Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebutterlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pangadilan Negeri Jambiberwenang menerima dan memeriksa permohonan ini ;Menimbang, bahwa dalam permohonan perbaikan daftar catatan sipil,maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliadalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Catatan Sipilyang aktanya akan dirubah atau ditambah sesuai yang termuat dalampasal 14 K.U.H

Akte Pejabat ini hanyalah suatualat bukti; maupun Putusan Mahkamah Agung No. 952 K/Sip/1974 tanggal27 Mei 1975, yang memuat kaidah hukum : jual beli adalah sah apabilatelah memenuhi syaratsyarat dalam K.U.H. Perdata atau HukumAdat;syaratsyarat dalam pasal 19 PP. No. 10 tahun 1961 tidakmenyampingkan syaratsyarat untuk jual beli dalam K.U.H.

lima belas jutarupiah) dan sisanya 2.000.000, (dua juta rupiah) digunakanuntuk keperluan sehari hari terdakwa dan sampai dengan saatini terdakwa tidak mampu mengembalikan mobil yang terdakwaAkibat perbuatan terdakwa saksi Ghulam Murtadlo Bin Ansori(Alm.) mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000, (seratusenam puluh juta rupiah) atau setidak tidaknya lebih dari Rp.250, (dua ratus lima puluh rupiah) ;Perbuatan terdakwa DAMSAH Bin BARUDIN (Alm). sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 K.U.H

lima belas jutarupiah) dan sisanya 2.000.000, (dua juta rupiah) digunakanuntuk keperluan sehari hari terdakwa dan sampai dengan saatini terdakwa tidak mampu mengembalikan mobil yang terdakwaAkibat perbuatan terdakwa saksi Ghulam Murtadlo Bin Ansori(Alm.) mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000, (seratusenam puluh juta rupiah) atau setidak tidaknya lebih dari Rp.250, (dua ratus lima puluh rupiah) ;Perbuatan terdakwa DAMSAH Bin BARUDIN (Alm). sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 K.U.H

Bahwa terdakwa sudah pernah mengembalikan uang kepada ayahkorban sebesar Rp.65.700.000, ( enam puluh lima juta tujuh ratus riburupiah), sehingga sampai saat ini akibat kejadian tersebut, korbanmengalami kerugian sebesar Rp.208.000.000, ( dua ratus delapan jutarupiah).Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 372 K.U.H. Pidana.

tujuh ratus ribu rupiah) dannominal tersebut disertai dengan kwitansi yang ditandatangani olehterdakwa.Bahwa terdakwa sudah pernah mengembalikan uang kepada ayahkorban sebesar Rp.65.700.000, ( enam puluh lima juta tujuh ratus riburupiah), sehingga sampai saat ini akibat kejadian tersebut, korbanHalaman 6dari23 Putusan Nomor34/Pid.B/2019/PN.Bglmengalami kerugian sebesar Rp.208.000.000, ( dua ratus delapan jutarupiah).Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 378 K.U.H

Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebutterlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pangadilan Negeri Jambiberwenang menerima dan memeriksa permohonan ini ;Menimbang, bahwa dalam permohonan perbaikan daftar catatan sipil,maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliadalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Catatan Sipilyang aktanya akan dirubah atau ditambah sesuai yang termuat dalampasal 14 K.U.H

Putusan Nomor 289/Pid.B/2016/PN Tlg> Cocok 4(empat) angka (As) mendapat hadiah kelipatan 2000 kali ; Sedangkan hasil kemenangan dalam permainan nomor togel tersebut tergantung untunguntungan saja dan permainan togel tersebut dilakukan terdakwa tanpa adanya ijin daripejabat yang berwenang sehingga terdakwa diamankan oleh petugas beserta barangbuktinya ; 222222 2n ene nen e ence nee ne ncn ence ene nn nn tne ne ene ncePerbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 Ayat(1) Ke2 K.U.H

