Kepegawaian Negara Nomor K.263/V.510/99, tanggal 18Januari 2012 perihal Penujukkan Pejabat Pelaksana Harian, pada point 4huruf b, menyatakan: Pejabat Pelaksana Harian tidak memiliki Kewenanganuntuk mengambil atau menetapkan Keputusan yang mengikat, sepertipembuatan DP3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin,dan sebagainya;Artinya kedudukan saudara Maridi selaku Pelaksana Harian (Plh) tidakberwenang menjalankan program dana bantuan pendidikan karakter dariDirjen Sekolah Menengah Kejuruan Depatemen

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Bagian ke 3Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 angka 4 efektifmerupakan pencapaian hasil program dengan target yang telahditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan SumberDana DAK DR Depatemen Kehutanan Tahun 2004 halaman 1 9angka 8 : Hasil kegiatan penyusunan rancangan tehnik adalah berupabuku rancangan telah ditetapkan dan disahkan oleh yang berwenang,diperbanyak

Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan SumberDana DAK DR Depatemen Kehutanan Tahun 2004 halaman 1 9angka 8 : Hasil kegiatan penyusunan rancangan tehnik adalahberupa buku rancangan telah ditetapkan dan disahkan oleh yangberwenang, diperbanyak sesuai kebutuhan, yang dikirim antara lainkepada :a) Bupati/Walikota Cq.

Ir Pantjar Simatupang Kepala PusatPenelitian & Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian NomorPL.220.03.07.5, Bulan Juli 2003) juga telah ditindak lanjuti olen SekretarisBadan Penelitian & Pengembangan Pertanian Nomor 1904L.120/J.1/62004,Tanggal 22 Juni 2004 untuk diitujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian &Perlengkapan Depatemen Pertanian di Jakarta, perihal untuk memprosespengalihan status rumah Negara golongan II menjadi rumah Negara golonganIll atas nama 9 (Sembilan) pegawai di Balai Pengkajian Teknologi

Depatemen TransmigrasiRepublik Indonesia (sekarang,Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi RepublikIndonesia) telah melaksanakanProgram Transmigrasi Umumbagi warga Jawa Barat keProvinsi Riau, tepatnya diDesa Tambusai Timur,Kecamatan Tambusai,Kabupaten Kampar (sekarangKabupaten Rokan Hulu),Provinsi Riau sebanyak450 (Empat ratus lima puluh) Kepala Keluarga dan ditambah denganProgram Transmigrasi Swakarsa sebanyak 195 (Seratus sembilanpuluh lima) Kepala Keluarga.2 Bahwa dengandilaksanakannya ProgramTransmigrasi

demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara i.cPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memilikikewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara aquo,sehingga sangat berdasarkan hukum apabila Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta menyatakan dirinya tidak berwenangmemeriksa dan memutus perkara aquo.B GUGATAN LEWAT WAKTU1 Bahwa perlu dicermati dalil Para Penggugat dalam SuratGugatannya sebagaimana uraian berikut :a halaman 5 angka 4yaitu :Bahwa sejak dilakukan penyerahan pembinaan wargatransmigrasi oleh Depatemen

Klojen kotaMalang;Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1991 karena samasama menjual jamu jenis herbal;Bahwa benar jamujamu yang dijual tersebut sama dengan jamu yang Saksijual diperolen secara membeli dari sales keliling;Bahwa benar saksi membeli karena percaya jamujamu tersebut ada kemasanyang bertuliskan Depatemen Kesehatan sehingga saksi percaya jamutersebut adalah barang yang sudah ada ijinnya;Bahwa benar dengan adanya perkara ini saksi baru tahu kalau jamujamutersebut ternyata

, permohonan Provisi yang berisikanpokok perkara harus ditolak; Menimbang, bahwa apabila tuntutan provisi Tergugat II dihubungkan denganYurisprudensi tersebut diatas majelis berpendapat tidak terdapat korelasi sehingga majelismenyatakan Provisi Turut Tergugat tersebut haruslah ditolak;DALAM EKSEPSI;Menimbang, bahwa didalam Jawabannya , Turut Tergugat mengajukan Eksepsiyang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak tidaknya gugatan tidak dapat diterima karena Depatemen

SUMARNI tanggal 19 September2007 ;1 (satu) set petikan Surat Keputusan Depatemen PertahananKeamanan No. 240486VA ;1 (satu) set petikan surat keputusan Kepala Daerah Kepolisian VIII No.Pol Skep/4444/IV/80/Pers An. SUBARNA AL SUGANDA tanggal 21April 1980 ;1 (satu) set Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan KebudayaanAn. Hj. PURWITA tanggal 13 Juli 1972 ;1 (satu) set Keputusan Menteri Perhubungan No.

