kewilayahsekelilingnya, kearifan lokal diperkuat dengan Pasal 4 ayat (1) Permen LH10 tahun 2010 yang berbunyi masyarakat hukum adat yang melakukanpembakaran lahan dengan luas lahan masimal 2 hektar per KK untukditanamin jenis Varietas lokal wajib memberitahukan kepada Kepala Desa.Pada saat tersebut dijelaskan hanya untuk masyarakat hukum adatmasyarakat yang diperbolehkan membuka dengan cara membakar lahan,sebagai tambahan pemerintah malalui Kementrian Lingkungan Hidup danKehutanan menerbitkan Peraturan Meneteri

Muh Muafaq Wirahadi, S.Pd.I. dengan Nomor Rekening 002601054240501;

35 1 (satu) buah Buku Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia;

37 1 (satu) lembar foto copy legalisir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

38 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Meneteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa

Muh Muafaq Wirahadi, S.Pd.l. dengan NomorRekening 002601054240501; 351 (satu) buah Buku Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian AgamaRepublik Indonesia; 371 (Satu) lembar foto copy legalisir Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil; 381 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Meneteri Agama RINomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa danPendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan danPemberhentian

tentangRekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di LingkunganKementerian Agama; 281 (satu) ekslempar foto copy Pengumuman Kementerian AgamaNomor 01/PANSEL/12/2018 tanggal 13 Desember 2018 tentangSeleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pada KementerianAgama Tahun 2018/2019; 291 (satu) ekslempar foto copy Pengumuman Kementerian AgamaNomor 05/PANSEL/01/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentangPelaksanaan Seleksi Wawancara Jabatan Pimpinan TinggiKementerian Agama Tahun 2018/2019; 302 (dua) ekslempar draft Keputusan Meneteri

Muh Muafaq Wirahadi, S.Pd.l. dengan NomorRekening 002601054240501; 351 (satu) buah Buku Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian AgamaRepublik Indonesia; 371 (Satu) lembar foto copy legalisir Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil; 381 (Satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Meneteri Agama RINomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa danPendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan danPemberhentian

LingkunganKementerian Agama; 28 1 (satu) ekslempar foto copy Pengumuman Kementerian AgamaNomor 01/PANSEL/12/2018 tanggal 13 Desember 2018 tentangSeleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pada KementerianAgama Tahun 2018/2019; Halaman 62 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI 291 (satu) ekslempar foto copy Pengumuman Kementerian AgamaNomor 05/PANSEL/01/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentangPelaksanaan Seleksi Wawancara Jabatan Pimpinan TinggiKementerian Agama Tahun 2018/2019; 302 (dua) ekslempar draft Keputusan Meneteri

UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secaraformal dapat diterima;alasan KasasiMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalamMemori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalampertimbangan hukumnya pada halaman 26 alenia 3, halaman 27 alinea 1, telahsalah menerapkan dan menafsirkan peraturan yang berlaku khususnya ketentuanpasal 9 ayat (1) dan (2) Keputusan Meneteri

MS yang telah menggunakan Bantuan HibahP2SEM TA 2008 tidak sesuai dengan peruntukan dalam RAB yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari NPHD tersebut melanggar ketentuanketentuan :a Pasal 44 Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentangPerubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;b Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008tentang Pedoman Umum Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat(P2SEM

hisab) selanjutnya terdakwa bakar dengan korekapi gas lalu terdakwa hisab dengan menggunakan pipet yang ada di bongtersebut setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasasenang, aktif, tidak mengantuk, menambah stamina pada saat jaga malam,Hal7 dari 15 hal Putusan No 18/Pid.Sus/2016/PT BGLtidak mudah capek terdakwa menggunakan Narkatika Golongan bagi dirisendiri tersebut, terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dan ganja tidakada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Meneteri

Pasal 7 ayat (2) Keputusan Meneteri Perindustrian dan PerdaganganRepublik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang : Pelaksanaantugas dan Wewenang Bandan Penyelesaian Sengketa Konsumen,menyebutkan :Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para Pihak yangbersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeriselambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejakpemberitahuan putusan Majelis diterima oleh Para Pihak yang bersengketa ;Bahwa Putusan Badan Penyelesaian

TerdakwaHal 3 dari 16 Hal Perkara Nomor : 27/Pid.Sus/2019/PN Bglmenggunakan Narkatika Gol. jenis Shabu tersebut tidak ada jjin daripejabat yang berwenang dalam hal ini Meneteri Kesehatan RI dan bukanuntuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, kemudian terdakwa di bawa ke PoldaBengkulu. beserta barang bukti untuk mempertanggung jawabkanperbuatannya kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawake Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya.wonnnnne Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urine NomorBAP

Keputusan Meneteri tenaga KerjaNo.150 tahun 2000, Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentuan pasal 156 ayat 2 (dua), uang penghargaan masa kerja 1 (satu)kali, dan uang penggantian hak 1 (satu) kali sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4(empat), dengan perhitungan sebagai berikut:Masuk berkerja : 2003 s/d Juni 2015.Masa Kerja : 12 tahun.Upah Terakhir : Rp. 2.053.000.a. Uang pesangon2 X(9 X Rp. 2.053.000,) = Rp. 36.954.000.b.