terdakwa Roimon waza namora daulay menikah kembalidengan Nur Aminah Hasibuan Penduduk Desa Gunung Baringin Kec.Sosa Kab.PadangLawas,atas informasi tersebut benar bahwa suami saksi korban terdakwa Roimon WazaNamora Daulay Dan Nur Aminah Hasibuan menikah kembali tanpa seizin nya akibatperbuatan tersebut Saksi Korban merasa keberatan dan melaporkan Kejadian Tersebut KePolsek Sosa Guna proses Hukum Selanjutnya ; Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal .279Ayat (1) Ke Dari K.U.H

yang menjadi Aset Universitas Asahanatau perkara yang pelakunya diduga Pejabat atau Petugas dariUniversitas Asahan, maka pihak Rektor Universitas Asahan berkewajibanmembayar Success fee pihak kedua (dalam hal ini adalah Penggugatselaku yang memberikan jasa pelayan dan bantuan hukum) sebesar 5 %(lima persen) dari nilai pokok/nominal perkara yang dikerjakan setelahperkara/masalah tersebut selesai/tuntas dikerjakan atau dibela pihakkedua sebagaimana mestinya, maka sesuai dengan ketentuan pasal1338 K.U.H

tersebutadalah nilai sebuah Institusi resmi dari Yayasan yang melaksanakankegiatannya dan sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan UniversitasAsahan Nomor : 41 tertanggal 18 Juli 1985 jo Akta Perobahan AnggaranDasar Yayasan Universitas Asahan Nomor : 109 bertanggal 17 April2012 menurut hukum mempunyai harta kekayaan yang dipisahkan, makabesarnya Success fee nilai pokok/nominal perkara tersebut adalah 5 %(lima persen) dari nilai kekayaan Yayasan Universitas Asahan tersebut,maka sesuai dengan ketentuan pasal 1338 K.U.H

ahli waris dari almarhum/almarhumah tersebut;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya,Pemohon dipersidangan mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P.1hingga P.19 buktiobukti mana ternyata telah diberi meterai cukup dandinazegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.Dengan demikian, buktibukti surat tersebut memenuhi maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a Undangundang Nomor 13 tahun 1985, dan telah memenuhimaksud Pasal 1888 Kitab Undangundang Hukum Perdata (K.U.H

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin berupa surat/dokumen dalammenjalankan permainan judi bola adil/tombola.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 303 ayat (1) ke1 K.U.H.

dan belakang warna merah bercorak bungabunga, 5 (lima)pasang sandal jepit dan uang tunai hasil dari permainan judi Tombolatermasuk modal milik terdakwa.Bahwa Terdakwa menjadi bandar judi tombola atau penggelinding judiTombola bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari setiap orang yangmelakukan pemasangan.Bahwa terdakwa tidak memiliki izin berupa surat/dokumen dalammenjalankan permainan judi bola adil/tombola.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 303 ayat (1) ke2 K.U.H

mempertimbangkan permohonan tersebutterlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jambiberwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan perbaikan daftar catatansipil, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliPenetapan Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Jmb Halaman 6 dari 10adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Catatan Sipilyang aktanya akan dirubah atau ditambah sesuai yang termuat dalampasal 14 K.U.H

tersebut beralih atau dikuasai oleh Tergugat 1dalam keadaan aman dan sa at ini tanah tersebut tidakdikuasai lagi oleh Tergugat 1 tetapi telah pindah tangan kepihak lainsejak tanggal O7 Desember 2018 dan gugatan tersebut tidak jelasdan kabur.Bahwa jual beli yang dilakukan Tergugat 1 dengan Amaq Murni danahli waris Inaq Irah bukan perbuatan melawan hak dan hukum.Putusan Mahkamah Agung tanggal, 27 Mei 1975 No. 952K/Sip/1974 =menyebut bahwa jual beli adalah syah apabila telahmemenuhi syarat syarat K.U.H

Syaratsyarat dalampasal19 PP No. 10 tahun 1961 tidak menyampingkan syarat syaratuntuk jual beli dalam K.U.H. Perdata /Hukum Adat, melainkan hanyamerupakan syarat bagi pejabat Agraria.Bahwa batas batas tanah yang disebut penggugat dalam gugatannyatidak benar, tidak lengkap, kabur, tidak jelas, karena tidakdisebutkan secara rinci yaitu antara batas batas tanah Tergugat 1dan batas batas tanah yang dikuasai Tergugat 2 (H.