SUMARNI tanggal 19 September2007 ;1 (satu) set petikan Surat Keputusan Depatemen PertahananKeamanan No. 240486VA ;1 (satu) set petikan surat keputusan Kepala Daerah Kepolisian VIII No.Pol Skep/4444/IV/80/Pers An. SUBARNA AL SUGANDA tanggal 21April 1980 ;1 (satu) set Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan KebudayaanAn. Hj. PURWITA tanggal 13 Juli 1972 ;Hal. 47 dari 65 hal. Put. No. 78 K/Pid.Sus/20111 (satu) set Keputusan Menteri Perhubungan No.

Aur duri No. 10, dan telah didaftarkan diDepartemen dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Propinsi DaerahTinkat Sumatera Barat, dan telah diakui, sisetujui dan disyahkan olehNegara Republik Indonesia Melalui instansi terkait (Depatemen Agraria).Bersertifikat Hak Milik No, 250, gambar situasi No. 85 tahun 1975,dengan batasbatas sebagai berikut:Utara : berbatas dengan tanah perumahan suku TanjungTimur : berbatas dengan perumahan Rahmah ThamrinSelatan : berbatas dengan jalan besar Aur DuriBarat :

Foto copy NPWP yang dikeluarkan oleh Depatemen KeuanganRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak No.09.911.871.3112.000 atas nama Sumanto, diberi1100 = P.I 6;7. Foto copy Berita Acara Perlawanan Pembayaran Tunai danPenyimpanan (consignasi) No. 02/PDT.CONS/2013/PN.MDN, dibericle eee P.I8.

PT.FIRST STATEFUTURES cab Kupang ;Bahwa yang membuat saksi akhirnya ikut bergabung untukmenivestasikan uang di PT.FIRST STATE FUTURES cab Kupang karenabahasa, bujukan dan rayuan yang mendatangkan keuntunagn dariTerdakwa ALDO, DEVIS dan WATI ;Bahwa ALDO mengatakan bahwa ketika saksi ikut uang saksi tidakmungkin hilang karena harga emas dunia selalu naik tidak pernahturun, ALDO juga mengatakan bahwa perusahan mereka adalah legalkarena ada ijin dari Depatemen Perdagangan, sehingga tidakmungkin bermasalah

Kabupaten TanjungJabung Timur pada tanggal 16 Maret 2009 mengusulkan 20 (dua puluh) ruangan MadrasahIbtidaiyah Swasta (MIS) termasuk MIS Madrasah Ibtidaiyah Addiniyah Kecamatan NipahPanjang, hal ini disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jambidengan menggeluarkan surat Nomor : KW.05.4/3/HK.005/2040/2009 tanggal 28September 2009 tentang Madrasah Ibtidayah (MI) penerima bantuan rehabilitasi gedungdi lingkungan kantor wilayah Departemen Agama Propinsi Jambi.Bahwa selanjutnya Kanwil Depatemen

Kabupaten Tanjung Jabung Timurpada tanggal 16 Maret 2009 mengusulkan 20 (dua puluh) ruangan Madrasah Ibtidaiyah Swasta(MIS) termasuk MIS Madrasah Ibtidaiyah Addiniyah Kecamatan Nipah Panjang, hal ini disetujuioleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jambi dengan menggeluarkan suratNomor : KW.05.4/3/HK.005/2040/2009 tanggal 28 September 2009 tentang Madrasah Ibtidayah(MI) penerima bantuan rehabilitasi gedung di lingkungan kantor wilayah Departemen AgamaPropinsi Jambi.Bahwa selanjutnya Kanwil Depatemen

berdasarkan tindak lanjut hasilpemeriksaan audit kinerja Irjen Kementrian Agama Republik Indonesia di akhirTahun 2007, salah satu aspek yang diperiksa adalah dokumen kepemilikantanah MTSN Takengon II, dari hasil pemeriksaan tersebut, MTSN Takengon IIbelum mengurus Sertifikat.Maka atas temuan tersebut tergugat IV selaku Kepala MTSN Takengon II wajibmelengkapi hasil temuan tersebut melalui koordinasi dengan KantorKementerian Agama Kab Aceh Tengah pada awal Tahun 2008.Selanjutnya atas petunjuk Kepala Kantor Depatemen

