Ditemukan 49003 data
Urut Berdasarkan
Register : 26-09-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PA TANGERANG Nomor 2331/Pdt.G/2018/PA.Tng Tanggal 7 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
4 — 0
4 — 0
gugatan Penggugat iniadalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah hadir lagi padapersidangan yang telah ditentukan, oleh karenanya dengan didasarkankepada ketentuan pasal 124 HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwagugatan Penggugat ini harus digugurkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif didalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkanazas lex spesialis derogat
Register : 15-09-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 1019/Pdt.G/2020/PA.Kag Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 6
18 — 6
., Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatanPenggugat ini harus digugurkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkanazas lex spesialis derogat lex generalis, maka biaya yang timbul dalam perkaraini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantumdalam diktum amar putusan
Register : 02-08-2012 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 27-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409 B/PK/PJK/2012 Tanggal 22 Januari 2013 — PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
75 — 192 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 192 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, sesuai dengan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku, dalam perkara a quo seharusnya Majelis Hakim PengadilanPajak menerapkan adagium hukum lex superior derogat legi inferior (ketentuanhukum yang tingkatannya lebih tinggi mengesampingkan ketentuan hukum yangtingkatannya lebih rendah);12 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Pajak secara jelas melanggar Pasal 4Ketetapan MPR No.
Asashukum lex superior derogat legi inferiori yang merupakan aturan yang bersifatuniversal juga sesuai dengan tujuan hukum yang sangat mendasar, antara lain,kepastian hukum, ketertiban dan keadilan.
Itulah sebabnya jaminan akan hakhaktertentu warga negara ditetapkan dalam UndangUndang Dasar agar tingkatkepastian hukumnya semakin kuat dan tinggi;25 Untuk mendukung uraianuraian tersebut di atas mengenai asas hukum lexsuperior derogat legi inferiori, Pemohon Peninjauan Kembali akan mengutippula pendapatpendapat para sarjana mengenai asas hukum tersebut dibawah ini.a. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam Kata Pengantar pada buku tulisanDr.
Asas ini biasanya dinyatakan dengan ungkapan Latin: Lexsuperior derogat legi inferiori.c. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya Mengenal Hukum(Suatu. Pengantar), Edisi ke5, Cetakan ke2, Liberty, Yogyakarta, 2005,halaman 87, menyatakan (Bukti PK12):Halaman 29 dari 52 halaman. Putusan Nomor 409 B/PK/PJK/2012302627Di dalam pasal 4 ayat (1) TAP MPR No.
ITI/MPR/2000 dituangkan asaspenyelesaian konflik antara dua peraturan perundangundangan, yaitu lexsuperior derogat legi inferiori, yang berarti bahwa peraturan perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi. Kalau sampai bertentangan makaperaturan yang lebih rendahlah yang harus mengalah.Dr. E.
Register : 11-02-2020 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 25-02-2020
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 293/Pdt.P/2020/PA.Kag Tanggal 25 Februari 2020 — Pemohon melawan Termohon
8 — 5
8 — 5
., Majelis Hakimberpendapat bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il ini harusdigugurkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkanazas lex spesialis derogat lex generalis, maka biaya yang timbul dalam perkaraini harus dibebankan kepada Pemohon dan Pemohon II yang jumlahnyaseperti tercantum
Register : 13-11-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 1219/Pdt.G/2019/PA.Kag Tanggal 27 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 6
8 — 6
., Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatanPenggugat ini harus digugurkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkanazas lex spesialis derogat lex generalis, maka biaya yang timbul dalam perkaraini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantumdalam diktum amar putusan
Register : 03-08-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PA TANGERANG Nomor 1843/Pdt.G/2018/PA.Tng Tanggal 28 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 2
7 — 2
Pemohon iniadalah sebagaimana telah diuraikan tersebut pada surat permohonannya;Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah hadir lagi padapersidangan yang telah ditentukan, oleh karenanya dengan didasarkankepada ketentuan pasal 124 HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwapermohonan Pemohon ini harus digugurkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azaslex spesialis derogat
Register : 23-02-2017 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 19-03-2019
Putusan PA TANGERANG Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Tng Tanggal 23 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
6 — 0
6 — 0
;y b1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas /ex spesialis derogat legigeneralis maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnyaseperti tercantum dalam dictum amar, penetapan ini;Memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakuserta hukum Syara yang berkaifan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Tngdari Penggugat ;2.
