Berdasarkan Tabel Korelasi BTIBMI 2004 dengan BIBMI 2007 atau TabelKorelasi BTBMI 2007 dengan Tabel Korelasi BTMI 2004Halaman 13 dari 31 halaman.

dekat dari kedua belah pihakMenimbang, bahwa Pemohon, telah mengajukan dua orang saksidari keluarga dan orang dekatnya, masingmasing sebagai ibu kandung dantante Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohondan Termohon apalagi Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lainbernama WIL, dan terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, MajelisHakim menilai bahwa keterangan saksisaksi tersebut di atas ada relevansidan korelasi

Oleh karenanya manakala sudah ada salah satupihak atau bahkan keduanya yang telah mempersoalkan adanya ketidakbahagiaan dan apapun faktor yang melatarbelakanginya, maka jika terdapatalasan yang cukup pada prinsipnya perkawinan dapat saja berakhir, apatahlagi dengan adanya korelasi substantif antara permohonan, replik dankesimpulan Pemohon, dengan jawaban, duplik dan kesimpulan Termohon,yang menerangkan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis dan sulituntuk untuk dirukunkan lagi sebagaimana alasan

Bahwa Petitum Penggugat tidak sejalan dengan dalil gugatan dan tidakmempunyai dasar hukum, yakni Penggugat menuntut WanprestasiTergugat (point 3 Petitum) menuntut sita jaminan gedung kantorTergugat (point dalam Provisi 1.2), menuntut ganti Kerugian (point 5petitum) dan bahkan juga menuntut uang paksa (point 8 petitum ) sertaputusan serta merta (point 7 petitum ), yang kKesemuanya bertentangandengan korelasi gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat belum memahami apa yang dimaksud dengantangkisan atau bantahan/ eksepsi, hal ini sangat jelas terlinat padaeksepsi poin 1 yang memaksakan Penggugat untuk menarikorang/subyek hukum lain yang tidak mempunyai korelasi dalamperkara harta bersama ini, karena dengan tegas dan terangPenggugat mendalilkan bahwa apabila Tergugat sudah menerimaseparuh bagiannya dari obyek harta bersama maka bagian Tergugattersebut secara hukum boleh dipindahkan kepada pihak ketiga, oleh12kerena itu tidak ada

Dan sekali lagi Penggugat terangkan, tidakdilibatkannya pembeli yaitu Zuli Hamdani dan Sahap sebagai pihakoleh Penggugat dalam perkara ini karena obyek harta bersama poin3.2 dihitung nantinya sebagai bagian dari Tergugat, dan dari sudutpandang hukumnya pun bahwa penjualan obyek harta bersama poin3.2 oleh Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum karenatanpa persetujuan istri (Penggugat), Putusan MARI no.701K/PDT/1997, sehingga tidak ada korelasi pembeli ditarik sebagaipihak dalam perkara ini

tidakditariknya pihak Zuli Hamdani dan Sahap yang menguasai obyek hartabersama 3.2 tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa tidak adakepentingan Penggugat untuk menarik pihak ketiga tersebut karena obyekharta bersama poin 3.2 dihitung nantinya sebagai bagian dari Tergugat, dandari sudut pandang hukumnya pun bahwa penjualan obyek harta bersama poin3.2. oleh Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum karena tanpapersetujuan isteri (Penggugat), putusan MARI No.701K/PDT/1997 sehinggatidak ada korelasi

Nomor 707 K/Pdt/2014mengajukan intervensi dan atau mengajukan upaya hukum luar biasapeninjauan kembali, namun demikian Penggugat telah melewati sampai 200hari sejak putusan tersebut;Bahwa selain hal tersebut di atas, gugatan Penggugat sangat tidak jelas,kabur, samarsamar atau obscuur libel, karena antara posita yang satudengan yang lain tidak terdapat korelasi yang jelas, sehingga membuatdalildalil gugatan Penggugat kabur;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Tergugat mohon agar MajelisHakim