Syaratsyarat dalam pasal 19 PP No.10tahun 1961 tidak menyampingkan syarat syarat untuk jual bellidalam K.U.H. Perdata /Hukum Adat, melainkan hanya merupakansyarat bagi pejabat Agraria.4.

adalah syah menurut hukumMenyatakan hukum bahwa jual beli yang dilakukan Amaq Murnidengan Amaq Doelasih dan jual beli yang dilakukan Amaq Murnidengan Amag Amrin alias Haji Amrillan adalah bukan perbuatanmelawan hukum.Menyatakan hukum jual beli yang dilakukan Amag Murni denganAmaq Doelasih dan jual beli yang dilakukan Amaq Murni denganHalaman 15 dari 43 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pat.G/2019/PN PyaAmaq Amrin alias Haji Amrillan adalah syah menurut hukumkarena telah memenuhi syarat syarat K.U.H

adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebutterlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pangadilan Negeri Jambiberwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan perbaikan daftar catatansipil, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliadalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Catatan Sipilyang aktanya akan dirubah atau ditambah sesuai yang termuat dalampasal 14 K.U.H

Pasal 55 ayat (I) ke K.U.H.

., tanggal 4 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dandi jatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yangdisebutkan dalam amar putusan di bawah ini;Mengingat pasal 167 ayat (1) K.U.H..Pidana, UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana (KUHAP) serta pasalpasal dari Peraturan

Bbs; tgl 08 Februari 2018dan telah berkekuatan hukum tetap, maka secara hukum tidak dapat lagidiajukan gugatan baru ( vide Ps. 1917 K.U.H. Pdt Azas Res Judicata/NeBis In Idem).Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka gugatan perkara a quo sudahseharusnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.IV.

Azasini terkandung dalam Ps. 163 H.I.R dan Ps. 1865 K.U.H.

Sehingga oleh karenanya sesuai Ps. 1365 K.U.H. Pdt, ParaTergugat Rekonpensi tersebut wajib dihukum untuk membayar gantikerugian (baik materiil maupun Imateriil) kepada Penggugat Rekonpensi.Adapun perinciannya kerugian tersebut adalah sebagai berikut :12. Bahwa dengan adanya pemutusan hubungan kerja tersebut serta adanyagugatan yang diajukan Para Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensisangat dirugikan baik secara materiil maupun Imateriil ( moril ).

Menyatakan Terdakwa HUSEN BUDIANTO bersalah melakukan tindak pidana:Put.No.36/Pid.B/2012/PN.Kraks. 1 Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan KepadaKhalayak Umum Untuk Bermain Judi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 303 (1) ke 2 K.U.H.

Pasal 301 R.Bg. jo. pasal1888 K.U.H.

Tampak tangan kiri kedua, keempat dan kelima semua luka diatas akibatkekerasan tajam;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 338 K.U.H. Pidana ;SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa ZAINUL ARIFIN bin LEPER pada hari Jumat tanggal 16Agustus 2013 sekitar pukul 08.30.

Tampak tangankiri kedua, keempat dan kelima semua luka diatas akibat kekerasan tajam;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 351 ayat 3 K.U.H.

RAMANrumah Pgl ALUIK setelah uang dibagi.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JEFRI GANDI Pgl GANDI Bin ANNAS,saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 43.000.000, (empat puluhtiga juta rupiah ) atau setidak tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000, (dua juta limaratus ribu rupiah).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 363 ayat (1) ke 4,5 K.U.H PidanaMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;Menimbang

menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi masyarakat yang baik di kKemudian hari, maka Majeliskepada Terdakwa harus seyogianya diberi kesempatan untuk memperbaikiperbuatan, sikap dan kelakuannya, maka Majelis Hakim memandang adil danpatut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkandalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 K.U.H