Ditemukan 31863 data
282 — 231 — Berkekuatan Hukum Tetap
DUNUNG WIJANARKO, dkk. vs PT.ABB SAKTI INDUSTRI, yang diwakili oleh Direksi
., dan kawankawan,para Advokat, berkedudukan di Jalan PramukaRaya No.46 Jakarta Timur, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 30 Maret 2012;Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat;melawanPT.ABB SAKTI INDUSTRI, yang diwakili oleh Direksi, Karuna Murdaya,berkedudukan di Gedung World Trade Center I, Lantai 15, Jalan Jend.Sudirman, Kavling 2931, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada IrsanPardosi, SH., Advokat, dari Kantor Hukum PARDOSI & Partners, berkantordi Cikini Raya No. 69Jakarta;Hal. 1 dari
Bank Hasil Merger wajibmendaftarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan danmengumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;Pasal 19 ayat (3) PP No. 28/1999:Direksi Bank hasil merger dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak penerimaan laporan oleh Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksuddalam ayat (2), wajib mendaftarkan Akta Merger dan Akta Perubahan AnggaranDasar dalam Daftar Perusahaan, serta mengumumkan dalam Tambahan BeritaNegara;Judex
Hal mana substansi dalam Pasal 18 jo.Pasal 19 ayat (3) PP No. 28/1999 pun bukanlah mengenai pengumuman tentangmerger, melainkan mengenai wajib daftar Akta Perubahan Anggaran Dasar yangtelah disetujui oleh Menteri dan Akta Merger dalam Daftar Perusahaan sertakewajiban untuk mengumumkannya dalam Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia oleh Direksi Bank hasil merger, nyata ketentuan tersebut mewajibkanDireksi Bank hasil merger yang dalam hal ini Termohon Kasasi/ Tergugat bukanlahsuatu Bank hasil
peserta penggabungan usaha;Bahwa berdasarkan rancangan penggabungan usaha pada Bab XI mengenai tatacara penyelesaian status hak dan kewajiban Anggota Direksi, Dewan Komisarisdan Karyawan huruf B pada bagian karyawan maka dapat disimpulkan:1 Bagi yang setuju untuk bergabung:e Perusahaan Hasil Penggabungan Usaha akan menerima semuaPekerja, maka;e Pada tanggal efektif, Pekerja yang setuju bergabung denganPerusahaan Hasil Penggabungan usaha, akan bergabung denganPerusahaan Hasil Penggabungan Usaha;2
Penyelesaian Status, Hak dan Kewajiban Anggota Direksi,Dewan Komisaris dan Karyawan, huruf B pada bagian Karyawan, Karyawanyang menolak untuk melanjutkan hubungan kerja dengan Perusahaan HasilPenggabungan Usaha akan mengikuti Program Pengunduran Diri sebagaimanaKeputusan Direksi masingmasing perusahaan peserta penggabungan dan akandiberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan;Bahwa Program Pengunduran Diri sebagaimana Rancangan PenggabunganUsaha pada Bab XI Mengenai Tata Cara Penyelesaian
184 — 62
Tergugat:Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, dkk.
Bahwa Penggugat/Tri Cahya Sugiarto belum memberikan tanggapanyang diminta oleh Direksi, tanggal 29 Februari 2016 atas perintahPenggugat, Sdri. Sarah mengirim email perihal estimasi biaya event dilain daerah yaitu Jember..
Bahwa tanggal 29 Februari 2016, kembali Direksi memberikan tanggapandengan meminta penjelasan agar uji coba event yang akandiselenggarakan betulbetul aman dari segi keuangan dan tenagasebelum diputuskan, karena Direksi melihat banyak pospos biaya yangtidak meyakinkan untuk diimplementasikan.. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2016 diadakan diskusi di Bali danpendalaman perihal rencana event di Banyuwangi dan Jember.
Bahwa tanggal 10 Maret 2016 Saudara Tri Cahya Sugiarto membuatLaporan Kegiatan yang sudah terlalu jauh padahal persetujuan eventbelum diberikan oleh Direksi, dan sekaligus termasuk sudah terlaludekatnya Penggugat dengan pihak Pemda Banyuwangi.15. Diluar dugaan dan membuat Direksi semakin tidak mengerti, permintaanDireksi perihal penjelasan budget event belum diberikan sehinggapersetujuan event belum dapat diberikan.