Nomor 707 K/Pdt/2014mengajukan intervensi dan atau mengajukan upaya hukum luar biasapeninjauan kembali, namun demikian Penggugat telah melewati sampai 200hari sejak putusan tersebut;Bahwa selain hal tersebut di atas, gugatan Penggugat sangat tidak jelas,kabur, Samarsamar atau obscure libels, karena antara posita yang satudengan yang lain tidak terdapat korelasi yang jelas, sehingga membuatdalildalil gugatan Penggugat kabur;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Tergugat mohon agar MajelisHakim

Nomor 2010 K/Pdt/2014meminta ganti kKerugian baik materiill maupun immaterial dari Tergugat danTergugat II:Bahwa antara posita maupun petitum gugatan a quo tidak sinkron dan tidakmempunyai korelasi antara satu dengan yang lain sehingga berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor 1075/K/Sip/1982 tanggal 08 Desember 1982 maka sudah berdasarsecara hukum apabila Majelis Hakim gugatan a quo menyatakan gugatantidak dapat diterima;Putusan Mahkamah Agung R.

Nomor 1075/K/Sip/1982 tanggal 08Desember 1982 berbunyi:re karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatantidak dapat diterima:Bahwa tidak adanya korelasi antara posita dan petitum telah menunjukkantidak jelasnya kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan a quomaka sudah berdasar secara hukum apabila Majelis Hakim gugatan a quomenyatakan gugatan tidak dapat diterima;Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1357 K/Sip/1984 tanggal2/ Februari 1986, berbunyi:re Berdasarkan azas hukum

secara bersamaBahwa dari pertimbangan hukumnya tersebut Majelis HakimPengadilan Tingkat Pertama tidak menguraikan apa yang dimaksudTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dankorelasinya dengan Tindak Pidana Korupsi, dan Majelis HakimPengadilan Tingkat Pertama juga tidak menguraikankedudukan/peran dari Pembanding/Dahulu Penggugat berdasarkanketentuan dan penjelasan Pasal 7 ayat (3) PERPRES No.54 Tahun2010, sehingga baru dapat disimpulkan adanya korelasi

dimuka persidangan, akan tetapiMajelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidakmempertimbangkannya dan menyampingkan pendapat ahitersebut dalam putusannya, meskipun pendapat ahli tersebutmerupakan fakta fakta dalam persidangan;Bahwa berdasarkan keterangan dan pendapat Ahli sebagaimanatersebut bahwa kejahatan jabatan yang dimaksud ketentuan Pasal87 ayat (4) huruf b UU No.5 Tahun 2014 Tentang ASN tersebut tidakidentik dengan tindak pidana korupsi dan kriteria kejahatanjabatan harus memuat unsur adanya korelasi

tentangperselisihan dan pertengkaran dinilai telah dikuatkan dengan dua orang saksiyang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga, cukup alasan bagiMajelis Hakim menyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi n Menimbang, bahwa naluri manusia pada umumnya yang berstatussebagai pasangan suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi,adanya sikap dan rasa ingin selalu bersama dengan pasangannya dan tidakingin berpisah satu sama lain, sehingga kemudian dapat diasumsikanterdapat korelasi

Korelasi dimaksud adalahkondisi Penggugat dan Tergugat yang telah pisah ranjang merupakan wujudbahwa benar telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;o Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelishakim menemukan faktafakta sebagai berikut : Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA.Pso.

