demikian putusan perkara No. 04/Pdt.G/2013/PN.Srg yangmenjadi dasar gugatan Penggugat tentunya tidak dapat dijadikan buktikepemilikan hak atas tanah objek gugatan dalam perkara ini;28 Bahwa secara singkat Tergugat sampaikan sejarah kegiatan perminyakan di bumiPapua untuk menjelaskan bagaimana proses peralihan hakhak yang dahuludimiliki oleh Perusahaan Perminyakan jaman Penjajahan Belanda kepadaTergugat saat ini;Bahwa Namloose Venoodschap Nederlandsche Nieuw Guiee PetroleumMaatschappij (Dutch New Guinea

PUROM WENDA alias OKIMANWENDA dari Papua New Guinea, namun keterangan tersebut saksiberikan berdasarkan cerita dari temanteman saksi yang saksi sudahlupa namanya ;Bahwa saksi menerangkan setelah saksi memberikan keterangansebagai Tersangka di Kantor Kepolisian Daerah Papua (POLDAPAPUA), Penyidik selanjutnya membacakan berita acarapemeriksaan dari saksi dan selanjutnya saksi membubuhkan capjempol pada tiaptiap lembar BAP pemeriksaan saksi tanopa adanyakeberatan dari saksi ;Hal. 37 dari 45 hal.

Bahwa Terdakwa sebagai Atase Imigrasi Kedutaan Besar RepublikIndonesia di Kuala Lumpur, Malaysia melakukan perbuatan yangberawal pada Tahun 2014 ketika Nazwir Anas berperan sebagaipenghubung dan sponsor/penjamin dengan menggunakan PT TrisulaMitra Sejahtera sedangkan untuk menerima transferan danamenggunakan PT Anas Pilian Jaya dan PT Semangat Jaya Barumenemui Terdakwa dan mengatakan pelanggannya dari Nigeria, Mali,Guinea dan Sierra Leone kesulitan mengajukan permohonan calling visaHal. 50 dari 54

Hingga saatGugatan ini di masukkan, PARA TERGUGAT ADB. tidak bisamenunjukkan fakta dan/atau bukti yang di minta.Gambar 1: Alur Waktu dan KronologiMasih Bekerja di ADB Laporkan Korups'Di masukkan ProgramMengamatiKorupsi Pensiun DinMenge mati Korupsi Menolak Pensiun DiniKe Papua New Guinea Di pecat tidak hormat(PNG)Mulaibekerja, ManilaTerakhir bekerja,Di terima kerja, Jakarte digulangkan ke IndonesiaIndonesiaLeJuni07 Septo7 Apr13 2014 2015.

sepengetahuan Mustofa) ;Bahwa awalnya dan saksi Syvester Obiekwe Nwolise alias MustofamemerintahkanTerdakwa I Iman Sumpena kembali ke Bandung melalui jalur lautmenggunakan kapal laut dengan membawa koper kosong berisi pakaian yang sudahditukar, tetapi dari hasil scenario antara saksi dengan Terdakwa I Iman Sumpena,Terdakwa I Iman Sumpena tetap menggunakan pesawat terbang dengan rute awaltersebut ; Bahwa Terdakwa I Iman Sumpena minta ditemani dengan Terdakwa II Devi Andrianuntuk pergi ke Papua Nnew Guinea

(20) Republica de guinea ecuatorial No. 18030391.
(21) Maritime Survey Corporation anti fouling certificate No. AFC 18030391.
(22) Maritime Survey Corporation anti fouling certificate No. AFC 18030391.
(23) Maritime Survey Corporation certificate of insurance or other financial security in respect of liability for the removal of wrecks.

Putusan Nomor 33/Pdt.G.Plw/2013/PN.SRG23.24.25.26.27.28.29.Foto Copy Sejarah berdirinya Gereja Kristus Gembala sorong yang dibuatdan ditandatangani oleh Johanis Kaiway tanggal 06 April 2013 selanjutnya diberi tanda P.23;Foto Copy Keputusan Musywarah Besar XV Gereja Bhetel Pantekosta diTanah Papua tanggal 25 Februari 2012 selanjutnya di beri tanda P.24;Foto Copy Dokumentasi MUBES XV Propvinsi Papua selanjutnya di beritanda P.25;Foto Copy Akta Pendirian DE BETHELKERK (PINKSTERKERk) INNEDERLANDS NIEUW GUINEA