Meskipun Direksi sudah memutuskan untuk MENUNDA event padabulan Juli 2016, ternyata Penggugat tetap meminta Sdri Sarah dan lwanuntuk melaksanakan kegiatan, seperti mencari sponsor dan setelah itujawaban dari sponsor langsung dihandle oleh Tergugat (tidakdikomunikasikan dengan Tergugat). Bahkan Penggugat membuatperjanjian kerjasama dan proposal untuk event di Banyuwangi danJember tanpa pemberitahuan kepada Direksi.
Dalam pembicaraan melalui Skypetersebut, Penggugat berjanji bahwa sekembalinya dari Banyuwangiapabila Direksi meminta dirinya untuk mundur maka Penggugat akanbersedia mengundurkan diri.20. Bahwa tanggal 17 Maret 2016, Penggugat mengajukan cuti dari tanggal21 sampai 23 Maret 2016, tetapi oleh Direksi tidak disetujui dan memintaPenggugat untuk tetap berada di Solo atau Semarang.21.
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARNAWI binti SAMA alias SARI Almarhumah VS DIREKSI PT. PUNCAK ARDI MULIA REALTY
No. 2351 K/Pdt/20132 GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)KARENA PENGGUGAT MENGGUGAT DIREKSI PERSEROANSEDANGKAN PERSEROAN SEBAGAI PEMEGANG HAK TIDAKDIGUGAT;Bahwa gugatan Penggugat salah pihak atau error in persona, karena Penggugathanya mengajukan gugatan kepada Direksi Perseroan selaku Tergugat I, akantetapi Penggugat tidak mengikutsertakan Perseroanin casu. PT.
Puncak Ardi Mulia Realty sebagai pihak, sedangkanin persoon Direktur Utama/Direksi berbeda subjek dengan Perseroan, karenadireksi adalah organ/pengurus perseroan, bukan perseroannya sendiri, hal initelah ditegaskan Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas yang menyatakan bahwa Direksi mewakili Perseroan baik didalammaupun diluar Pengadilan. Dengan demikian menurut ketentuan UU PerseroanTerbatas, Direksi dalam perkara a quo Direksi PT.
EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL);1.GUGATAN PENGGUGAT KABUR KARENA PENGGUGAT TIDAKMEMBEDAKAN DENGAN JELAS KAPASITAS DIREKTUR UTAMA DANPERBEDAANNYA DENGAN PERSEROAN TERBATAS;Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menyebutkan bahwa yang digugatdan diposisikan sebagai Tergugat I adalah Direksi Perseroan Terbatas PuncakArdi Mulia Realty, namun dalam dalil gugatannya, Penggugat tidak memilahdengan jelas, apakah tindakan yang dianggap sebagai melawan hukum olehPenggugat quod non itu merupakan perbuatan
Direksi PT.
Puncak Ardi Mulia Realty bukan pihak dalam perkara aquo namun dianggap mempunyai kedudukan yang sama dengan Direksi PT.Puncak Ardi Mulia Realty. Dari uraian dalam gugatan Penggugat terlihatdengan jelas dan nyata bahwa gugatan kabur, karena terjadi disorientasi dankekacauan berpikir, Penggugat bingung memilah dan memilih mana tindakanDireksi PT. Puncak Ardi Mulia Realty dan mana tindakan hukum PT.
103 — 36
DADANG MIFTAH M; L A W A N ; DIREKSI/PENANGGUNG JAWAB HOTEL PERDANA WISATA;
176 — 16
AL BUGISlawanDireksi Perusahaan PT. Pacific Multindo Permai di Ambon
38 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
ADEI PLANTATION & INDUSTRY, yang diwakili oleh Direksi TAN KEI YOONG
50 — 14
ROFII ROZAK, dkk melawan Direksi PT. BANK PUNDI Indonesia, Tbk, Cabang Batang, dkk
DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)
Tergugat:
HJ. IIS SUTRAESIH
50 — 0
Penggugat:
DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)
Tergugat:
HJ. IIS SUTRAESIH
46 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
. ; Dewan Komisaris PT BPR BUDI SETIA, Cq, Direksi PT BPR BUDI SETIA
AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :ZULYAHDI, SE, Lakilaki, kewarganegaraan Indonesia, tempat lahirdi Padang tanggal 13 Januari 1961 (42) tahun, pekerjaan Direktur PTBPR BUDI SETIA, bertempat tinggal dan beralamat di Jalan ParakAnau Raya No. 4 RT. 002 RW 001 Kelurahan Parupuk TabingKecamatan Koto Tangah Padang, Provinsi Sumatera Barat.Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;melawan:Dewan Komisaris PT BPR BUDI SETIA, Cg, Direksi
BPR BUDI SETIA yang merupakan wakil/bagian dari Pengusaha.Menimbang, bahwa jabatan Direksi, Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Sahamadalah merupakan organ Perseroan, sehingga tidak dapat disamakan hak dankewajibannya dengan pekerja/buruh (pasal I ayat (2) UU No.