Menyatakan terdakwa RODY HERMAWAN bin NICOLAUS terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukankegiatan penambangan tanpa izin meneteri sebagaimana diatur padaKesatu;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan penahanan sementara,dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000, (satumiliar lima ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;3.

.; Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat sebagaimana tercantumpada angka 6 9 halaman 8 10 yang pada pokoknya menyatakan keputusanTergugat dalam menerbitkan Sertipikat obyek sengketa bertentangan denganPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo.Peraturan Meneteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah; Bahwa Sertipikat Hak milik obyek sengketa terbit pada tanggal 16September

Peraturan Meneteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah antaralain : a. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang batasbatas bidang tanahnyaditunjukkan oleh pemohon dan disaksikan oleh pihak pihak yang berbatasanserta hasilnya sebagaimana tertuang dalam Surat Ukur dari masingmasingSertipikat.

SIANTURI izin untuk menyelenggarakanatau mengadakan undian dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yaitu KepalaDaerah Tingkat / sederajat atau Meneteri Sosial, atau oleh Negara untuksuatu perkumpulan yang bersifat intern.

Bahwa saksi dan terdakwa membeli narkotika jenis sabusabu untukdikomsumsi sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atauyang berwenang yaitu Meneteri Kesehatan RI dan bertentangan denganundangundang yang berlaku.Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangansebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuatdalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup,telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusan

tanggal 30Desember 2011 yang dilanjutkan dengan Pengumuman Lelang Keduamelalui Surat Kabar Memorandum Jawa Timur yang terbit pada hariJumat tanggal 16 Desember 2011.Bahwa, selanjutnya karena proses pengajuan lelang dan Permohonansampai pengumuman lelang telah terpenuhi Legalitas baik itu terhadapObyek dan Subyesk lelang, karenanya pelelangan yang akan diajukanoleh Terlawan Ill adalah Sah, karena berpedoman padaVenduregelement Stbl 1908 Nomor: 189, yang bersambung dengan Stbl1940 Nomor: 55 Peraturan Meneteri

Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Pasal83 ayat (1) huruf b berbunyi : Orang perseorangan yang dengan sengaja : Mengangkut, menguasai ataumemiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama suratketerangan sahnya hasil hutan Dari Pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa pada setiap pengangkutan,penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yangsama, harus disertai dan dilengkapi suratsurat yang sah sebagai bukti.Dan dalam Peraturan Meneteri

DALAM EKSEPSI.Bahwa jika di angka 6 dan 18 gugatan, Penggugat menilai Tergugatmenerbitkan objek sengketa sebagai bentuk hukuman disiplin PegawaiNegeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat 1 Peraturan PemerintahNomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tetapi tidakdisertai Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai NegeriSipil, Kemudian Penggugat menilai, penerbitan objek sengketa oleh Tergugatmengacu pada Keputusan Meneteri Agama Republik Indonesia Nomor : 492Hal. 11

Pada saat tersebut dijelaskan hanya untukmasyarakat hukum adat masyarakat yang diperbolehkan membuka dengan caramembakar lahan, sebagai tambahan pemerintah malalui Kementrian LingkunganHidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup danKehutanan dengan P.34/menlk/setjen/ kum.1/5/2017 tentang pengakuan danperlindungan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup.Pada pasal 19 ayat (1) berbunyi berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksuddalam pasal 17 ayat

Sebagaimana ditentukandalam Pasal 1 dan Pasal 12 Peraturan Meneteri Pendidikan Nasional No. 9Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan.Sehingga berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 12 Peraturan Meneteri PandidikanNo. 9 Tahun 2010 tersebut yang menentukan Sertifikasi PENGGUGATadalah LPTK maka seharusnya PENGGUGAT nmebgugat LPTK karenasertofikasi belum Penggugat dapatkan, bukan terhadap Turut Tergugat yangtidak ada hubungan hukunya dengan Penggugat.Oleh karena itu tidak ada hubungan

Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejak kanaikan UMK tahun2013 telah menyusun sistem skala upah yang baru yang telah disetujui pula olehTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan penyusunan sistem skala upahadalah hak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi selaku Pengusahasedangkan Para Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak berhak untuk menentukandan atau menuntut perubahan sistem skala upah;Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam menyusun sistem skalaupah sudah sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Meneteri

Tanpa Hak dan melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan' saksisaksi danketerangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti benar terdakwa tidakmempunyai izin dari pihak yang berwenang yaitu Meneteri Kesehatan untukmenggunakan Narkotika Golongan bagi diri sendiri tersebut, secara umumdilarang oleh ketentuan Undang undang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakimberpendapat dengan demikian unsur maka unsur Tanpa Hak dan melawanhukum telah terpenuhi.Ad Unsur ke3.

Nomor 15 Tahun 1975 ; Bahwa sampai sekarang apa yang dijanjikan dalam peraturan Meneteri DalamNegeri RL Nomor 15 Tahun 1975 tidak ada realisasi, akan tetapi Pemerintah malahmemberikan pasilitas lain yaitu berupa uang santunan secara tunai dengan adanyaPeraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur denganKeputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.258/KPTS/M/2015 ; Bahwa yang menangani pelaksanaan pemberian uang santunan dimaksuddilaksanakan oleh PEMERINTAH REPUBLIK