Bambang Cokro/Bukit;> Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso;Adalah bekas peninggalan milik Perusahaan Minyak Belanda yangbernama NNGPM (Nederlandsche Niuew Guinea PetroleumMaaschappij) yang diserahkan kepada Pemda Kabupaten Sorongsehingga menjadi rumah dinas/umah Negara milik Pemda KabupatenSorong hingga sampai dengan saat ini karena Pemda Kabupaten Sorongbelum melakukan penghapusan Rumah Dinas/rumah Negara DinasPemukiman Dan Perumahan Kabupaten Sorong dari Daftar InventarisAsset Pemerintah

Penggugat, bahwasanya:> Disposisi bukanlah SIP (Surat Izin Penghunian) karena SIP diterbitkanberdasarkan kewenangan dari Bupati Kabupaten Sorong;> Justru sebaliknya, disposisi tersebut telah mengungkapkan fakta hukumyang tidak dapat dipungkin oleh Para Penggugat, yaitu disposisi telahmengungkapkan asa/l mulanya eksistensi rumah dinas/rumahnegara a quo, yaitu tanah yang terdapat rumah diatasnya adalahmerupakan bekas peninggalan milik Perusahaan Minyak Belanda yangbernama NNGPM (Nederlandsche Niuew Guinea

Dari versi mereka integrasi sebetulnya tidak pernah ada, yang adaadalah Aneksasi, karena menurut kelompok pro M bahwa fakta sejarah padatanggal 1 Desember 1961 telah dideklarasikan kemerdekaan Papua Barat olehDewan Nasional Papua Barat (Nieuw Guinea Read).

lembar kertas besar, yang diatasnya tercetak sebanyak 32 (tigapuluh dua) bilyet dollar US $ pecahan 1 (One) seri gambar Washingtontahun emisi 2009;1 (satu) buah album warna merah yang didalamnya berisi;45 (empat puluh lima) lembar mata uang asing pecahan :5 (lima ringgit Malaysia), 5 (lima Yuan), 10 (Sepuluh dolar Hongkong), 2(dua dollar Singapura), 1 (satu dollar Amerika No.Seri K 0275 8416 B), 1000(seribu rials Iran), 100 (seratus Kyat Myanmar), 10 (sepuluh Macau), 20 (duapuluh kina Papua New Guinea

Bukti P2 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Hak Guna BangunanNomor: 83/1962 tertanggal 14 Juli 1962, Surat UkurNomor : 55/1961 tertanggal 10 Oktober1961 atas namaPerusahaan Perseroan Terbatas Nieuw Guinea ImporHalaman 32 dari 79 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN JPR.dan Ekspor (NIGIMY) N.V; 3. Bukti P3 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Daerah PropinsiDaerah Tingkat Irian Jaya Nomor: 8 Tahun 1976Tentang Perusahaan Daerah lrian Bhakti tanggal 30Oktober 1976; n nnn nmn nnn rene nen4.

Dari versi mereka integrasi sebetulnya tidak pernah ada, yang ada56adalah Aneksasi, karena menurut kelompok pro M bahwa fakta sejarah padatanggal 1 Desember 1961 telah dideklarasikan kemerdekaan Papua Barat olehDewan Nasional Papua Barat (Nieuw Guinea Read).

No.127 PK/Pid.Sus/2012Sebelah Utara : Berbatasan dengan Distrik Suator KabupatenAsmat dan Distrik Oksibil Kabupaten PegununganBintangSebelah Selatan : Berbatasan dengan Distrik Muting KabupatenMeraukeSebelah Barat : Berbatasan dengan Distrik Edera, Distrik Obaadan Distrik Citak Mitak Kabupaten Mappi.Sebelah Timur : Berbatasan dengan Negara Papua New Guinea(PNG).Kabupaten Boven Digoel sebagian besar wilayahnya berada padaketinggian 25100 m di atas permukaan laut, kemiringan tanah diKabupaten Boven

Boven Digoel mempunyai arti sangat strategis bagi Negara Kesatuan RI mengingat daerah ini adalah wilayah perbatasan langsung antara RI dengan Papua New Guinea (PNG) Hal. 105 dari 182 hal. Put. No.127 PK/Pid.Sus/2012(vide Pendapat Ahli Prof. DR.

satu yangmenjadi indikator kesejahteraan yang sedemikian rendahnya adalahantara lain dengan tingginya angka kematian baik sakit atau gagalmelahirkan ketimbang yang selamat.Persoalan lain terhadap masyarakat yang tersebar di Kecamatan kecamatan di Boven Digoel adalah krisis ekonomi yang disebabkanrendahnya penghasilan masyarakat, karena hasil masyarakat padaumumnya tidak dapat dijual, hal ini memaksa masyarakat itu untukmenjual hasil buminya yang sebagian besar hasil perkebunan rakyatke Papua New Guinea