No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan terbatas);Menimbang, bahwa jabatan Penggugat adalah Direktur dimana pengangkutandilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dengan jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali (pasal 94 ayat 1, 3 UUNo. 40 Tahun 2007 tentang Perseroam terbatas) dan sewaktu waktu dapatdiberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (pasal 105 (1)UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007), sedangkan pekerja/buruh diangkatdan diberhentikan oleh Direksi dan tunduk kepada
UU Tenaga Kerja No. 13 danNO. 2 Tahun 2004.Menimbang, bahwa Direksi bukanlah pekerjaan/buruh tapi merupakan wakil daripengusaha secara tegas diatur dalam pasal I ayat 5 b, UU No. 13 Tahun 2003bahwa yang dimaksud dengan Pengusaha adalah orang perseorangan,persekutuan, atau badan hukum yang secaraberdirisendirimenjalankanperusahaanbukanmilik, Penggugat a quo dalam hal ini adalah orang yangmenjalan perusahaan orang lain atau Badan Hukum PT.
, yakni :e Aspek pertama, sebagai perpanjang tangan pemilik modal untuk memenejmodalnya diperusahaan, dengan mempedomani kebijakankebijakan yangtelah ditetapkan pemilik modal (komisaris) sebagaimana diatur dalam hasilrapat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam arti kata ada unsurperintah dari pemilik modal (komisaris) kepada pekerja a quo (Direksi), incasu PUK;e Aspek kedua, sebagai pekerja, penerima perintah untuk Direksi in casuPUK menerima imbalan dalam bentuk uang atau imbalan dalam bentuklain.Menimbang
48 — 28
ASTI SETIAWATI, Amd vs DIREKSI PERUSAHAAN AIR BERSIH (PDAB) TIRTA UTAMA PROPINSI JAWA TENGAH
89 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKSI PT BCA FINANCE Cq BCA FINANCE KANTOR CABANG PALU
61 — 24
TRI NARWANTI Melawan DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN JEPARA dan BUPATI JEPARA
Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ePome me Se ere me ne ee em MELAWAN ao owe eee em ee em ee em ee em ee eee eee ee ee ee1 Nama Jabatan : DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHAKABUPATENJEPARA ; Berkedudukan : Jalan Kartini nomor 3Jepara ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT2 Nama Jabatan : BUPATIBerkedudukan : Jalan Kartini nomor 1Jepara.
Terbanding/Tergugat I : DIREKSI PT HASJRAT ABADI
Terbanding/Tergugat II : DIREKSI PT HASJRAT MULTIFINANCE
Turut Terbanding/Penggugat II : NELCI WAYOI MASRIAT
44 — 17
Pembanding/Penggugat I : FIDELIS MASRIAT, S.H
Terbanding/Tergugat I : DIREKSI PT HASJRAT ABADI
Terbanding/Tergugat II : DIREKSI PT HASJRAT MULTIFINANCE
Turut Terbanding/Penggugat II : NELCI WAYOI MASRIATDIREKSI PT.HASJRAT ABADI JAKARTA, berkedudukan di JalanRP.Soeroso No.34 RT.9/RW.5, Cikini Menteng, Kota JakartaPusat Cq.Kepala Cabang PT.Hasjrat Abadi CabangJayapura, yang berkedudukan di Jalan Ardipura Ill No.1Polimak Jayapura, Cq.Kepala Perwakilan PT.Hasjrat AbadiPerwakilan Kota Raja, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi:;2.