keislaman sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UndangUndangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diadakanperubahan dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, dan Pasal 56UndangUndang Nomor 7 tahun 1989, yaitu hakim harus menggali hukumyang hidup dalam masyarakat yang disebut dengan living law makaperubahan nama sahsah saja; Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon masih dalamperistiwa hukum perkawinan sebagaimana dalam bukti P.2 tersebut makaMajelis Hakim berpendapat perubahan nama masih ada korelasi

berdasarkanketerangan saksisaksi semata, melainkan bukti surat juga merupakan alatbukti sah jika disinergikan antara bukti P1 keterangan saksi menyatakandalam tanah obyek sengketa tidak ada tanah milik tergugat/Pembanding ; Bahwa Judex Pengadilan Tingkat Pertama telah sesuai dengan faktafaktahukum yang terungkap dipersidangan dalildalil gugatanPenggugat/Tebanding dapat dibuktikan dikuatkan dengan alat bukti yang adaketerangan para saksisaksi dan pemeriksaan lokasi setempat seluruhnyamempunyai kesesuaian dan korelasi

tentang PeradilanPenetapan Nomor;0299/Pdt.P/2016/PAKbmHalaman 5 dari 8 halamanAgama yang telah diadakan perubahan kedua dengan UndangundangNomor50 Tahun 2009, dan pasal 56 Undangundang Nomor 7 tahun 1989,yaitu hakim harus menggali hukum yang hidup dalam masyarakat yang disebutLiving Law maka perubahan nama tersebut adalah sahsah saja;Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon masih dalam peristiwahukum perkawinan sebagaimana dalam bukti P.3 tersebut maka majelis hakimberpendapat perubahan nama masih ada korelasi

Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2019/PNLsmMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan para. saksi yangmenyatakan bahwa para saksi hanya kenal dengan pemohon dan para saksitidak tahu apakah pemohon lahir tahun 1955 (bukti surat bertanda P3);Menimbang, bahwa setelan Hakim mempelajari dan meneliti secaraseksama dimana antara keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukanpemohon dalam persidangan tidak ada korelasi, sehingga Hakim berpendapatpermohonan yang diajukan oleh pemohon tidak didukung oleh keterangan

tidak pernahn melihat dan ataumendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namunhanya mendengar cerita dari Penggugat, akan tetapi kedua saksi tersebutmengetahui fakta yang dilihat sendiri tentang berpisah tempat tinggal antaraPenggugat dan Tergugat sejak lebih dari 5 tahun yang lalu sampai dengansekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi sertaberhubungan lagi sebagaimana layaknya suami dan isteri, oleh karenanyaketerangan saksisaksi tersebut telah memiliki korelasi

:Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas,walaupun keterangan para saksi tersebut bersifat de auditu, namun dari isimateri yang disampaikan oleh para saksi menunjukkan korelasi faktatentang perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak lebih dari 5 tahunyang lalu, yang didahului dengan adanya pertengkaran antara Penggugatdan Tergugat, sehingga materi hasil pemeriksaan di persidangan masih dapatdikonstruksikan sebagai bukti persangkaan (Feetelijkk Vermoeden) (vide Pasal310 R.Bg

No. 1868 K/Pdt/20111010Dua Puluh Lima Juta Seratus Dua Ribu Tujuh Ratus Empat PuluhDelapan Rupiah) oleh Penggugat/ Terbanding kepada Tergugat/Pembanding;Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan tersebut menurutpendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, Eksepsi Tergugat/Pembanding menurut hukum dapat dipertimbangkan/ diterima";Bahwa selain tidak jelas Eksepsi mana yang dipertimbangkan atauditerima oleh Pengadilan Tinggi Medan, juga alasanalasannya tidakmempunyai korelasi untuk dijadikan

alasan pengabulan eksepsi;Bahwa untuk lebih jelasnya, berikut ini Pemohon Kasasi akan menyajikanketiadaan korelasi ketiga alasan Pengadilan Tinggi terkutip di atasdengan pengabulan Eksepsi Tergugat;Tentang alasan angka 1 (satu) terkutip di atas yang menyebutkan :"Untuk lebih jelas posisi Puschaser apakah menyetujui adanyasubkontrak antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, maka puschaser harus ditarik sebagai pihak dalam perkaraini";Bahwa alasan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah

Btktidak tinggal bersama sebagaimana layaknya suami dan isteri, oleh karenanyaketerangan saksisaksi tersebut telah memiliki korelasi dengan dalildalilgugatan Penggugat;Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas, walaupunketerangan para saksi tentang peristiwa pertengkaran antara Penggugat danTergugat tidak mencukupi kualitas bukti secara materiil dan formil, namun dariisi materi yang disampaikan oleh para saksi menunjukkan korelasi fakta tentangperpisahan antara Penggugat dan Tergugat

suami isteri tersebut yang menjadi hartawarisan, apakah sebagai harta bersama atau tidak sehingga tujuan dariPenetapan Ahli Waris tersebut tidak jelas dan kabur.Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon padapokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXX,maka permohonan penetapan ahli waris itu harus dilengkapi dengan alasandan kepentingan yang jelas serta konkrit;Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukanoleh Para Pemohon haruslah ada korelasi

Pemohon mengajukan permohonan perubahan namasebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah tertulis PEMOHON di ubahdengan nama untuk pengurusan Akta Kelahiran anak berdasarkan ketentuanpasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2007, maka perkara ini adalah termasuk kewenangan PengadilanAgama;Menimbang bahwa selain itu, perubahan nama Pemohon tersebut akanturut merubah biodata Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah maka Majelis Hakimberpendapat perubahan nama masih ada korelasi

MEMILIKI DASAR HUKUMBahwa Penggugat di dalam uraian pendalilan yuridis Surat Gugatannyaseperti yang tersebut pada halaman: 3, Point: 5, ada menyatakan :"Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat dan Tergugat II yang tidakmengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat dapat dikualifikasikansebagai Wan prestasi"Bahwa uraian pendalilan yuridis pada Positum di dalam Surat GugatanPenggugat seperti tersebut di atas tidak memiliki kualitas hukum sebagaisebuah pendalilan yuridis berdasarkan Analisis Yuridis Korelasi

konklusi) pada diuraikan di dalam Positum(Fundamentum petendi), sebagai SEBAB SEBAB yang mendasari (causacasus) dari sebuah TUNTUTAN HAK yang mengandung sengketa(Gugatan) ;Hubungan Logis dimaksud adalah hubungan yang dapat menggambarkanadanya Perbuatan, Keadaan Hukum, dan Peristiwa Hukum, yangmenerangkan Fakta Hukum adanya Pihak dirugikan, akibat dari Perbuatan Halaman 5 dari 75 halaman Putusan Nomor 152/Pdt/2018/PT MDNIngkar Janji atau Wanprestasi tersebut, berdasarkan dari hasil AnalisisYuridis Korelasi

Analisis Yuridis Korelasi Hubungan Hukum terhadap Keadaan Hukum,dan Peristiwa Hukum (fetelijkerechtgrondem) yang terjadi atau dialamioleh Penggugat, dengan unsur unsur dari Dasar Hukum sebagaiKwalitas Materil (rechtgronden) yang bersumber dari Hukum PerdataPositif, yang mengatur tentang kriteria kreteria Perbuatan yangterkualifikasi sebagai sebuah Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi(i.c.

Pasal 1243 1249 KUHPerdata) ; Sehingga Penggugat dalam uraian pendalilan yuridis pada Positim SuratGugatannya, dapat membuktikan dan membenarkan adanya hubunganantara Pihak yang dirugikan, sebagai akibat dari Perbuatan Ingkar Janji atauWan prestasi tersebut berdasarkan dari hasil Analisis Yuridis KorelasiHubungan Hukum; Bahwa dikarenakan Analisis Yuridis Korelasi Hubungan Hukum tersebutTIDAK DIBUAT di dalam uraian pendalilan yuridis di dalam Positum Surat Halaman 6 dari 75 halaman Putusan Nomor 152

Yang merupakan dasardari Materi Tuntutan (Petitum) di dalam Surat Gugatan Penggugat ;Bahwa Pembuktian yang dimaksud adalah dengan melakukan AnalisisYuridis Korelasi Hubungan Hukum, dengan cara menguraikan semua unsur unsur dari Kwalitas Materil (rechtgronden), yaitu pasal pasal yangmengatur tentang Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi (i.c.