PadaTanggal 23 Maret 2016, selanjutnya diberitanda P.13;Foto Copy Surat Kuasa dukungan dari Keret/Marga WAILEGI Pada Tanggal23 Maret 2016, selanjutnya diberitanda P.14Foto Copy Surat Kuasa dukungan dari Keret/(Marga LEWATAKA PadaTanggal 23 Maret 2016, selanjutnya diberitanda P.15Foto Copy Surat Kuasa Dukungan dari Keret/Marga MOOM, FADIMPO,FALON, MJAM, MLUI dan FAAM, diwakili olen Keret/Marga MOOM, padaTanggal 23 Maret 2016, selanjutnya diberitanda P.6Foto Copy Salinan surat dari Asisten Residen Guinea

Dari versi mereka integrasi sebetulnya tidak pernah ada, yang adaadalah Aneksasi, karena menurut kelompok pro M bahwa fakta sejarah padatanggal 1 Desember 1961 telah dideklarasikan kemerdekaan Papua Barat olehDewan Nasional Papua Barat (Nieuw Guinea Read).

Tilstra sebagai Pimpinan Gereja Masehi Advend HariKetujuh (GMAHK) Nederlanda Nieuw Guinea, sekarang Irian Jaya dan jugatanah yang dimiliki oleh Tn.

Dari versi mereka integrasi sebetulnya tidak pernah ada,yang ada adalah Aneksasi, karena menurut kelompok pro M bahwa faktasejarah pada tanggal 1 Desember 1961 telah dideklarasikan kemerdekaan PapuaBarat oleh Dewan Nasional Papua Barat (Nieuw Guinea Read).

PadaTanggal 23 Maret 2016, selanjutnya diberitanda P.13Foto Copy Surat Kuasa dukungan dari Keret/Marga WAILEGI PadaTanggal 23 Maret 2016, selanjutnya diberitanda P.14;Foto Copy Surat Kuasa dukungan dari Keret/Marga LEWATAKA PadaTanggal 23 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda P.15;Foto Copy Surat Kuasa Dukungan dari Keret/Marga MOOM, FADIMPO,FALON, MJAM, MLUI dan FAAM, diwakili oleh Keret/Marga MOOM, padaTanggal 23 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda P.16Foto Copy Salinan surat dari Asisten Residen Guinea

Dari versi mereka integrasi sebetulnya tidak pernah ada, yang adaadalah Aneksasi, karena menurut kelompok pro M bahwa fakta sejarah padatanggal 1 Desember 1961 telah dideklarasikan kemerdekaan Papua Barat olehDewan Nasional Papua Barat (Nieuw Guinea Read).

Penasihat HukumTerdakwa tetap bersikukuh pada segala hal yang disampaikan dalam notapembelaan pada persidangan tingkat pertama.Bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwakan Penuntut Umum terjadi pada saatTerdakwa berada di Kuala lumpur Malaysia dan Terdakwa sebagai warga negaraPapua New Guinea, sesuai azas teritorialitas yang dianut hukum PidanaIndonesia, maka peraturan pidana pasal 5 ayat (1) Undang Undang TindakPidana Korupsi tidak bisa diberlakukan terhadap Terdakwa.Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi

dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim TingkatPertama dalam putusannya pada halaman 457 sampai dengan halaman 525sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan.Bahwa alasan adanya asas teritorialitas yang dianut dalam hukum pidanaIndonesia yang oleh karenanya menurut Penasihat Hukum Terdakwa, undangundang tindak pidana korupsi tidak bisa diberlakukan terhadap Terdakwa karenaperbuatan dilakukan oleh Terdakwa di Kuala Lumpur Malaysia dan Terdakwapunya kewarganegaraan Papua New Guinea

Dan meskipun Terdakwa mengaku punyakewarganegaraan Papua New Guinea dia tidak pernah melepaskankewarganegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia dan Terdakwa ingin kembalike Indonesia, ada keterkaitan dengan Indonesia dan masih mengurus upayahukum di pengadilan Indonesia agar bisa kembali ke Indonesia, secara yuridisformal masih tercatat sebagai warga negara Indonesia, alasan keberatan tersebutdikesampingkan.Bahwa alasan dimana Terdakwa