DIREKSI PT.HASJRAT MULTIFINANCE, berkedudukan di JalanJend.Sudirman No.119 A Manado Cq Kepala CabangHalaman 1 dari 58 Halaman Putusan Nomor 35/PDT/2019/PT JAPPT.Hasjrat Multifinance Jayapura, berkedudukan di JalanArdipura Ill No. 1 Polimak Jayapura Cq Kepala PerwakilanPT.Hasjrat Multifinance Perwakilan Kota Raja, berkedudukandi Jalan Raya Abepura Kota Raja Selanjutnya disebutTerbanding Il semula Tergugat II Konpensi/Penggugat IlRekonpensi Il Il.
I Made Suka
Tergugat:
Direksi PT Badan Perkreditan Rakyat Mambal
23 — 13
Penggugat:
I Made Suka
Tergugat:
Direksi PT Badan Perkreditan Rakyat Mambal
159 — 96
Direksi PT.Bank Negara Indonesia Cq.PT.BNI Syariah Kantor Cabang Makassar, dkkVsMuhammad Ardy Said
PUTUSANNomor 149/Pdt.G/2017/PTA MksAEA a sgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah Majelis telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara :Direksi PT. Bank Negara Indonesia (persero) TBK. Cq. PT.
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT MULTI SINAR ABADI, yang diwakili oleh Direksi, Piter Wongso VS RANI AHMAD
PUTUSANNomor 986 K/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT MULTI SINAR ABADI, yang diwakili oleh Direksi, PiterWongso, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 57A,Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.H.Makkasau, S.H. M.H., Advokat pada Kantor A.H.
Terbanding/Tergugat : Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua
64 — 36
Pembanding/Penggugat : Petrus Mote
Terbanding/Tergugat : Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua
62 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
NI NYOMAN RIJASAlawanI NYOMAN SUTEJA, DKKdanDIREKSI PT BPR RAGA, DK
46 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
IRFANIE, S.E. vs DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH BARAMARTA, di wakili oleh Direksi/Direktur Drs.H.Sofyan
,MH dan kawan, ParaAdvokat beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 31,5 Nomor 4 A RT. 04RW. 02, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, KotaBanjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 13 November 2012;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja;melawanDIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH BARAMARTA, diwakili oleh Direksi/Direktur Drs.H.Sofyan Asli, berkedudukan diKomplek Pangeran Antasari Nomor 36, Kelurahan Jawa, KecamatanMartapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan
memberikan hakhakPenggugat, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dapatdikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum;7 Bahwa Penggugat menjadi Calon Pegawai tahun 1999 dan diangkat menjadiPegawai Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar tahun 2000 olehTergugat sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 huruf a dan b Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 25 Tahun2000 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah BaramartaKabupaten Banjar, Direksi
dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyaiwewenang sebagai berikut:Hal. 3 dari 15 hal.Put.Nomor 4 K/Pdt.Sus/2013a Mengangkat dan memberhentikan Pegawai;b Mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan Pegawai dari jabatandibawah Direksi;Sedangkan Penggugat diangkat sebagai Direktur Umum Perusahaan DaerahBaramarta pada tahun 2007 sebagaimana posita angka 3 (tiga) dan diangkat sebagaiDirektur Utama Perusahaan Daerah Lumbung Desa Modern Kabupaten Banjartahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam posita
angka 4 (empat) oleh TurutTergugat sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten BanjarNomor 25 Tahun 2000 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan DaerahBaramarta Kabupaten Banjar, (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah,diutamakan dari Swasta atas usulan Badan Pengawas; dan wewenangPemberhentian Direksi merupakan kewenangan dari Turut Tergugat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor25 Tahun 2000 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian
keterangandokter;d Meninggal dunia;e Pengurangan Pegawai;2 Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud ayat (1)mendapat pensiun dan jaminan hari tua yang ditetapkan dengan PeraturanPerusahaan;3 Bagi Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sesuai dimaksud ayat (1)huruf b pemberhentiannya ditetapkan 1 (satu) bulan sejak diterimapermohonan berhenti;Dari ketentuan Pasal dimaksud maka uang penghargaan bukan merupakan hakPegawai yang diberhentikan, namun merupakan hak dari Anggota Direksi
62 — 5
ST.MMMelawan :Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Dk
Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok yang berkedudukan diJalan Jendral Sudirman No. 4446 Jakarta Pusat Cq, PemimpinWilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yangberkedudukan di Jalan Ahmad Yani Makassar, Cq. PemimpinCabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yangberkedudukan di Jeneponto, Jalan Pahlawan No.06:Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;2.