No. 01/Paili/2007/PN.Niaga.Smg yang menyatakan TjiptoSiswojo pailit.Bahwa disamping itu berdasarkan keterangan saksi ahli Prof. Dr.

Desa Spantan Jaya Kecamatan PenukalKabupten Pali, Anak Anak Hazedo Bin Yahyah, bersama dengan NOPEL (DPO),telah berencana untuk mengambil barang berupa yaitu 1 (satu) unit sepedaMotor Merek Honda Revo Nopol BG 5590 RD warna Hitam Dengan nomorkerangka :MH1JBC111AK847682.nomor mesin:JBC1E1851317 STNKan.PT.SERASA AUTORAYA, milik saksi RENO ARYO Bin BURNAS yangsedang terparkir dihalaman rumah Sdr.Dika bertempat di KP.1 Desa SpantanJaya Kecamatan Penukal Kabupaten PAIli, dengan menggunakan alat berupa

GATA JAYA PERDANIA selaku Termohon PailitBahwa, Tergugat VPemohon bersama Tergugat Il Pemohon I, telah mengajukanPermohonan Pailit terhadap Turut Tergugat/Termohon yang didaftar di PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Maret 2012, dengan RegisterNo. 15/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST.Perkara Pailit tersebut sudah diputuskan pada tanggal 19 April 2012, tanoa dihadinoleh Turut Tergugat/Termohon Paili/PT. lgata Jaya Perdania maupun kuasanya.

KepailitanTurut Termohon Kasasi (Pt Biak Minajaya (Dalam Pailit) Yang DianggapSebagai Novum SOR;Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tibatiba mempertimbangkanPutusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 58/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 14 Desember 2009, yang mencabut PutusanPenyataan Pailit Nomor 58/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 11Pebruari 2009 dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat;Bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor 58/Paili

DKIJakarta sebagai bukti tambahan yang dilampirkan dalam MemoriBanding maka bukti tambahan yang dinyatakan sebagai Novumtersebut harus disampaikan kepada pihakpihak yang berperkara untukdiminta pendapatnya atau Kontra Bukti, hal mana tidak dilakukan olehPengadilan Tinggi DKI Jakarta;Bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menerimatambahan bukti Novum berupa Putusan Nomor 58/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 14 Desember 2009 yang mencabut PutusanPernyataan Pailit Nomor 58/Paili

Nopember 2011 telah melakukanPenyitaan Eksekusi terhadap tanahtanah Milik Para Pelawan, yaituterhadap: 9 (Sembilan) bidang tanah milik Pelawan dan 10 (Ssepuluh) bidangtanah milik Pelawan Il, sebagaimana diuraikan pada poin 1, 2 dan 3 diatas.Hal mana bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Vide: Pasal195 ayat (6) HIR atau Pasal 206 ayat (6) RBg juncto Penetepan EksekusiNomor 14/Pen.SitaEks.Pdt.G/2008 tanggal 9 Nopember 2011);Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Medan Register Nomor09/Paili

., dijatunkan oleh Pengadilan Negeri Kupang,telah ada Putusan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor11/Paili/HKI/2018/PN Niaga Sby., tanggal 5 September 2018 danberdasarkan Penetapan Nomor 14/PKPU/2016/PN Niaga Sby., tanggal 19September 2016, dimana Tergugat/Pembanding SAMUEL KRISTIANTOLUAN, baik sebagai Pribadi maupun sebagai PT. Imperial Timor Property,telah dinyatakan PAILIT, dimana Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya dalamPutusan maupun Penetapan tersebut telah menunjuk/mengangkat Sdr.

dapat disangkal kebenarannya, mohon agar putusan aquodapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun adaverzet, banding dan kasasi.Bahwa berdasarkan alasan hukum (rechtsground) dan fakta hukum (feitelijk ground)yang jelas dan terang diatas (een duidelijk en bepaalde conclusive), maka Penggugatmemohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquokiranya berkenan memberikan putusan sebegai berikut:Dalam Provisi:Menetapkan harta benda milik Penggugat (harta Paili

yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhal yangdiajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM PROVISI :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sepertiyang terurai dalam surat gugatan tertanggal 24 Agustus 2016 tersebut diatas ;Menimbang dalam gugatan provisinya Penggugat meminta agar Majelis Hakimyang memeriksa perkara ini menjatunkan putusan Provisi yang isinya agar hartabenda milik Penggugat (harta Paili

Surya Prasudi Utama selaku Kreditur Lain dalam perkarakepailitan No. 42/Paili/2010/PN.Niaga.Jakarta Pusat, harus ditolak;Oleh karena itu, DR. Elza Syarief, SH., MH. tidak berhakmewakili Termohon Kasasi, demikian pula DR. Rufinus HotmaulanaHutauruk, SH., MM., MH. tidak berhak mewakili PT.