Register : 01-02-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PA TANGERANG Nomor 365/Pdt.G/2019/PA.Tng Tanggal 10 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
5 — 0
5 — 0
gugatan Penggugat iniadalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah hadir lagi padapersidangan yang telah ditentukan, oleh karenanya dengan didasarkankepada ketentuan pasal 124 HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwagugatan Penggugat ini harus digugurkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif didalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkanazas lex spesialis derogat
Register : 05-03-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 25-03-2021
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Kag Tanggal 25 Maret 2021 — Pemohon melawan Termohon
8 — 4
8 — 4
., Majelis Hakimberpendapat bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il ini harusdigugurkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkanazas lex spesialis derogat lex generalis, maka biaya yang timbul dalam perkaraini harus dibebankan kepada Pemohon dan Pemohon II yang jumlahnyaseperti tercantum
Putus : 04-06-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2424/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 4 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT LASMO SANGA SANGA LIMITED
163 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
163 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketentuan Contract dimaksud tidak dapat melepaskan diridalam doktrin hukum Lex specialis derogat legi geralis dan Lex Superiorderogat legi Inferior, maka perbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4)UndangUndang Pajak Penghasilan Masa Pajak Januari s.d. Desember2011 yang dilakukan oleh Terbanding sekarang Pemohon PeninjauanKembali sudah tepat dan benar mengingat bahwa: Pertama, ProductionSharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat G to B yangHalaman 5 dari 9 halaman.
Ketiga, karena ada dua /exspesialis atas UndangUndang PPh, yaitu: (a) P3B atas kuasa Pasal32A, dan (b) PSC atas kuasa Pasal 33A ayat (4), sehingga berdasarprinsip /ex consumen derogat legi consumte karena ketentuan PSClebin mendominasi pemajakan BUT Lasmo Sanga Sanga Limitedketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan danberlaku tarif BPT 20% UndangUndang PPh.
Register : 15-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1101 B/PK/PJK/2021 Tanggal 24 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT NATUNA 1 B.V
69 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketentuan Contractdimaksud tidak dapat melepaskan diri dalam doktrin hukum /ex specialisderogat lex generalis dan lex superior derogat legi Inferiori, makaperbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4) UndangUndang PajakPenghasilan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2015 yangdilakukan oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembalisudah tepat dan benar mengingat bahwa: Pertama, Production SharingContract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlakutax domestic law, sedangkan
Ketiga, karena ada dua /ex spesialis atas UndangUndangPPh, yaitu: (a) P38B atas kuasa Pasal 32A, dan (b) PSC atas kuasaPasal 33A (4), sehingga berdasar prinsip lex consumen derogat legiconsumte karena ketentuan PSC lebih mendominasi pemajakan BUTNATUNA 1 B.V ketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitasperpajakan dan berlaku tarif BPTI 20% UndangUndang PPh.Pemberlakuan ini sekaligus juga mengamankan pembagianpenerimaan migas berdasar kontrak
Putus : 27-10-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 820 K/Pid/2011 Tanggal 27 Oktober 2011 — Ir. HERI SUPARMAN Als. HERI Ak. (Alm) M. HUSAIN dkk
62 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena UndangUndang No.40 Tahun 1999 bukan lex spesialis derogat lex generalis dari Pasal 311 ayat(1) KUHP karena dua ketentuan tersebut mengatur substansi yang berbeda ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 120/PID/2010/al. 7 dari 10 hal. Put.