2018 dalam RegisterNomor 223/Pdt.Bth/2018/PN.Jkt.Sel telah mengajukan gugatan bantahansebagai berikut:Bahwa Sistematika GUGATANBANTAHAN PENGGUGATPEMBANTAHini akan dibagi ke dalam 4 (empat) bagian, sebagai berikut:Bagian Kesatu:Bagian Kesatu Memuat pendapat PENGGUGATPEMBANTAH secaraumum terhadap Putusan Perkara Perdata Aquo;Bagian Kedua:Pada Bagian Kedua GUGATANBANTAHAN PENGGUGATPEMBANTAH akan khusus menyoroti dan mempermasalahkan dalildalil dankaitannya dengan alatalat bukti TERGUGATTERBANTAH, korelasi

Selanjutnya PENGGUGATPEMBANTAH akan masuk ke permasalahan korelasi, kausalitas dan silogismehukum serta alasanalasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukumHalaman. 2 Putusan No.466/Pdt/2019/PT.DKI.Majelis Hakim dalam mengkonstruksi Putusan di dalam Perkara Aquo yangmenurut PENGGUGATPEMBANTAH, cukup bukti dan beralasan untukmengatakan atau mendalilkan, pemeriksaan oleh Majelis Hakim terhadapPerkara Aquo telah dilakukan secara tidak cermat dan tidak teliti;Bagian Ketiga:Pada Bagian Ketiga Surat

DalilTERGUGATTERBANTAH, dihubungkan dengan BUKTI P.Int.Il7 junctoBUKTI P.Int.ll17, mempunyai korelasi, kecocokan atau pun persesuaian dengan Keterangan Saksi Saksi yang diajukan sendiri olehTERGUGATTERBANTAH yaitu Saksi bernama ENDANG SUHERMANyang di persidangan menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Pak H.Muhamad orang tuanya Pak H. Toni Mansur (Mohon periksa Halaman 82Juncto Halaman 83 Akta Putusan Perkara Aquo). Sejalan dengan Faktaserupa, terdapat juga pada POSITA 2 Butir b.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sangat keberatandengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yangantara lain berbunyi sebagai berikut:Halaman 22 Alinea ke2 s.d. ke5bahwa dengan membandingkan sengketa Banding PPN Masa JanuariDesember 2003 dengan sengketa Banding PPh Badan Tahun 2003, Majelis berpendapat tidak tertutup kemungkinan ada korelasi antarakeduanya dan untuk memastikannya menjadi kewenangan Tergugatsesuai Pasal 36 ayat (1) huruf b UndangUndang No. 6 tahun 1983sebagaimana

2010tanggal 31 Mei 2010 perihal Penolakan permohonan penguranganatau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, telah diterbitkansesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danAsasAsas Pemerintahan Yang Baik.Bahwa dalam amar pertimbangannya, Majelis Hakim nyatanya tidakmembahas dan memutus apakah pengajuan gugatan TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) telah memenuhi ketentuanformal pengajuan gugatan atau tidak, namun Majelis Hakim justrumembahas materi terkait kKemungkinan adanya korelasi

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa MajelisHakim telah tidak cermat dalam menyimpulkan korelasi antarasengketa peredaran usaha di PPh Badan dengan sengketaDPP PPN dengan serta merta berkesimpulan bahwa seluruhkoreksi DPP PPN~ dalam SKPKB PPN Nomor:00088/207/03/624/05 tanggal 1 Maret 2005 tersebutkemungkinan ada korelasinya dengan koreksi peredaranusaha di PPh Badan, padahal nyatanyata koreksi DPP PPNatas penjualan lokal yang merupakan hasil equalisasi darikoreksi peredaran usaha