SuryaPrasudi Utama selaku Kreditur Lain dalam perkarakepailitan No. 42/Paili/2010/PN.Niaga Jakarta Pusat,harus ditolak;Oleh karena itu jelas pertimbangan majelis yang menyatakanbahwa hutang Pemohon Kasasi dalam jumlah rupiah mata uangRepublik Indonesia sebesar Rp. 796.695.864, (tujuh ratus sembilanpuluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratusenam puluh empat rupiah) tersebut, berdasarkan bukti P77 s/d. P90termasuk didalamnya tagihan dari PT.

Surya Prasudi Utama untukmelakukan penagihan serta masuk dalam perkarakepailitan No. 42/Paili/2010/PN.Niaga.Jakarta Pusat,harus ditolak;Bukti T4 sama dengan bukti P93 adalah suratSdr. Rufinus sebagai kuasa hukum PT. Surya PrasudiUtama kepada Pemohon Kasasi intinya adalah yangbersangkutan menagih pembayaran sebesar Rp.800.000.000, tanoa menyebutkan dasar hukumtimbulnya tagihan tersebut.

Membebankan biaya perkara ini kepada boedel pailit ;Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan pada tanggal12 Oktober 2010 dengan hadirnya Kuasa Pemohon, kemudian terhadapnyaoleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 1 Oktober 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal19 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.77/Kas/Paili/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo No. 16/PAILIT/2007/PN.Niaga.JKT.PST. Jo.

Saksi JULIANSYAH Als PAILI Bin ANWAR., keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksibersama dengan saksi Rahmadi telah diminta oleh pihak kepolisian untukHalaman 12 dari 26 HalamanPts.

Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 07/Paili/2007/ PN. Niaga.Sby, tanggal 1 Agustus 2007 dan Putusan Mahkamah Agung No. 466 K/Pdt. Sus/ 2008, tanggal 9 September 2008 Jo. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 05/Paili/2008/ PN.

Bahwa Tergugat VI diangkat menjadi Kurator Ny.Agnes Siane Nilawati Ajutrisnadkk (incasu Tergugat I, Il, Ill, IV, V) berdasarkan Penetapan PengadilanNiagapada Pengadilan Negeri Semarang yakni No.05/Paili/2013/PN. Niaga. Smgpada tanggal 06 Januari 2014 (Bukti T.VI2).Tergugat VI menolak dengan tegas dalildalil gugatan Pengugat dari point 1 sampai dengan point 30, dengan ini Tergugat VI memberikan penjelasanpenjelasan dan uraianuraian sebagai berikut; 7.

merasa keberatan ternadap Asset Pailit/Harta Pailittersebut diatas.Halaman 28, Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.GLL/2019/PN Smg13.Bahwa setelah proses Rapat Verifikasi Pencocokan utang selasai TergugatVimengajukan permohonan ke Hakim Pengawas untuk dilakukan Penaksiranharga/nilai harga baik harga pasar maupun harga likuidasi maka perlu ditunjukjasa Appraisalsebagaimanaketentuan Undangundang Kepailitan DanPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor37 Tahun 2004maka HakimPengawas mengeluarkan PenetapanNo.05/Paili

Agnes, Dkk (dalam Pailit) dalam perkara No.05/Paili/2013/PN.Niaga.Smg. telah diputus pailit oleh Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Semarang. Adapun amarnya sebagai berikut :MENGADILI. Mengabulkan Permohonan Pemohon pailit untuk seluruhnya;Il. Menyatakan:1. Nyonya Agnes Siane Nilawati Ajutrisna, yang beralamat di Jl.Tumpang Raya No. 5 RI 002 RW 001, Kel.

No. 01/Paili/2007/PN.Niaga.Smg yang menyatakan TjiptoSiswojo pailit.Bahwa disamping itu berdasarkan keterangan saksi ahli Prof. Dr.

Bahwa Pemohon Kasasi menolak dan tidak sependapat dengan putusanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.43/Paili/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 28 Juli 2010 (putusan Hakim TingkatPertama), karena telah terjadi kesalahan Penerapan Hukum dalam putusanHakim Tingkat Pertama tersebut dan Hakim Tingkat Pertama tidak membacasecara teliti selurun bukti, sehingga menyebabkan adanya kekeliruan dalamPenerapan Hukum memutus perkara tersebut ;Pertama :Majelis Hakim tingkat pertama telah salah

Bahwa Putusan Pailit Putusan No. 8/Pdt.SusPKPU/2017/PN NiagaSbyJo No. 7/Pdt.SusPAILIT/2017/PN Niaga Sby Jo No. 1079K/ Pat.Sus/ Paili? 2017 Jo 203 PK/ Pdt. Sus PAILIT/2018yangmenerangkan alamat PT.

Jo Nomor1079K/Pdt.Sus/Paili/2017 Jo. Nomor: No. 203 PK/Pdt.SusPailit/2018 Jo 85 PK/Pdt.SusPaili/2019 antara Mayjen TNt AD(Purn) melawan PARA TERLAWAN yang pada intinya adalah sengketatentang kepengurusan PT Gusher Tarakan (dalam pailit), yaitu siapaHal.61Putusan 26/Pdt.SusPlw.Pailit/2019/PN Niaga SbyJo.