,MH. berpendapat bahwa alasanalasan kasasi tersebut di atasdapat dibenarkan, dengan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut : Bahwa alasanalasan ini dapat dibenarkan, karena Judex Facti salahmenerapkan hukum karena tidak menerapkan asas lex spesialis derogat legigenerali, aturan yang khusus mengenyampingkan hukum yang berlakuumum ;Para Terdakwa berprofesi sebagai Wartawan dengan jabatan sebagaiPimpinan Redaksi Surat Kabar dan Wartawan terhadap mereka yangmelakukan kegiatan jurnalistik sebagai dimaksud
Register : 23-06-2016 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 13-06-2019
Putusan PA TANGERANG Nomor 1163/Pdt.G/2016/PA.Tng Tanggal 2 Agustus 2016 — Penggugat melawan Tergugat
6 — 7
6 — 7
permohonan Pemohon ini adalahsebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah hadir lagi pada persidanganyang telah ditentukan, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal124 HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon ini harusdigugurkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkaraperceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialis derogat
Register : 11-03-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 19-03-2020
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 761/Pdt.P/2020/PA.Kag Tanggal 19 Maret 2020 — Pemohon melawan Termohon
14 — 4
14 — 4
., Majelis Hakimberpendapat bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il ini harusdigugurkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkanazas lex spesialis derogat lex generalis, maka biaya yang timbul dalam perkaraini harus dibebankan kepada Pemohon dan Pemohon II yang jumlahnyaseperti tercantum
Register : 07-12-2018 — Putus : 24-06-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PA TANGERANG Nomor 2953/Pdt.G/2018/PA.Tng Tanggal 24 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 0
8 — 0
Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah hadir lagi padapersidangan yang telah ditentukan, oleh karenanya dengan didasarkan kepadaketentuan pasal 124 HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidakbersungguh terhadap perkara ini dan karenanya gugatan Penggugat ini harusdigugurkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 dan perubahannnya tentang Peradilan Agama serta berdasarkanazas lex spesialis derogat
Register : 14-02-2020 — Putus : 28-02-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 630/Pdt.P/2020/PA.Kag Tanggal 28 Februari 2020 — Pemohon melawan Termohon
9 — 4
9 — 4
., Majelis Hakimberpendapat bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il ini harusdigugurkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkanazas lex spesialis derogat lex generalis, maka biaya yang timbul dalam perkaraini harus dibebankan kepada Pemohon dan Pemohon II yang jumlahnyaseperti tercantum
Register : 07-04-2016 — Putus : 16-06-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 171 K/TUN/2016 Tanggal 16 Juni 2016 — DRS. RACHNO IRIANTO, MM VS GUBERNUR JAWA TIMUR;
44 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 171 K/TUN/2016Menimbang, bahwa pada sisi lain dari objek sengketa Tergugat juga telahmerujuk pada UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 6 dan telah diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014,seharusnya sesuai asas lex superior derogat legi inferiori Tergugat dalammenerbitkan obyek sengketa tidak lagi mendasarkan pada PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai
NegeriSipil ;Seharusnya sesuai asas lex superior derogat legi inferioriTergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam menerbitkan obyek sengketatidak lagi mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil akan tetapi merujuk padaUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yangtelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 6 , diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014.Sehingga karena obyek sengketa dalam hal
konsideran hukumnyamelanggar asas lex superior derogat legi inferiori maka oleh karenanya obyeksengketa adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah.Akan tetapi sebaliknya justru Majelis Hakim tingkat pertama dan diperkuatpada tingkat banding berkesimpulan bahwa obyek sengketa adalah tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan maupun asasasasumum pemerintahan yang baik ;.
Register : 04-11-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 940/Pdt.P/2020/PA.Kag Tanggal 19 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
12 — 7
12 — 7
., Majelis Hakimberpendapat bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il ini harusdigugurkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkanazas lex spesialis derogat lex generalis, maka biaya yang timbul dalam perkaraini harus dibebankan kepada Pemohon dan Pemohon II yang jumlahnyaseperti tercantum
Register : 07-10-2016 — Putus : 03-11-2016 — Upload : 27-12-2016
Putusan PA TANGERANG Nomor 1990/Pdt.G/2016/PA.Tng Tanggal 3 Nopember 2016 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
41 — 19
41 — 19
atas;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acarapemanggilan tertanggal 23 Nopember 2011 ternyata alamat Penggugatsebagaimana yang tercantum dalam surat gugatannya kurang jelas danbukan termasuk wilayah Kota Tangerang, oleh karenanya permohonanPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lexspesialis derogat
Register : 07-07-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 266/Pdt.P/2021/PA.Kag Tanggal 29 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
5 — 4
5 — 4
., Majelis Hakimberpendapat bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il ini harusdigugurkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkanazas lex spesialis derogat lex generalis, maka biaya yang timbul dalam perkaraini harus dibebankan kepada Pemohon dan Pemohon II yang jumlahnyaseperti tercantum