustus 2021 dan kepadaTurut Terbanding IIl semula Turut Tergugat III pada tanggal 30 Agustus 2021;Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatanuntuk memeriksa berkas perkara (inzage) masingmasing kepada ParaPembanding semula Para Tergugat

/kuasanya secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Juli 2021, kepadaTerbanding sampai dengan Terbanding VIII semula Tergugat sampai denganTergugat VIII masingmasing pada tanggal 28 Juni 2021, kepada Terbanding IXsemula Tergugat IX pada tanggal 8 Juli 2021, kepada Turut Terbanding semulaTurut Tergugat secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Sukabumi padatanggal 10 Agustus 2021, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat IIsecara delegasi melalui Pengadilan Negeri

Agung dan TERLAWAN ~ masihberanggapan UU 18 tahun 2003 pasal 4 ayat 1, 3 dan PutusanNomor 101/PUUVII/2009 (BUKTI P9) bukan merupakansuatu Tindakan hukum Tata Usaha Negara untuk melakukanperbuatan hukum publik dengan adanya kewenangan yangberkaitan dengan suatu jabatan, sehingga kewenangan TUNTERLAWAN menjadi terhambat sehingga bertentangandengan UU dan Putusan MK yang dengan jelas menyatakanKetua Pengadilan Tinggi memiliki wewenang TUNberdasarkan atribusi (kKewenangan bevogdheit), dan bukansuatu delegasi

(kewenangan legal power) dan mandate(kewenangan competence) ; 222 noPejelasan :(d)Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatujabatan (Pasal 1 angka 6 Nomor 5 Tahun 1986menyebutnya: wewenang yang ada pada badan ataupejabat tata usaha negara yang dilawankan denganwewenang yang dilimpahkan) ; Delegasi adalah pemindahan/pengalihan suatukewenangan yang ada, yang menurut Prof.

Muchsanadalah pemindahan/pengalihan selurunh Kewenangan daridelegans (pemberi delegasi) kepada delegataris (penerimadelegasi) termasuk seluruh pertanggungjawabannya ; Mengenai mandate oleh Philipus M. Hadjon berpendapatbahwa dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengakuankewenangan atau pengalihtanganan kewenangan.Sedangkan Prof.