ribu rupiah) yangmerupakan uang sisa hasil penjualan sabu adalah barang bukti milik Terdakwayang ditemukan oleh pihak kepolisian Anggota Reskrim Polsek benda yangmelakukan penangkapan dan penggeledahan; Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada saudara Muhamad Arif(belum tertangkap) kurang lebih 5 (lima) kali; Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai Narotika Golongan buka tanaman, tidak adajin dari instansi yang berwenang yaitu Depatemen

PHI/2016Faktanya Perjanjian Kerja tidak pernah dicatatkan sama sekali keinstansi terkait, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batubara;1.2 Pasal 59 ayat (2) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak dapat diadakanuntuk pekerjaan yang bersifat tetap;Faktanya pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat melalui PT KualaCemerlang (Tergugat ) di Depatemen CPKO Fractination PT MultimasNabati Asahan adalah pekerjaan yang bersifat tetap, yang secara terusmenerus dikerjakan, tidak terputusputus dan merupakan

POERWADARMINTA, diolan kembali oleh Pusat Pembinaan danPengembangan Bahasa, Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, PenerbitBalai Pustaka Jakarta 1976, halaman 191 dan halaman 1064 yang menuliskan :Cekcok adalah : betengkar, berbantah atau berselisih , sedangakanpengertian dari Terus menerus adalah : tidak berkeputusan,tidak putusputusnya atau tidak hentihentinya ; Bahwa pengertian tersebut diatas seiring dan seirama dengan Pasal116 huruf .f .Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyebutkan:won

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubenur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Cq Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lumajang, Cq Kepala Kecamatan Sukodono - Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubenur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Cq Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lumajang, Cq Kepala Kecamatan Sukodono, Cq Kepala Desa, Desa Dawuhan Lor - Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Menteri Keuangan Republik Indonesia, Cq Kepala kantor Wilayah Depatemen

Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Menteri Keuangan RepublikIndonesia, Cq Kepala kantor Wilayah Depatemen Keuangan RepublikIndonesia Jawa Timur Cq Kepala kantor Wilayah DJP Jawa Timur IIIKantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo, di Kota Probolinggo,selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;Telah memperhatikan bukti bukti yang diajukan oleh pihak pihak yangberperkara dalam persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa tanah yang dimohon tersebut adalah tanah negarayang di kuasai sejak 1982 oleh Depatemen HankamRepublik Indonesia untuk Kebun Polsek KecamatanLibureng ;b. Bahwa Hasil Pengukuran Terhadap Bidang Tanah yang diUkur Adalah Seluas 11. 160 M2 yang diuraikan dalamgambar situasi Nomor 561/1992 tanggal 22 Juli 1992 ; Halaman 25 dari 47 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2018/PTUN.MkKs.c.

Pembaharuan pendaftaranmerek pada Depatemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Hak Cipta,Paten & Merek, didaftarkan dalam daftar umum dengan nomor 273583,tanggal 1 April 1992. Perpanjangan di Departemen Kehakiman dan HAMRI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan nomorperpanjangan 506186, tanggal 19 April 2002. Diperpanjang KementerianHukum dan HAM RI, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengannomor pendaftaran IDM000344493, tanggal 6 Januari 2012;.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin yang sah dari Depatemen Kesehatan RI ataudari pihak yang berwenang dalam melakukan secara tanpa hak atau melawanhukum, memeiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman berupa shabushabu dan Heroin . Bahwa setelah dilakukan pemertiksaan secara laboratoris No.63 B/III/2013/UPTUJI Lab.Narkoba, Pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013, dengan kesimpulanbahwa barang bukti berupa :2.

di Depatemen CPKO FractinationPT Multimas Nabati Asahan adalah pekerjaan yang bersifat tetap,yang secara terusmenerus dikerjakan, tidak terputusputus danmerupakan bagian dari proses produksi atau pekerjaan yangbukan musiman, tidak tergantung cuaca atau suatu kondisitertentu;Pasal 59 ayat (4) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang didasarkanatas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2(dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untukjangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;