Penggugat sudah melakukanpengurusan yang buruk (wan beheer) dengan melakukan tindakan yangmelebihi kewenangannya yakni dengan mengajukan Gugatan a quo;padahal tugas dan wewenang Penggugat/Termohon Kasasi hanya sebagaiKurator untuk melakukan pengurusan/pengawasan terhadap harta pailit;begitupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Surabaya sudah salahmenerapkan hukum; karena mengabulkan Gugatan Kurator yangmenjalankan perintah Hakim Pengawas sesuai Penetapan Hakim Pengawastanggal 25 Mei 2012 Nomor 28/Paili

tersebutseharusnya sejak awal telah dapat disimpulkan bahwa Pengadilan NegeriSleman secara relatife tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa disamping itu pada kenyataannya penggugat telahterbukti mendaftarkan diri dan telah pula terdaftar sebagai kreditur dalam daftarpiutang tetap para kreditur PT.Sarwo Indah (dalam pailit), sehingga tuntutanPenggugat telah diajukan dalam proses kepailitan di Pengadilan Negeri Niagapada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkaraNo.02/Paili

RAMADHANI),sebagaimana dimaksud dalam Putusan Perkara Kepailitan Nomor : 01/Paili/2009/PN. NIAGA SMG., tertanggal 25 Februari 2009. Dan karenanyaOBYEK SENGKETA menjadi berada pada penguasaan TERGUGAT II ;10.Bahwa, jika kita perhatikan ; ternyata Perkara Kepailitan Nomor : 01/Pailit/2009/PN. NIAGA SMG. tersebut, notabene TIDAK terkait denganPENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT dalam kaitannya dengankepentingan Perusahaan PERSEROAN TERBATAS (PT) HADIRAMEGANTARA.

Sebab berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor :01/Paili/2011/PN. Niaga Makassar Tanggal 21 Maret 2011 dalam perkarapermohonan Pailit antara WEMPI DAHONG dan HERRY sebagai Pemohonlawan PT. Sultra Jembatan Mas sebagai Termohon Pailit, yang padapokoknya menyatakan bahwa PT. Sultra Jembatan Mas telah dinyatakanpailit. Hal tersebut sesuai pengakuan Penggugat dalam gugatan poin 7(sebelum gugatan perubahan). Bahwa oleh karena PT.

Ongko Surya Lokajaya) berdasarkan Putusan Pengadilan NiagaNo. 28/Paili/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 18 September 2003 (Putusan) danoleh karenanya TERGUGAT bertindak untuk dan atas nama PT. Mahkota SuryaLokajaya (d/n PT. Ongko Surya Lokajaya), dimana berdasarkan Surat PT. MahkotaSurya Lokajaya (d/h PT. Ongko Surya Lokajaya) kepada TERGUGAT tertanggal11 November 2003 (Surat Aset PT. MSL (d/h PT. OSL)) ditegaskan bahwa TanahTambak tersebut merupakan salah satu aset/boedel pailit PT.

Fotocopy Koran Kompas tanggal 19 Pebruari 2004 halaman 13, bukti T.19.b ;16.Fotocopy Penetapan No.28/Paili/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 24 Maret 2004,bukti T.11017.Fotocopy Penetapan No.28/Pailit/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 8 April 2004, buktiT.1112. Fotocopy Koran Harian Ekonomi Neraca tanggal 14 April 2004 halaman 13 bukti,T.112.a3. Fotocopy Koran Bisnis Indonesia, tanggal 14 April 2004 halaman 15, bukti T.112,b ;714.

pailittersebut, maka berdasarkan Surat Bukti TI6 , TH7 b dan Til4 Direktur UtamaPT.Mahkota Surya Lokajaya telah menyerahkan Daftar Asset Harta PT.MAHKOTASURYA LOKAJAYA ( dahulu bernama PT.ONGKO SURYA LOKAJAYA ) kepadaKurator ( Tergugat ) yang didalamnya termasuk sebidang tanah tambak Petok DNo.264 Persil 47 a dan 47 b Dt.lll seluas 62.535 m2 yang terletak di KelurahanRomokalisari,;Kecamatan Benowo, Kotamadya Surabaya Jawa Timur ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tl7a yaitu Penetapan Hakim PengawasNo.28/Paili

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No.1Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Tentang Kepailitan ( vide buktiTE5 a ) dan Pasal 185 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia No.37 Tahun 2004Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( vide bukti TI5b )yang pada pokoknya apabila penjualan dimuka umum tidak tercapai maka PenjualanDibawah Tangan dapat dilakukan atas adanya jin dari Hakim Pengawas, makaberdasarkan bukti T10 b dengan Penetapan Hakim PengawasNo.28/Paili